Ditemukan 32351 data
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 K/TUN/2010
P UT U S ANNo. 286 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraWALIKOTA BALIKPAPAN' berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 01, Balikpapan, dalamhal ini memberi kuasa kepada1. Daud Pirade, SH. MH.2. M. Hidayatullah, SH. M.Hum.3. Elyzabeth E.R.L Toruan, SH.4.
No. 286K/TUN/2010setidak tidaknya adalah tidak mempunyai nilaikekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 2003, dalam Pasal24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dengan tegasmenyatakanPasal 24 ayat (1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsimenetapkana. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPropinsi yang tidak memenuhi syarat untukdiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ; danb.
No. 286K/TUN/2010tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalamperkara ini yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap/pasti ;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2.
No. 286K/TUN/201012dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AnggotaKet uattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./MarinaSidabutar, SH., MH.ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.PaniteraPenggantittd./ HariSugiharto, SH., MH.Biaya biaya1. Matera i Rp. 6.000, 2. Redaksi Rp. 5.000,3.
No. 286K/TUN/2010
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 PK/TUN/2009
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 K/TUN/2011
No. 106 K/TUN/201 1yang berlaku, pelimpahan wewenang kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan ;.
No. 106 K/TUN/201 1dokumen resmi yang bersifat final, akhir dan mengikat atas hasilpemeringkatan ;Bahwa lembaga pemeringkat atau perusahaan pemeringkat dariPenggugat, yaitu. PT.
No. 106 K/TUN/20113.
No. 106 K/TUN/2011sedangkan hasil penarikan pemeringkatan pada sekitar bulan Februaridilakukan oleh PT. Moody's Indonesia, sedangkan Penggugat hanyamenerima salinan berupa draft yang belum dijadikan hasil akhir (final)dari PT.
No. 106 K/TUN/2011Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 106 K/TUN/2011
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 K /TUN/ 2008
No.51 K /TUN/ 2008Jamaluddin Rustam, SH..MH dan 2.
No.51 K /TUN/ 2008Bahwa Penggugat menerima berita pada tanggal 27 Pebruari 2006bahwa Dr.
No.51 K /TUN/ 2008kepentingan dan fakta yang relevan dengan menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 20740 pada tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.00871/2005 tanggal 21/10/2005 di Kelurahan Tidung, KecamatanRappocini, Kota Makassar dengan luas 4.284 M2 (empat ribu dua ratusdelapan puluh empat meter persegi) atas nama Dr.
No.51 K /TUN/ 2008Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukangugatan oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Il Intervensi yang telah bersifat Hak MilikNo.20740/Tidung.
No.51 K /TUN/ 2008
82 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
591 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 591 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungBarat, bertempat tinggal di JI. Hidayah RT. 01 Kelurahan TungkalHarapan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. Eli Ningsih, S.H.;2.
Bahwa selama dalam menjalani persidangan Penggugat sudah berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/201510.Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JambiNomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi., tanggal 06 Mei 2014 yang amarnyaputusan pada poin 4 (empat) menyebutkan : menjatuhkan pidana kepadaterdakwa Siti Homsatun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8(delapan) bulan...
Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti HomsatunNIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnyaHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi danpembelaan diri;c.
Bahwa sepanjang bulan Mei 2014 saksi menjabat sebagai Kepala KantorKetahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai denganHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015sekarang, saksi tidak pernah dipanggil atau menerima surat tembusandari Sekretaris Daerah atau Bupati berkaitan dengan permasalahanPenggugat (Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI Halaman 21).b.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNio. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015
22 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 K/TUN/2011
No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
No. 239 K/TUN/201 1
101 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 K/TUN/2014
Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
83 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 K/TUN/2009
Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
No. 295 K/TUN/20093.
No. 295 K/TUN/2009d.
No. 295 K/TUN/2009f.
No. 295 K/TUN/2009
263 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 PK/TUN/2020
PUTUSANNomor 88 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawankawan,Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;2.
Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuncorobhakti Hanung P.
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019juncto Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY juncto Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali:3. Mengadili Kembali:a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensiseluruhnya;b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untukseluruhnya;c.
Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikanpertimbangan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas205 m?
Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,Andi Atika Nuzli, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 K/TUN/2009
PU T U S A NNo. 103 K/TUN/2009.DEM!
No. 103K/TUN/2009.Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapantentang Penundaan Surat Keputusan No.
No. 103K/TUN/2009.DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUNSurabaya tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanNo.
No. 103K/TUN/2009.207.
No. 103K/TUN/2009.Setiyono, SH.MH.3. Administrasi22Kasasi......Ro.489.000 .Jumlah ...... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.22
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
488 K/TUN/2013
DARMAWAN SIAGIAN,S.H.Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. IBENG SYAFRUDDIN RANI,S.H.,5. ASRUL AZWAR SIAGIAN,S.H.
Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat HakMilik Nomor : 43/ Desa Belawan III, Kecamatan MedanKota Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi SumateraHalaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/2013Utara Tanggal 1651978, Seluas + 100.000 M?
Yakob dan Sumiran);Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. Surat Keterangan No.593.3/26 tanggal 23 Desember 1993 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan;5. Surat Keterangan No.593.3/07 tanggal 20 Januari 2004 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan (terlampir Gambar Situasi);6.
Bahwa dengan adanya salah seorang Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNo.77/G/ 2012/PTUNMD yang tidak sepakat dengan Hakim Ketua Majelisdan Hakim Anggota yang lain sehingga menimbulkan 2 (dua) pertimbanganhukum mencerminkan putusan tersebut bertentangan dengan keadilan dankepatutan;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/201310.
HaUntuk SalinanMahkamah Agung RIPaniteraTBS Aiea meee Pate Usaha Ne8 K/TUN/2013ara
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 144 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
Putusan Nomor 144 K/TUN/2015register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
Putusan Nomor 144 K/TUN/2015Milik Negara dimaksud.
Putusan Nomor 144 K/TUN/2015dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terusmembayar biayabiaya?
Putusan Nomor 144 K/TUN/2015ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd.H. Yulius, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015
94 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 322 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Saranani Il, Kelurahan Korumba, KecamatanMandonga, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada: Hj.
Putusan Nomor 322 K/TUN/2014perlu dilakukan oleh Penggugat dan penting untuk dipertimbangkan MejelisHakim untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan yang salingbertentangan.
Putusan Nomor 322 K/TUN/2014Perdata yangtelah mempunyaikekuatan hukumtetap, karena disaat itu. pulatidak terdapatsuatu nilai yangharus dilindungibaik yang bersifatmenguntungkanmaupun yangmerugikandengan caramengajukangugatanmengenaipengujian secaraadministrasiterhadap objeksengketa a quo diPengadilan TataUsaha Negara;.
Putusan Nomor 322 K/TUN/2014kemudian terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya Nomor592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 atas namaPenggugat (Vide bukti P3);Bahwa menurut Majelis sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RINomor 1151 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 maka M.
Putusan Nomor 322 K/TUN/2014
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 K/TUN/2015
Putusan Nomor 334 K/TUN/2015danll. MATIUS AGUS PURWOKO, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di JI. Pahlawan No.1 RT.005 RW.004, Kel.Duren Jaya, Kec.
Putusan Nomor 334 K/TUN/201555 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Putusan Nomor 334 K/TUN/201510.24022000, Surat Ukur Nomor : 2281/DUREN JAYA/2000, tanggal 22022000, seluas 650 m?
/1994,tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.
Putusan Nomor 334 K/TUN/2015
102 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 K/TUN/2015
Putusan Nomor 297 K/TUN/201512.
Putusan Nomor 297 K/TUN/20152010 Nomor 298/PDT/2010/PT.Sby.
Putusan Nomor 297 K/TUN/2015Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2007/PN.Sby.
Putusan Nomor 297 K/TUN/2015m?
Putusan Nomor 297 K/TUN/2015
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 K/TUN/2015
Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m?
Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Juli 2013, SK Objek Sengketa diterima oleh Tonny Hendry Kosinaya(Penggugat I!)
Putusan Nomor 158 K/TUN/20155.
Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Bahwa penerbitan objek sengketa yang disebut sebagai pelaksanaandari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus2010 ternyata tidak sesuai dengan putusan tersebut.
Putusan Nomor 158 K/TUN/2015
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 K/TUN/2010
P U T US A NNomor 75 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraSALIM WIJAYA dh.
No. 75K/TUN/2010Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara aquo berupa :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh,tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996,seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama SalimWijaya dh. Then Kwet Khiong ;2.
No. 75K/TUN/201012tahanan pihak Kepolisian terhadap perkarayang masih berhubungan dengan obyek sengketaa quo ......
No. 75K/TUN/201018saksi maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hal tersebutharus ditolak karena bertentangan dengan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara ;2.
No. 75K/TUN/201022ASHADI, S.H.NIP. 220000754
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
487 K/TUN/2014
Putusan Nomor 487 K/TUN/201410.11.12.Bahwa Penggugat telah berpacaran dengan Sdri. Henny AndrianaNingsih, dan melakukan hubungan intim di luar nikah layaknya suamiistri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan hamil dan melahirkanseorang anak lakilaki;Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan atas permintaan keluarga dariSdri. Henny Andriana Ningsih telah menikahi secara sirri Sdri.
Putusan Nomor 487 K/TUN/2014NIP. 198007142007031001 Nomor 253/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24Oktober 2013 dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dankedudukannya serta mengembalikannya sebagaimana sediakala;4.
Putusan Nomor 487 K/TUN/2014Bahwa Termohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N.
Putusan Nomor 487 K/TUN/2014perkawinan tersebut, dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Penggugat untukmenikahi Sdr.
Putusan Nomor 487 K/TUN/2014
134 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap