Ditemukan 4013165 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-07-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — RATNA BONDAHARA VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT;;
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
RATNA BONDAHARA VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT;;
Register : 13-06-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR VS PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT;;
138 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR VS PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT;;
Register : 07-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/KI/2020 Tanggal 13 Februari 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS RADEN ADNAN, SH.,MH;
168 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS RADEN ADNAN, SH.,MH;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 82 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18,Bangkinang, Kabupaten Kampar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Senti Silitonga, S.H.
., dan kawankawan, kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan LetnanBoyak Nomor 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:3220/SKu14.01.MP.02.02/X1I/2019, tanggal 05 November2019;Pemohon Kasasi;LawanRADEN ADNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Mawaddah 2, RT.002 RW.003, BlokC Nomor 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar, pekerjaan Pengacara
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Dr.
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
57 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 178 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD NAFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Ruwit RT 03 RW 06, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos FISIP Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihakUniversitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karenasejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta.
Negara objek sengketa sudah sesuai denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Chalimatussadiyah yangmemperoleh nilai 68,5 sebagai peringkat pertama, dan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang memperoleh nilai 46,5 sebagaiperingkat kesepuluh harus tetap dipertahankan.
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
461 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
461 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
TENTANG PROSES POLITIK1Bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yangterletak di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki batasbatas wilayahsebagai berikut :Utara : Kabupaten Bondowoso;Timur : Kabupaten Banyuwangi;Selatan : Samudra Indonesia;Barat : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo;Bahwa Bupati Kabupaten Jember pada saat ini dijabat olen Termohondengan masa jabatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021,satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Surat KeputusanGubernur Jawa
hak angket DPRD KabupatenJember;Bahwa pada hari Senin, 30 Desember 2019, bertempat di ruang utamasidang DPRD Kabupaten Jember, anggota DPRD Kabupaten Jembermelaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengusulanPelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada BupatiJember;Bahwa usulan Hak Angket Anggota DPRD Kabupaten Jember diberijudul Hak Angket Tata kelola Pemerintan Kabupaten Jember periodetahun 2016 sampai dengan 2019, dengan materi Hak Angket yangakan diselidiki oleh DPRD Kabupaten Jember
Dan sampai degan hari ini DPRD Kabupaten Jember tidakpernah dimintai persetujuan terkait MoU antara PemerintahDaerah Kabupaten Jember dengan Rumah Sakit Bina SehatJember.
7 (tujuh) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember, yaitu:1.
Kabupaten Jember Nomor 170/616/35.09.1/2019tanggal 26 Desember 2019 perihal Penjadwalan ulang Rapat ParipurnaDPRD Kabupaten Jember.
Register : 02-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
MUSAFID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKradenan RT 006 RW 001, Desa Jali, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Pekerjaan Petani;2.
Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufik Hidayat, S.H., M.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,Kepala Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,Nomer 141/06 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun,S.T. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal, 14 Maret 2018;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jali KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/06 Tahun 2018, TentangPengangkatan Saudara Ahadun, S.T. sebagai Perangkat Desa DalamJabatan Sekretaris Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,tanggal, 14 Maret 2018;4.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor 141/06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara AhadunST sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa JaliKecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018;3.
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — SEPATU BATA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEPATU BATA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
Putusan Nomor 28 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur berupa:a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b.
DemikianpunPeraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2013 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 20112031 khususnyapada Pasal 27 dan 28, menyatakan Kecamatan Cipanas lokasi tanaha quo termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yangmemberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur berupa:a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b. Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;3.
Register : 25-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — SYAHRUDDIN VS MUHADI PARLINDUNGAN, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;
58 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAHRUDDIN VS MUHADI PARLINDUNGAN, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — SITTI SUHERIAH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS;
88 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITTI SUHERIAH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS;
SITT SUHERIAH, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun Majannang, Desa Kurusumange,Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi SulawesiSelatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;SAERAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Majannang, Desa Kurusumange, KecamatanTanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;HASMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Dusun Majannang, Desa Kurusumange, KecamatanTanralili, Kabupaten Maros
, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;NURHAYATI, B.A., S.Pdi., kKewarganegaraan Indonesia,Dusun Majannang, Desa Kurusumange, KecamatanTanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;MINAHAYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Majannang, Desa Kurusumange,Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi SulawesiSelatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Hasan, S.H., M.H.
Putusan Nomor 75 K/TUN/2021LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS,tempat kedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 48,Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Sufiarma, S.H., M.H.,jabatan Plt.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan TataUsaha Negara dari buku register tanah yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Maros yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 330/Desa Kurusumange tanggal 7Januari 1982 Surat Ukur sementara tanggal 9 Desember 1981Nomor 1569/1981 luas 3.554 m?
Register : 07-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 K/TUN/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. MULYANTI;
260 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. MULYANTI;
MULYANTI, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Irian, RT 001 RW 00/7, Desa Kebalen,Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pekerjaanMengurus Rumah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaludin, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan' Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Wiltama, beralamat diBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Januari 2019;Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan
Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/TF/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR vs. GEREJA BETHANY INDONESIA
202 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAITIMUR vs. GEREJA BETHANY INDONESIA
Putus : 19-07-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/KI/2022 Tanggal 19 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID
165 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;
107 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;
PUTUSANNomor 12 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan BaratNomor 2 Kabupaten Sumenep;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andiek Setyo Riwanto,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 31/35.29/1/2020, tanggal
Soetomo Nomor 05 KelurahanPajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenepyang diwakili oleh R.B. Mohammad Amin selaku KetuaUmum, R. ABD. Rahman selaku Sekertaris Umum dan R.B.Abdur Rahman selaku Bendahara Umum berdasarkan AktaNomor: 40, tanggal 7 Agustus 1984 yang telah dilakukanrevisi dengan Akta Perubahan Nomor: 14, tanggal 6November 2006 dan Surat Kementerian Hukum dan HAMNomor: AHU.0018292.AHA.01.12.2018, tanggal 10 Oktober2018;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaluddin, S.H.
, atas nama Rahman Riyan; Bahwa data fisik dan data yuridis yang disajikan oleh Pemohon Hakatas tanah terlalu sumir untuk dipertimbangkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sumenep guna mengambil keputusan apakahpermohonan hak dimaksud dapat dikabulkan atau tidak; Bahwa pada kenyataannya terdapat fakta hukum bahwa tanah tersebutadalah tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh YayasanPanembahan Somala (YPS) Sumenep (in casu Penggugat) yangdiserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan kepada Ismail
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., dan Dr. H.
Register : 01-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/TUN/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — NI NENGAH SURYATI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
130 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
NI NENGAH SURYATI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan diDesa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,Provinsi Bali:Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor1131/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan SuratUkur Nomor: 00251/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017,luas 750 m* tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalanberkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, KabupatenKlungkung, Provinsi Bali; dan;Menghukum Tergugat untuk membayar
tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan diDesa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali:3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Sampalan Klod,tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor:00251/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 750 m?
tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali:dan4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS YAHYA M. ROHAYA., DKK;
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS YAHYA M. ROHAYA., DKK;
Cisereh, RT 003, RW 022, Kelurahan Cukanggalih,Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, pekerjaanWiraswasta;6. SIT HASANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M.
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — MARKUS TEGUH SAINGO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT;;
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKUS TEGUH SAINGO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT;;
Putus : 26-06-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207K/PID/2006 Tanggal 26 Juni 2006 — Sabrun bin Hatta
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lahat karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa Sabrun bin Hatta, pada hari yang tidakdapat diingat dengan pasti lagi yaitu dalam bulan November 1996atau setidaktidaknya dalam tahun 1996 sampai bulan April 1999atau setidak tidaknya sampai dengan tahun 1999 secara berturutturut bertempat di Desa Jambat Akar, Kecamatan Dempo UtaraKabupaten Lahat atau setidak tidaknya disuatu tempat yangmasih terletak di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat,Terdakwa selaku Kepala Desa Jambat Akar Kecamatan DempoUtara Kabupaten
No. 207 K/Pid/2006Terdakwa pada wakiu dan tempat tersebut diatas selakuKepala Desa Jambat Akar Kecamatan Dempo Utara KabupatenLahat atau selaku Pimpinan Proyek Pembanguan Desa JambatAkar Kecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat telah menerimauang Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesarRp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran1997/1998 menerima uang bangunan sebesar Rp.6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran 1998/1999menerima uang bangunan sebesar 6.500.000
, (enam juta limaratus ribu rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp.26.000.000,(dua puluh enam juta rupiah) dari uang sejumlah Rp.26.000.000,(dua puluh enam juta rupiah) sebagiannya yaitu sebesarRp.4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tidakTerdakwa gunakan untuk pembangunan Desa Jambat AkarKecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat tetapi uang sebanyakRp.4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri pribadiTerdakwa sendiri
Register : 18-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — MUNAIYA, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI DAN USMAN, DKK;;
78 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUNAIYA, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI DAN USMAN, DKK;;
Register : 09-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — AVINDA PURWOKO, S.Pd VS KEPALA DESA JUWIRAN, KECAMATAN JUWIRING, KABUPATEN KLATEN;
215 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
AVINDA PURWOKO, S.Pd VS KEPALA DESA JUWIRAN, KECAMATAN JUWIRING, KABUPATEN KLATEN;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Klebengan RT.12 RW.004, Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi JawaTengah, pekerjaan Guru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Widodo, S.Fil., S.H.
,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Satriawan Edo & Co, beralamat di Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JUWIRAN, KECAMATAN JUWIRING,KABUPATEN KLATEN, tempat kedudukan di Kantor DesaJuwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, ProvinsiJawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raden Trisna Tirtana, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa JuwiranNomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten tanggal 2 Mei 2018 bersertalampiran atas nama Johan Saputra sebagai Sekretaris Desa;3. Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Juwiran Nomor 21 Tahun 2018tentang Pengangkatan Perangkat Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten tanggal 2 Mei 2018 berserta lampiran atas namaJohan Saputra sebagai Sekretaris Desa;4.
Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat KeputusanPengangkatan Perangkat Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,dengan mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;1.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat KeputusanPengangkatan Perangkat Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Perundangundangandengan mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.
Putus : 07-10-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25PK/KPUD/2008 Tanggal 7 Oktober 2008 — ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
52 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BaritoTimur 2008, sebagai konsekuensi yuridis Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito TimurTahun 2008 Tingkat Kabupaten Tanggal 12 Mei 2008 adalah Cacat Hukum danHarus dibatalkan;Bahwa dengan tidak dilakukannya tahapan dalam Pemilinan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2008 secara benarHal 3 dari 20 hal.
PILKADA Tahun 2008 Kabupaten Barito Timur ProvinsiKalimantan Tengah yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkanPenetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barito Timurdst."
Barito Timur Tahun 2008;e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 05Tahun 2007, tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BaritoHal 9 dari 20 hal.
Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008;Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 09Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanPemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur di TempatPemungutan Suara;Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 10Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Perhitungan Suara dalamPemilinan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenBarito Timur Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Barito Timur;Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 16Tahun 2007 tanggal 24 November 2007 tentang Pembentukan KelompokKerja (Pokja) Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008;Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 41Tahun 2008