(dalam Huruf Arab) ; Tulisan CAP KAKI TIGA ; dan Logo KAKI TIGA ;yang kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan olehDirektur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu danRahasia Dagang pada Dir Jen HAKI dengan Nomor 015649 pada tanggal01 Maret 1996 disebutkan bahwa PT.

;Yang juga diperkuat dengan buktibukti yang tidak terbantahkan yaitu : Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta padaDir Jen HAKI/ Turut Tergugat dengan nomor 010506 pada tanggal 18 April1994 disebutkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta SENI LUKISAN BADAK ; Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada DirJen HAKI/ Turut Tergugat dengan Nomor 027523

dengan uraian sebagai berikut : 30 September 2003, Tergugat dengan itikad tidak baik (Unfair Competition)mengajukan permohonan Pendaftaran Merek CAP KAKI TIGA + LUKISANBADAK dengan Agenda Nomor DO020032724527471 kepada DirekturMerek pada Dirjen HAKI ; kemudian tanggal 4 Juni 2008, Direktur Merek pada Dirjen Haki menolakpermintaan pendaftaran merek dagang CAP KAKI TIGA + LUKISANBADAK Tergugat (dalam suratnya tertanggal 30 September 2003) denganAgenda No.

No. 608 K/PDT.SUS/201 1 Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dir Jend HAKI untuk segeramelakukan melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan sertifikat merekCAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN KAKI & LUKISAN BADAkK AgendaNo.

dan Wen Ken/Tergugatdinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta Seni Lukis EtiketLARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA ;Memperbaiki Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur HakCipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan RahasiaDagang pada Dir Jen HAKI/Turut Tergugat dengan Nomor 015649 denganTanggal Pendaftaran 01 Maret 1996 yang menyebutkan bahwa PT.

BPN 139 DITJEN HAKI;. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam Pengumuman website atausitus resmi HAKI tersebut, Penggugat memprint/atau mencetaksetiap perkembangan yang terjadi dalam website atau situs resmiHAKI (Tergugat) tersebut, tapi tibatiba pada Hari Jumat tanggal 2Desember 2016, Penggugat mendatangi kantor DITJENHAKIKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia (Tergugat) di Jalan H.R.

PutusanNomor 75/G/2017/PTUNJKT.Penggugat sudah umumkan di website HAKI melalui suratPenggugat tertanggal 01 November 2016 dan surat kedua tertanggal05 desember 2016, dan atas surat tersebut, Penggugat memberiwaktu untuk menjawab surat Penggugat kepada Tergugat yaitu 10hari sejak surat diterima, tapi ternyata tak ada jawaban sama sekalidari Tergugat, kenapa bisa hilang hasil dari pengumuman desainIndustri Label GetAll40 di website HAKI (Tergugat) tersebut, yanghakekatnya tidak ada jawaban dari Tergugat

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Sertifikat DesainIndustri yang telah diumumkan di website atau Situs Resmi HAKI yaitu : estatushki.dgip.go.id berdasarkan No. A00201503313 / IDD000044670 danNo. A00201503314 / IDD000044671 dan menyerahkan kepada Penggugat1 (satu) minggu setelah putusan ini;5.

Bukti P3 : permohonan pendaftaran desain industry Get All 40 No.A00201503313 kepada pihak HAKI Kemenkumham RI(fotokopi sesuai dengan aslinya);4. Bukti P4 : permohonan pendaftaran desain industry Get All 40 No.A00201503314 kepada pihak HAKI Kemenkumham RItertanggal 10/11/2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUNJKT.5. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.

Bukti P10hasil pengumuman dengan nomor permohonanA00201503313 yang diprint dari website HAKI (fotokopisesuai print out);hasil pengumuman dengan nomor permohonanA00201503314 yang diprint dari website HAKI. (fotokopisesuai print out);kuitansi pembayaran administrasi untuk penerbitansertifikat kepada pihak Tergugat dan telah dibayar ataudisetor melalul Bank BRI dengan No. AC. 1624 01000004308 An.

berbagai Negara ;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia diberbagai negara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbiadi Indonesia untuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25 ;Bahwa Penggugat telah mempromosikan Merek Columbiakepada para konsumennya di berbagai negara denganmengeluarkan dana, begitu besar dalam mencetak/membuatbrosurbrosur seperti yang telah terlampir dalam berkas perkaraint ;Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan/ataumendaftarkan merek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI

ayat (1) (a) UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pertamatentang apakah Penggugat adalah sebagai pemilik MerekColumbia & Diamond Shaped Logo serta Merek ColumbiaSportswear Company, telah teriawab dan telah terbukti, bahwaMerek Columbia & Diamond Shaped Logo serta Merek ColumbiaSportswear Company adalah merek milik Penggugat yang sudahterkenafl ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telahberkekuatan hukum tetap di bawah No. 017/K/N/HakI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribuRupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengandihadiri Penggugat pada tanggal 22 September 2011, kemudian terhadapnya olehPenggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 18 November 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNo. 44 K/HakI

Bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalamputusannya pada Perkara No. 63/HKI.Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.tertanggal 12 Januari 2005, yang kemudian diperkuat dengan putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 K/N/HakI/2005, tanggal 31Maret 2005, dalam perkara merek REXTONE melawan DEXTONE telahmemberikan pertimbangan sebagai berikut sehubungan dengan penilaianpersamaan antara dua buah merek :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Sertifikat Merek DEXTONEmilik Penggugat

Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnya yangtidak kurang daripada yang diberikannya kepada warga negaranya sendirisehubungan dengan perlindungan (3) kekayaan intelektual, tunduk padapengecualian yang telah ada, masingmasing, Konvensi Paris (1967),Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI atasRangkaian Elektronik Terpadu; Dalam hal pemain, produser rekamansuara dan lembaga penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungandengan hak yang diberikan berdasarkan

Secara bersamaan, BiroInternasional menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut kekantorkantor HAKI terkait sebagai informasi;2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Article 6 ter Paris Convention tersebut,Negara peserta Konvensi setuju untuk melakukan penolakanpendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negaraArticle 6 ter (I) (a) Paris Convention.

Bahwa dalil Termohon Kasasi yang menggunakan prinsip National Treatmentdalam kasus ini adalah keliru dan mengadaada karena prinsip NationalTreatment dalam Perjanjian TRIPs adalah prinsip kesetaraan yang dimilikioleh setiap warga negara antar sesama negaranegara anggota WTO danTRIPs;Bahwa prinsip National Treatment diterapkan berbedabeda di setiap negaraanggota WTO dan TRIPS tergantung kepada peraturan perundangundangan HAKI yang berlaku di negara masingmasing, yang padapokoknya prinsip ini memberi

Secara bersamaan, BiroInternasional menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut kekantorkantor HAKI terkait sebagai informasi:Bahwa berdasarkan ketentuan Article 6 ter Paris Convention tersebut,Negara peserta Konvensi setuju) untuk melakukan penolakanpendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negara Article6 ter (I)(a) Paris Convention.

Hikmahanto Juwana, S.H., dengan tegasmenyatakan prinsip National Treatment tidak dapat digunakan untukmenggugat mengatasnamakan negara tetapi hanya dipergunakanoleh sesama anggota WTO yang menandatangani Paris Conventiondan khusus di bidang HAKI maka perlakuan sama diberikan di dalampendaftaran HAKI. Menurut Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HakI/2004bertanggal 31 Maret 2005 (yang diputus oleh Marianna Sutadi,SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.

ID 0 004906 harus dibatalkan;(Catatan : Putusan Kasasi ini telah dikuatkan di tingkat PKoleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 016PK/N/HakI/2005 bertanggal 17 Februari 2006 yang diputusoleh H. Abdul Kadir Mappong,SH., Ketua Muda MahkamahAgung yang ditunjuk olen Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, 1.B. Ngurah Adnyana, SH. dan Prof.Rehngena Purba,SH. MS, para Hakim Agung masingmasing sebagai hakim Anggota);Hal.34 dari 56 hal. Put.No. 108 K/Pdt.Sus/2012b.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 024 K/N/HakI/2006 bertanggal 6 September 2006 (yang diputus olehDr. H. Parman Soeparman ,SH., Ketua Muda yang ditunjukoleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis,Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., dan Soerdarno,SH., para HakimAgung sebagai HakimHakim Anggota), yang antara lainkaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :4.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI NO. 033K/N/HakI/2006 bertanggal 20 Nopember 2006 (yang diputusoleh. Prof. Dr. Paulus E.Lotulung,SH., Ketua Muda MahkamahAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, dan H. Soedarno,SH. serta .B. NgurahAdnyana, SH. MH, HakimHakim Agung sebagai Anggota)yang antara lain kaedah hukumnya menyatakan sebagaiberikut :rrr Judex facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.

MH, para Hakim Agung masingmasing sebagai hakim Anggota) dalam mengadili sengketa DesainIndustri di tingkat Kasasi telah membenarkan / menerima alasan /keberatan kasasi tentang Judex Facti yang salah menerapkan hukumpembuktian;Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINo. 09 PK/N/HakI/2007 bertanggal 11 September 2008 (yang diputusoleh Majelis Hakim MARI, yakni H. Atja Sondjaja, SH., Ketua Muda yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

MATERIILDAN IMMATERIIL Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat yang telah melakukanpelanggaran merek terkenal GRAMOXONE dan tanpa izin dari para Penggugatmaka para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil ;Hal. 21 dari 54 hal.Put.Nomor 76 PK/Pdt.Sus/2012 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmemberikan putusannya dalam memberikan kriteria dalam meminta gantikerugian yang dialami oleh pemegang hak dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.033 K/N/HaKI

JKT.PST., tanggal 29 Desember2009 diberitahukan kepada para Tergugat tanggal 29 Desember 2009kemudian terhadapnya oleh para Tergugat diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada 24 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari aktapermohonan peninjauan kembali Nomor : 01 PK/Haki/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst,Jo.

Bukti T3 : Surat dari Gereja Pentakosta kepada Direktorat JenderalHak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) KeMenKumHAMRI Nomor 05/PP/GP/XL/09/17 tanggal 14 September2017, hal Penghapusan Merek ; (Sesuai dengan asli);Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T8Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditujukankepada Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, Sth.

Hal ini membuat Dewan Pertimbangan keberatan danmengadukannya ke pihak Kepolisian, dan oleh Pengadilan NegeriHalaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKTSiantar pada saat itu yaitu Pendeta Siburian dan Pendeta DianaEvapora Siburian menjadi terpidana atas pemalsuan surat itu;WALTER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir : Tarutung, 11Januari 1945, Agama Kristen, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanPensiunan Direktur Paten HAKI di Tahun 2005, bertempat

tinggal di JalanRamayana Blok A No. 5, RT.008, RW.006, Kelurahan/Desa Duren sawit,Jakarta Timur, sebagai Ahli telah memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal secara pribadi dengan Penggugat, tidakmempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja, Ahli kenaldengan Tergugat karena Ahli adalah Pensiunan HAKI, dan Ahli tidakkenal dengan Tergugat Il Intervensi;Bahwa didalam pasal di Undangundang yang baru yaitu Pasal 20dijelaskan yang tidak bisa didaftarkan

jadi merek antara lainbertentangan dengan ideologi negara, bertentangan dengan indikasigeografis, bertentangan dengan keagamaan;Bahwa dalam satu gereja yang memiliki nama gereja dan telah dipakaiselama 10 20 tahun, kemudian setelah 30 tahun dipergunakan barudiajukan ke Dirjen HAKI, maka hal itu tergantung dari Ditjen HAKIyang menilainya, apakah ini sudah terdaftar atau tidak dan apakahpantas di daftar; Bahwa secara hukum pendaftaran dapat diajukan kapan saja, yangterpenting sudah berbadan hukum;

SUMARDI PARTOREDJO;Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 19Pebruari 1950, Agama Islam, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanPensiunan Pegawai HAKI KumHAM, bertempat tinggal di JalanPengayoman Utara VIl No.

penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.716.000, (tujuh ratusenam belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 30 April 2012dengan hadirnya Kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2011,diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2012 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No. 17 K/HaKI

perkara yang hingga kini sebesar Rp. 841.000, (delapan ratusempat puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbukauntuk umum pada tanggal 30 Agustus 2010, kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusustanggal 7 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 17 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonankasasi Nomor 46 K/HakI

fungsi dari kotak makanan milik Penggugatadalah tidak beralasan, karena yang dipermasalahkan adalah desain kotakmakanan, sehingga meskipun Penggugat menyinggung mengenai bahanproses pembuatan dan fungsi kotak makanan tersebut tidak menyebabkangugatan Penggugat menjadi kabur oleh karena itu eksepsi Tergugat harusdinyatakan tidak dapat diterima";Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan dengan seksamadan tidak mengindahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalamputusan Perkara Nomor 046/K/Haki

, dan produk DesainIndustri tersebut tidak lagi mendapat perlindungan jika dikemudian harisi Pemegang Hak atas Desain Industri sedikit saja melakukanperubahan pada produk Desainnya dan tidak sama persis dengancontoh gambar yang didaftar di HAKI, maka produk yang memilikiperbedaan/perubahan tersebut tidak lagi menjadi objek yang dilindungioleh UndangUndang Desain Industri;Bahwa pada halaman 30 paragraf ke4 Putusan perkara Nomor45/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

0 010 374D tertanggal 29 Juni 2006;Bahwa hak eksklusif terhadap suatu Desain Industri diberikan oleh negarasebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 31/2000 Tentang Desain Industri;Bahwa negara hanya memberikan perlindungan terhadap dan terbataspada produk yang didaftarkan oleh pemilik Desain Industri;Bahwa Produk Desain Industri yang mendapat perlindungan adalahproduk Desain Industri yang gambarnya terlampir dalam sertifikatpendaftaran yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI

Dirjen Haki cq.

Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelahtanggal putusan diucapkan;Bahwa dari ketentuan hukum Pasal 38 tersebut di atas jelas gugatanpembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan;Bahwa sebagai landasan hukum untuk mendukung argumentasi bahwaPemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo dapat dikategorikansebagai pihak yang berkepentingan, dalam praktek di peradilanIndonesia dapat dilinat dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 011 PK/N/HakI

Industri dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan dengan alasan ... dsb, dan sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, bahwa Penggugattelah memproduksi, memasarkan dan memperjualbelikan segalamacam jelis ballpoint baik yang berjenis o//based ink (tinta minyak) ...dsb (vide gugatan Penggugat butir 7.1.), karena itu Penggugatadalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh Pasal38 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2000; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 016 PK/N/HakI

Put.No.350 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas jelas putusan JudexFacti dalam perkar a quo adalah bertentangan dengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 031 K/N/HakI/2004bertanggal 31 Maret 2005 yang amar pertimbangan hukumnya antaralain berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat asal dapatmembuktikan telah ada pengungkapan Desain Industri tersebutsebelum tanggal 2 Mei 2003, maka desain industri yangdimohonkan haknya oleh Tergugat asal tidak merupakan

maka baru tahun 2004 Hak KekayaanInteletual tersebut didaftarkan ke Dirjen HAKI ;Bahwa awal pertemuan Tergugat/Penggugat Rekonpensi denganPenggugat/Tergugat Rekonpensi karena diperkenalkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Marinus Lambertus Mulders atau lebih dikenal denganMarico Mulders karena Marico Mulders adalah salah satu pembeli/ouyeratas produksi mosaic dari Tergugat di Yogyakarta.

No.401 K/Pdt.Sus/2010perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Maret 2010sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/HaKI/D.1/2009/PN.Niaga.Smg. jo No.02/HakI/D.1/K/2010/PN.Niaga.Smg, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri/Niaga Semarang permohonan mana disertai dengan memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga Semarang pada tanggal 24 Maret 2010;

mana Bukti T8 (Foto Copy Surat KeberatanTermohon Kasasi/ Tergugat/Penggugat Rekonpensikepada Dirjen HAKI tentang publikasi Bukti T7), Bukti T11 (Foto copy Surat Keberatan Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada Dirjen HAKI tentangHal. 31 dari 39 hal.

ubin dengan judul MOSAIC MIRO ke DirjenHAKI, tetapi Desain Industri yang PemohonKasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi ajukan tersebutADALAH BERBEDA dengan Desain Industri ubin denganjudul UBIN MOSAIK sebagaimana Bukti P11 ; Bahwa buktibukti yang diajukan tersebut di atas pada pain3, adalah merupakan bagian proses dari pendaftaran sebuahDesain Industri di Kantor Dirjen HAKI.

Bahwa apabilakemudian Dirjen HAKI menerbitkan Sertipikat Desain IndustriUBIN MOSAIK atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonpensi, tentunya Dirjen HAKI telahmenganggap bahwa Desain Industri UBIN MOSAIK berbedadengan Desaindesain Industri sebelumnya danmenganggap Desain Industri UBIN MOSAIK sebagai desainyang baru dan memenuhi persyaratan "kebaruan/Novelty"sebagaimana pasal 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri ;2.

berbagai negara;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagainegara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbia di Indonesia untukmelindungi produk dalam kelas 18 dan 25;Bahwa Penggugat telah mempromosikan Merek Columbia kepadapara konsumennya di berbagai negara dengan mengeluarkan dana, begitubesar dalam mencetak/membuat brosurbrosur seperti yang telah terlampirdalam berkas perkara ini;Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan/atau mendaftarkanmerek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/HAKI/2007tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No 57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Kurang PihakBahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak mengikut sertakanKementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat HAKI, sebagai pihak yang menerimapermohonan pendaftaran dan yang mencatatkan merek "YULIN" atas namaTergugat, yang diajukan sesuai syarat yang ditentukan undangundang, karenanyasah menurut hukum;Menimbang

No. 92 PK/Pdt.Sus/2012bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusansebagai berikut :1.2:10.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Menyatakan merek "YULIN", yang terdaftar di bawah register No. 520557 danNo. 5382573, Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI, yangtelah diperbaharui dan/atau diperpanjang dari register No. 145881 dan registerNo. 254814, yang keseluruhannya

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 Januari2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 20 September2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2012 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2012sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 03 PK/HakI

;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuanhukum yang berlaku mengenai keterkenalan suatu) merek (yang tidakmensyaratkan keterkenalan di Indonesia) sebagaimana ditetapkan dalamJurisprudensi Tetap dalam putusan Mahkamah Agung, diantaranya dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No. 022K/N/Haki/2002 yang membatalkanputusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atasgugatan pembatalan merek CORNETTO, dimana Mahkamah Agung telahmenegaskan sebagai berikut :Bahwa

LARUTAN PENYEGAR(dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLINGWATER dan huruf Arab), lukisan BADAK dan tulisan cap BADAK(dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa InggrisRHINOCEROS BRAND) dan lukisan PEMANDANGAN GUNUNG,SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN dalam produksi minumanminuman yang di produksi oleh perusahaan Penggugat, serta yangmembuktikan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik satusatunya yang sah dan terdaftar adalah sebagai berikut :DIREKTUR MEREK PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI

JenHaki/Turut Tergugat pada tanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwaPenggugat dinyatakan sebagai Pemilik Merek cap lukisan BADAKuntuk kelas barang 32, dengan Nomor 509209, yang merupakanperpanjangan dari nomor 268764, tanggal 25 November 1991dengan tanggal perpanjangan 12 Juni 2002 dengan uraian barang/jasa :Bir dan jenisjenis bir, airair mineral dan air soda, minumanminuman lain yang tidak beralkohol, sirop dan sediaansediaan lainuntuk membuat minumanminuman;DIREKTUR HAK CIPTA PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI

Bahwa pada tanggal 30 September 2003, Tergugat dengan Itikad TidakBaik (Unfair Competition) mengajukan permohonan pendaftaran merekCAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK dengan Agenda Nomor DOO20032724527471 kepada Direktur Merek pada Dirjen HAKI;16. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2008, Direktur Merek pada DirjenHAKI Menolak Permintaan Pendaftaran merek dagang CAP KAKI TIGA +Hal. 26 dari 79 hal. Put.

(Penggugat) Budi Yuwono, yang mana menurut KomisiBanding unsur yang sama hanyalah LUKISAN BADAK saja sedangkanunsurunsur yang lain dapat dibedakan, sehingga bila kKedua merek tersebutdigunakan bersama dalam perdagangan untuk jenis barang yang tidaksejenis tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Komisi Bandingmemutuskan halhal sebagai berikut : Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding; Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dir Jend HAKI

terhitung sejak keputusanKomisi Banding ini diterima oleh Dir Jend HAKI;Tanggal 1 April 2009 :Berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek No. 184/KBM/HKI/2008,tanggal 11 Februari 2009, permohonan pendaftaran merek CAP KAKI TIGA+ LUKISAN BADAK yang diajukan oleh Tergugat diterima oleh Dirjen HAKIdengan dikeluarkannya Sertifikat Merek atas nama Wen Ken tertanggal 1April 2009 dengan nomor IDM000199185, tanggal penerimaan permohonan23 September 2003,Hal. 28 dari 79 hal.

DIRJEN HAKI CQ. DIR. MEREK

;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuanhukum yang berlaku mengenai keterkenalan suatu merek (yang tidakmensyaratkan keterkenalan di Indonesia) sebagaimana ditetapkan dalamJurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut,diantaranya: Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.022K/N/Haki/2002 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CORNETTO,dimana Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai

No. 696 K/Pdt.Sus/201 1 Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.021K/N/Haki/2002 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CESAREPACIOTTI, dimana Mahkamah Agung telah menguatkan pertimbanganHukum Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Niaga dalam Putusannya No. 35/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.