Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

Bahwa pencabuatan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNo. 7175/DPP03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabuatan Persertujuan PAW anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah.7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M.

Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yangwajar.Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak PutusanPengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).Bahwa didalam proses PAW ini, DPPPKB telah mengeluarkan SuratNomor 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan olehPenggugat, maka sudah

dapat dipastikan bahwa proses PAW Penggugatsudah selesai.Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi tidak diterimanya gugatanPenggugat.8.

Sehingga dengan demikian Organ PKBProvinsi maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilandan Persetujuaan PAW saudara penggugat (Drs. Muh.

Fotocopy Surat Nomor: 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011, Perihal : PersetujuanKembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB a/n. Drs.Mhu. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberitanda P6;7. Fotocopy surat Nomor : 173/DPC03/VII/A.1/XII/2011, Lampiran : 1 (satu)berkas, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa tertanggal28 Desember 2011, yang diberi tanda P7;8.

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

Apolos Agustinus, menggantikanArthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan, menggantikan Pat.Yepta Berto, S.Th ;Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir.

Kaltim Nomor : 55/Advokat/JN/SMD/X1/2013tanggal 29 Nopember 2013, perihal Proses PAW Anggota DPRDKaltim, yang intinya meminta kepada Ketua DPRD Provinsi KalimantanTimur, tidak melakukan proses PAW terhadap para Penggugat, karenaHalaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015adanya proses gugatan para Penggugat sampai adanya Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ;8.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.1.Nomor 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 TentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantang Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SENomor 161.643176 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan menggantikanPdt. Yepta Berto, S.

LAMENSARIHI, SH, MH sebagaimana diuraikan pada poin 9 diatas, makaDewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bintanmenyampaikan beberapa surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu(PAW) atas nama Sdr. H.LAMEN SARIHI, SH, MH,(Penggugat) yaitua. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLONGAN KARYA Nomor :012/PGBINTAN/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 telahmenyampaikan Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan Perihal: Usulan Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Bintan an. Sdr. H.

Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H. LAMENSARIHI, SH, MH yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiGOLKAR Cq Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Bintan tersebut diatasharuslah diperintahkan untuk di batalkan dan atau ditarik kembali untuktidak diproses lebih lanjut ;20. Bahwa oleh karena Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua21DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.

Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H.

Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sadr. H.LAMEN SARIHI, SH) atau setidaktidaknya Dinyatakan Tidak Berlaku ;5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk Tidak Memproses LebihLanjut Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. LAMEN SARIHI, SH,MH(Penggugat) sampai Putusan dalam perkara ini Memperoleh KekuatanHukum Yang Tetap ( in craht) ;6.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. LAMEN SARIHI, SH, MH(Penggugat) ;8.

PAW Nomor 0182/Pdt. P/2017/MsMrd2. Bahwa Almarhumah mempunyai suami pertama bernama Ridwanyang telah meninggal dunia terlebin dahulu Almarhumah dari danmempunyai anak 3 orang yaitu :1. Anak I.2. Anak Il.3. Anak Ill.3. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29Agustus 2017 akibat dibunuh oleh suaminya yang kedua bernamaHamdani, dengan meninggalkan ahli warisnya :1. PEMOHON (Ibu kKandung/Pemohon)2. Anak (Anak Kandung)3. Anak Il (Anak Kandung)4. Anak Ill (Anak Kandung)4.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdtidak ada ayahnya lagi karena telah lebin dahulu meninggal dunia dariAlmarhumah Nursiah ; Bahwa suami Nursiah yang pertama bernama Ridwan telah terlebih dahulumeninggal dunia dari Almarhumah Nursiah dan mempunyai 3 orang anakyaitu : Anak I, Irhas dan Birul Walidaini ; Bahwa Almarhumah Nursiah semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Xxx pada hari Rabu tanggal 18Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahXxx yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku Ketua Majelis, Dra.Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaanPemohon.XXX, Oktober 2017Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Drs. MasykurHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd

Bahwa proses Pengganti antar waktu (PAW)Penggugat tidak didasarkan pada usulan DPC Partai GerindraKab. Minahasa sehinggga bertentangan dengan UU Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan PP No. 16Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDtentang tata tertib DPRD;12.

Kuntag, SE dansurat Nomor 070180/A/DPPGERINDRA/2013 tanggal 31 Juli2013 tentang PAW anggota DPRD Kab.

Bahwa sehubungan dengan objek/isi gugatan penggugatsebagian merupakan gugatan terhadap proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD maka kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmemeriksa perkara ini ( Kompetensi Absolut )..

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas( Obscuure liebel ) karena menggabungkan antara gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan PAW keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehinggamengaburkan substansi dari objek gugatan itu sendiri..

Bahwa uraian poin 10 posita gugatan tidak benar karenaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehTergugat adalah berdasarkan usulan DPC Partai GERINDRAKabupaten Minahasa berdasarkan Surat No :13.07/DPCGERINDRA MINAHASA/2013 tanggal 24 Juli 2013. Sehinggaproses PAW yang dilaksanakan oleh Tergugat tidakbertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 maupunPP Nomor 16 Tahun 2010 ;.

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikankepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan suratNomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentangPermohonan Pergantian

Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat;Selanjutnya disebut obyek sengketa;Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari PartaiPengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkansebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu10.11.12.13.14.15.melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 atas perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidakmempunyai dasar hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/ XI/2012tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW

) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

;Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatansecara sewenangwenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

O06 Kelurahan Pamulang Barat KecamatanHal. 1 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan,kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas hartaharta peninggalanHal. 3 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs10.(tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo, maka ParaPemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris AlmarhumS. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;Bahwa, semasa hidupnya Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH.

Bin Surodinomo untuk mengurus segala sesuatu yangHal. 4 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrsberkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo,SH. Bin Surodinomo;3. Menetapkan biayabiaya menurut hukum ;ATAU : Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Pandoyo bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakitpada Tanggal 03 Desember 2020;Hal. 6 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsBahwa meninggalnya S. Pandoyo bukan karena ulah istri dan anakanak,tetap! karena sakit;Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo satu kali menikah, dengan perempuanbernama Wastinah;Bahwa dari pernikahan S. Pandoyo dengan Wastinah melahirkan dua oranganak;Bahwa kedua orang tua S.

Umi WardahHal. 12 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya :PendaftaranProsesPanggilan PemohonPNBP PanggilanRedaksiMeteralJumlah: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00: Rp450.000,00: Rp 30.000,00: Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4.

PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrd(2).

PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrdMuzhirul haq. SAgPaniteraDtoBadriyah. SH. MHPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 300. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 11 hal.

PAW Nomor 0231/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 12 September 2018Panitera Mahkamah Syariyah MeureuduBadriyah. SH. MHHal 1 dari 11 hal. PAW Nomor 0231/Pdt.P/2018/MSMrd

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

PAW Nomor 0453/Pdt.

PAW Nomor 0453/Pdt. P/2018/MSMrd

Rahman (AnakKandung)Hal. 2 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman(Anak Kandung)3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd.Rahman (Anak Kandung)6. Bahwa semasa hidupnya almarhumahah St.

Rahimi;Hal. 5 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd.Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati bintiUmar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahmandan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman; Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah beristeriselain St. Rahimi; Bahwa semasa hidup St.

Rahimi binti Lawahede;Hal. 8 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa kedua orang tua St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Rahimi binti Lawahede,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede karena sakit, bukan ulahdari istri dan anakanaknya.

Rahman, BasoHal. 9 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgMuhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. NabilaSulaemani bin Umar Abd. Rahman, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.:Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdsebagai PEMOHON III ;4. Nama : XXXTmpt/Tgl Lahir : Meuraksa/23 Maret 1993.Agama : Islam.Pendidikan : SMA.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat : Gampong Meuraksa. Kecamatan Meureudu.Kabupaten Pidie Jaya.

PAW Nomor 0006/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrdXXXPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrd

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;Hal.5 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : 1.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; 2. Nomor : 161.643176,Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ; 3.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE (vide bukti2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T10);3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,atas nama Ir.