RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1)Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syaratuntuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red),Sedangan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSMsebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran danPenerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini YPKAMPERAMALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU: 03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timurdan Status Lembaga adalah Badan Hukum YAYASAN, dengandemikian YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang dipersyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku,sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang PendaftaranLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BABIl TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN(TDLPK) Pasal 2(1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhisyarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarpendiriannya.(2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.Atas dasar aturan

tersebut maka sesuai syarat diakui olehpemerintah PENGGUGAT telah mengantongi TDLPK Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 tetulis di Nomor 2. Status(Badan Hukum/Yayasan/Lembaga Lainya): YAYASANb. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04. Tahun 2011 TentangPengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMINDAUD.SH.,MH.

TANDA DAFTAR LEMBAGA PEMBELA KONSUMEN (TDLPK)PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS INDUSTRI PERDAGANGANNo 667/1700,tanggal 05 Januari 2021, berlaku sebagai pengakuanPemerintah sebagai dimaksud dalam Udanng Undang No 8 tahunHalaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/PdtG.S/2021/PN Stb1999 tentang Perlindungan konsumen untuk melakukan kegiatandibidang penyelengaraan perlindungan konsumen di seluruh wilayahRepublik Indonesia selama Lembaga Perlindungan konsumen swadayamasyarakat masih melaksanakan kegiatanya dan tidak

Si;Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah melampirkandokumendokumen diantaranya berupa Fotokopi Akta Pendirian perkumpulanLembaga Pembela Konsumen Negeri Swadaya Masyarakat Nomor 01 tanggal17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Miranty S.H., M.Kn., Notaris Kota Binjai,Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor:067/1700 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Perdagangan Kota Medan,tanggal 5 Januari 2021dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia, Nomor AHU0006117.AH

yaitu orang danbadan hukum, sehingga dengan demikian LPKSM yang dapat mengajukangugatan ke pengadilan yaitu LPKSM yang berbentuk badan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkandimuka kuasaPenggugat telah melampirkan dokumendokumen diantaranyaberupa Fotokopi Akta Pendirian perkumpulan Lembaga Pembela KonsumenNegeri Swadaya Masyarakat Nomor 01 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkanoleh Miranty S.H., M.Kn., Notaris Kota Binjai, Fotokopi Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa suatu yayasan telahmemperoleh status badan hukum apabila akta pendirian yayasan tersebut telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yangsaat ini berubah nama menjadi Menteri Hukum dan HAM;Menimbang, bahwa mengenai dasar terbitnya Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) yang telah dimiliki oleh Kuasa Penggugattersebut mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 302

/MPP/Kep/10/2001 tentangPendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yangmenyatakan: (1) Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dilampiri dokumendokumen sebagai berikut: a.

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintahmengakui setiao LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya(Dalam akta Pendirian.Red), Sedangan dalam ayat (2) menyatakan bahwaPengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melaluiPendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPk

);Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Yayasan Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA/YAPERMA) telahmendapat status badan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU:03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari PemerintahKabupaten Malang Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan HukumYAYASAN, bernama Yayasan Perlindungan Konsumen AMPERA MALANGdengan demikian YPKAMPERA/YAPERMA telah memenuhi yang dipersyaratkan Undang undang

Pertimbangan Judex Facti pada hal 16 dari 19 halaman pada butir2 Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 BKarawang Nomor : 98/Pdt.G/2020/PN.KWG, tertanggal11 Maret 2020Menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P4, Bukti P5 danBukti P6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa YayasanPelindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA),adalah Organisasi berbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang telahterdaftar dan diakui Pemerintah RI berdasarkan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK

Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakiliPembanding/semula Penggugat asli yakni Sdri.Euis Nani (Sebagaimanatersebut pada halaman 17 dan 18 putusan a guo dengan alasan bahwa:Meskipun berdasarkan Bukti P4, Bukti P5 dan Bukti P6 telah dapatdibuktikan oleh Penggugat bahwa Yayasan Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA), adalah organisasiberbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang telah terdaftar dan diakuiPemerintah RI berdasarkan Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK

Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaluipendaftaran dan penerbitan TDLPK ;Pasal 31. Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri ;2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPKsebagaimanadimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/ Walikota ;3.

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas ;Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknyabahwa :Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatusBadan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumendokumen diantaranya berupacopy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapatPengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman

Tahun 2011 , Notaris : AGUS MIFTAH,SH, Akta Notaris No. 18, tanggal 11 Pebruari 2011, TDLPK : 50/37.1/2013 ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka YPKN adalah salah satuLembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang PerlindunganKonsumen berdasarkan surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) Nomor 50/37.1/2013 sehingga Majelis berpendapat bahwa keberadaanYPKN telah mendapat pengakuan sebagai Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) dari Pemerintah ;Menimbang, bahwa

Republik IndonesiaNomor 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di sebutkan:Halaman 6 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN TglPasal 2:1).Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untukbergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar pendiriannya.2).Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanmelalui pendaftaran penertiban tanda daftar lembaga perlindungankonsumen (TDLPk

);Pasal 3;1).Kewenangan penertiban TDLPK berada pada menteri;2).Menteri melimpahkan kewenangan penertiban TDLPK sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) kepada bupati/walikota;3).Bupati/walikota dapat melimpahkan kembali kewenangansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada kepala dinas;Pasal 71). huruf a angka 1 disebutkan:Permohonan TDLPK bagi lembaga swadaya masyarakat yangberstatus badan hukum atau yayasan dilampiri dokumendokumendiantaranya berupa copy akta notaris pendirian badan hukum atauyayasan

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) nomor050/37.1/2013 tanggal 21 januari 2013.c. Dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor AHU7789.AH.01.04. tahun 2011 tanggal 22november 2011 tentang pengesahan yayasan menteri hukum danhak asasi manusia republik indonesia.Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tgl9.

Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanmelalui pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPk);Pasal 3:1. Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri;2. Menteri melimpahkan kewenangan' penerbitan TDLPKsebagaimanadimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/Walikota;3.

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 disebutkan:Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatusBadanHukum atau Yayasan dilampiri dokumendokumen diantaranya berupacopy AktaNotaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapatPengesahanBadan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiaatau Instansi yangberwenang, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat atauAkta Notaris

MKS))ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat2 dinyatakan batal demi hukum.4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undangundang ini.BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSMdengan diterbitkannya TDLPK, Surat

(Vide pasal 46 ayat 1 ) dalam huruf c Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan atau YLPKK~ telah memenuhi syaratsebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan SuratKeputusan Menkumham Republik Indonesia.Bahwa hubungan antara PENGGUGATsekarang PEMBANDING denganTERGUGAT Isekarang TERBANDING adanya hubungan Hukum terhadapperjanjian kredit baik yang di buat di bawah tangan berupa Surat PenawaranPutusan Kredit (SPPK) syarat dan ketentuan sahnya perjanjian dan yangdibuat secara Notariil

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yangselanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalahTanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepadaLPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.Halaman 3, Putusan Nomor 485/PDT/2019/PT SMG2).3).4).Bahwa sesuai dari atauran tersebut diatas pihak PARAPENGGUGAT Harus dapat memperlihatkan Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) sebagai syarat BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASANBahwa Untuk mengetahui

dalamPerubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional PerlindunganKonsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 Tanggal 10 Agustus 2011mengenai Maksud Dan Tujuan pasal 2 ayat 2 Huruf c disebutkan Memberikan Perlindungan Konsumen.TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGANANGGARAN DASARNYASesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 TentangPendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) LPKSM yang telahmemperoleh TDLPK

Wajid menyampaikan laporan kegiatankepada Bupati atau Walikota atau Kepala Dinas yang berwenangHalaman 4, Putusan Nomor 485/PDT/2019/PT SMGmenerbitkan TDLPK setiap sekali setahun terhitung mulai tanggalpenerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan (LPTDLPK) Model C sebagaimana tercantum dalam lampiran IllKeputusan ini, dengan Tembusan Kepada Gubernur cg.

Foto kopy 1 Lembar dengan memperlihatkan Aslinya Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MMsebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenTegal.2). Foto Kopy 1 lembar dengan memperlihatkan Aslinya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04. Tahun 2011 TentangPengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMINDAUD.SH.,MH.

tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1 Bahwa dapat kami sampaikan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan konsumen telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 Ayat 1huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hai ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK

yang adadimasyarakat sehingga menurut Penggugat sekarang Pemohon kasasi Hakim harusmengikuti suatu perkembangan hukum yang ada dan mengali suatu perkara yang dihadapi menurut tuntutan jaman yang mana dapat memacu terbentuknya suatuproduk hukum bangsa Negara Indonesia dan tidak lagi mengunakan produk bangsaKolonial yang sangat merugikan dan sudah tidak tepat lagi dipergunakan di negarayang merdeka ini;Bahwa LPKNI telah melaporkan kegiatannya secara rutin kepada pemerintah kotaMalang selaku Penerbit TDLPK

Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaluipendaftaran dan penerbitan TDLPK ;Sedangkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 480/MPP/Kep/06/2002 tanggal 13 Juni 2002Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang PendaftaranLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menyebutkan:1. Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri ;2.

Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/ Walikota ;3. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kKewenangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;4.

keuangan yang dilakukan olehsalah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan, sehingga dariuraian tersebut, maka Penggugat (YAPEKNAS) telah melakukan salah satutugasnya, namun berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat, berbunyi: "LPKSM melaporkan pelaksanaantugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun", begitu juga didalam Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK

) Nomor :050/37.1/2013 pada angka 8 ketentuan Kedua yang berbunyi : "Pimpinan/penanggungjawab LPKSM wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiapHalaman 39 dari 49 Putusan Nomor 30/Pat.G/2015/PN Siw.sekali setahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDLPK", yang manaTDLPK tersebut dikeluarkan di Slawi pada tanggal 21 Januari 2013, sehinggaberdasarkan ketentuan tersebut maka LPKSM wajib melaporkan pelaksanaantugas dan kegiatannya setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dalamhal ini Penggugat

(YAPEKNAS) wajib melaporkan pelaksanaan tugas dankegiatannya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal terhitung sejak tanggalditerbitkannya TDLPK, dalam perkara aquo yakni sejak tanggal 21 Januaritahun 2014 dan juga tahun 2015, namun ternyata Penggugat (YAPEKNAS) dipersidangan tidak pernah menunjukkan maupun memberikan suatu buktiapapun mengenai pelaporan kegiatan dalam bidang perlindungan konsumensetiap tahunnya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampaidengan 2015 kepada Majelis Hakim di

Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada menteri2. Menteri melimpahkan kewenangan TDLPK sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatas kepada Bupati/Walikota3.

TDLPK diterbitkan berdasaarkan tempat kedudukan ataudomisili LPKSM2. TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlakudiseluruh wilayah Republik IndonesiaPasal 5Kantor cabang atau kontor perwakilan LPKSM dalam menjalankankegiatan penyelengaraan perlindungan konsumen dapatmempergunakan TDLPK kantor pusat dan dibebaskan daripendaftaran untuk memperoleh TDLPK.3.

Bahwa dengan demikian seharusnya judex facti tidakmempermasalahkan TDLPK, karena telah ada aturan yangmengaturnya.Pertimbangan tidak sesuai hukum karena melampauikewenangannya.4.

bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya;Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 637/Pdt.G/2016/PN DpsBahwa Penggugat adalah pelaksana dari Undangundang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secarakhusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyiLembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal iniLPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK

KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatursecara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalamhal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK

Terdaftar pada Pemerintah Kota/Kabupaten bergerak di Bidang PerlindunganKonsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesiamenyebutkan pada pokoknya : Permohonan TDLPK bagi LSM yang berstatusBadan Hukum atau Yayasan yang dilampiri dokumendokumen diantaranyabeberapa fotocopy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telahmendapat pengesahan Badan Hukum

dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan LSM atau Akta Notaris yangtelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa Akta pendirian YLPKK Nomor 201 tanggal 26 Januari2013 tentang Anggaran Dasar YLPKK dalam perkara aquo, diketahui bahwaYLPKK adalah salah satu Lembaga Swasdaya Masyarakat yang bergerakdibidang Perlindungan Konsumen, kemudian berdasarkan Surat Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No.01/TDLPKPerindag/VIII/

13,tertanggal 2 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindag KotaHalaman 61 dari 65 Putusan No.97/Pdt.G/2018/PN.Mks.Banjarmasin bahwa YLPKK telah terdaftar di Kota Banjarmasin sesuai dengandomisilinya dan dalam TDLPK tersebut telah pula disebutkan bahwa jenis kegiatandari YLPKK yaitu Khusus Bidang Perlindungan Konsumen serta telah mendapatpengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum No.

Pasal Il Aturan PeralihanUndang Undang Dasar 1945 dan Peraturan lain yang mengatur tentang BadanHalaman 62 dari 65 Putusan No.97/Pdt.G/2018/PN.Mks.Hukum antara lain Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi,Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ;Menimbang, bahwa membaca dan mencermati Suratsurat yang diajukanyaitu Foto copy Akta Nomor : 201, tanggal 26 Januari 2013 tentang AnggaranDasar YLPKK, foto copy Surat TDLPK

memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2dinyatakan batal demi hukum.4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undangundang ini.i) BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM denganditerbitkannya TDLPK

(Vide pasal 46 ayat 1 ) dalam huruf c Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan SuratKeputusan Menkumham Republik Indonesia.3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adanyahubungan Hukum terhadap perjanjian kredit baik yang di buat di bawahtangan berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) syarat danketentuan sahnya perjanjian dan yang dibuat secara Notariil berupa: Akta Perjanjian Kredit.

Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanmelalui pendaftaran dan Penerbitan TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen).Pasal 31. Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada menteri.2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati / Walikota.3.

Bupati / Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas.Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (10 huruf a angka 1 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknyabahwa :"Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yangberstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumendokumendiantaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atauYayasan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari MenteriKehakiman

Dinas Perindustrian dan Perdagangan KotaBanjarmasin tanggal 2 Agustus 2013 No. 01/TDLPKPERINDAG/VIII/13.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat, keberadaan YayasanLembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan telah mendapat pengakuansebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin dimanaPenggugat berkedudukan / berdomisili dimana dari Suratsurat yang diajukanoleh Penggugat terdapat satu surat Tanda Daftar dan Penerbitan TDLPK

Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) yang di tandatangani olehWalikota ataupun Kepala Dinas sebagai tanda bahwa Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan telah terdaftar di Pemerintahn KotaBanjarmasin sesuai dengan Kedudukan / Domisili Penggugat.Bahwa ternyata Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan telahmemenuhi semua syarat yaitu bergerak dalam bidang Perlindungan Konsumenserta telah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Kota Banjarmasin hal inidibuktikan dengan adanya penerbitan TDLPK

Pasal 2 Ayat (1) huruf a disebutkanbahwa pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat yaitu terdaftar padapemerintah kabupaten/kota, yang mana mengenai pendaftaran LPKSM tersebutdiatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat, pada Pasal 2 ditegaskan bahwa pengakuan pemerintahterhadap LPKSM dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan tanda daftarlembaga perlindungan konsumen (TDLPK

Atas Undang Undang Nomor 16Tahun 2001 Tentang Yayasan telah mengatur mengenai syarat sahnya sebuahyayasan yaitu Akta Pendirian Yayasan telah mendapatkan pengesahan dari Menteridan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, jika syarattersebut tidak terpenuhi maka lembaga tersebut tidak berhak menyandang kata"yayasan".Bahwa terkait hal tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam gugatannya tidakmelampirkan Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum danHAM, serta nomor TDLPK

AH.01.04 Tahun2013 tanggal 13 Mei 2013 dan diterbitkan tanda daftar lembagaperlindungan konsumen (TDLPK) No. 01/TDLPK.PERINDAG/VIN/13 tanggal 2 Agustus 2013;43 Bahwa sebelumnya TERGUGAT melakukan jawaban atasGUGATAN perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2013/PN.GS seharusnyamengecek tentang legalitas Yayasan lembaga PerlindunganKonsumen kalimantan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri GunungSugih;44 Bahwa dari awal PENGGUGAT tidak pernah menyatakan dirisebagai Advokat dan dalam menjalankan Gugatan ini hanyamematuhi

AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 danditerbitkan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) No. 01/TDLPK.PERINDAG/VUI/13 tanggal 2 Agustus 2013, sehingga belum dapatdinyatakan sebagai badan hukum;Menimbang, bahwa Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagaiorganisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalamhukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebutjuga dengan subyek hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangandengan Undangundang ini.BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM denganditerbitkannya TDLPK Surat Keputusan Menkumham.Ayat (2) yang berbunyi : Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat

(Vide pasal 46 ayat 1) dalam huruf c Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK telahmemenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian,TDLPK, dan Surat Keputusan Menkumham.Sehingga dengan tegas Penggugat menolak apa yang disampaikan danatau dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalamperkara nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Pli tanggal 20171.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Juni 2014dengan Register no.128/Pdt.G/2014/PN.Mlg telah mengemukakan halhal sebagai1 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang UndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telahmengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c )UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badanhukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK

Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat(1) Bahwa Pemerintah mengakui setiag LPKSM yang memenuhisyarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam aktaPendirian.Red), Sedangan dalam ayat (2) menyatakan bahwaPengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melaluiPendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK

Bahwa PENGGUGAT dalam hal init YPKAMPERAMALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU: 03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang JawaTimur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum YAYASAN,dengan demikian YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telahmemenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan PeraturanPemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatanterhadap Pelaku usaha yang di

Bambang Sugeng Irianto ; WNIT; NIK: 35710202620004 ; Lakilaki ;Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 07021962 ; Agama: Islam ; Status: Kawin ;Pekerjaan: Wiraswasta / Praktisi Perlindungan Konsumen Perbankandan/atau Pegiat Pro Agraria / Lembaga LPKSM Intergritas ProfesionalTerdaftar TDLPK No. 503.5/1472/419.43/2013 yang diterbitkan PemKotKediri sesuai dan berlaku berdasarkan PP No. 59 Tahun 2001, PP No. 89Tahun 2019 ; Bertempat tinggal / berkedudukan di JI. Kartini No. 8,RT.02/RW. 01, Kel. Pocanan, Kec.