Penggugat:
Dewi Merlina, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Turut Tergugat:
Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia

MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA, DKK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROPINSI GORONTALO

UU No.2 Tahun3.4.2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai PolitikGolkar menyatakan bahwa :*Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum

Koeshardi Angrat, SH (Wakil KetuaDPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat masaBakti 20042009) Termohon Kasasi sehubungan dengan pemberhentianTermohon Kasasi sebagai Anggota dan Pengurus DPD Partai GOLKARNusa Tenggara Barat, dengan amar Putusan menyatakan:e Mengabulkan permohonan Kasasi dari:1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat hasil MUSDA VII.2 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ;e Membatalkan Putusan Pengadilan

UUNo. 2 tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Pilitik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.11. Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor. 2 Tahun 2008 jo.

UU No.2Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai PolitikGolkar menyatakan bahwa :*Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur

UU No.2tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :*(1) +Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai PolitikKemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 2 Tahun 2008 jo.

Penggugat:
YUSRAN, SH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM MUNA BARAT
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM SULAWESI TENGGARA

Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Muna Barat, Alamat kantor di JalanPoros LagadiTondasi Desa Waulai, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna BaratSulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso No.46 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.

Dewan PimpinanWilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara, yang beralamat diJalan Made Sabara Bay Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota KendariSulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertangal 29 Agustus 2018 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 September 2018,dibawah register Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Rah Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha

ANDI MUHTADIN ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSI SULAWESI BARAT Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

., Advokat, berkantor di Jalan Kartini No. 14 Polewali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012, sebagaiPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;melawanDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, Cq. DEWANPIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSISULAWESI BARAT Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)PARTAI BURUH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,berkedudukan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 138, Kelurahan Madatte,Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar,SH.

Amin Saeri (Ketua DewanPimpinan cabang Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar) secara hukumadalah jelasjelas bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlakudan tidak sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh dimaksud;Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat DPP Partai Buruh tersebut di atasberdasarkan usul/permintaan dari DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian

pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Legislator Partai Buruh atas nama H.Andi Muhtadin (Penggugat)kepada DPP Partai Buruh dimaksud adalah dikeluarkan

putusan sebagai berikut:12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan

, dan karena telahmendapat tindakan hukum oleh Partai Buruh sendiri, dan dalam PartaiBuruh telah diatur tentang cara penindakan dan cara mengajukanHal. 3 dari 8 hal Put.

.; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PATRIOT

Nomor 509 K/Pdt.Sus/2011arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD danART ;Yang dalam penjelasannya menyebutkan :Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yangjelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggung jawabankeuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;(6) Pasal 33 ayat (1) UndangUndang

Padahal dalam Pasal 18 ayat (4)sebagaimana yang dikutip sendiri oleh Penggugat, bahwa pemecatanpengurus atau anggota Partai Patriot hanya dapat diberikan olehDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Patriot, bukan oleh Tergugat yangkapasitasnya hanya menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Patriot.

Pemberhentian/Pemecatan olehDPP Partai Patriot berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan PimpinanPusat Partai Patriot Nomor : 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28September 2010 tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot yaituIRWAN ARBAIN, ST, terlebin dahulu DPC Partai Patriot pada saatmelaksanakan rapat Pleno mengundang dan menghadirkan Penggugat dihadapan Rapat Pleno untuk diberikan hak untuk membela diri, akan tetapisenyatanya Penggugat tidak pernah di undang atau diberitahukan untukhadir pada

Rapat Pleno DPC Partai Patriot yang dilaksanakan tanggal 04September 2010 dengan agenda rapat usulan pemberhentian Penggugat(Iwan Arbain, ST) dari keanggotaan Partai Patriot dan usulan PAW darianggota DPRD Kota Bontang (bukti T.7) ;Hal. 15 dari 22 hal.

Patriot tanoa alasan yangjelas ;Oleh karenanya ;Perbuatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot yang mengeluarkandar/atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010tertanggal 28 September 2010 tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriotyaitu IRWAN ARBAI, ST (Bukti P.5) dikategorikan sebagai perobuatan melawanhukum ;Sehingga ;Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot Nomor : 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 tentang PemberhentianAnggota Partai Patriot

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, tersebut;

DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH VS MARTINI, S.Pd

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU cq KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU 3. AGUS PETERNADY SAHAI tersebut;

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK VS SISWANDI, S.HUT

terjadiantar anggota dalam suatu Partai Politik apakah telah terjadi suatupelanggaran etika dan AD/ART Partai Politik.

Politik juncto Pasal 107 PP Nomor 16 Tahun 2010juncto Pasal 17 Anggaran Dasar Partai Demokrat juncto Pasal 8 AnggaranRumah Tangga Partai Demokrat Nomor 05/KLB/PD/III/2013 tentangAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, seoranganggota partai politik diberhentikan dari kKeanggotaan partai karena halsebagai berikut: Meninggal dunia; Mengundurkan diri secara tertulis; Menjadi anggota partai politik lain; Menjadi Tersangka dalam perkara pidana, yang diancam pidananya 5(lima) tahun atau

pelanggaran terhadap kode etikdan pakta integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini.Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1)Undang Undang Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapatmembawa penyelesaian perselisinan internal partai melalui Pengadilan Negeri.Dengan

perselisihan internal partai berupapelanggaran hak anggota partai yang satu terhadap anggota partaiyang lain ke Mahkamah Partai dimana Tergugat telah mengajukanHalaman 18 dari 33 hal.

Nomor 595 K/Pdt.SusParpol/2016Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkaraperselisihan internal partai sesuai Putusan Mahkamah Partai Nomor005/DPPPHPU/2014 sebagaimana dipertimbangkan Hakim namunsangat aneh kemudian di pertimbangan lain Judex Facti menyatakanMahkamah Partai telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;2.2.

SUDJONO BUDIONO VS DPC PARTAI HANURA KAB. BOJONEGORO

Bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan SengketaPartai Politik ini di internal Partai HANURA yaitu dengan caramengajukan permohonan penyelesaian sengketa anggotapartai politik ini ke Mahkamah Partai dari Partai HANURAnamun sampai sekarang belum ada tindak lanjutpenyelesaian...penyelesaian di Mahkamah Partai, oleh karena itu penggugatmengajukan gugatan sengketa partai politik ini ke PengadilanNegeri Bojonegoro;9.

Menyatakan Surat Keputusan DPC Partai HANURA KabupatenBojonegoro nomor SKEP.028/DPCBJN/HANURA/IV/2011 tanggal25 April 2011 tentang pemberhentian Saudara SudjonoBudiono dari Keanggotaan Partai HANURA, bertentanganketentuan anggaran dasar Partai HANURA dan peraturanHal. 5 dari 23perundangundangan yang berlaku di Indonesia selanjutnyamenyatakan bahwa surat DPP partai HANURA aquo batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;5.

SEMA RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang Gugatanyang berkaitan Partai politik, jo.

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pista nomor 3 dan 4.Halaman Surat Keputusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA) Kabupaten Bojonegoro Nomor : SKEP.028/DPCBJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentangpemberhentian Saudara SUDJONO BIJDIONO (PENGGUGAT) dariHal. 11 dari 23keanggotaan Partai HANURA adalah sudah sesuai dengan misiPartai dan AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA)dan sudah sesuai dengan Undangundang Dasar 1945 sertaperaturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia

Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai,menyatakan, bahwa : " Pelanggaran berat yang sifatnyamencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentiankeanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melaluitingkatan sanksi.

-PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP) VS Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), DKK

PENETAPANNomor : 15/Pdt.Sus/2014/PN KbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;Telah Membaca Surat Gugatan tanggal 22 Mei 2014 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Mei2014, Nomor 15/Pdt.Sus/2014/PN Kbj antara;PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP Indonesia1.Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Djerman Sitepu dan Idris SardiSitepu, dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris

Dewan PimpinanKabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia)Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Mariam Ginting No. 82 KabanjaheKabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernamaBukit Sitompul, SE, SH dan Sofyan Ginting, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 20 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Kabanjahe, selanjutnya disebut sebagaiwensecsesectesesesceseces PENGGUGAT;LawanDewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan

Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKP Indonesia) Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Haryanto, SHdan Dra. F. Adla Hasibuan, dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketuadan Sekretaris Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKP Indonesia) Sumatera Utara beralamat di Jalan Krakatau No.199 Medan 20235, Telp (061) 77428499, Fax (061) 6640630, selanjutnyaCISEbuUt SSHAGAL =ssam ee nannnnessninonnsenemmennnn TERGUGAT II;3. Ir.

ANDI MUHTADIN vs DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSI SULAWESI BARAT Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

., Advokat, berkantor di Jalan Kartini No. 14 Polewali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012, sebagaiPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;melawanDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, Cq. DEWANPIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSISULAWESI BARAT Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)PARTAI BURUH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,berkedudukan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 138, Kelurahan Madatte,Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar,SH.

Amin Saeri (Ketua DewanPimpinan cabang Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar) secara hukumadalah jelasjelas bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlakudan tidak sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh dimaksud;Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat DPP Partai Buruh tersebut di atasberdasarkan usul/permintaan dari DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian

pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Legislator Partai Buruh atas nama H.Andi Muhtadin (Penggugat)kepada DPP Partai Buruh dimaksud adalah dikeluarkan

putusan sebagai berikut:12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan

, dan karena telahmendapat tindakan hukum oleh Partai Buruh sendiri, dan dalam PartaiBuruh telah diatur tentang cara penindakan dan cara mengajukanHal. 3 dari 8 hal Put.

Penggugat:
ETHA BULO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat
2.Majelis Tinggi Partai Demokrat
3.Dewan Pembina Partai Demokrat
4.Mahkamah Partai Demokrat
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
3.Komisi Pengawas Partai Demokrat
4.Fraksi DPR MPR RI Partai Demokrat
5.Willem Wandik, S. Sos
6.Muhammad Rifai Darus, S.H

II dan III untuk seluruhnya ;DALAM PROVISI- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT sebagian;2 Menyatakan PENGGUGAT HASANUDDIN Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) yang sah.3 Menyatakan bahwa PENGGUGAT HASANUDDIN adalah Anggota DPRD Kabupaten Maros Periode 2014 s.d. 2017 yang sah.4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam

Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN), 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), 3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kab. Maros

Penggugat:
Nahwani
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa
3.Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa

MARIADI, A.Md, Melawan1.Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB2.Dewan Pimpinan Daerah Partai PIB Provinsi Nusa Tenggara Barat3.Dewan Pimpinan Cabang Partai PIB Kabupaten Lombok Barat

USEP SYARIF HIDAYAT, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dariAdvokat Rakyat berkedudukan di Jalan Langko Nomor 18 Mataram,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2012, yang telahdiregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor:285/SK.PDT/2012/PN.MTR tertanggal 27 September 2012, semula disebutsebagai PENGGUGAT sekarang disebut sebagai PEMBANDING;MELAWAN :1.Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB, beralamat di Jalan WolterMonginsidi No. 84 AE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

, disebut sebagai :eS eT SESE TERGUGATI ;2.Dewan Pimpinan Daerah Partai PIB Provinsi Nusa Tenggara Barat,beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 19 Mataram Kota Mataram, PrivinsiNusa Tenggara Barat, disebut sebagai TERGUGAT II ;3.Dewan Pimpinan Cabang Partai PIB Kabupaten Lombok Barat,beralamat di Karang Langko, Desa Babussalam, Gerung, KabupatenLombok Barat, disebut sebagai : TERGUGATIII ;Semula disebut sebagai Para TERGUGAT sekarang disebut sebagaiParaSTS ATI Gn cer neers renee enrenerceenennoeermaePengadilan

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya padahalaman 2 (dua) menyatakan keberatannya bahwa Surat Kuasa Para Tergugat/ParaTerbanding tidak menggunakan meterai dan para pemberi kuasa sama sekali tidakmemiliki kompetensi sebagai pemberi kuasa atas jabatan yang disandangnya ; Menimbang bahwa setalah Majelis Hakim mencermati dengan seksama ternyataSurat Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah ditandatangani oleh orangyang berkompetensi masingmasing Dewan Pimpinan Nasional Partai

, Ketua DewanPimpinan Daerah Partai dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai P I B yang diwakilioleh Sekretaris dan semuanya telah disyahkan dan di Legalisasi di Kantor Kepaniteraandi Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan untuk penggunaan meterai dalam Surat Kuasatidak ada aturan yang memerintahkan bahwa Surat Kuasa harus menggunakan meterai,oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yangdemikian harus dikesampingkan dan ditolak.

GUNDALA PUTRA lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO

DEWAN PENGURUS NASIONAL PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN) PRESIDEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, DK

ItrchfcsO f1fs24insrsid877157charrsid7416772PDK/A/PPSJ02/III/2013 yang mana perihal surat tersebut pada dasarnya menyatakanmemperbolehkan Anggota DPRD dari PDK untuk melakukan pencalonan dari partai lain;par listtextpardplainltrpar s27 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO f1insrsid877 157charrsid74 16772 hichaf1dbchafOlochf1 4.tabBahwa pada tanggal 17 Maret 2013 Dewan Pengurus Nasional PDK (Partai DemokrasiKebangsaan), Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan mengeluarkan Rapat Koordinasi DPNPDK dalam menyikapi keputusan

politik rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang 1057langfe1033langnp1057insrsid16127972charrsid16127972Partai Demokrasi Kebangsaan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 (PDK) dan/atau Anggota DPRD ProvinsiNTT periode 2009 endash 2014 sebagaimana Surat Pernyataan model BB5 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat tertanggal 16 April 2013 mengetahuiPimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Partai Gerakan IndonesiaRaya (GERINDRA) dan sejalan

af1 ItrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 oleh karenaPenggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK) mrtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flMang1057langfe1033langnp1057insrsid16127972aupun sebagai Anggota DPRD Provinsi rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid 16127972NTT maka Penggugat bukan lagi merupakan kader dari Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK).

O01 rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsO f1fs24lang 1057langfe 1033langnp1057insrsid 10242423charrsid7416772 T rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid 10242423charrsid7416772 ahun 2009 tentang Keanggotaan Legislatif Partai Demokrasi Kebangsaan BAB II Pasal 3 mengisyaratkan bahwa'93Setiap Anggota Legislatif PDK wajib member kontribusi dana pasa Partai sebesar 20% darigaji sebagai Anggota Legislatif setiap bulannya dan diterimakan pada partai sasuai tingkatankepengurusan'94; rtlchfcs1 abaf1afs24 ltrchfcsObf1fs24insrsid10242423charrsid7416772par

Demokrasi Kebangsaan tersebut di atas, Keputusan PAW tidak termasuk yang diatur dalam pasal tersebutsehingga harus diselesaikan oleh internal partai Ombudsman karena Keputusan PAWditujukan kepada lembaga diluar partai, yakni KPU/DPRD/Gubernur/ Mendagri.

LALU SUBARDAN, SIP, DKK VS DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD TK. II PARTAI GOLONGAN KARYA)

Il PARTAI GOLONGANKARYA) Kabupaten Lombok Tengah, berkantor di JalanGajah Mada Nomor : 110 Praya, Lombok Tengah.

DPP) Partai Golongan Karya di Jakarta masingmasinguntuk Penggugat dengan Nomor : NPAPG. 23050022456 dan untukPenggugat Il dengan Nomor : NPAPG. 23050005868 ;.

Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2004 yang lalu,Para Penggugat terdaftar sebagai calon dari Partai Golongan KaryaHal. 1 dari 17 hal. Put.

No. 2006 K/Pdt/2007faktafakta yang ada, karena selama menjadi Anggota/Kader PartaiGolongan Karya Para Penggugat sama sekali tidak pernah melakukantindakantindakan yang berseberangan dengan Partai, bahkansebaliknya sangat loyal dan berjuang dengan mengerahkan segalatenaga dan kemampuannya, sehingga Partai Golongan Karya KabupatenLombok Tengah berhasil memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2004 ;8.

Partai Golongan karya KabupatenLombok Tengah yang dahulu dijabat oleh Drs.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARTAI REPUBLIKU INDONESIA, tersebut ;

PARTAI REPUBLIKU INDONESIA VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat provinsiberdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusatmengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkatprovinsi.b.

Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan ini tidak ditetapkan menjadi partai politikpeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2009 dan kepada partai politik yangbersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya..

tidakmemenuhi syarat dukungan anggota Partai RepublikuIndonesia.Berdasarkan hal tersebut, Terlawan in casu Partai RepublikuIndonesia di Provinsi Bali tidak memenuhi syarat faktual.

, Terlawan in casu Partai RepublikuIndonesia di Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi syaratfaktual.

Sebab Penggugat/Partai Republiku belummemasuki ranah pemilu.

DPD PARTAI PELOPOR, DKK.; LEXI L. LENGKONG, SE.

PUTUSANNo. 886 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus partai politik dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR (DPPPARTAI PELOPOR) DI JAKARTA CQ. DEWANPIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR (DPD PARTAIPELOPOR) PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADOCQ.

No. 886 K/Pdt.Sus/2009periodenisasi sampai dengan dilaksanakan Konferensi Cabang PARTAIPELOPOR atau ada keputusan lebih lanjut dari DPP PARTAI PELOPOR.Sedangkan pimpinan Institusi partai (DPC PARTAI PELOPOR) KabupatenBolaang Mongondow yang mengajukan permohonan PAW tersebut diatasadalah DPC PARTAI PELOPOR Kabupaten Bolaang Mongondow yang ilegalpimpinan adalah MANSUR MUIN, SE/Turut Tergugat (Ketua) dan YAN BALELE(Sekretaris) kepemimpinan DPC PARTAI PELOPOR yang baru tersebut lahiratau terbentuk tanpa

melalui aturan PARTAI PELOPOR yang resmi/sah sesuaidengan AD/ART PARTAI yakni konferensi partai di tingkat kabupaten, makadengan demikian DPC PARTAI PELOPOR PIMPINAN MANSUR MUN,SE/Turut Tergugat dan YAN BALELE selaku Sekretaris yang mengajukanpermohonan PAW tersebut diatas adalah ilegal dan tanoa dasar hukum yangberlaku serta tidak sesuai dengan AD/ART PARTAI PELOPOR.Bahwa untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan secara hukum dikemudian hari maka, beralasan Penggugat memohon kepada PengadilanNegeri

PELOPOR (DPP PARTAI PELOPOR) DIJAKARTA CQ.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR (DPDPARTAI PELOPOR) PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO CQ.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PELOPOR (DPC PARTAI PELOPOR)KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan 2. MANSUR MUIN, SE.