Ditemukan 444 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 562.869.684 562.869.684Sanksi Bunga 221.469.134 221.469.134Sanksi Kenaikan 101.475.655 101.475.655Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 885.814.473 885.814.473 Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP327/WPJ.19/2014 tanggal 27 Februari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Pwt
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RETNOWATI HANDAYANI, SH.
Terdakwa:
SLAMET PAMUJIYANTO Als SLAMET Bin SUDARSO
15331
  • Dimana mengenai satwa yangdilindungi dan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 TahunHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Pwt.1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dimaksukan sebagaiupaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa besertaekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnyatidak punah, mengingat sumber daya hayati dan ekosistemnya merupakan bagianterpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari Sumber daya alam hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UraianSemulaDitambah/(Dikurangi)Menjadi (Rp)(Rp)(Rp) PPN Kurang/(Lebih) Bayar1.102.410.5901.102.410.590 Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan1.102.410.5901.102.410.590 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.204.821.180 2.204.821.180 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingnomorKEP1562/WPJ.19/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 965.722.809 965.722.809Sanksi Bunga 463.546.948 463.546.948Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.429.269.757 1.429.269.757 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP324/WPJ.19/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN BANGKO Nomor 145/Pid.B/LH/2018/PN Bko
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Yogi Purnomo
Terdakwa:
Suriyanto Alias Iyan Bin Mulyadi
42623
  • tugastugasdi bidang pengamanan dan perlindungan hutan serta tumbuhan dan satwaliar berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tugastugas lainnya yang diberikan pimpinan di dalam hal konservasi Bahwa Konservasi Sumber daya alam Hayati adalah PengelolaanSumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksanauntuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memeliharadan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam Hewani
Register : 08-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Ktn
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SAIRI
Terdakwa:
Junaidi Alias Jun Bin Abu Kasim
624106
  • Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewusizijn atau dolus eventualis) yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atauakibat terlarang yang mungkin akan terjadi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungiadalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau airdan/atau udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta
Register : 09-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
9040
  • Undangundang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yanghidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaanpopulasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkanterganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologisyang bersifat berantai, sehingga pemerintah Republik Indonesiamelakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalamperaturan perundangundangan; Bahwa ahli menjelaskan bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalamgolongan yang dilindungi
Putus : 12-01-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — MAIZAL RAFLES DT. MANGKUTO ALAM vs BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAAN BARAT, DK
5133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarang burung wallet termasuk kekayaanalam berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu hasil hewani serta bagianbagian atau yang dihasilkan maka negaralah yang berwenang untukmemberikan izin pengelolaan sarang burung wallet yang beradadalam hutan lindung tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1)Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1000/KptsIV2003 tentangPedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet diberikan oleh BupatiPasaman Barat;2.
Register : 03-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 522.272.539 = 522.272.539Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 522.272.539 = 522.272.539Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.044.545.078 1.044.545.078 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1640/WPJ.19/2013 tanggal 20 November 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 611.320.493 611.320.493Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 611.320.493 611.320.493Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.222.640.986 1.222.640.986 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP184/WPJ.19/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 20-03-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50394/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13530
  • Drew Conroyseorang ilmuwan profesional yang terdaftar sebagai ilmuwan pada bidang ilmuhewan khususnya makanan hewani dan sapi perah, selain itu Dr. Drew Conroyadalah seorang peneliti dan juga sebagai pengajar di sekolah Thompsons SchoolNew Hampshire (http://www.thompsonschool.unh.edu/aas/faculty/d conroy).bahwa Oxen didefinisikan sebagai berikut (sesuai sumber padahttp://www.ruralheritage.com/ox paddock/ox whatis.htm):What Is an Ox? by Drew Conroy...
Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 767.471 .896 767.471.896Sanksi Kenaikan 767.471 .896 767.471 .896Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.534.943.792 1.534.943.792 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1641/WPJ.19/2013 tanggal 20 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Putus : 10-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI SIAIS (PT. ANJ AGRI SIAIS) dahulu PT. ONDOP PERKASA MAKMUR,
194106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah kegiatan usaha yangterintegrasi/teroadu dalam satu entitas usaha sehingga Terbanding/Pemeriksa seharusnya melihat kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaisuatu kegiatan usaha terpadu, dan bukan sebagai kegiatan usaha terpisahdan yang masingmasing berdiri sendiri;Bahwa sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) Nomor PEM00253/WPJ.01/KP.0703/2007, Kantor PelayananPajak Madya Medan mengklasifikasikan Lapangan Usaha (KLU) adalahIndustri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani
Register : 08-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Ktn
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD SYAFI I HASIBUAN SH
Terdakwa:
Aulia Aktaf Als Aulia Bin BAKI
48848
  • Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) yang menjadisandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaranTerdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akanterjadi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungiadalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atauair dan/atau udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RIHalaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN KtnNomor
Register : 02-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN Pts
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AMBO RIZAL CAHYADI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Indra Pardomuan Harahap Alias Indra Bin Riswan Harahap
40934
  • yangdiperdagangkan Tahun 2015.Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam KalimantanBarat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama sejak tahun2016, sejak tahun 2012 menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatandan Pelayanan Tumbuhan dan Satwa Liar sampai saat ini.Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 5Tahun1990,Sumber dayaalam hayati adalah unsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber dayaalam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1380/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
2228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 365.298.219 365.298.219Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 365.298.219 365.298.219Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 730.596.438 730.596.438 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP1638/WPJ.19/2013 tanggal 20 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 16-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Liwa
Tanggal 8 Maret 2016 — SABARUDIN BIN KATIJAN
9030
  • ;Menimbang, bahwa menurut Pasal angka 5 UndangUndang No. 5 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yangdimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1381/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
4111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 261.628.203 261.628.203Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 261.628.203 261.628.203Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 523.256.406 523.256.406 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP1639/WPJ.19/2013 tanggal 20 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAIPAN NADENGGAN;
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani dimana produk yang dijual olehPemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK);Dalam melakukan kegiatan usaha, Pemohon Banding mengelola perkebunankelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunan kelapa sawit yaitu tandanbuah segar (TBS).
Register : 09-02-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 23/PID.B/2011/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — SYAFRIZON PGL. JON, DKK
35511
  • sehinggaseluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang UndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan HasilHutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya, = sertajasa yang berasal dari hutan ;Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1)Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka hasil hutansebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 dapat berupa hasil nabatibeserta turunannya, hasil hewani