Anak sebagai /ex specialis dalamketentuan hukum acara pidana termasuk juga dalam penjatuhan pidana kepadaAnak Pelaku;Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang UndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak diaturmengenai jenis pidana pokok bagi Anak, yang terdiri atas:a.

Undang Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Adapun dalampenjelasan Pasal 2 huruf i dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasankemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidakdapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentinganpenyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan UndangUndangSistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasankemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidanapembatasan kebebasan

11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhakmemperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,Pendidikan dan Pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dan ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (3) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa LPKA wajibHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2020/PN Mnkmenyelenggarakan Pendidikan, pelatihnan ketrampilan, pembinaan, danpemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telahmenentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsurSetiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.

tersebut makaatas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadapnya dikenakanpidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimanadiatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada saat terjadinya tindak pidana, klien masih berusia 14(empat belas) tahun sehingga masih merupakan anak dibawahumur, hal ini sesuai dengan Pasal 1 poin 3 serta Pasal 9 ayat (1)huruf 6 Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;b. Terhadap klien sudah dapat dikenakan pidana. Hal inisesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undangundang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;C.

Hal ini sesualdengan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 82 ayat(1) Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2020/PN Tmtd. Tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agarperkara ini dapat dilanjutkan proses hukumnya sesuai denganhukum dan aturan yang berlaku namun terhadap klien kiranyadiberikan keringanan hukuman;e.

Anak dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

1) Menyatakan Anak Sulaiman bin Mude Sedang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2) Menghukum Anak Sulaiman bin Mude Sedang berupa tindakan pembinaan dengan menempatkan Anak di UPTD.

1. Menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bemama Arjun Bin Asmeri dalam Register Perkara Pidana Anak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns

2. Menyatakan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya;

3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggal penetapan ini ditetapkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-1 (satu ) Unit Motor YAMAHA SPORTY warna putih Nopol

Kesepakatan Perdamaian / Diversi tanggal 18 Februari 2019.Menimbang bahwa berdasarkan proses diversi yang telah dilalui dan Berita Acara Diversidiketahui bahwa terhadap kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaanperkara ini tidak dilanjutkan/ dihentikan.Memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

4 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN 5 "sx1.

Menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama Arjun BinAsmeri dalam Register Perkara Pidana Anak Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Gns2. Menyatakan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya;3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggalpenetapan ini ditetapkan;.

karena Musyawarah Diversi telah memperolehkesepakatan pada tanggal 26 Februari 2019 dan Ketua Pengadilan Negeri Pontianaktelah menerbitkan Penetapan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN.Ptk, tanggal 26 Februari2019;Menimbang, berdasarkan Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwapada tanggal 5 April 2019 Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan maka prosespemeriksaan perkara ini harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi olehPetugas Balai Pemasyarakatan Pontianak tanggal 4 November 2018;2MENETAPKAN1.

Kabupaten PadangLawasAgama : IslamPekerjaan : Ikut Orangtuan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e Penyidik sejak tg 25032015 s/d tg 31032015 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 01042015 s/d tg 08042015 ;e Penuntut Umum sejak tg 08042015 s/d tg 12042015 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 09042015 s/d tgl 18042015 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 19042015 s/d tgl03042015; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak, maka pemeriksaan terhadap terdakwa wajib didampingi olehPenasehat Hukum selanjutnya Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum untukmendampingi terdakwa yang bernama SUPRATMAN SIDAURUK, SH., danmembebankan biaya kepada negara ; n Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh ibu kandungterdakwa yang bernama DERHANA HARAHAP dan petugas PembimbingKemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Padangsidimpuan yang bernamae Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;e Setelah

Anak yaitu :1 Pasal 79 ayat (2) menyebutkan Pidana pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama %(satu. perdua) dari maksimum pidana penjara yangdiancamkan terhadap orang dewasa ;2 Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minumum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap anak ;3 Pasal 71 ayat (3) menyebutkan apabila dalam hukum materiildiancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidanadiganti dengan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa setelah menghubungkan ketentuan Pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2), (3) dan Pasal 71ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancamanpidana terhadap terdawa yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihankerja ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikankesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anakselanjutnya

ibu kandung terdakwa dalam persidangan menyampaikan bahwasanya ibukandung terdakwa menyatakan bahwasanya orang tua terdakwa memohon keringananhukuman terhadap terdakwa serta orang tua terdakwa menyatakan masih sanggup untukmembina terdakwa, terdakwa merupakan anak yang baik dan tidak pernah melakukantindak pidana ataupun perbuatan tercela ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporanpenelitian kemasyarakatan

Pid.1.A.4 PUTUSANNomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN SimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadiliperkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Disamarkan2. Tempat lahir : Tanah Jawa3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 20034. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Kabupaten Simalungun7.

Konsekwensi pembuktiannyaadalah dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpaterikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam Surat Dakwaan;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidanasebagai berikut :Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Kedua: Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17

tentang Perlindungan Anak JoUU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsurunsur pokoknya sebagai berikut :1.

Anak pada Bab KetentuanUmum Angka 3, karena dalam perkara ini Disamarkan yang dimaksud dalamsurat dakwaan Penuntut Umum sebagai seorang Anak yang berhadapandengan hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana makaberdasarkan Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2Disamarkan adalah Anak yang berkonflik dengan hukum;Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Anak yang berkonflikdengan hukum DISAMARKAN dapat dimintai pertanggungjawaban

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

dihukum seadiladilnya, TERDAKWA ANAKdisarankan untuk mengikuti bimbingan/rehabilitasi sosial yang bersifatprefentif, kuratif, rehabilitative promotif dalam bentuk bimbingan fisik,mental, social, dan latinan ketrampilan, resosialisasi serta bimbinganlanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalamkehidupan bermasyarakat, sehingga anak tersebut dimasukkan dalamLPKS, yaitu yaitu : PSM ANTASENA di Magelang, sesuai Pasal 11 huruf(c) UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 30Agustus 2015, sekira jam 12.30 Wib.

Unsur Penganiayaan;Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara iniadalah masih tergolong anakanak, maka sebelum Hakim mempertimbangkanunsurunsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan denganHukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1,angka 2 dan angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa yang

dimaksud dengan Sistem Peradilan PidanaAnak menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan prosespenyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahappenyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalanipidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapandengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflikdengan

Anak danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

,Advokat dari LBH TRISILA SUMUT, yang beralamat di Jalan Sei Bertu No.32 / 7Medan dan Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantauprapat, yang ditunjukoleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 14 / Pid.SusAnak / 2016/ PN Rap ;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN RapTelah membaca dan mempelajari berkas berkara yang bersangkutan;Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Anak ;Telah mendengar

, lalu anak Risky Riansah Saputra alias Riski alias Kiki datang dansetelah itu saksi Santi Asiah Ritonga bertanya kepada anak Risky RiansahSaputra alias Riski alias Kiki APA BETUL ZAHIRA NGISAP BURUNGMU,dan dijawab anak Risky Riansah Saputra alias Riski alias Kiki TYA, lalu saksiSanti Asriah Ritonga marahmarah dan langsung mengusirnya dari tempatbekerja.Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN Rape Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib datanganak

Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN RapABANG RISKY, lalu saksi Santi Asiah Ritonga langsung memanggil anakRisky Riansah Saputra alias Riski alias Kiki dengan mengatakan RIZKYKEMARI.?

Pasal 197 ayat (1)huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam suratHalaman 13 dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN Rap14dakwaannya Nomor Reg.

Perbuatan membujuk diarahkan agar orangyang dibujuk melakukan perbuatan cabul dengan orang yang membujuk atau pundengan orang lain;Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN Rap16Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang R.I.

Anak (dalam DakwaanKesatu).2.

Anak.

Anak, sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 272/SA/VII/2019 olehPembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KlasIl Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan dan

Anak;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena masihdibutuhkan dalam penyelesaian perkara pidana atas nama Feri bin Ahmad,maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara pidana atas nama Feri bin Ahmad;Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untukdikenakan/dijatunkan terhadap Anak, apakah berupa pidana atau tindakan,maka berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan halhal sebagai

Ketentuanketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaansanksi bagi Anak pelaku tindak pidana, antara lain ancaman pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4, ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,dan ketentuan mengenai sanksi bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal69, Pasal 71, Pasal 79, serta Pasal 81 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;4. Tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu Ssupaya Anak dijatuhi pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;5.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan PembimbingKemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan serta pendapatPembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang merekomendasikanagar Anak dijatuhi pidana peringatan yang dimaksud Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;7.

serta tidak tepat dijatunkan kepada Anak dandemikian juga pidana peringatan sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan adalah tidak tepat dijatuhkan kepada Anak, makaberdasarkan bahanbahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikansebelumnya, Hakim menilai pidana yang tepat dijatunkan kepada Anakadalah pidana yang berupa pelayanan masyarakat yang dimaksud Pasal 71ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa karena

Anak serta semua peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Anak, selain mengenal pidana juga mengenalmengenakan tindakan terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidanadengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 70 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), makaselanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana ataumengenakan tindakan yang akan dijatunkan terhadap diri Anak, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana ataumengenakan tindakan dengan melihat dimensi

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasterhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut dalam perkara ini,serta hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan olehPembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana penjarasebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pendapat dari orangtua/Ibu kandung Anak, selain itu juga tidak ada alasan pembenar dan pemaafterhadap perbuatan

Anak yang ditemukan dan terungkap di persidangan, sertatujuan dari pemidanaan atau tindakan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah untuk memberikannestapa bagi pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Anak melainkanbersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari PenuntutUmum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuaidengan kadar kesalahan Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak dan tidakbertentangan

dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak Hakimmemutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 79 UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanyaakan disebutkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas sekaligus diambil alin untuk menanggapi tuntutan Penuntut Umummaupun Pembelaan Advokat yang mendampingi Anak dan Anak, sekaligus jugatanggapan

Marlan;Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana maka Anak harus pula dibebani membayar beaya perkara;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, pidana penjarasebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 79 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaPasal 193 KUHAP dan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraint;MENGADILI:i.

PUTUSANNomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN LrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak :1. Nama Lengkap : SUDIRMAN AMIR alias GERODA;2. Tempat Lahir : Papilawe;3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Juni 2003;4. Jenis Kelamin > Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Pasal 76E UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UndangUndang jo UndangundangNomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Anak/Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataueksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

UU RI No.11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur unsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

Peradilan Pidana Anak dinyatakanbahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara makaterhadap Anak ditempat di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di KupangNusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan,pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatinan dengan tetapmemperhatikan Anak yang bersangkutan antara lain pertumbuhan danperkembangan Anak

Pasal 76E UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak MenjadiUndangUndang jo Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistemHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Lrtperadilan Pidana Anak, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI

PUTUSANNomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN BilDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Nama lengkap > XXXXXXXXXXXXXXXXX;Tempat lahir : Pasuruan;Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Juni 2000;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Umbulan RT.02 RWO2 Desa UmbulanKecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;Agama

Menjatunkan pidana Anak yang berhadapan dengan hukumXXXXXXXXXXXXXXXXX Adengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak ditahan dan dengan perintah Anak tetapditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa:> 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha tipe 5TP (Jupiter Z), tahun2004, warna hitam, No. Pol. N4768TP, 2(dua) lembat foto copy BPKB,sepeda motor Yamaha tipe 5TP (Jupiter Z), tahun 2004, warna hitam, No.Pol.

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebin dengan cara bersekutu;Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara iniadalah masih tergolong anakanak, maka sebelum Hakim mempertimbangkanunsurunsur tersebut di atas, terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan denganHukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1,angka 2 dan angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak sebagai berikut

di bawah ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan PidanaAnak menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaianperkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikansampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapandengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

Anak disebutkan Pembinaan di LPKA dilaksanakansampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 86 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkanAnak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda;Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari PembimbingKemasyarakatan tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat(3) dan Pasal

No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Subsidair;3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dicky Putra Pratama Alias Diki berupapidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesarRp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan PelatihanKerja;4.

Nomor No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Nomor No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.SusAnak/2018/PN Rap1. Setiap Orang;2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai AtauMenyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Anak maka sesuaiketentuan Pasal 78 Ayat (2) UndangUndang RI.

Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Anak Dicky Putra Pratama Alias Diki, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Primatir ;Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.SusAnak/2018/PN Rap2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair;3.

sedangkan permohonan banding PenuntutUmum diajukan tanggal 16 Agustus 2017 ;sehingga dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sertadengan cara cara yang sudah ditentukan dalam Undangundang, olehkarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangandengan alasan: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak , dimana anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkanketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SistimPeradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan mengingat anakHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUSANAK/2017/PT.BJMNorhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlahtidak tepat jika

Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada pelakutindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang laintidak turut melakukan tindak pidana tersebut.Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut umum tersebut terdakwa anak tidak mengajukan kontra memoribanding.Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yangmenyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , dimana anak hanya

Anak menyebutkan bahwa anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang ini.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7layat (1) huruf b UU Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya pidana pembinaandi luar lembaga sedangkan di dalam penjelasan Undang undang tersebutmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa , intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

Anak; UndangUndang lainnya khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Hulu Sungai Selatan, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus2017 Nomor: 9/Pid.Sus,An/2017/PN.Kgn yang dimohonkan bandingtersebut .

Anak, akan tetapi didalamAmar Putusannya berbunyi sebagai berikut:Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu denganpidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga dengan ketentuan(syarat umum) Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selamamenjalani masa pidana dengan syarat selama 6 (enam) bulan dan dengankeharusan (syarat khusus) mengikuti program pembimbingan danpenyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina, yaitu Kusnawidjaya, S.H.

Anak, apakah yangdimaksud Hakim tingkat pertama adalah menjatuhkan Pidana pembinaandiluar lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 1jo Pasal 74, ataukah Pidana dengan syarat sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 71 huruf b jo Pasal 73 UU No.11 Tahun 2012 tentang SistemPidana Perkara Anak yang menentukan adanya syarat umum dan syaratkhusus ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat bandingmembatalkan pemidanaan yang dijatunkan oleh Hakim tingkat pertama danmengadili

(6)Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang bahwa karena pada Pasal 73 ayat (2) dan ayat (4)UUSPPA mengamanatkan selain syarat umum harus juga ditetapkan syaratkhusus maka Majelis Hakim Banding menetapkan anak harus melakukankewajibannya sebagai umat muslim untuk melakukan sholat Jum/atberjamaah dengan tertib setiap minggunya di Mesjid yang ditentukan olehPejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas IIPangkal Pinang;Menimbang bahwamemenuhi

amanat Pasal 73 ayat (7) UU No.11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim Bandingperlu. pula memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukanpengawasan terhadap anak dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BalaiPemasyarakatan Kls II Pangkal Pinang untuk melakukan pembimbinganHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor No.2/Pid.Sus.Anak/2018/PT.BBLagar anak menempati pembimbingan selama menjalani masa Pidanadengan syarat;Menimbang, bahwa karena anak berada dalam tahanan dan terhadapanak

ini.MemperhatikanUndang Undang RI No.11 Tahun 2001 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitabundang undang hukum acara pidana dan ketentuanketentuan hukum lainyang berlaku khususnya Pasal 2 ayat(1) Undang Undang RI Darurat No.12Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor No.2/Pid.Sus.Anak/2018/PT.BBLTahun 1951;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 PebruariTahun 2018, Nomor: 4/ Pid.SusAnak

Anak ( SPPA)dan UndangUndang Tentang Perlindungan Anak sebagaimana akandipertimbangkan dibawah ini, terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang faktafakta hukum yang terbukti dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu ;Menimbang, bahwa faktafakta hukum tersebut adalah sebagaimanatertuang dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Bengkulu menyangkut halhalyang meringankan para Anak ;Menimbang, bahwa tujuan pidana penjara/oemidanaan merupakanpembinaan bagi Anak (korektif) agar membuat Anak jera, mendidik

Penjatuhan pidana terhadap Anak juga ditujukan memberikan manfaatkepada para orang tua Anak supaya lebih aktif untuk mengawasi dan membimbingAnak ke arah yang lebih baik lagi, sehingga diharapbkan Anak dapat memperbaikitingkah lakunya dikemudian hari ;Demikian pula pidana anak yang dijatuhkan diharapkan dapat memberi manfaatberupa kesadaran dan peringatan bagi masyarakat dan lembaga pendidikan agarlebih aktif melakukan pengawasan dan pembinaan ahlaq Anakanak agar tidakmelakukan tindak pidana kejahatan

atau menjadi korban kejahatan.Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti mempelajari dengan seksamaBerita Acara peridangan dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkaraNomor 62/Pid.SusAnak/2017/PN.Bgl, tanggal 30 Nopember 2017, Majelis HakimBanding menilai bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertamadalam perkara tersebut telah tepat dan benar dan pertimbangannya telah cukupmemenuhi rasa keadilan masyarakat serta tujuan pemidanaan sebagaimanadikehendaki dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA), sehingga pertimbanganPeradilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alin dan sebagai pertimbanganMajelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pngadilan Negeri Bengkulu nomor 62/Pid.SusAnak/2017/PN.Bgl, tanggal 30 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebutdapat dipertahankan dan dikuatkan;Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2017/PT BGLMenimbang, bahwa oleh karena para Anak

Anak, UndangUndangnomor 8 Tahun 1981 tentang kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaperaturanperundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 62/Pid.SusAnak/2017/PN Bgl, tanggal 30 Nopmber 2017 ; Memerintahkan supaya pidana yang dijatuhkan kepada para Anak dikurangidengan masa penahanan yang telah dijalani ; Menetapkankan agar para Anak Terdakwa tetap berada dalamTahanan ; Membebankan

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. ABDUL AZIS alias NGGARITEL bin SUGITO dengan pidana tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/ wali

3.

PUTUSANNomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadiliperkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang bernama :1. Nama lengkap : Muh.Abdul Azis Als Nggaritel Bin Sugito.2. Tempat lahir : Karanganyar.3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/26 September 2002.4. Jenis kelamin : Lakilaki.5. Kebangsaan : Indonesia.6.

Menyatakan Anak MUH.ABDUL AZIS Als NGGARITEL Bin SUGITOsecara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke3, 4, ke5 KUHP Jo UU RINo. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN Krg2.

berkas terpisah)tadi; Bahwa anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4, ke5KUHP jo UU RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:.

Padasaat kejadian usia Anak 16 tahun 10 bulan (belum genap 18 tahun)sehingga dalam proses hukumnya berpedoman pada UU RI No.11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;