Ditemukan 598 data
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
134 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA;
1374/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU5040/PJ/2018, tanggal 10 Desember2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERTAMINA DRILLING
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00087/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/206/13/051/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PTPertamina Drilling Services Indonesia, NPWP 01.061.303.2051.000, beralamat di Grha PDSI, Jalan Matraman Raya Nomor 87RT 001 RW 003, Matraman, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
62 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAPURA DRILLING BERANI, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
VANTAGE DRILLING COMPANY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
PUTUSANNomor 1579/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD, beralamat diEightyEight@Kasablanka, FI.18, Jalan Casablanca RayaKavling 88, Jakarta 12870 d.h.
PUT005281.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 11 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01036/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 April 2018 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak September 2012 Nomor 00007/277/12/053/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama BUT Sapura Drilling
Berani Ltd. d.h.BUT Sapurakencana Drilling Berani Ltd., NPWP 03.202.929.0053.000,beralamat di EightyEight@Kasablanka, FI.18, Jalan Casablanca RayaKav.88, Jakarta 12870 d.h.
Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S. H., M.H.
22 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAPURA DRILLING BERANI LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA;
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA;
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA