Ditemukan 1538 data
64 — 27
oleh suamiTanggal 9: Istri memberi pesan ke keluarga suami untuk menjemput SuamKarena istri tidak akan pulang selama suami masih dirumahnya, sehinggasuami pulang ke rumahnya agar istri bisa kembali dan menenangkandirinya.SeptemberTanggal 1: Istri niat rujuk dengan syarat data hutang piutang dan sudahdipenuhi syaratnya oleh suamiHal. 5 dari 43 Hal.Salinan Putusan nomor 603/Pdt.G/2020/PA Mrs.Tanggal 8 : kak Is (Saudara perempuan suami) memberikan solusi hutang dibank dilunaskan dengan cara pengambil alihan
Begitu pula kutipan Tergugat 8 september : kak Is (Saudara perempuanSuami) memberikan solusi hutang di bank dilunaskan, dengan carapengambil alihan kepemilikan apotik, serta Suami dipekerjakan sebagaikaryawan di apotik dengan gaji Rp 1.500.000/bulan.
60 — 72
Kekurangan biaya paping Makam selatan dan barat Rp. 35.000.000,21 Biaya pengambilan alihan sawah dari orang lain Rp. 10.000.000,22. Kingkungan Rt. , Il Rp. 5.000.000,23. Membantu biaya KKN dari Unair Rp. 10.000.000,24. Membeli baju Dinas Rp. 5.000.000,25. Membuat papan nama RT/RW Rp. 2.400.000,26.
Kekurangan biaya paping Makam selatan dan barat Rp. 35.000.000,21 Biaya pengambilan alihan sawah dari orang lain Rp. 10.000.000,22. Kingkungan Rt. I, I Rp. 5.000.000,23. Membantu biaya KKN dari Unair Rp. 10.000.000,24. Membeli baju Dinas Rp. 5.000.000,25. Membuatpapan nama RT/RW Rp. 2.400.000,26.
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 09PK/Pdt/2010masing masing kepada Parang bin Paki (Tergugat 1)seluas: 0.37 ha, dan 2.40 ha, dan kepada Lungga binPaki (Ayah Tergugat 2) seluas 3.50 ha. sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Objek/Subyek Pajakdengan No.S.334/WPJ.08/KI/31 11/ 1986, tertanggal 20April 1986 (Bukti P.PK VI);Dengan demikian pengambil alihan tanah sengketa olehParang bin Paki (Tergugat 1) dan Lungga bin Paki (AyahTergugat 2), yang terletak di kampung Hulo DesaSapobonto (pecahan dari Desa Balang Taroang),Kecamatan
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri adalahtidak cukup;Dari pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinciMahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa dalam keputusandalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi;Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor90/PDT/2013/PT.BTN tertanggal 02 Oktober 2013 yang sekedarmengambil alin putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor479/PDT.G/2012/PN.TNG tertanggal 23 April 2013 tanpamemberikan dasar dan alasan pengambilan alihan
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1651 K/PDT/2006dasar pertimbangan sendiri olen Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara inidalam tingkat banding;Bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertamasebagai tersebut di atas, tanpa memberikan bahasan atau pertimbangan samasekali, berarti pertimbangan Pengadilan Tinggi yang demikian adalah kurangcukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd); Kenyataannya pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang diterima (diambil alih) dan dijadikan dasarpertimbangan sendiri oleh
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat dalam mengambil alin tanah milik Penggugat tersebutdiatas tidak pernah menghubungi dan minta izin pada Penggugat sebagaiPemilik Tanah Individu atau Tergugat tidak pernah melaksanakan prosespengambil alihan tanah individu sebagai lahan kepentingan publiksebagaimana. yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tabun1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum;.
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 633 PK/Padt/2015dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011 (pernyataan banding dilakukan padahari ke15), kenyataan ini dapat dilinat pada berkas perkara.Tindakan Pengadilan Tinggi/Hakim banding (yang disetujui oleh HakimKasasi) yang memeriksa/mengadili pada tingkat banding padahaltenggang waktu banding terlampaui adalah merupakan kekhilafan dankekeliruan yang nyata;Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya sebataspersoalan jual beli/poengambil alihan saham PT Fitron Windu Utama
Hal ini dapat dilihat pada putusannyahalaman 8 yang menyatakan:Bahwa persoalan pokok yang terjadi antara Para Penggugat dengan ParaTergugat adalah pengambil alihan saham perseroan sesuai dengan SuratPerjanjian tertanggal 5 Januari 2007.Pendapat/pertimbangan Hakim banding a quo adalah tidak benar danmerupakan suatu kekhilafan serta kekeliruan yang nyata dari Hakim olehkarena dalil/oosita gugatan serta petitum gugatan bukan hanya sematamata mengenai pengambilalihan saham PT Fitron Windu Utama, tetapimasih
oleh Tergugat Konvensi Ill dan IV yangdituukan kepada Para Penggugat Konvensi dengan suatupetitum/permintaan agar supaya Tergugat Konvensi dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PT Fitron WinduUtama mengalami beban hutang yang besar;Hakim banding dalam putusannya pada halaman 10 sampai dengan 12mempertimbangkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukansuatu perbuatan melawan hukum dengan perbuatan sebagaimana tersebutdibawah ini: Sejak dilaksanakannya pengambil alihan
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
68 — 24
Bahwa atas terjadinya pemutusan perjanjian dan diambil alinnya Objek sengketa( Bangun Guna Serah terima ), sebagaimana dimaksudkan pada angka 10 dan angka7 dalam posita gugatan ini, maka Tergugat tidak akan melakukan penuntutan kepadaPenggugat atas pengakhiran dan penggambil alihan objek bangun serah terimatersebut dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepadaPenggugat 2 ( dua ) kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan oleh Tergugat,yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000, (
583 — 372
melelang melalui Terlawan atasobyek yang menjadi tanggungan hutang tersebut.Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawantelah mengajukan jawaban pada tanggal 10 januari 2013, mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa Turut Terlawan menolak seluruh dalil dalil gugatan Pelawankecuali yang diakuinya secara tegas.Bahwa, tidak benar dalil gugatan Para pelawan pada poin 2 yangmenyatakan bahwa kredit tersebut macet kemudian diambil oper olehTerlawan Il, yang mana dalam pengambil alihan
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 03 Februari 2014 tanpa memberikan dasardan alasan hukum pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Kepanjentersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;.
81 — 20
Padahalmenurut sejarahnya, rencana pengambil alihan terhadap PembangunanHalaman 13 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PNTglPusat Perdagangan di lokasi / lahan bekas terminal lama Kota Tegalyang sekarang dikenal dengan sebutan PACIFIC MALL tersebutpernah dilakukan oleh Tergugat Il (Made Widiana) sebagaimana terbu ktiberdasarkan Surat Pernyataan dari PT.
BAMAS SATRIA PERKASA(MADE WIDIANA) tertanggal 4 Januari 2002, namun entah mengaparencana pengambil alihan pembangunan (take over) oleh Tergugat Il(Made Widiana) tersebut batal, dan justru yang mengambil alih adalahPenggugat.
119 — 50
FEBY S.DILAGA sebagai TSO (Trade Service Officer) dengan lampiran 1 Bendel dokumenantara lain: Surat dari cabang perihal pengambil alihan piutang SKBDN, akad wakalah,akad Qardh, aplikasi yang ditandatangani oleh PT. KAFFA, Akseptasi dari PT.HAEYASSHI. Saksi memeriksa secara singkat setelah saksi rasa Iengkap, saksimenandatangani Memo tersebut.
DILAGA.Bahwa benar saksi yang menandatangani MEMO Mandiri Syariah No.16/11731/CMDtanggal 21 Juli 2014, dari : CMD kepada OPD perihal Pengambil Alihan Piutang SKBDNUsance atas nama PT. KAFFA KONSTRUKSL pada tanggal 21 Juli 2014dikarenakan sdr.
DILAGA.Bahwa pada saat saksi menandatangani MEMO Mandiri Syariah NO.16/11731/CMDtanggal 21 Juli 2014 Dad : CMD kepada OPD perihal Pengambil Alihan Piutang SKBDNUsance atas nama PT. KAFFA KONSTRUKSI dokumen yang dilampirkan antara lain:Surat permohonan dan cabang perihal pengambil alihan piuttang SKBDN, Akad Wakalah,Akad Qardh, Aplikasi yang ditandatangani oleh PT.KAFFA, Akseptasi dariPT.HAEYASSHI.Bahwa sepengetahuan saksi saat ini SKBDN tersebut sudah dicairkan.
Haeyasshi Internasional senilai Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah), tersebut telah dicairkan sebelum jatuh tempo(Discontd/Pengambil Alihan Piutang). pada tanggal 21 Juli 2014, dengan Diskontdsebesar Rp. 4.312.500.000, (empat milyar tiga ratus dua betas juta lima ratus ribu rupiah)sehingga pihak penerima yaitu PT.
Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat dalam hal pengambil alihan piutangSKBDN secara umum adalah menandatangani MEMO pengambil alihan piutang SKBDNUsance dari CMD kepada OPD akan tetapi untuk pengambil alihan piutang SKBDN atasnama PT. Haeyasshi International MEMO tersebut tidak saksi tandatangani dan yangmenandatangani adalah sdr.
WELLEM PAULUS
Tergugat:
PEMERINTAH REPULIK INDONESIA, Cq. MENETERI DALAM NEGERI di Jakarta, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di Kupang, Cq. BUPATI ROTE NDAO
86 — 29
Pengambil alihan secarasepihak di dalam Hukum Acara Perdata di kenal sebagaiPerbuatan Melawan Hukum yang merupakan KompetensiAbsolut Pengadilan Negeri.3.
84 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 657 PK/Pdt/2017E,Pengambil Alihan Tanah Terperkara Secara Paksa;1.Bahwa sekitar tahun 1958 di daerah Aceh, khususnya daerah KualaSimpang terjadi situasi di mana DANTORIV Kodam II Bukit Barisan,pada masa tersebut K.O.D.M54/5 (Komandan Onder Distrik Militer)sebagai penguasa darurat militer di wilayah Kuala Simpang, denganpaksa memerintahkan pengosongan tempattempat tertentu, termasukpengosongan bangunan/rumah perkumpulan sosial "Kong SeawThong Hiong Hwee " sekarang bernama Perkumpulan Sosial
;Bahwa Muhammad AN Basjah yang merupakan Suami dari HajahHawiyah dan Bapak/Ayah dari Ir.Saifan Noer, dengan menggunakankewenangannya diluar aturan hukum yang berlaku hanya selakupenguasa Militer di Kuala Simpang, yang secara sadar mengetahuitindakan pengambil alihan tanah bangunan milik Penggugat adalahcaracara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;Bahwa hal ini terlihat dari tindakan Kepala Kejaksaan pada waktu itudijabat oleh Teukoe Oemar yang tanpa hak melakukan penyitaan atassurat atau
30 — 15
Penggugat danTergugat pisah tempat Penggugat yang datang untuk menengok anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dansaksi Tergugat tersebut maka terbukti bahwa anak bernama ANAK P DAN Tsekarang bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telahmenyinggung perihal anaknya dan mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa dengan perkembangan proses perkara cerai antara Penggugatdengan Tergugat yaitu sekarang terjadi adanya pengambil alihan
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib BeracaraAtau Lalai Memenuhi Syarat Syarat Yang Diwajibkan Oleh PeraturanPerundangUndangan;Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusanPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Perkara Nomor. 06/PDT/2012/PTPL tertanggal 8 Maret 2012 yang telah mengambil alin untuk dijadikanpertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diPalu sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukanpengambil alihan
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbanganpertimbangan Pengadilan Militer Tinggi Medan secaraterperinci sudah seharusnya dapat dimengerti halhal apa saja yangdianggap tidak dapat dibenarkan terhadap putusan Pengadilan Militer 101Banda Aceh oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan, oleh karena putusanPengadilan Militer Tinggi Medan Nomor 71K/PMTI/BDG/AD/VI/2016tanggal 6 Juni 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusanPengadilan Militer 01 Banda Aceh Nomor 7K/PM I01/AD/I/2016 tanggal 3Maret 2016, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan
59 — 22
dilakukan oleh Tergugat Rakonpensidengan Saudara IKHROM yaitu perjanjian jual beli dibuat atas dasar unsurpenipuan (bedrog) pasal 1328 KUHPerdata, hal ini terbukti dengan secara sadarSaudara IKHROM mengetahui apabila 2 (dua) buah sertifikat milik PenggugatRekonpensi yang merupakan obyek jaminan akan diarnbil aith oleh SaudaraABDULHADI, akan tetapi dengan sengaja tanpa pemberitahuan kepada Penggugai:Rekonpensi telah dibuatkan aida jual beli dengan Tergugat Rekonpensi yang jugamengetahui pengambil alihan
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Sejahtera Bersama selaku pemilik terakhir Klinik tersebuttidak mengetahui secara pasti kedudukan dan status dari Penggugat padasaat pengambil alihan perusahaan tersebut, karena yang diambil alin hanyalahsebatas klinik bukan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Ssedangkan merekdagang "House Of Dura hak franchisingnya diperoleh langsung dari pemiliknyaPT.
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerobotan,pengambil alihan, penguasaan dengan paksa atas tanah Objek Sengketa milik ParaPenggugat oleh Para TergugatI sampai dengan XI dengan cara melawan Hukumdan tanpa alas hak yang sah, maka para penggugat mengalami kerugian yang tidaksedikit baik secar Materiil maupun Immateriil, apalagi penyerobotan danpengambilalihan tanah objek sengketa milik Para Penggugat pada saat ParaPenggugat berencana untuk menanam pohon karet untuk anakanak keturunanmereka nanti;Bahwa kerugian materiil yang dialami