Ditemukan 5512 data
DEWI ELYTA SARI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolresta Madiun Cq Kasad Reskrim Polresta Madiun
134 — 45
Pemohon:
DEWI ELYTA SARI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolresta Madiun Cq Kasad Reskrim Polresta Madiun
VEBRIANRE HUTAURUK als MICKAEL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESERSE POLRESTABES MEDAN
12 — 4
Pemohon:
VEBRIANRE HUTAURUK als MICKAEL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESERSE POLRESTABES MEDAN
LOOZARO ZEBUA Alias AMA PERDANA Alias AMA DANA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
69 — 0
Pemohon:
LOOZARO ZEBUA Alias AMA PERDANA Alias AMA DANA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
AMIRULLAH, SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kepala Satuan Narkoba Resor Dompu
75 — 61
Pemohon:
AMIRULLAH, SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kepala Satuan Narkoba Resor Dompu
Liony Binti Lisheung
Tergugat:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Jatim Cq KAPOLRES Ngawi Cq Kasat Narkoba Polres Ngawi
7 — 3
Penggugat:
Liony Binti Lisheung
Tergugat:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Jatim Cq KAPOLRES Ngawi Cq Kasat Narkoba Polres Ngawi
ARIS MAWADI Bin SUDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
14 — 1
Pemohon:
ARIS MAWADI Bin SUDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
IMAYANTI
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDASU C.q DITRES Narkoba Polda SUMUT C.q Penyidik Reserse Narkoba Polda SUMUT
52 — 6
Pemohon:
IMAYANTI
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDASU C.q DITRES Narkoba Polda SUMUT C.q Penyidik Reserse Narkoba Polda SUMUT
266 — 131
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES YUDHIAWAN
61 — 9
SYARIFUDDIN DAUD, MA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES YUDHIAWAN
INDRIAN PRATAMA GURUSINGA
Termohon:
KAPOLRI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
8 — 5
Pemohon:
INDRIAN PRATAMA GURUSINGA
Termohon:
KAPOLRI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
71 — 28
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
RUMAIDI bin RASIDI
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Bjb Cq Kasat Polresta Bjb
63 — 9
Pemohon:
RUMAIDI bin RASIDI
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Bjb Cq Kasat Polresta Bjb
77 — 36
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
Muhammad Haris
Termohon:
Kapolri Sumsel Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolsek Palembang Cq Kapolsek IB I Palembang
107 — 91
Pemohon:
Muhammad Haris
Termohon:
Kapolri Sumsel Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolsek Palembang Cq Kapolsek IB I PalembangBerdasarkan Peraturan Kapolri aquo, pihak kepolisian wajibmelakukan pemanggilan kepada Pemohon sebelum adanyapenangkapan. Namun faktanya Pemohon tidak pernah mendapatkansurat panggilan apapun dari Termohon, akan tetapi Pemohon langsungditangkap dikediamannya pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul01.30 WIB, sehingganya Termohon telah melakukan pelanggaran hukumterhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.4.1.3.
PERKAP Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana Pasal 25 AYAT (1) DAN (2) yaitu diduga kerasmelakukan Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372KUHPidana.Ill. Mengenai Penangkapan1. TERMOHON melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA/PEMOHON MUHAMMAD HARIS dengan Surat Perintah PenangkapanNo.Pol : SP. Kap / 147 /XI / 2019 / Reskrim pada tanggal 28 November2019 dan dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 28 November 2019(T2) An.
BuktiP12 : Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana;14. BuktiP13 : Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana;15. BuktiP14 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana;16. BuktiP15 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas namaMuhammad Haris (Pemohon);17.
uraian tersebut diatas maka tindakandari Termohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh undangundang,sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepadaHalaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2019/PN.PIgPemohon bukan merupakan tindakan yang melanggar Undangundang No. 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa terkait dengan penahanan yang dilakukan olehpenyidik mesti berlandaskan surat perintah penahanan, hal ini sebagaimanadiatur dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Kapolri
MIKO ARIYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
58 — 19
Pemohon:
MIKO ARIYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
FERI BUDIMAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
25 — 13
Pemohon:
FERI BUDIMAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
14 — 0
Pemohon:
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
20 — 13
Pemohon:
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
52 — 14
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut,
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
41 — 4
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor LirikDalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur mengenai caramelakukan penyelidikan yaitu. dengan pengolahan TKP, pengamatan,wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen.Terhadap sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat,peristiwa dan/atau kegiatan;Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajibmembuat rencana penyelidikan
yang diajukan kepada penyidik, paling sedikitmemuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidikyang akan melaksanakan penyelidikan, objek, Sasaran dan target hasilpenyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan,peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;dan kebutuhan anggaran penyelidikan (vide Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang
Termohon juga telah melakukan proses penyitaanterhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam bukti T29 sampai denganT33; Hakim menilai proses penyelidikan dalam kasus ini telah dilakukan sesuaiPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yangdiatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga tidak ada alasan untuk menyatakantidak ada penyelidikan seperti dalil Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimmengambil alih pendapat ahli dalam perkara