,MMBin JAUHARI pada tangal 28 maret 2008 dengan surat Keputusan Kepala badanPendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No : 821.24/018/KPTS/LTD.4/2008 tanggal 28 maret 2008 yang ditandatangani oleh saksiSAFUAN JAUHARI, SH., MM bin JAUHARI dengan susunan sbb :a. Ketua : Kasubbag Umum dan Kepegawaian BandiklatKabupaten Lampung Tengah (saksi RUSDI SUKAMTO)Cc.b.

,MMBin JAUHARI pada tanggal 28 Maret 2008 dengan surat Keputusan KepalaBadan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No :821.24/018/KPTS/LTD.4/2008 tanggal 28 Maret 2008 yang ditandatangani olehsaksi SAFUAN JAUHARI, SH., MM bin JAUHARI dengan susunan sbb :a. Ketua : Kasubbag Umum dan Kepegawaian BandiklatKabupaten Lampung Tengah (saksi RUSDI SUKAMTO)b.

SUTIMAN, MMBIN KARYO LESSONO (alm), saksi Drs. H.

HISUTIMAN, MMBIN KARYO LESSONO (alm), saksi Drs. H.

Yustiar Yuni, MMBin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

MMbin Sumarto (Maret 2007 sampai dengan Desember 2008) dan sebagai KepalaBagian Umum tahun 2006 sampai dengan 2008 dijabat oleh Agus Supriyanto, SHbin Suyahmo ;Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode2004 sampai dengan 2009 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimanadiuraikan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 18 Tahun 2006tanggal 15 Juli 2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Groboganantara lain sebagai berikut :Membentuk Peraturan Daerah yang

Nomor : 07/ PID.B/TPK/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa SYAMSU MARZUKI, SH binMARZUKI, Nomor : 10/ PID.B/TPK/2012/ PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atasnama Terdakwa H.ZULFANDI A RANI dan Nomor : 08/ PID.B/TPK/2012/PN.PKP,tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa DRS, H.ABU BAKAR HARUN MMbin HARUN, materi dan redaksional Putusan khususnya kutipan/catatan faktapersidangan telihat sama persis.

KUHP, permohonan Kasasi harusdinyatakan dapat diterima.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapatdibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menafsirkanpengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya (hal. 34, 35)menyatakan : Bahwa dengan telah didakwanya Terdakwa Zawardin, SE,MMbin

PRASETYO NUCHSIN, MMBIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut kepadaHAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis,selanjutnya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selakuDirektur CV. Mulia Pratama dipanggil oleh HAIRIL ANWAR, S.P BINMUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menghadap danmenemui langsung Ir.

PRASETYO NUCHSIN, MMBIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut kepadaHAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis,selanjutnya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selakuDirektur CV. Mulia Pratama dipanggil oleh HAIRIL ANWAR, S.P BINMUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menghadap danhalaman 58 dari 180 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmenemui langsung Ir.

cqPemerintah Propinsi DIY sebesar Rp. 856.874.164, (delapan ratus lima puluhenam juta delapan ratus tujun puluh empat ribu seratus enam puluh empatrupiah);Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa TOPAN SATIR, SE MMBin

ratus lima puluhenam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empatrupiah);Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT YYK.Bahwa terdakwa TOPAN SATIR, SE MMBin

,MMBin JOHANES (selaku Wakil Presiden Direktur PT.

PENGADILAN NEGERIPURWOREJOPUTUSANNomor : 114/Pid.B/2014/PN PwrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : RADEN PURWANTO, MMBin SUMO PAWIRO;Tempat lahir : Kulon Progo;Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/29 April 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI.

SUTIMAN, MMbin KARYO LESONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BINMUHAMMAD ARIEF (alm), Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI, Saksi Drs.H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi bin ANDI RASYID, SaksiHIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO, Saksi HENISUSANTO, SH, MHum bin PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAPBIN UMAR PAGULING, Saksi Drs. ALI RAHMAN bin ABDUL MANANSUWANDI, Saksi ABDULLAH bin YAPPA (alm) serta Saksi KASIMASSEGAF, SE, Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm) danSaksi AKBAR, S.Sos bin H.

SUTIMAN, MMbin KARYO LESONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN binMUHAMMAD ARIEF (alm), Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI, SaksiHIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO, Saksi HENISUSANTO, SH, MHum bin PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAPbin UMAR PAGULING, Saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANANSUWANDI, Saksi ABDULLAH bin YAPPA (alm) serta Saksi KASIMASSEGAF, SE, Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm) danSaksi AKBAR,S.Sos bin H.

.= Bab WN tentang Mekanisme Pendanaan, huruf D tentang PengelolaanDana :Point 3:Setiap pengambilan dana harus dilakukan berdasarkan RencanaPenggunaan Dana (RPD) yang disetujui dan ditandatangani olehKetua KPUSB dan Konsultan CM.Point 6.b :Konsultan, Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten, Tim TeknisKPUSB, tidak boleh memegang dana KPUSB.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Inmirian Fahtomi, ST, MMbin Drs. H.

sedangkan Tim Teknis KPUSBbertanggungjawab kepada KPUSB atas teknis pelaksanaanpembangunan USB.= Bab W tentang Mekanisme Pendanaan, huruf D tentang PengelolaanDana :Point 3:Setiap pengambilan dana harus dilakukan berdasarkan RencanaPenggunaan Dana (RPD) yang disetujui dan ditandatangani olehKetua KPUSB dan Konsultan CM.Point 6.b :Konsultan, Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten, Tim TeknisKPUSB, tidak boleh memegang dana KPUSB.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Inmirian Fahtomi, ST, MMbin

MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MMbin ME. SUKARDI SURIADJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MMbin ME. SUKARDI SURIADuJlterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama Halaman 2 dari 236 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2016/PN. Bdgsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MMbin ME.

MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MMbin ME. SUKARDISURIADJIdengan caracara antara lain sebagai berikut: Terdakwa Drs. H. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM selakuSekretaris DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) KabupatenPurwakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :821.22/Kep.330BKD/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Pengisian dan AlihTugas Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakartamempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :1.

Disamping itu ajaran lainnyadisebut ajaran materil yang mengatakan bahwa melawan hukum bukanhanya melawan undangundang saja tetapi juga melawan hukum yang tidaktertulis yaitu normanorma atau kenyataankenyataan yang berlaku dalammasyarakat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta faktadipersidangan apakah terhadap diri Terdakwa terjadi keadaan demikianatau tidak ;Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa Rizal Syamsu Maulana ,SE,MMBin Suardi

akibatnya diamempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatanatau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas,makakewenangan,kesempatan dan sarana juga hilang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta faktadipersidangan apakah terhadap diri Terdakwa terjadi keadaan demikianatau tidak ;Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2016/PN.SRGMenimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa Rizal Syamsu Maulana ,SE,MMBin

MMBin Balehat mengatakan kepada kami bahwa Mbak Ria hatihati, kalo bisamasalah berapaberapa potongan jangan sampai orangorang Kecamatantau ya;Bahwa pemotongan untuk Kegiatan Swakelola pada Triwulan Ill Tahun2014 adalah sebesar 35% untuk semua Kegiatan;Bahwa ada Triwulan IV Tahun 2014 diadakan Rapat yang dihadiri oleh Ir.Henry Dunant, MSi.

Henry Dunant, MSi, MMBin Balehat berdasarkan SPP tersebut maka Ir.

Henry Dunant, MSi, MMBin Balehat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) padatanggal: 17 Oktober 2014 dengan No.50000322014/1.03.11Rp.2.762.318.041,00 kemudian dilakukan Pengiriman berkas penagihanke Kasda Walikota Jakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timurmemproses hingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal: 17Oktober 2014 sejumlah Rp.2.762.318.041,00 dengan No. 50058162014kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairan dengan berupacek pada tanggal : 20 Oktober 2014 50% termin

Henry Dunant, MSi, MMBin Balehat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) padatanggal: 18 November 2014 dengan No.50000402014/1.03.11 Rp.13.063.434.060,00 kemudian dilakukan Pengiriman berkas penagihanke Kasda Walikota Jakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timurmemproses hingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal: 20November 2014 sejumlah Rp.13.063.434.060,00 dengan No.50068052014 kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairandengan berupa cek pada tanggal : 20 November 2014 50%

MMBin Balehat mengatakan kepada kami bahwa Mbak Ria hatihati, kalo bisamasalah berapaberapa potongan jangan sampai orangorang Kecamatantau ya;Bahwa pemotongan untuk Kegiatan Swakelola pada Triwulan Ill Tahun2014 adalah sebesar 35% untuk semua Kegiatan;Bahwa ada Triwulan IV Tahun 2014 diadakan Rapat yang dihadiri oleh Ir.Henry Dunant, MSi.

Henry Dunant, MSi, MMBin Balehat berdasarkan SPP tersebut maka Ir.

Henry Dunant, MSi, MMBin Balehat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) padatanggal: 17 Oktober 2014 dengan No.50000322014/1.03.11Rp.2.762.318.041,00 kemudian dilakukan Pengiriman berkas penagihanke Kasda Walikota Jakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timurmemproses hingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal: 17Oktober 2014 sejumlah Rp.2.762.318.041,00 dengan No. 50058162014kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairan dengan berupacek pada tanggal : 20 Oktober 2014 50% termin

Henry Dunant, MSi, MMBin Balehat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) padatanggal: 18 November 2014 dengan No.50000402014/1.03.11 Rp.13.063.434.060,00 kemudian dilakukan Pengiriman berkas penagihanke Kasda Walikota Jakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timurmemproses hingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal: 20November 2014 sejumlah Rp.13.063.434.060,00 dengan No.50068052014 kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairandengan berupa cek pada tanggal : 20 November 2014 50%

Dardiansyah, MMbin Darmawi, yang sudahkedua kalinya diajukan dalam perkara tindak pidanakorupsi (masih dalam tahapkasasi); Bahwa penjatuhan hukuman dengan pidana penjara masingmasing 1 (satu) tahun bagi kedua Terdakwa apabiladikaitkan dengan kedudukannya, yakni Drs.

dan tanpa dibebankanmembayar uang pengganti ;Menimbang, bahwa kalau melihat putusan perkara tindak pidanakorupsi No.15/Pid.SusTPK/ 2020/PN.Plg atas nama Zainal Arifin ST,MM. binMuhammad yang di hukum pidana selama 5 (lima) Tahun denda sejumlahRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar di ganti denganHalaman 88 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLGpidana kurungan selama 4 (empat ) bulan, sedangkan = perkaraNo.16/Pid.SusTPK/2018 Pn.Plg atas nama terdakwa Deddy Adrian,ST,MMbin

,MMBin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat )tahun, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasejumlah Rp. 200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan;3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rutan;4.

Rapi, M.Ag Bin Anci Abbas denganKepala Sekolah MI/MTs selaku Penerima Dana Bantuan BlockBahwa meskipun CV.Mahkota Abadi, CV.Intan Mutiara danCV.Pilar Utama direkturnya keluarga Drs.Ahmad Rusydi, MMBin H.Muhammad Thoi, namun oleh karena Terdakwa selakupelaksana dari perusahaan tersebut, maka di dalampelaksanaan kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium IPA,Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Multimedia, Terdakwabertindak tanpa sepengetahuan dari Muchlis Yolanda danMuh.