Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

sebagaimanatersebut adalah talak satu raj dimana Pemohon berhak rujuk, selamaTermohon dalam masa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saatPemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim PengadilanAgama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankankepada Pemohon;Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MrsMengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanHal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.MrsUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan

pertimbanganpertimbangantersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidakmungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, olehkarena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Mengingat, UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wajo Kota Makassar dan Kecamatan Bontoala Kota Makassaruntuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakanuntuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal20 Maret 2006).Putusan No. 996/Pdt.G/2017/PA.Mks.Halaman 8 dari 10Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan

belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuaiketentuan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, permohonanPemohon agar pengadilan memfasakh (membubarkan) pernikahannya denganTermohon, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.9HalamanMENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaitempat kediaman Pemohon dan Termohon serta sebagai tempat dilangsungkanpernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.Putusan No. 777/Pdt.G/

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).6HalamanMemperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalammasa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat Pemohonmengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelangyang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 11(11) Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960, Nomor 156 TLN Nomor 2014.,Jo. TLN 2014, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi(Terbantah) jelasjelas disebutkan Tersita/Terlelang beserta keluarganyaadalah ditujukan kepada Tuan Darmadi Supangkat (Turut Terbantah Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 3066 K/Pat/2012sekarang Turut Termohon Kasasi I!)

Ketentuan yang sama berlaku bagi pembelian lelangyang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 11(11) Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960, Nomor 156 TLN Nomor 2014.,Jo. TLN 2014., sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi(Terbantah) jelas jelas disebutkan Tersita/Terlelang beserta keluarganyaadalah ditujukan kepada Tuan Darmadi Supangkat (Turut Terbantah sekarang Turut Termohon Kasasi l) Bukan Kepada Pembanding dahuluPembantah sekarang Pemohon Kasasi;6.

., tanggal 13 Juli 2009, tidak bisa dilaksanakaneksekusinya terhadap Tanah milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembantah karena sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340KUHPerdata, Pasal 200 (10) dan (11) HIR, walaupun lelang dilakukan olehPanitia Urusan Lelang Negara Pasal 11 (11) UndangUndang Nomor 49tahun 1960, Nomor 156 TLN Nomor 2014, jo.

TLN 2014, karenaberdasarkan Risalah Lelang Nomor RL18/19901991., tanggal 12November 1990, tidak biasa dilakukan eksekusi terhadap Pemohon Kasasidahulu Pembanding/Pembantah karena bukan merupakan orang yangtanahnya disita atau dilelang atau keluarganya;7.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

30 (tiga puluh) hari mengirimkan satuhelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Mamajang,Kota Makassar, untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.