PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta kurang cermat di dalampengambilan putusan sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukummerupakan bentuk pelanggaran normanorma hukum di bidang peradilanperkawinan, dan selain itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo nyatanyata tidakmempertimbangkan faktafakta dan buktibukti yuridis secara keseluruhan,sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irahirah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Hal

selayaknya dinyatakantidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita 5 dan Posita 7gugatannya mengenai penyerahan suratsurat tanah kepada PEMDA yaituSurat Keterangan Hak Milik Adat No. 15/KetHMA/DJERORA 1/1974, SuratKeterangan Hak Milik Adat No. 16/KetHMA/DJERORA 1/1974 yangdikeluarkan oleh Kepala Kampung Djerora dan pengambil alihan

Pengambil alihan putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkansesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969tanggal 22 Juli 1970. Putusanputusan Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)harus dibatalkan dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1972tanggal 19 Agustus 1972.

Nusirwan yang bertindak selaku pengurusPuskopkar Riau; Bahwa orangorang yang datang pada tanggal 14 Oktober2019 tersebut adalah dengan maksud untuk melakukanpengambil alihan objek kebun kelapa sawit dari penguasaanpenggugat dengan cara paksa, akan tetapi penggugat masihdapat mempertahankannya; Bahwa atas kejadian tersebut penggugat segera memberitahukannya kepada TERGUGAT dengan tujuan agar paratergugat, terutama tergugat segera melakukan langkahlangkahpenyelesaiannya, akan tetapi para tergugat tidak

Bahwa, dengan adanya pengambil alihan pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama oleh Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan danHal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1762 K/Pid./201 1B.10kemudian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenaisepanjang lamanya pidana, maka Hakim Tingkat Banding telah salahdalam menerapkan asasasas hukum acara yang berlaku ;Putusan Hakim Tingkat Banding Tidak Cukup Dan Lengkap DalamPertimbangan Hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd).1.

Pengambil alihan Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkansesuai dengan Yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969tanggal 22 Juli 1970 " Putusan putusan Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvol doende gemotiveerd)harus dibatalkan" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972tanggal 19 Agustus 1972 "Petimbangan Pengadilan Tinggi yang hanyamenyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal hal yang

Bahwa akibat Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan kedua (2)unit rumah tersebut dan Penggugat kehilangan hak untuk mendapatkan dua(2) unit rumah beserta tanah pertapakannya sehingga Penggugatmengalami kerugian yang sangat;Bahwa perbuatan Tergugat mengambil alin pembangunan rumah yangsedang dikerjakan oleh Penggugat tanopa melakukan perhitungan danpenggantian biaya yang telan Penggugat keluarkan adalah perbuatanmelanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa akibat pengambil alihan

dalamkeputusan dalam pengadilan negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkanoleh pengadilan tinggi (rangkuman Yudisprudensi Mahkamah Agung RI;Hukum Perdata Dan Acara Perdata, angka XIV, 6 halaman, halaman 237dan halaman 238);Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 45/PDT/2017/PT MKS tanggal 10 April 2017 yang sekedar mengambil alin pertimbanganputusan Pengadilan Negeri Parepare dengan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Parepare tanggal 24 Agustus 2016 tanpa memberikan dasar danalasan pengambil alihan

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar nota pembelaan/pernyataan secara tertulis dariTerdakwa tertanggal 29 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;e Bahwa Terdakwa mengakui telah lalai, kurang teliti dan kurang hatihatidalam pengambil alihan perusahaan CV.Sekar Gelora dari Sdr.Riyantopada tanggal 08 Oktober 2014;e Mohon hukuman yang

Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 20 /2004.Eks Jo No. 232 / Pdt.G / 1998 / PN.Jkt.Tim telah diperintahkan pelaksanaan SitaEksekusi terhadap :Uang hasil penjualan asset PT.Pan Gas Nusantara berdasarkan Pasal 27 PP 8 tahun1981 yang dititipkan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat / DeskPenyehatan Kredit Bermasalah d/h Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor CabangKhusus Jalan Sudirman 44 Jakarta Pusat sebesar Rp. 8.000.000.000, (delapan milyarrupiah) berdasarkan Pasal 2 perjanjian pengambil alihan

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dan keliru didalampertimbangan hukumnya yang tertuang didalam halaman 6 karena MajelisHakim tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelishakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai alasan dan pendapatnyasendiri serta tidak mencantumkan alasan lebih jauh mengenai alasan hukumpengambil alihan pertimbangan hukum tersebut;3.

berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06 Agustus 2015 tanggal12 Agustus 2015 ; Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ,maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alin sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutusperkara ini,Menimbang, bahwa pengoper alihan

Namun, proses pengambil alihan(pembebasan lahan) tersebut harus disertai dengan pemberian kompensasiatau ganti rugi kepada si pemilik tanah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalahTiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan

Marcel R.Kumentas dan Lintong Siringoringo ;36.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman sementarapengambil alihan kredit atas nama Rudi Hamel yang telah jatuhtempo sebesar Rp.1.029.635.833, (satu) milyar dua puluhsembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tigaHal. 24 dari 38 hal. Put.

Marcel R.Kumentas dan Lintong Siringoringo ;36.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman sementarapengambil alihan kredit atas nama Rudi Hamel yang telah jatuhtempo sebesar Rp.1.029.635.833, (satu) milyar dua puluhsembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tigapuluh tiga rupiah) ;37.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Deposito Berjangkatertanggal 28 Januari 2002 dari Bank Mandiri (Persero) CabangJakarta Panglima Polim yang ditujukan kepada Bapak GunawanW. yang ditandatangani

.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya. Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya. Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

(lima ratus juta rupiah)untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.e Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh jutarupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.e Aplikasi transfer Bank Mandir tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).e Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.40.000.000.

(lima ratus juta rupiah)untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah).Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.

(lima ratus juta rupiah)untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.11. Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.12. Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah).Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SELHalaman 47 dari 53 halaman13.14.15.Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.

Bahwa berdasarkan kelalaian dari Pengadilan Tinggi yang telah menyatakantidak adanya Pemohon Kasasi mengajukan memori banding sehinggapengambil alihan Putusan Pengadilan Negeri menjadi Putusan PengadilanTinggi adalah suatu putusan yang tidak berdasar hukum sehingga harusditolak;5.

Albazia Falcata Multiguna diambil alin menjadi jaminanhutang atas nama Doctorandus MOEDIARTO , secara hukum harusdituangkan dalam perjanjian, pengambil alihan tanpa melalui prosedurhukum yang benar dan sepihak jelasjelas sangat merugikan kepentinganhukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah almarhum DoctorandusMOEDIARTO yang dengan itikad baik ingin menyelesaikan secarakekeluargaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;.

Menyatakan bahwa pengambilan alihan kewajiban PT. Albazia FalcataMultiguna menjadi jaminan hutang atas nama Doctorandus MOEDIARTOatas obyek sengketa tanah seluas 691 m2 berikut bangunan diatasnyatercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3265 atas nama Nyonya NANIKWIDOWATI, terletak di Desa Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember,Jawa Timur tidak sah dan cacat menurut hukum ;e.

Apakah benar telah pengambil alihan kewajiban PT Albazia Falcate Multiguna, selaku debitur dari PT Bank Pinaesaan, menjadi kewajibanDoctorandus Moediarto ?c. Apakah sah dan mempunyai akibat hukum pengalihan Piutang melaluilembaga cessie, dari Bank Indonesia kepada Pemerintah cq BPPN ?d.

Tergugat dan Il;Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan Nv. DeliSpoorweg Maatschappij (Nv. DSM) oleh Pemerintah Republik Indonesia makatanahtanah yang menjadi objek consessie antara Kesultanan Deli dengan Nv.Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM) juga berikut diambil alin dan dikuasaioleh perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) saat itu dan sekarang menjadi PT.Kereta Api (persero) i.c.

Gugatan Obscuur Libel:Posita gugatan mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat , Il dan Illmelakukan wanprestasi akan tetapi yang terjadi in konkreto secara realistisadalah perbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dilihat dari poin 9 hal 4 posita gugatan yang menyatakansebagai berikut:"Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan Nv.

tidak dapat diterima atau nietonvankelijke velkraad;Kedudukan Penggugat untuk menyatakan diri berkepentingan untukmembatalkan obyek gugatan tidak memiliki dasar.1.Bahwa benar telah diterbitkan Akta Van dading mengenai kesepakatandamai sehubungan dengan perkara No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr, namundatam kesepakatan damai a quo adalah mengenai pembentukan TimPencari Fakta untuk melakukan analisa dan pemeriksaan mengenaiperijinan atas dasar peraturan perundangundangan yang berlaku bukanmengenai pengambil alihan

Dimana para pihak di dalamnya adalah para pihak yang ada didalam gugatan Citizen Lausuit yaitu para Tergugat, dan tidak termasukPenggugat, mengingat penggugat bukanlah para pihak dalam gugatan,dan gugatan tersebut adalah perihal kewajiban dan kewenangan dariTergugat IV dan bukan sengketa mengenai perebutan asset dan ataupunpengambil alihan asset tertentu;.

Dimana para pihak di dalamnya adalah para pihak yang ada didalam gugatan Citizen Lausuit yaitu para Tergugat, dan tidak termasukPenggugat, mengingat penggugat bukanlah para pihak dalam gugatan,dan gugatan tersebut adalah perihal kewajiban dan kewenangan dariTergugat IV dan bukan sengketa mengenai perebutan asset dan ataupunpengambil alihan asset tertentu;4.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan;Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah mengambilalih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan PengadilanTinggi Agama Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman ke 10