Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;5. Menghukum Pembanding semula Pembantah , untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

;Bahwa BANTAHAN ini diajukan berdasarkan buktibukti yang otentik, oleh.karenanya Pembantah mohon agar Putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Terbantah mengajukan upayahukum verzet, banding maupun Kasasi (U/tvoerbaar Bij Voorraad);Berdasarkan hal hal tersebut di atas, PEMBANTAH memohon agar MajelisHakim perkara aquo memutuskan hal hal sebagai berikut :. Mengabulkan Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya ;.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima denganVerstek.;4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 6.931.000, (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA PERMOHONAN BANDING,Halaman 9 dari 16 Hal. Put.

No. 121/PDT/2018/PT.DKIkuasanya telah menyatakan permohonan banding Nomor, 324/Pdt.G.Bth/2017/PN.JKT.SEL, pada tanggal 26 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut ternyata telahdiajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta persyaratan yangditentukan oleh undangundang maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Pembandingsemula Pembantah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa sesuai

No.121/PDT/2018/PT.DKImengabulkan bantahan Pembanding semula Pembantah ;Menimbang, bahwa perkara diputus secara Verstek karena paraTerbanding Semula Para Terbantah tidak hadir walaupun telah dipanggil secarapatut;Menimbang, bahwa walaupun telah diberitahukan isi putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor. 324/Pdt.G/Bth/2017/PN.JKTSEL, tanggal 19Oktober 2017, secara patut tetapi Para Terbanding semula Para Terbantahtidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No.121/PDT/2018/PT.DKI5. Menghukum Pembanding semula Pembantah , untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta hari Selasa , tanggal 03 April 2018 , olehkami : ABID SALEH MENDROFA.

Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah terhadapPara Terbantah untuk seluruhnya;ll. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik danbenar;:Ill. Menyatakan perusahaan Pembantah adalah tidak sama dengan PT.Petrus Offshore atau Terbantah II (Termohon Eksekusi);IV. Menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor06/2012/Eks Jo.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur;2. Menyatakan bantahan Pembantah a quo tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);3.

Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah terhadap Para Terbantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah adalahsebagai Pembantah yang baik dan benar;3. Menyatakan perusahaan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantahadalah tidak sama dengan PT Petrus Offshore atau Termohon KasasiIl/Terbanding II/Terbantah II;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/20194.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal15 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bantahan

Pembantahkabur/tidak jelas, karena bantahan Pembantah tidak ada bukti yangmenunjukkan adanya hubungan hukum antara Pembantah denganpermohonan eksekusi yang diajukan Terbantah terhadap Terbantah II dalampermohonan eksekusi Nomor 06/201 2/eks jo.

perkara bantahan aquo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA :Primair :1.

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/20174.

Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 5.A sampaidengan 5.J Posita Bantahan di atas, adalah merupakan Harta Bersama yangdiperoleh selama perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II;6. Menyatakan karenanya Pembantah selaku isteri sah dari Terbantah Il,berhak atas boedel Harta Bersama tersebut di atas;7.

perkawinanya, maka Bantahan Pembantahtersebut harus dikualifikasikan sebagai Bantahan premature dan olehkarenanya Bantahan a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijke);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telahmemberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Mgl., tanggal 19 April 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi :Menolak permohonan Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menyatakan

Pembantah adalah Pembantah yang benar;Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;Menyatakan perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah Il yangdilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 08 Mei 1977 di GerejaKatolik Santo Stefanus Cilacap, sebagaimana ternyata dalam AktaHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2017Perkawinan Nomor 164/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, adalah sah menurut hukum;Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana

Bantahan Pembantah Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Jelas: Bahwa sebagaimana posita bantahan Pembantah pada intinyamenyatakan bahwa keberatan atas eksekusi hak tanggungan melaluilelang yang dilakukan oleh Turut Terbantah;Bahwa upaya lelang yang dilakukan Terbantah a quo merupakan salahsatu bentuk pelaksanaan hak eksekutorial sebagai pihak pemegang haktanggungan yang di depan hukum mempunyai hak istimewa (privilege)yaitu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembantah, Terbantah dapatmelakukan penjualan

Nomor 1250 K/Pdt/2017tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah; Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah sesuaidengan ketentuan normatif yang berlaku dimana teknis pelaksanaannyatelah disesuai dengan mekanisme dan prosedural yang diatur dalamketentuan dimaksud; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upayaPembantah untuk melakukan bantahan proses lelang jelasjelasdilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak mendasar;B.

Bantahan Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel); Bahwa timbulnya bantahan ini dikarenakan Pembantahberkeberatan atas upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah melalui Turut Terbantah; Bahwa dalam bantahan Pembantah tidak disebutkan alasanpenundaan lelang eksekusi apakah eksekusi sebagai suatu yang bagiandari perbuatan melawan hukum atau tidak dan sebaliknya pembantahnyatanyata dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) atau telah gagaluntuk memenuhi kewajibannya sebagaimana

diatur dalam perjanjiankredit yang telah ditandatanganinya; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bantahan yang diajukanoleh Pembantah nyatanyata mengenai wanprestasi berdasarkanperjanjian kredit dan bukan atas tindakan perbuatan melawan hukum;C.

Dalam Pokok Perkara: Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;ll. Dalam Rekonvensi: Menyatakan Bantahan Pembantah DalamRekonvensi/Terbantah Dalam Konvensi tidak dapat diterima (nietontvakelijk verklaard);lll.

Dalam Pokok Perkara:- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; - Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.551.000,- (Satujuta limaratus limapuluh satu ribu rupiah) ;

Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima seluruhnya (nietontvankelijk verklaard);Dalam Provisi:Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Pembantah.Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan menolak bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima seluruhnya (nietontvankelijk verklaard);3.

dalam Risalah Lelang Nomor: 1021/2015 tanggal 10 November 2015.3.3 Bahwa mengingat hal yang dipermasalahkan oleh PEMBANTAH yaknipelelangan belum terjadi, maka alasan dalam BANTAHAN PEMBANTAHbelum terpenuhi sehingga BANTAHAN PEMBANTAH telah cukup untukdinyatakan prematur.

Menyatakan BANTAHAN PEMBANTAH tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).Dalam Pokok Perkara:a. Menyatakan menolak BANTAHAN PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan BANTAHAN PEMBANTAH tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);b. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 10 September 2015 yangdilakukan oleh Terbantah Il telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c.

suatu bantahan dariPembantah menjadi Prematur karena yang dinilai dalam bantahan ini adalahapakah permohonan dan proses pelelangan sudah sesuai dengan aturan atauketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsimengenai bantahan Pembantah Prematur haruslah ditolak ;C.

Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Terbantah dan Terbantah Il telahmembantah seluruh dalil dari bantahan, maka untuk memperjelas dan mempermudahuraiannya, yang menjadi pokok sengketa dalam bantahan ini adalah: Apakah proses pelaksanaan sebelum dan sesudah lelang dilaksanakan olehTerbantah Il atas permohonan lelang dari Terbantah telah sesuai denganprosedur dan aturan yang berlaku?

/salah seorang Karyawati yang ikut di PHK tanpa diberi pesangon, dansetelah almarhumah meninggal dunia kemudian diwakili ahli warisnya (suaminya)dalam mengajukan permohonan Sita Eksekusi tertanggal 25 Oktober 2010, sehinggaseharusnya dalam perkara aquo ahli waris almarhumah harus ikut sebagai pihak tetapioleh Para Pembantah tidak diikutkan sebagai pihak, sehingga dengan demikianterbukti Bantahan Para Pembantah terbukti kekurangan pihak;e Bahwa karena Bantahan Para Pembantah terbukti kekurangan pihak

, makasudah seharusnya menurut hukum Bantahan aquo harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Bantahan Para Pembantah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):e Bahwa Bantahan Para Pembantah Kabur dan Tidak Jelas ( ObscuurLibel) karena:1 Dalam Bantahan Para Pembantah, Terbantah II/THERESIA JAMANUdiikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal Terbantah II tersebut tidak lagibersamasama dengan Terbantah, Terbantah II sudah dibayar hakhaknya olehPT.Victor dan saat ini bahkan

menggunakan alamat yang sama (secara borongan) padahalpara Terbantahnya beralamat yang berbedabeda, membuktikan bahwa Bantahan ParaPembantah tidak jelas/kabur dan bertentangan dengan hukum acara ;5 Dengan demikian Bantahan Para Pembantah dalam perkara aquo jelasterbukti kabur dan tidak jelas, karenanya sangat beralasan untuk ditolak seluruhnyadan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;B.

Para Pembantah dan menolak dengan tegas Jawaban ParaTerbantah I s/d IX dan Turut Terbantah menyatakan bantahan kurang pihak dan tidakjelas dengan alasan sebagai berikut: Bahwa bantahan yang diajukan Para Pembantahtelah lengkap dan jelas oleh karena bantahan yang diajukan oleh Para Pembantahdidasarkan pada Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :03/2009 Eks tertangal 25 Oktober 2010 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kanEksepsi tersebut sebagai berikut

Victor Indah Prima;Menimbang, bahwa atas dalildalil bantahan Para Pembantah tersebut,Terbantah I, III s/d X dan Turur Terbantah menolak seluruh dalil dalil bantahan ParaPembantah, kecualai yang dengan tegas diakui kebenarannya;Menimbang, bahwa karena dalildalil bantahan Para Pembantah ditolak, makakepada Para Pembantah dibebankan untuk membuktikan dalil dalil bantahannyasepanjang yang ditolak atau dibantah tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kandalildalil bantahan

. , tanggal 7 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Terbantah dan Para Turut Terbantah ;--------------------------DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah dari para Pembantah dinyatakan tidak dapat

Jkt.Pst, tanggal 07 Juni 2012 dalamperkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI:e Mengabulkan eksepsi Terbantah dan para Turut Terbantah ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah dari para Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ; e Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara yangsampai dengan putusan ini diucapkan sebesar Rp. 941.000,(sembilan ratusempat puluh satu ribuTREN) mmMenimbang, bahwa

No.248/ Pdt/2014/PT.DKImemutus perkara ini namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemperbaiki sekedar mengenai amar eksepsi yaitu mengabulkan eksepsiTerbantah dan Para Turut Terbantah ; 0220Menimbang, bahwa terhadap amar eksepsi aquo seharusnya PutusanPengadilan Negeri tidak menggunakan amar mengabulkan eksepsi tetapimenerima eksepsi, karena kedua istilah itu mempunyai akibat hukum yangREV I pm nn A A AMenimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yangditujukan kepada halhal yang

Bth/ 2011/ PN.Jkt.Pst. , tanggal 7 Juni = 2012, yangdimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut ; 2222 o nen nn nen n en ne cence nee n neeDALAM EKSEPSI ; Menerima eksepsi Terbantah dan Para Turut Terbantah ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah dari para Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ; Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayarbiaya perkara dalam keduaitingkat =~ pengadilan yang

Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bantahan, objek bantahanHal. 11dari 69 hal Put.

a quo dan selanjuinya menyatakan Bantahan PARA PEMBANTAHtidak diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard).

Bahwa Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH kurang pihak karenadalam Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH telah menyebutkan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah mengeluarkan Surat Nomor:CUM.02.01.5585 perihal: Pemberitahuan Pembubaran PT TGSI.Untuk lebih jelasnya TURUT TERBANTAH VI akan mengutip bunyiposita angka 8 Bantahan PEMBANTAH sebagai berikut:"8.

Bahwa oleh karena Bantahan perkara a quo kurang pihak, maka sudahsepantasnya Majelis Hakim menyatakan Bantahan Pembantah dinyatakan ditolakatau setidakidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.B.

No. 747/PDT/2016/PT.DKI.DALAM POKOK PERKARA: Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.

Menerima alasan gugatan bantahan dan mengabulkan selurun bantahanPembantah;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan beritikat baik;3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas:A. Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7165/Jakasampurna, seluas 137 m?, a.n. Nyonya Sri Hastuti, terletak di JalanHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3363 K/Pdt/2019KH. Noer Ali (Kalimalang), Ruko Tunas Plaza 8 M, KelurahanJakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat;B.

Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak beralasan;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;3. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Ro1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enamribu rupiah);Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.BDG.

Mengabulkan gugatan bantahan Pemohon Kasasi/semula Pembantah/Pembanding untuk seluruhnya;.

Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak beralasan;. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;.

Dalam Pokok Perkara:- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; - Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan terhadap Terbantah Ipada halaman 1 (satu) angka 1 (satu) adalah kurang sempurna danmohon dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTerbantah I dalam surat bantahan Pembantah sangat keliru dan tidaktepat karena tidak mengkaitkan dengan instansi atasannya.2.2.

Sukahurip.Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Bantahan Nomor 23/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm.2) Badan Pertanahan Nasional cq.

Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Wet OntvankelijkHalaman 15 dari 31 Putusan Perdata Bantahan Nomor 23/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm.Verklaard).DALAM PROVISI:Menolak permohonan Provisi Pembantah untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA:1.3.Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakanbantahan Pembantah tidak dapat diterima Wet Ontvankelijk Verklaarad);Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 24 Maret 2016 yangdilakukan oleh Terbantah I telah sesuai dengan ketentuan

diajukan oleh pihakDebitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hakterhadap krediturnya, maka bantahan ini diajukan oleh pihak yang tidakberkualitas ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai bahwaalasanalasan yang dikemukakan oleh Terbantah , tidak ada relevansinyadengan eksepsi mengenai Pembantah adalah Pihak yang tidak berkualitasdalam mengajukan bantahan, karena Pendapat Majelis Hakim siapapun dapatmengajukan tuntutan hukum dengan gugatan/bantahan

Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Terbantah I dan Terbantah IItelah membantah seluruh dalil dari bantahan, maka untuk memperjelas danmempermudah uraiannya, yang menjadi pokok sengketa dalam bantahan iniadalah: Apakah proses pelaksanaan lelang oleh Terbantah I atas permohonan lelangdari Terbantah II telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku?

Mengabulkan Bantahan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas Putusan Nomor:07/Padt.G/2009/PN.SRG tertangggal 19 November 2009 untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak diJalan Obet Mubalus Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat Kota SorongProvinsi Papua Barat yaitu: dengan batasbatas:a. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 02, surat ukur tg! 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M?

Menolak bantahan Pembantah Konpensi untuk seluruhnya;Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2016.3. Menghukum Pembantah Konpensi untuk membayar biaya perkara.Il. Dalam Rekonpensi :1. Mengabulkan gugatan Pembantah Rekonpensi untuk seluruhnya;2.

Dalam Konvensi: Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar; Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas beberapa bidangtanah yang terletak di Jalan Obet Mubalus Kelurahan Saoka Distrik SorongBarat Kota Sorong Provinsi Papua Barat atas nama Pembantah PT. BagusJaya Abadi, yaitu:1.

Berdasarkan hal tersebut sebagian Tanah Objek A quoyang dianggap milik Termohon Kasasi berdasarkan Bukti Kepemilikanbukanlah bukti kepemilikan yang sah, sehingga Termohon KasasiTidak Berhak melakukan bantahan terhadap Eksekusi putusan07/Pdt.G/2009/PN.Srg yang memenangkan Pemohon Kasasi;3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkan MajelisHakim Judex Facti Tingkat Pertama Salah menerapkan atau melanggar hukumHalaman 15 dari 20 hal. Put.

Nomor 161 K/Pdt/2016.sebagai milik Pembantah, maka petitum bantahan pembantah yangmenyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor07/Pat.G/2009/PN.Srg tanggal 26 November 2009 yang telahberkekuatan Hukum tetap.

Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengembalikan barang bukti 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1012 UV, berwarna silvermetalik kepada Pembantah sebagai pemilik yang sah;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Pembantah melaluikuasanya pada tanggal 17 Januari 2018 mengajukan perbaikan bantahanyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dalam bantahan Pembantah sub C angka 1, angka 8, angka 11,angka 12 dan pada sub Tuntutan angka 2 dan angka 3 tertulis Nomor PolisiMobil Toyota Avanza

Grand New G 1.3 MT Tahun 2015 warna silvermethalik adalah F 1020 UV, yang benar berdasarkan BPKB NomorM.01226536 tercatat atas nama Ami Suparmi adalah F 1012 UV;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat:71.

Bantanhan Pembantah kabur (obscuur libel);Bantahan Pembantah error in persona;Bantahan Pembantah salah alamat:Bantahan Pembantah tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili perkara a quo;a KR ONDBahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Pengadilan NegeriKalianda telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN.Kla.,tanggal 3 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 hal. Put.

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah sebagai pemilik yang sah terhadap 1 (satu) unitMobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1012 UV berwarna silver;3.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (nietontvantkelijke verklaard);2. Dalam Pokok Perkara:a. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;b. Menyatakan Terbantah dalam pelaksanaan tugasnya sebagaiJaksa/Penuntut Umum bukan melakukan perbuatan melawan hukum;c.

Sampai pada tingkat P.K yang dimenangkan oleh para Terbantah Al s/d Terbantah A.6 juga di bantah olehPara Pembantah melalui mamaknya H Nawar Rajo Bujang Cs (alm) adalahmamak dari pembantah, yang kalah dalam perkara perdata Nomor107/PDT.G/2003/PN.PDG, juga kalah dalam perkara bantahan perdataNomor 35/PDT.BTH/2009. Dimana bantahan mamak Para Pembantah ditolak di Pengadilan Negeri Padang. Begitu juga pada tingkat PengadilanTinggi Padang.

Bantahan Para Pembantah ditolak;Bahwa objek perkara yang dibantah oleh mamak Para Pembantah yaitu(Alm) H. Nawar Rajo Bujang Cs, objek yang di laksanakan Sita Eksekusioleh Pengadilan Negeri Padang.

;Boleh saja Para Pembantah mengajukan perkara bantahan untuk menghalangieksekusi;Penetapan Eksekusi atas objek perkara Nomor 107/PDT.G/2003/PN.PDGsama dengan sita eksekusi, dimana bantahan Para Pembantah pada PerkaraBantahan Perdata Nomor 35/PDT.BTH/2009/PN.PDG sudah ditolak olehPengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang.

Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baik;Mengabulkan bantahan Para Pembantah sebagian;3.

Menolak bantahan Para Pembantah yang lain dan selebihnya;9.

Nomor 998 PK/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam gugatan bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.3.Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor420/Pdt.G/1996/PN.Jak Sel tanggal 05 Maret 2014 juncto Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/

partikulir) yang dihuni penduduk,berbatasan dengan Jalan Raya PasarMinggu,Menghukum Terbantah dan Terbantah II untuk tunduk dan mematuhiputusan ini;Menyatakan putusan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebin dahulumeskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bijvoorraad);Menghukum kepada Terbantah dan Terbantah II untuk membayar biayaperkara;Subsidair:1.Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnyamenurut pertimbangan hakim (ex aequo et bono);Bahwa terhadap bantahan

Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesarHalaman 4 dari 12 hal. Put.

tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena terdapatkekhilafan hakim dalam putusan judex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa bantahan

Menolak gugatan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. Drs.

Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yanghingga kini ditaksir sebesar Rp7.548.000,00 (tujuh juta lima ratusempat puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya, dengan Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT SBY., tanggal 22 Maret2017;Menimbang, bahwa

Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik;3. Menyatakan 2 bidang tanah tambak yang terletak di DesaPurwodadi, Kecamatan Sidayu, Gresik sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35, luas 14.395 m? dan Nomor 36,luas 33.530 m?, merupakan harta bersama antara H. Noor Hamid(Terbantah IV) dengan istrinya yang bernama Hj. Fadlilah yangmeninggal pada tanggal 22 Oktober 1995;4.

Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;--------------2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.841.000.- ( dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-------------------------------------------------------

./2015/PN.JKT.PST, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara gugatan bantahan ini ;2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 24 Januari 2015, Nomor : 15/Pdt.G./2015/PN.JKT.PST, tentang Penetapan HariSidang pemeriksaan perkara gugatan bantahan ini ; 3.

./2015/PN.JKT.PST, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara gugatan bantahan ini ;Setelah membaca dan meneliti buktibukti surat yang diajukanPembantah dan Terbantah dipersidangan ; Setelah memperhatikan semua peristiwa dan segala sesuatunyayang terjadi dalam persidangan atas perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat gugatan bantahannyatertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari

Nomor 1472 K/Pdt/2015Hak Milik Nomor 311 termasuk dalam harta benda dari Terbantah Il yangdimohonkan eksekusinya;Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata pasal 195 ayat 6 HIRdisebutkan : "Bantahan terhadap keputusan, juga dari orang lain yangmenyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili sepertisegala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh PengadilanNegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu", dengandemikian upaya hukum yang

dapat dilakukan Para Pembantah sebagai pemilikyang telah dirugikan atas kekeliruan dalam pelaksanaan Sita Eksekusi yangdilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap barang tetapatau bergerak milik Para Pembantah adalah perkara Bantahan;Oleh karena perkara Bantahan a quo adalah sudah sesuai dengan ketentuanpasal 195 ayat 6 HIR dan oleh karena Para Pembantah adalah pemilik tanahdan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Jaya DD Blok E53 RT.005/007,Kelurahan Cipinang Besar Selatan,

Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, makaPara Pembantah adalah Para Pembantah yang baik dan benar;Oleh karena Bantahan a quo diajukan berdasarkan buktibukti yang otentikyaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 311 milik Para Pembantah, maka berdasarkansub 4 (a) SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta & Provisiniltertanggal 21 Juli 2000 menyebutkan :"4.Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu KetuaPengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim PengadilanNegeri dan Hakim Pengadilan

mempunyaikekuatan tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunanmilik Para Pembantah yang terletak di Jalan Cipinang Jaya DD Blok E53 RT005/07, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, JakartaTimur sampai putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan tetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan seluruh bantahan

, tanpa ada sedikit pun berkaitandengan bantahan yang didaftarkan dalam perkara Reg.

;Bahwa kenyataannya dalam perkara a quo kuasa hukum pembantahtelah mengacaukan keseluruhan perubahan tersebut dengan caramembuat dan mengubah gugatan baru yang berjudul gugatanperbuatan melawan hukum dimana materi perkara (pokok gugatan)telah jauh berbeda dengan yang terdapat dalam bantahan yangHal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2601 K/Pdt/20131010terregister dalam perkara Register Nomor 63/Pdt.G/2009/PN.LP.,perihal bantahan terhadap konstatering.

perkara a quo terlihat pada petitum ke 3 sampaidengan petitum ke10 surat perubahan gugatan yang secara substansialtelah berbeda jauh dari halhal yang diminta dalam surat bantahan,dengan demikian segala posita perubahan yang mendukung petitumperubahan tersebut secara serta merta adalah juga telah berbedasecara substansial/prinsipil;Bahwa menurut hukum bantahan tidak dapat dirubah menjadi gugatankarena telah berbeda materi dan sifatnya.

Perubahan dari "Bantahan" tidak Terkait/Tidak Nyambung dengan"Perubahan Gugatan menjadi perbuatan melawan hukum": Bahwa dalam perkara perdata Reg. Nomor 63/Pdt.G/2009/PN.LP.

melainkan berupa bantahan,jadi bukan gugatan yang seharusnya dirobah Pembantah/Penggugattetapi yang seharusnya dirubah adalah bantahan;Hal. 11 dari 18 hal.