Ditemukan 2293 data
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
78 — 10
yangterakhir tanggal 29 Mei 2020; Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989;SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992;SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995:$1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000;$2 IIlmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2008;SN NN NNN$2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamat tahun2009: Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu : Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan; Kepala Subbagian
Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
156 — 178
Pengguna Anggaran mengajukanpermintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaransetelah terbit SPD dan setelah SPD di terima kemudian bendaharapengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran,rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK,Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, KwitansiFaktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggarandalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukankepada Kabag Keuangan Subbagian
Pengguna Anggaran mengajukanpermintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaransetelah terbit SPD dan setelah SPD diterima kemudian bendaharapengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran,rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK,Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, KwitansiFaktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggarandalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukankepada Kabag Keuangan Subbagian
Pembanding/Terdakwa : NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos Alias NANI
62 — 27
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku221Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 ( dua ) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selakuWakil Ketua Il DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.
231 — 86
INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.
Pembanding/Terdakwa : Kaslan
73 — 50
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selakuWakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 ( dua ) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.
Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selakuWakil Ketua Il DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.
184 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum;3. DESNIKO GARFIOSA, S.H., jabatan Staf BagianHukum;4. SANTO PRASTOWO, S.H., jabatan Staf BagianHukum;5. JERRY SATRIAWAN, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, tempatkedudukan di Jalan Jaksa Agung R.
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.MASADI bin ASMADI
2.YULIUS SITANGGANG, A.Md. alias ARE anak PETRUS SABUN
97 — 14
dan yang terakhir tanggal 29 Mei2020;Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu : SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989; SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992:v SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995; $1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000; $2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun2008; 2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamattahun 2009:Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu :v Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan; Kepala Subbagian
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
257 — 141
sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan suratpermohonan DAK Tambahan ke Ketua Banggar DPR RI, Perpres Nomor 36Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015, namun LUKAS ENEMBEselaku Gubernur Provinsi Papua melalui MIKAEL KAMBUAYA selakuKepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus selaku PenggunaAnggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papuamemerintahkan NATIRMALUS DEMIANUS RENYAAN selaku Kepala SubBagian
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
152 — 43
RP35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan sisanya sebesarRP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagikan kepada Saksi Mazlan,Terdakwa Riris, Saksi Aulia Saputra dan Saksi Ari Kurniawan;Menimbang, bahwa pembayaran kegiatan program pelayananadministrasi perkantoran dan program kerja sama informasi dengan MassMedia dibayarkan oleh Saksi Syamsuri selaku Pengguna Anggaran danTerdakwa Riris Opat Juliana Simanjuntak serta Saksi Mazlan selaku Subbagian verifikasi dan selaku Pejabat Pengadaan Barang
105 — 169
Kantor DPRD Kabupaten Bogor,dan Rest Area Sentul Bogor atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaituberupa uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Doni Ramdhani selaku Kepala SubBagian
52 — 117
Pemerintahan Umum adalah SubBagian Pertanahan, serta Wiji Ssuharto selaku Camat Bendosekaligus PPATmengetahui secara pasti tentang tahapantahapan kerja Panitia Pengadaantanah serta syaratsyarat yang harus dipenuhi terutama dokumen asli atas tanahyang dibebaskan haknya tersebut akan tetapi Suwadji dan Eko Muryanto sertaWiji Suharto masih melakukan/melaksanakan negoisasi harga tersebut)Pengadaan tanah Kabupaten melakukan pembebasan dokumen pengadaantanah untuk setiap bidang tanah serta membuat Berita
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
222 — 78
MARIAHATUMESEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Subbagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintunitanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukannegosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten TelukBintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk BintuniSdr.DEREK ASMURUF dan Sekda Sdr.( Alm) A.E.NAURI,BA.
365 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BBX.5);fotokopi dilegalisir kKeputusan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun2002 tentan Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahPropinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan Sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum (BBX.6);2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat dari Dinas KehutananPropinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.2/PK/0409 perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di Propinsi Riau,tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
(BBX.5);Fotokopi dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahPropinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan Sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum (BBX.6);2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat dari Dinas KehutananPropinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.2/PK/0409 perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di Propinsi Riau,tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
(BBX.5);Fotokopi dilegalisir keputusan Gubernur Riau Nomor 8 tahun2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekretariat DaerahPropinsi Riau tanggal 30 April 2002, khusus untuk tugas SubBagian Rancangan Hukum dan Sub Bagian Tata Usaha Biropada Biro Hukum (BBX.6);2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat dari Dinas KehutananPropinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor522.2/PK/0409 perihal: Pengesahan RKT IUPHHKHT di PropinsiRiau, tanggal 12 April 2003, yang ditandatangani oleh Ir.
146 — 186
Kepala SubBagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana HibahPilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim.
235 — 115
INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.
195 — 83
INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 158 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan;Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas
86 — 139
Perjalanandinas tersebut, dibiayai oleh APBD Kota CimahiTahun Anggaran 2011.Bahwa benar saksi diangkat sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan di Sekretariat DPRDKota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan WalikotaCimahi, adapun' tugas pokok saksi yaitumerencanakan kegiatan, melaksanakan, membagitugas dan mengontrol kegiatan produk DPRD danPerundangundanga, melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.Bahwa benar yang menjadi atasan saksi dalamjabatan sebagai
MEILANA SIMATUPANG, SE., SH
Terdakwa:
1.ARLAN SIDI Bin TULIP
2.PRIYANTO Bin U SAIN
438 — 23
- Invoice Nomor: 191/PPK/INV/X/2021, Nomor: SPKS/ADD 1357/PPK/SPKS-ADD/VIII/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Kepala Subbagian Keuangan An. Iman Satra Nugraha, S.E. KepadaKetuaKelompok Tani Rindang Jaya Arlan Sidi pada tanggal 12 Oktober 2021.
80 — 13
PEKERTImendapat pemberitahuan dari pihak sekolah (Pak JAMAL / selaku Kepala SubBagian Tata Usaha SMKN 3 Kota Bekasi) yang memberitahukan Bahwa merekamenerima bantuan selaku Gurdacil / Gurdatas (Guru daerah terpencil / GuruDaerah Perbatasan) sebesar Rp.13.680.000, (tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah).Bahwa saat itu Pak JAMAL mengatakan, ini uang bantuan guru GURDACILsebesar Rp. 13.680.000, (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),saksi dapat pesan dari Pak DEDE (Sdr.
302 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan sepanjang diperkenankanundangundang yang berlaku, dapat dilaksanakandisetiap pengadilan terhadap yurisdiksi mana Penerbit(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT) atau Penjamin(Tergugat 13), sebagaimana yang terjadi tundukdengan suatu gugatan atas keputusan tersebut ataudengan cara apapun sebagaimana ditentukanundangOundang, dengan ketentuan bahwa pengirimanpanggilan dilakukan terhadap Penerbit (TERMOHONKASASI/PENGGUGAT) atau Penjamin (Tergugat 13),sebagaimana yang terjadi, dengan cara yang ditentukandalam subbagian