Ditemukan 430 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Musakkir bin nganro
Register : 21-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 130/Pid.B/2019/PN Pin Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ST. HADINDA, SH
2.ANGRIANI, SH
Terdakwa:
HANA NIRWANAN binti ALIMUDDIN
63 — 8
1.ST. HADINDA, SH
2.ANGRIANI, SH
Terdakwa:
HANA NIRWANAN binti ALIMUDDIN
63 — 8
Saksi AGUS SAPUTRA Bin MUSAKKIR, di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan yang benar; bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saatdiperiksa oleh pihak kepolisian; bahwa benar saksi kenal terdakwa; bahwa saksi mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yangsebenarnya sehubungan masalah penipuan terhadap saksi HENDRIK; bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya yaitu pada
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1140 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
89 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1139/B/PK/PJK/2017Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, Putusan Hakimyang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: SuatuAnalisa Hukum Empiris., Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.1011) :Hakim dapat menjalankan fungsi menjamin peraturan perundangundangan diterapbkan secara benar dan adil. Apabila penerapanperaturan perundangundangan akan menimbulkan ketidakadilan,Hakim wajid berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturanperundangundangan;Prof. DR.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; IR. Amir Patha
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sirajuddin ;: Drs.Amir Azikin ;: Hakib ;: NurSalam Ramli, SH ;: Andi Musakkir, SIP ;Bahwa pada Pekerjaan Penimbunan Jalan Lingkar Timur (Jalan YosSudarso ke Utara) Dalam Kota Palopo Tahun Anggaran 2005, telah ditunjukTerdakwa Ir.
Amir Azikin ;: Hakib ;: NurSalam Ramli, SH;: Andi Musakkir, SIP ;Bahwa pada Pekerjaan Penimbunan Jalan Lingkar Timur (Jalan YosSudarso Ke Utara) Dalam Kota Palopo Tahun Anggaran 2005, telah ditunjukTerdakwa Ir. AMIR PATHA sebagai Pejabat Pengguna Barang / Jasa yangbertindak sekaligus selaku Pemimpin Kegiatan melalui Keputusan WalikotaPalopo Nomor : 738 / Xl / 2005, tanggal 24 Nopember 2005 yangdiberlakukan surut sejak tanggal 01 Maret 2005 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :a.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/201 7kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan,Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil,UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, Putusan
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Register : 12-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 739 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 739 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesiatahun 1945 ("UUD 1945) menyebutkan:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal5 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil;UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Register : 16-11-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
138 — 18
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
138 — 18
MUSAKKIR, S.H.
Musakkir, S.H.
Musakkir, S.H., M.H. yangberpendapat, bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi secara kelembagaanyang melangadakan pengawasan terhadap tata kerja eksekutif;Menimbang, terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umumdengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, MajelisHakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwaprogram aspirasi Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yangjuga
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1136/B/PK/Pjk/2017Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, Putusan Hakimyang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: SuatuAnalisa Hukum Empiris.,Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.1011) :Hakim dapat menjalankan fungsi menjamin peraturan perundangundangan diterapbkan secara benar dan adil.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan;Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil,UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1137/B/PK/Pjk/2017Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang;Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, Putusan Hakimyang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: SuatuAnalisa Hukum Empiris.,Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.1011) :Hakim dapat menjalankan fungsi menjamin peraturan perundangundangan diterapbkan secara benar dan adil.
Register : 26-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 16/G/2018/PTUN.Mks Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
IR. JULHAENUDDIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR
80 — 32
IR. JULHAENUDDIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR
80 — 32
FAISAL TPS 56 NANING KK0723 RUSTAN TPS 57 KASMAN KK0124 ABD SAMADI TPS 58 LISNA KK0125 KARTINI TPS 59 MUSAKKIR KK1026 RISTA TPS 60 MULIYATI KK0427 IRWAN TPS 61 MRIDWAN KK0728 ASBAR TPS 62 MARIATI KK0329 RAHMIDA TPS 63 UMAR KK0430 ALEX TPS 64 BAHARUDDIN KK0331. SUHANIA TPS 65 RISKA KK0532 SANDI SAID TPS 66 SYARUDDIN KK1033 ABD KUDDUS TPS 67 KISRAN KK0534 MUHAERIA TPS 68 M. TARMIZI KK03 f.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1134/B/PK/PJK/2017Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil.UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang.Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, Putusan Hakimyang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: SuatuAnalisa Hukum Empiris.,Univ.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Republik Indonesia tahun1945 ("UUD 1945) menyebutkan:kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil.UndangUndang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang.Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir