Ditemukan 34481 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — GABUNGAN PENGUSAHA KEPALA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
244 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2013
    ;ak WDHalaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/20136. YUDIARIYANTO, S.H., M.T.
    NomorP.14/Menhutll/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin PemanfaatanHalaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.
    Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak;d.
    Fotokopi akta pendirian perusahaan pemegang HGU ataufotokopi KTP apabila pemegang HGU perorangan, danHalaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013h.3.
    Rp1.000.000,00Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 P/HUM/2015
    PUTUSANNomor 41 P/HUM/2015DEM!
    Putusan Nomor 41 P/HUM/2015Perpajakan.
    Putusan Nomor 41 P/HUM/20153.
    Putusan Nomor 41 P/HUM/2015masih dapat dtbetulkan.
    Putusan Nomor 41 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — YULIYANTORO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 P/HUM/2010
    PUTUSANNomor : 20 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah Kabupaten Kediri 2010 dan Berita Acara Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 tentang Nomor UrutPasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Kediri MasaBhakti
    No.20 P/HUM/2010pada tanggal 4 Mei 2010 dan didaftarkan dibawah Register No. 20P/HUM/2010 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasanalasan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :a. Bahwa beberapa dalildalil yang termuat di dalam Keputusan KPUKabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 tidak memenuhi ketentuanberdasar UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan UndangUndang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintahdan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;b.
    Bukti P8 : Harian Radar Kediri ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihakTermohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut : Tentang tenggang waktu jawaban atas permohonan keberatan Hak UjiMateriil Nomor :20 /PERPSG/V /20 P/ HUM / TH. 2010;Bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon telahdiberitahukan oleh Panitera Tata Usaha Negara Mahkamah AgungRepublik Indonesia kepada Termohon perpos yang diterima olehTermohon pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — RIRIN ROSYANA, SH VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
129 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 53 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 53 P/HUM/2018B.
    Putusan Nomor 53 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 53 P/HUM/2018yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnyasecara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna.
    Putusan Nomor 53 P/HUM/20186.
    Putusan Nomor 53 P/HUM/2018Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 989.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata UsahaNegara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 49 dari 49 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — USMAN EFFENDI, HM.,SE.,MM VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
89 — 810 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 51 P/HUM/20183.
    Putusan Nomor 51 P/HUM/2018Il.
    Putusan Nomor 51 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 51 P/HUM/2018Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:;6.
    Putusan Nomor 51 P/HUM/2018Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — MUHAMMAD ICHSAN FATHILLAH., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLIGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
87 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 35 P/HUM/20184.
    Putusan Nomor 35 P/HUM/20185.
    Putusan Nomor 35 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 35 P/HUM/2018C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — NELPA ENITA VS MENTERI KEUANGAN RI;
212 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 P/HUM/2018
    Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Keuangan, GedungJuanda, Jalan Dr.
    Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018. Bumbubumbuan, danm.
    Putusan Nomor. 32 P/HUM/201833.34.sehat cerdas dan produktif atau berkualitas.
    sebelum Termohon menyampaikan keberatankeberatan atasdalildalil Pemohon dalam Permohonannya, perlu kiranya Termohonsampaikan bahwa terhadap permohonan Hak Uji Materiil register Nomor:32 P/HUM/2018, telah diberitahukan secara resmi kepada Termohonmelalui surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor:32/PR/V/32P/HUM/2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23Mei 2018.
    Bahwabeberapa jenis kacangkacangan seperti biji mete dankacang tanah dikenakan PPN berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-06-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2018
Tanggal 27 September 2018 — TGK. H. MUHARUDDIN, S.SOS.I VS 1. PEMERINTAH RI, CQ. GUBERNUR ACEH., 2. PRESIDEN RI , CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI;
185 — 2447 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 P/HUM/2018
    No. 39P/HUM/20181.Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2004Tanggal 23 Maret 2004, Jo.
    No. 39P/HUM/20181.
    No. 39P/HUM/2018Mahkamah Agung.
    (vide Putusan No. 54 P/HUM/2013, Putusan No. 62Hal. 25 dari 28 hal.
    No. 39P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,S.HNIP. 195409241984031001 Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (“APHI”) vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dk
375 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 12 P/HUM/2015c.
    pengenaankewajiban PNT kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamPerkara Register Nomor 41 P/HUM/2011.
    Putusan Nomor 12 P/HUM/201523.
    Putusan Nomor 12 P/HUM/2015a.
    Putusan Nomor 12 P/HUM/20155.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2009
Tanggal 18 Juni 2009 —
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8 P/HUM/2009
    No. 08 P/HUM/2009September 2008 oleh Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia; (selanjutnya disebut sebagai"Permen No. 33/2008");Bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untukselanjutnya dalam permohonan ini mohon untuk tetapdisebut sebagai Termohon atau Menteri ESDM;Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiitertanggal 24 Maret 2009 tersebut di atas, Panitera MudaMahkamah Agung Republik Indonesia telah meregisterpermohonan tersebut dibawah No. 08 P/HUM/Th.2009tertanggal
    No. 08 P/HUM/2009pelanggan PELINA Batam, terutama golongan BB,termasuk pemohon, melalui Permen No. 33/2008adalah juga bertentangan dengan Undang UndangPerlindungan Konsumen terutama Pasal 7 huruf cUndang Undang Perlindungan Konsumen.
    No. 08 P/HUM/2009berdasarkan Permen No. 33/2008 yang bersifatdiskriminatif dan tidak sesual denganrekomendasi DPRD tersebut, maka telahmengakibatkan kerugian bagi masyarakat Batamtermasuk Pemohon sebagai konsumen listrik PELINABatam, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
    No. 08 P/HUM/20095.2.listrik lintas kabupaten atau kota baik saranamaupun energi listriknya yang tidak terhubungkedalam Jaringan Transmisi Nasional;c.
    Administrasi HUM........... Rp. 993.000, +Jumlah ........... Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — HENDRI MARDANI, dkk vs WALIKOTA BOGOR
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 P/HUM/2011
    P UTUS ANNomor. 39 P/HUM/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok,pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikutdalam permohonan antara ;1. .HENDRI MARDANI, Warga Negara Indonesia, beralamat diCimanggu Kecil, RT/RW 03/12, Ciwaringin, Kota BogorTengah, Bogor.2.
    No. 39 P/HUM/201110)11)kawasan tanpa rokok bertujuan untuk: meningkatkankesejahteraan masyarakat".Bahwa Pasal 3 huruf e ini menimbulkan pertanyaanmengenai keterkaitan antara "penetapan kawasan tanparokok" dengan "kesejahteraan masyarakat".Bahwa dalil dalam ketentuan di atas tentu membutuhkanpembuktian yang logis.
    Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji MateriilBahwa surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan KeberatanHak Uji Materiil Nomor 39/PERPSG/IX/39P/HUM/TH.2011 diterimaTERMOHON pada tanggal 29 September 2011 dan Jawaban TERMOHONatas Keberatan Hak Uji Materiil Perda 12/2009 yang diajukan olehPEMOHON telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera MahkamahHal. 21 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011Agung RI. c.q.
    No. 39 P/HUM/2011"(1) Urusan wajib yang menjadi kKewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskalakabupaten/kota meliputi:e.
    Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HAD 1, SHNIP. 220.000.754Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 P/HUM/2018
    PENETAPANNomor 45 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara PermohonanKeberatan Hak Uji Materiil, Wa Ode Nurhayati tertanggal 23 Juli 2018 atasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
    ;Para Advokat yang berkantor pada Andre Darmawan AndAssociates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend SParman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya kecamatan KendariBarat,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/HUM/SKKADA/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;Pemohon;Halaman 1 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018LawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta:Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
    sebelum perkara permohonan hak uji materiil tersebutdiputus, sehingga berdasarkan Pasal 31A UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebutdapat dikabulkan;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutandari Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untukmencoret Permohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM
    Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk ~ mencoretPermohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM/2018, dalamBuku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materill;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
    Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.HHalaman 3 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018Panitera Pengganti,ttdKusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 4 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — RUDY SUSANTO VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
655 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 38 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018tersebut dapat dimanfaatkan guna kelangsungan usaha Pemohondibidang property;8.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;V.
    Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2016 tanggal 19Juli 2016. (Bukti T6a);9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2016 tanggal 4April 2017.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018f.
    Putusan Nomor 38 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — RAHMADI G. LENTAM, SH, DK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2000
    PUTUS A NNomor. 07 P/HUM/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14Tahun 2000 diundangkan tanggal 22 Juni 2000 pada tingkat pertamadan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara:1. RAHMADI G.
    No. 07 P /HUM/200007 P/HUM/2000 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang HAM, sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuaidengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhakmenggunakan semua upaya hukum nasional dan foruminternational atas semua pelanggaran hak asasi manusia
    No. 07 P /HUM/20006.36.4 Kelompok Jenis Kayu Indah, PSDH sebesar Rp.90.500.00/M + DR sebesar US$ 18M8 (Kurs US$ 1 = Rp.9.000.00) = Rp. 90.500.00 + Rp. 162.000.00 = Rp.252.500.00/M8;B. Kayu Gergajian (Olahan) Kelompok Jenis Meranti, PSDH sebesar Rp. 64.00.00 x2/M?
    No. 07 P /HUM/2000Mengingat Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004, Undangundang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah AgungNomor. 01 Tahun 1999, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dariRAHMADI G. LENTAM, SH dan INDRA BAYU RATIMALENNAYAR, AKS tersebut untuk seluruhnya;2.
    Administrasi HUM... Rp. 243.000.SOTA cissssscsiss + wnarastencnci a Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 07 P /HUM/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum., DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 49 P/HUM/2012
    No. 49 P/HUM/2012dan pengemban Amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggidikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasiseluruh rakyat.d.
    No. 49 P/HUM/2012Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.h.
    No. 49 P/HUM/2012Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. Dr. Habib Adjie,SH.,M.Hum., 2.
    No. 49 P/HUM/2012c.
    No. 49 P/HUM/2012NIP. : 220 000 754Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 49 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-06-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — INDONESIA MOBILE AND INLINE CONTEN PROVIDER ASSOCIATION (IMOCA) VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
129 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20147.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada penggunatelekomunikasi".
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142013 harus dinyatakan ditolak;Berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon adalah tepat dan sudahsepatutnya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksanamenyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak jelas(obscure) kepentingannya, sehingga permohonan Pemohon harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). (Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2011tertanggal 22 Desember 2011);Il.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014B.3.Pengaturan Kewajiban Penyelenggara Konten Membayar BHPTelekomunikasi Melalui PM Kominfo No.21 Tahun 2013.1.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............ Rp 989.000 000Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 40 dari 38 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
240 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201414.16.17.18.sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014C.119.20.21.22.23.24..
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201485.86.87.88.89.yang tinggi.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014145146.PETITUM.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang BerlakuPada Departemen Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun2008)..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015sebesar Rp640.322.000.000,00 (enam ratus empat puluh milyar tigaratus dua puluh dua juta rupiah) (Vide Bukti P4).
    Putusan Nomor 16 P/HUM/20156.
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2012
Tanggal 11 Desember 2014 — HUDAIYAH DJEBER VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH
70 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 P/HUM/2012
    PUTUSANNomor 51 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama HudaiyahDjeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama MukhtarBarmawi,ST., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ParigiMoutong Masa Bhakti 20092014, pada tingkat
    SamratulangiNo. 101 Palu Sulawesi Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11Desember 2012 dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2012 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.
    ., sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014 sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 171.2/363/RO.ADM DEMG.ST/2009 bertanggal 31Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
    (Bukti P4)C Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai politik khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyatakanbahwa Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila :a Meninggal Dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; atauHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012d Melanggar AD dan ART.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-08-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk.
935 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 P/HUM/2010
    No. 11 P/HUM/20102.2.2.3.(3).Permohonan sekurangkurangnya harus memuat : a. nama danalamat pemohon, b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasarpermohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1. Mater!
    No. 11 P/HUM/2010serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundangundangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.2.12.
    No. 11 P/HUM/2010Konstruksi (bukti Pemohon1);. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 TentangUsaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti Pemohon2);.
    No. 11 P/HUM/2010Kemandirian Lembaga, karena dukungan pendanaan dari Pemerintahsifatnya tidak mengikat.Berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah Agunguntuk menolak permohonan Pemohon.10.
    No. 11 P/HUM/2010ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.HumBiayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterdai................... Rp. 6.000, ttd/ Sumartanto, SH.2. Redaksi.................. Rp. 5.000,3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000.Jumlah...... Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.Panitera,H. SUHADI, SH., MH.NIP : 040 033 261 Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010