sebagai berikut:Pengundangan adalah penempatan PeraturanPerundangundangan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan LembaranDaerah, atau Berita Daerah;Dengan demikian, secara gramatikal, tata cara pengundanganadalah tata cara penempatan peraturan perundangundangandalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN), TambahanLembaran Negara Republik Indonesia (TLN

), Berita NegaraRepublik Indonesia (BN), Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia (TBN);Pasal 155 Perpres Pelaksanaan UU PPP membatasi delegasikepada Termohonhanya untuk mengatur tata cara penempatanperaturan perundangundangan dalam LN, TLN, BN danTBNyang merupakan suatu prosedur administratif belaka.Artinya, jika Termohon mengatur halhal di luar tata carapenempatan peraturan perundangundangan dalam LN, TLN,BN dan TBNmisalnya seperti pemeriksaan substansi maupunsinkronisasisudah barang tentu.

12Pelaksanaan UU PPP)PerpresPenempatan peraturanperundangundangan dalamLN, TLN, BN dan TBN (Pasal1 angka 2 PermenkumhamPengundangan 2015) Menandatanganipengundangan peraturanperundangundangan denganmembubuhkan tanda tanganpada naskah (Pasal 151 danPasal 153Pelaksanaan UU PPP)PerpresMenandatanganipengundangan peraturanperundangundangan denganmembubuhkan tanda tanganpada naskah (Pasal 13 objekpermohonan) Melakukan pemeriksaansubstansi dan prosedur serta Halaman 28 dari 87 halaman.

Dari ruang lingkup di atas, terang bahwa pengundangan30.hanyalah tindakan administratif berupa penempatan peraturanperundangundangan di dalam LN, TLN, BN atau TBN (videBukti P30 dan Bukti P32).

, BN dan TBNLN, TLN, BN dan TBN(Pasal 1 angka 2 Halaman 36 dari 87 halaman.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPutusan Nomor 02/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 7Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Putusan Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 7Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 2009 No. 3 TLN.

UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 No. 49 TLN No. 3400)yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 (LN Tahun2006 No. 22 TLN No. 4611) tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UndangUndang No. 50 Tahun2009 (LN Tahun 2009 No. 159 TLN No. 5078) tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Putusan Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 40 dari 435. UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN.

Tahun1985 No. 73, TLN. No. 3316) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN.Tahun 2004 No. 9, TLN.No.4359) dan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN. Tahun2009 No. 3 TLN. No. 4958);6. UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN.Tahun 2009 No. 157 TLN. No. 5076);7. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;8.

Tahun 2009 No. 157 TLN. No. 5076)serta segala ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikanpada paragrap 1 s/d 12 di atas, maka majelis hakim sepakat menjatuhkanputusan yang amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi para Terlawan;DALAM PROVISI:1. Menyatakan mengabulkan sebagian perlawanan provisi Pelawan;2.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

alatalat buktilagi dan telah memohon putusan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acaradalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalahbermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonanPemohon tersebut ialah ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN

. 3400tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untukPutusan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);6HalamanMemperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Putusan No. 284/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 9Mengingat, Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Mengingat, Pasal

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 7 dari 9Mengingat, Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Mengingat, Pasal

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8 hal.Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Maka atas tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan kebijaksanaan telahmerugikan hak dan kepentingan jemaat Penggugat yaitu hak dan kepentinganmelakukan aktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalam ketentuan UndangUndang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu : Negara menjamin kemerdekaantiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu ;Bahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 27; TLN 3059 Pasal 2 tentangsumpah/janji PNS,

dimana dalam hal ini Tergugat sebagai Badan Pemerintahan yangdikepalai oleh Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat dan sesuai dengan UndangUndang No. 32 / 2004 LN 2004 125; TLN 4437 seorang Kasudin adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), makadiharuskan bersumpah untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945,Negara dan Pemerintah.

Bedeng tersebut juga bersifatsementara dan darurat karena perlunya jemaat Penggugat yang berjumlah ratusanorang untuk beribadah ;Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32/2004; LN 2004 125; TLN 4437Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1 jelas tertuliskan Dinas Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerahdalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.Berdasarkan UndangUndang No. 32 / 2004; LN 2004 125; TLN 4437 Pasal 27 ayat1 jelas

Namun pada kenyataanya Kasudin P2B telah bertindak tidakberdasarkan pada peraturan perundangundangan yang ada dan berlaku, sebabtindakan yang telah diambil oleh Kasudin P2B seperti mengeluarkan suratsuratkeputusan yang saat ini disebut sebagai objek gugatan adalah bertentangan denganUndang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2), UndangUndang No. 39Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndangNo.32/2004; LN 2004 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1,