Ditemukan 1217835 data
361 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1025 K/Pid/2006Bulungan Selatan tentang LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberitanda T.651 ;e No.01 s/d 25 tanggal 10 Juni 2001 s/d 10 Pebruari 2002 denganLampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan(KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP dan Laporan Hasil ProduksiNo.01 s/d 25, diberi tanda T.652 ;Fotocopy Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok tani SIKIL BARU :e No.93 dengan No.
Register 203 tanggal 20 Juli 2003 denganLampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan BulunganSelatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi,diberi tanda T.714 ;No.79 dengan No.
Register 195 tanggal 30 Juni 2003 denganLampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan BulunganSelatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi,diberi tanda T.716 ;No.77 dengan No. Register 194 tanggal 20 Juni 2003 denganLampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan BulunganSelatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi,diberi tanda T.717 ;No.76 dengan No.
No. 1025 K/Pid/2006dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberitanda T.719 ;No.74 dengan No. Register 184 tanggal 11 s/d 20 Mei 2003 denganLampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan BulunganSelatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi,diberi tanda T.720 ;No.73 dengan No.
Register 174 tanggal 21 s/d 30 April 2003 denganLampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan BulunganSelatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi,diberi tanda T.722 ;No.71 dengan No.
57 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya ldul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
34 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya ldul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
234 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 25
Menyatakan Terdakwa Ibnu Adi Sulistiyo, Serka NRP 21010127100482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengangut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. b.
Bambang Hermanto (Saksi5), dari hasil pengujian dinyatakan bahwa kayu jatikayu jati yang dibawa Terdakwa adalah hasil hutan jati milik Perhutani..
Bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan oleh saksiterhadap sembilan batang kayu jati gondongan yangdibawah oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraanDaihatsu Grandmax hasil tangkapan anggota PolhutmobKPH Randublatung adalah kayu jati hasil dari hutan milikPerhutani.7.
Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengangkut kayujati hasil dari hutan harus dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sedangkankayu jati hasil tanaman masyarakat cukup membawaSurat dari Kepala Desa.8.
kayu jati gondongan yang dibawaholeh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan DaihatsuGrandmax hasil tangkapan anggota Polhutmob KPHRandublatung adalah kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani.11.Bahwa benar sepengetahuan para Saksi apabila mengangkutkayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk gelondongansebagaimana kayu jati yang dibawah oleh Terdakwa, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (GSKSHH)yang dikeluarkan oleh Perhutani, dengan lampiran FakturAngkutan Kayu
Bulat ( FAKB), sedangkan apabila mengangkutkayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk kayu olahanharus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO) dan apabila kayu jati yang diangkut dari hasil hutanRakyat atau dari hasil hutan desa harus di lengkapi dengan SuratKeterangan dari Kepala Desa Setempat /Surat Keterangan AsalUsul (SKAU).12.Bahwa benar sesuai perhitungan dari para saksi akibat dariperbutan Terdakwa yang telah
59 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwaia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari 2009
N.G.Feryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/X1/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
373 — 23
315 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 2
hutan yang tidak dilengkapi dengansurat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu pinus tersebut adalahterdakwa gunakan untuk membakar genteng, kayu yang dibeli oleh terdakwaadalah kayu jenis pinus dengan cirriciri kayu bervariasi sekitar 80100 Cm(delapan puluh sampai seratus Centimeter) atau jika dihitung secara Volumesekitar 6m* (Enam Meter Kubik) dan terdakwa membeli dengan harga yangbervariasi mulai Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) sampai denganRp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah
URIDA MAHMUD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa, saksi mengerti dipanggil ke persidangan masalah terdakwa yangmembeli hasil kayu hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH); Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Fajar TulusKurniawan pada Hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wib diDusun Selotopeng, Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri; Bahwa saksi mengetahui karena terdakwa membeli kayu jenis pinus
milikPerhutani dengan panjang bervariasi sekitar 80 100 cm ditumpuk dirumahnya; Bahwa terdakwa membeli kayu dari Sujarwo, Tarmuji, dan Kamidi yang berasaldari Dusun Sagi, Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri; Bahwa kayu pinus yang dijual oleh Sujarwo, Tarmuji, dan Kamidi kepadaterdakwa adalah milik Perum Perhutani Resort Pemangku hutan (RPH) KalipangBKPH Kediri; Bahwa terdakwa yang membeli kayu pinus tersebut tanpa dilengkapi denganSurat Sahnya Hasil Hutan sejak setahun yang lalu; Bahwa
Menerima, membeli, menjual, menerima tukar dan memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sanya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orangsebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, serta dapatdipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindakpidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah
Teori. kKehendak dimana inti Kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkanunsurunsur delik dalam rumusan undangundang ;Halaman dari 16 halaman Putusan Nomor 639/Pid.B/2014/PN.Gprx22bahwa kayu pinus tersebut berasal dari hutan yang bukan milik pribadi atau milikSujarwo, Tarmuji dan Kamidi tersebut dan membeli dan menyimpannya dirumah tanpadisertai surat sahnya hasil hasil hutan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhioleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87
343 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuningan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah menguasai atau memiliki hasil hutanyang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Hal. 1 dari 8 hal. Put.
Kuningan lalu saksi Garjito dansaksi Amdan Saleh mengecek kayu tersebut ternyata kayu tersebut milikTerdakwa Sopyan bin Muhyi yang dimiliki atau dikuasai dengan caramembeli dari saksi Kusnadi Tarsan bin Rusjaya dengan perantara saksiRastono sebanyak 5 (lima) pohon kayu jati berasal dari hutan milik Rusjayaseharga Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian saksiGarjito dan saksi Amdan Saleh menanyakan kelengkapan suratsuratkepemilikan kayu jati tersebut atau Surat Keterangan Sahnya Hasil
Hutan(SKSHH) namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap kayu jati tersebut sehingga saksiGarjito dan saksi Amdan Saleh menangkap Terdakwa dan mengamankankayukayu tersebut ke Polres Kuningan ;Perbuatan Terdakwa Sopyan bin Muhyi diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 jo.
Pasal 78 ayat (7) UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKuningan tanggal 28 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Sopyan bin Muhyi bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ~,sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999jo.
oleh ketentuan Pasal 1 huruf m UndangUndang No. 41Tahun 1999 yaitu hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati danturunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam uraian pertimbangannyaberpendapat bahwa menurut hemat Majelis bahwa UndangUndang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan undangundang yangmengatur system pengurusan yang bersangkut paut dengan kehutanan,kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu ; Menimbang, bahwa Majelis
364 — 36
Blora atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mereka melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perobuatan terdakwa dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017sekitar pukul 19.00 mendengar kabar
Blora untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah mengangkut,Hal 4, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMGmenguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan secara bersamasama;Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batangdengan kubikasi 1,8464 M3 dan kayu jati berbentuk gelondong atau bulat dankayu jati yang dimiliki terdakwa berbentuk papan dengan ukuran panjang 210cm lebar 27 cmtebal 2 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
Blora atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menebangpohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijindari pejabat yang berwenang , perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut :Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017sekitar pukul 19.00 mendengar kabar akan ada
Menyatakan Terdakwa NGASIRAN ALIAS RAN RASIT BIN RASIT telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telahmelakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutansecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal12 huruf e Jo.
Perhutani KPH Randublatung; Sebuah flasdisk warna hitam merke VGen yang berisikan video ataurekaman pada saat pelaku sedang membawa, mengangkut, menguasaiatau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yangsah, sebuah hand phone merk Oppo A 39 warna gol, dikembalikan kepadasaksi Krisdiyanto Trikardana Alias Danang Bin Narto; Sepotong celana pendek kolor warna doreng tentara, dirampas untukdimusnahkan;Hal 13, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG4.
20 — 4
SULAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA - SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN . - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANAM alias P.
Sulas.14e Bahwa hutan milik Perum Perhutani KPH Bondowoso yang ada tanamannya kayudadap tersebut hutan lindung dan produksi.e Bahwa perbedaan antara Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) denganSurat Keterangan Hasil Hutan ( SKHH ) adalah kalau Surat Keterangan Sahnya HasilHutan ( SKSHH ) digunakan untuk menjelaskan tentang Dokumen Sahnya HasilHutan ( DSHH ) sedangkan kalau Surat Keterangan Hasil Hutan ( SKHH ) Dokumenuntuk kelengkapan kayu desa dan yang mengeluarkan oleh Kepala Desa yangmemiliki
SULAS bersalah melakukan tindak pidana* DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAKDILENGKAPI BERSAMA SAMA DENGAN SURAT KETERANGANSAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH ) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 78 ayat (7 ) Jo pasal 50 ayat (3 ) huruf h Undang Undang Nomor. 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2004Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor.
Memungut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa adalah tindakpidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa telahmemenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut.Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
Unsur : Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Sugito dan Rustam padahari Selasa, tanggal. 30 Oktober 2012, + Jam. 05.45 Wib, di jalan Umum Dusun Plampang,Desa Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, para saksi tersebuttelah mengngkap terdakwa yang sedang mengangkut hasil hutan yaitu 30 ( tiga puluh )glondong ( batang ) kayu dadap tanpa dilengkapi dengan surat keterangan
SULAS tersebut diatas telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPIBERSAMA SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASILHUTAN .e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANAM alias P.
71 — 3
CASRONI ALIAS RONI BIN KISWOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama ;2.
Casroni alias Roni bin Kiswoyo telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajasecara bersamasama mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan, yang tidak dilengkapi dengan suratsruat ketrangan sahnya hasil hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana, dalam surat dakwaan kami ;Halaman 2 dari22 Putusan Nomor 65/Pid. Sus/2014/PN Pml2.
Sus/2014/PN Pmlmenguasai, atau memiliki hasil hutan, yang tidak dilengkapi dengansuratsurat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebutdilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :Awalnya hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 16.00 WIB,pada saat terdakwa Rakhmadi alias Rah bin Waan sedang beradadipangkalan truck, sdr.
Sukirman bin Sarnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 19.00WIB di jalan raya tepatnya depan pasar Bojong Bata Ikut, KelurahanBojong Bata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, saksibeserta satu tim Polmob Perhutani diantaranya Sisdamiun telahmengamankan KBM truk yang telah mengangkut kayu jati tanpaadanya surat sahnya hasil hutan ;Bahwa KBM truk yang telah mengangkut kayu jati tanopa dilengkapisurat sahnya hasil
FE119E064502 Nosin. 4D34C734508serta STNK atas nama Puryanto bin Rayali, Desa Peguyangan RT006 RW 002, Bantarbolang Pemalang, milik Puryanto bin Rayali,dengan tanpa adanya surat keterangan sah hasil hutan. BahwaTerdakwa Il membenarkan 13 (tiga belas) kayu jati tersebutdiperoleh dari hasil menebang di kawasan hutan RPH Mangun Saridan RPH Sokawati BKPH Sokawati, Kecamatan Ampelgading,Kabupaten Pemalang oleh Terdakwa II.
CASRONI ALIAS RONI BIN KISWOYO tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan suratsuratketerangan sahnya hasil hutan secara bersamasama ;2.
360 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unaaha karena didakwa :DAKWAAN :Bahwa Terdakwa ASWAN AKIB Bin MUH.AKIB, pada hari sabtutanggal 2 September i 2006 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak tidaknyapada waktu lain dalam bulan September tahun 2006, atau setidak tidaknyapada tahun 2006 bertempat di samping Industri PT.FAJAR SURYACEMERLANG di Desa Abelisawa Kecamatan Sampara Kabupaten Konaweatau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil
hutan yang tidak di lengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caradan menurut keadaan sebagai berikut ;Terdakwa mula mula membeli kayu jati sebanyak 40 ( empat puluh) batang diDesa Ranoeya Kec.Wawotobi Kab.Konawe pada seorang bernama Hermanusdengan harga Rp.7.500.000, ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnyaterdakwa membawa / mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakanmobil Truk Puso menuju Desa Abelisawa Kec.Sampara Kab.Konawe
NegeriUnaaha tanggal 8 Maret 2006 sebagai berikut :1 .Menyatakan terdakwa ASWAN AKIB Bin MUH.AKIB telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengangkut ,menguasai atau memiliki hasil hutan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana di aturdan di ancam pidana dalam pasal 50 ayat (8) huruf h UU No.41 Tahun1999 Jo.Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanansebagaimana
Menyatakan bahwa terdakwa ASWAN AKIB Bin MUH.AKIB terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memilikidan mengangkut hasil hutan yang tidak di lengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 6 (enam ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,0. (limaHal. 2 dari 5 hal. Put. No. 157.
/Pid.B./2006/PN.Unh,dengan perbaikan sekedar mengenai pidanayang dijatuhnkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut : Menyatakan bahwa terdakwa ASWAN AKIB Bin MUH.AKIB terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki danmengangkut hasil hutan yang tidak di lengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,0
21 — 3
Mojokerto , atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Mojokerto , menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutandidalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang danmengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan , perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : ~ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa
Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutandidalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenangdan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; Menimbang , bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsurunsur delik yangterkandung dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e Jo Pasal 78 (7) UU .
Mojokerto, Terdakwa telah ditangkapoleh petugas anggota Polsek Jatirejo karena dan Terdakwa ditangkap karena telahkedapatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalamhutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dan mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis menilai danberpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti
Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalamhutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang danmengangkut, menguasaiataumemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan : Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan berupaketerangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dihubungan dengan barang bukti yangdiajukan di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bermula saat TerdakwaLEGIMAN
Suryo mengalami kerugian yang tidak terilai harganya berupakerusakan ekosimtim hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai danberpendapat bahwa unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasilhutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang danmengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti dan terpenuhi ; Menimbang , bahwa berdasarkan
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Timbau Tenggarong yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau ikutmelakukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerimatitijpan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diduga atau patutHal. 1 dari 11 hal. Put.
Kisman bin Sabran pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan,menyuruh melakukan atau ikut melakukan mengangkut menguasai ataumemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan suratKeterangan Sahnya Hasil Hutan, dan perbuatan Terdakwa tersebutdilakukan yakni dengan cara antara lain sebagai berikut :Pada awalnya Terdakwa menyuruh saksi Joni bin Pairan dan saksiAswan bin ljam untuk mencarikan dan membelikan kayukayumasak/olahan dari beberapa orang
KISMAN Bin SABHAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 50ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 78 ayat (15) UU RINo. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
KISMAN bin SABRAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menyuruh mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) ;4. Memidana Terdakwa H. KISMAN bin SABRAN oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 8 (selapan) bulan danpidana denda sebesar Rp 1.000.000, (satu jtua rupiah)dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;5.
KISMAN bin SABRAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. KISMANbin SABRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;5.