Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT103317.15/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbandingseluruhnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor.KEP00002/KEB/WP4J.04

/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang KeberatanHalaman 1 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilanTahun Pajak 2010 Nomor: 00010/206/10 /062/14tanggal 28 November 2014, atas nama PT Great Eastern Life, NPWP 01.362.068.7062.000, beralamat di MenaraKarya Lantai 5, JI. HR.

Putusan Nomor 1140/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00002/ KEB/WPJ.04/2016 tanggal 18Februari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00010/206/10/062/14 tanggal 28 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.362.068.7062.000

B93/SETDA/AS.IHUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.Halaman 1 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK2) GEDMIE, S.HJabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan,kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan PelitaRaya No. 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus No.

B93/SETDA/AS.IHUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.3) RAHMAT NURYADIN, S.H., M.HJabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum DaerahSekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan,kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan PelitaRaya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus No.

B93/SETDA/AS.IHUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.4) VERONIKA MELATI, SEJabatan Pelaksana pada Sub Bagian Pemerintahan Desa,Kelurahan dan Kecamatan pada Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan,kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan PelitaRaya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus No.

B93/SETDA/AS.IHUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :. Telah membaca Surat Permohonan tanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 April2016, di bawah register perkara Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.PLK ;.

BuktiT3: Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/191/2016 tentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala desa TelukSampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatantertanggal 14 April 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;: Kesimpulan Rapat Membahas Permasalahan Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau KecamatanKarau Kuala, (fotocopy sesuai dengan asii) ;: Surat Bupati Barito Selatan Nomor B97/SETDA/AS.IPEM/140/04/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Pelantikan

Print.932/0.5.11/Ep.3/04/2016,sejak tanggal 12 APRIL 2016 sampai dengan tanggal 01 MEI 2016 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Malang tertanggal 25 April 2016 Nomor :Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Perkara Nomor 265/Pid.Sus/2016/PN MLG265/Pid.Sus/2016/PN.Mlg sejak tanggal 25 APRIL 2016 sampai dengantanggal 24 MEI 2016;5.

Perk. : PDM 101/Malang/Ep.3/04/2016 sebagai berikut :nones Bahwa ia terdakwa FREDI SETIAWAN pada hari Senin tanggal 15 Februari2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2016, bertempat didepan rumah jalan Madyopuro Gang Ill No.60 KelurahanMadyopuro Kecamatan Kedungkandang kota Malang atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpahak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika

Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugimenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PenggugatPajak yang harus dibayar /ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan penerbitansurat Keputusan Tergugat Nomor KEP07440/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal20 September 2016 yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa PajakDesember 2015 Nomor 00044/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT85568/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 3 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07440/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00044/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 MasaPajak Desember 2015 atas nama : PT Bima Gema Permata,NPWP. :02.426.910.2063.000, alamat : Menara Prima Lt. 15 UnitB, JI.

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2018Keputusan Tergugat Nomor KEP07440/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00044/106/15/067/16 tanggal 14 Maret 2016 MasaPajak Desember 2015, atas nama Penggugat, NPWP02.426.910.2063.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah padatanggal 23 Juni 2011, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah(PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WongsorejoKabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :354/45/V1/2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.30.3/PW.01/04/2016 tanggal 18 Januari 2016;Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka,sedangkan Termohon adalah perawan ;Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/45/V1I/2011 sesuai DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.30.3/PW.01/04/2016 tanggal 18Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanWongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);2. Surat Keterangan Goib dari Kepala Kabupaten Banyuwangi Nomor :Tanggal (bukti P.2) ;B. Bukti saksi :1.

maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo KabupatenBanyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/45/VI/2011 sesuaiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.30.3/PW.01/04

/2016 tanggal 18Januari 2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukanCerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telahmendalilkan yang pada pokoknya bahwa : Termohon kini telah pergimeninggalkan Pemohon yang hingga sekarang

Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5 e) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90224/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP00270/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016, tentang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00270/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPengahsilan Final Pasal 23/26 Nomor : 00002/245/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak April 2011, yang terdaftar dalamberkas perkara nomor: 161092542011, atas nama PT.

putusanyang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00270/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak April 2011 Nomor> 00002/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.549.383.4063.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 538/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90228/PP/M.XII.B/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00277/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00277/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00005/245/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Agustus 2011, yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 351092642011, atas nama PTRIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di MenaraGlobal Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah

putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00277/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Agustus 2011Nomor 00005/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.549.383.4063.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Print. 745/0.3.26/Epp.2/04/2016, tanggal 05 April 2016 ; 4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak 20 April 2016 sampai dengantanggal 19 mei 2016., Nomor 83a/Pen.Pid/2015/PN Sgn, 20 April 2016 ;5. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejaktanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016, Nomor83a/Pen.Pid/2015/PN Sgn, 20 April 2016 ;Terdakwa Il Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : === = == 22 = $92 22 222 no nnn anne nnn nee1.

Print. 746/0.3.26/Epp.2/04/2016, tanggal 05 April 2016 ; 2220202 20 24. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak 20 April 2016 sampai dengantanggal 19 mei 2016., Nomor 83b/Pen.Pid/2015/PN Sgn, 20 April 2016 ;5. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejaktanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016, Nomor83b/Pen.Pid/2015/PN Sgn, 20 April 2016 ;Terdakwa Ill telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan :

Tidore Utara Nomor445/607/04/2016 tanggal 04 Agustus 2016 a.n. Sadr.H. Minggu Soninga (Saksi5).b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari UPTDPuskesmas OME Kec. Tidore Utara Nomor445/608/04/2016 tanggal 04 Agustus 2016 a.n. Sadr.Tamrin Minggu (Saksi6).c) 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur M16.d) 1 (satu) lembar foto sebilah golok.e) 1 (satu) lembar foto sarung sangkur dan golokwarna hitam berbahan dasar kulit.f) 1 (Satu) Jlembar Surat Cuti NomorSC/1003/V1/2016 tanggal 16 Juni 2016 a.n.

TidoreUtara Nomor 445/608/04/2016 tanggal 04 Agustus 2016 a.n. Sdr.Tamrin Minggu (Saksi6) sedangkan Saksi5 mengalamisakit/nyeri di bagian pinggang dan sempat dirawat selama sekira 4(empat) hari di RSUD Chasan Boesoeri Ternate sehingga Saksi5tidak dapat melakukan aktifitas atau mata pencahariannya seharihari, bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTDPuskesmas OME Kec. Tidore Utara Nomor 445/607/04/2016tanggal 04 Agustus 2016, a.n. Sdr. H.

Tidore Utara Nomor 445/607/04/2016 tanggal 04Agustus 2016 a.n. Sdr. H. Minggu Soninga (Saksi5).b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari UPTD PuskesmasOME Kec. Tidore Utara Nomor 445/608/04/2016 tanggal 04Agustus 2016 a.n. Sdr.

Tidore Utara Nomor 445/607/04/2016 tanggal 04Agustus 2016 a.n. Sdr. H. Minggu Soninga (Saksi5).b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari UPTD PuskesmasOME Kec. Tidore Utara Nomor 445/608/04/2016 tanggal 04Agustus 2016 a.n. Sdr. Tamrin Minggu (Saksi6).c. 1 (Satu) lembar foto sebilah sangkur M16.d. 1 (Satu) lembar foto sebilah golok.e. 1 (satu) lembar foto sarung sangkur dan golok warnahitam berbahan dasar kullit.f. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/1003/V1/2016tanggal 16 Juni 2016 a.n.

Tidore Utara Nomor 445/607/04/2016 tanggal 4 Agustus 2016 a.n.Sdr. H. Minggu Soninga (Saksi5).2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas OMEKec. Tidore Utara Nomor 445/608/04/2016 tanggal 4 Agustus a.n. Sdr.Thamrin Minggu (Saksi6).3) 1 (satu) lembar Foto sebilah Sangkur M16.4) 1 (Satu) lembar Foto sebilah Golok.5) 1 (satu) lembar Foto Sarung Sangkur dan Golok warna hitamberbahan dasar kullit.6) 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/1003/V1/2016 tanggal 16 Juni2016 a.n.

Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90226/PP/M.XII.B/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00273/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00273/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Juni 2011, yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 351092622011, atas nama PT RIMCapital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai

putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00273/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juni 2011 Nomor00003/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.549.383.4063.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

serta Suratsurat yang bersangkutan;Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal19 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali pada tanggal 24 Juli 2018 dalam register nomor 16/Pdt.G.S/2018/PN.Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugatpada hari KAMIS, TANGGAL 28/04

/2016; Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.133/5034/2/2016, Tanggal 28/04/2016; Tergugat dan Tergugat Il menyatakan mengaku berhutang kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok unit Darma Cabang Polewali(Kredit Kupedes) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

/2016 danSurat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28/04/2016.Tergugat , Il dan III wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampaidengan pinjaman lunas.Tergugat , Il dan Ill menyatakan bersedia memberikan keterangan yangsebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dantunduk kepada peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yangkemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakanpemberian pinjaman.Bilamana

/2016;Bahwa Tergugat dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesualdengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulanFebruari 2017 dan hingga posisi JULI 2018 sisa pinjaman Tergugat IImenunggak dengan total sebesar Rp. 86.031.370, (Delapan puluhenam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan menjadikredit dalam kategori kredit macet;Bahwa akibat pinjaman Tergugat dan II menjadi kredit macet,Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetapmembayar

/2016, yang manakeduanya ditandatangani oleh Patmawati dan Landasong (orang tuakandung Candy).

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC/2017, tanggal 21 Desember2017, telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan PenjelasanPasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 junctoPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016, dan PasalHalaman 3 dari 8 halaman.

dilakukansecara terukur dan merupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04

/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf

harapan PemohonBanding dapatlah kiranya Majelis mengabulkan permohonan BandingPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104611.16/2010/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00070/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 13 April 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/10/062/15 tanggal 19 Januari 2015Masa Pajak Januari 2010, atas nama: PT Dos Ni Roha, NPWP01.301.911.2062.000, beralamat di Wisma Indovision 2 Lantai 7, JalanPanjang, Kompleks Green Garden Blok A8 Nomor 1, Jakarta Barat, denganperhitungan sebagai berikut: No.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00070/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 13 April2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00004/207/10/062/15 tanggal 19 Januari 2015 Masa PajakJanuari 2010, atas nama: PT Dos Ni Roha, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00070/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 13April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2010 Nomor: 00004/207/10/062/15 tanggal 19 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.301.911.2062.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 247/B/PK/Pjk/2020dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016:3. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) dalam Surat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar (SPKPBK) Nomor: SPKPBK26/BC/2017 tanggal 21 Desember2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a juncto Pasal2A ayat (3) UU Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04

/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:.

Agustus 2017 sehinggaseluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding);Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar (SPKPBK) Nomor: SPKPBK000013/WBC.12/2017 tanggal21 Agustus 2017 telah melanggar ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 86/PMK.04

/2016 dan Pasal 1/7 ayat (1)PER32/BC/2014;Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam Surat Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar (SPKPBk) Nomor:SPKPBK000013/WBC.12/2017 tanggal 21 Agustus 2017 adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor: SPKPBK000013/WBC.12/2017 tanggal 21 Agustus2017 dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil;Memerintahkan Termohon Peninjauan

Pasal 2A ayat (3) UU Kepabeanan jo Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 jo Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 jo Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 145/PMK.04/2014 jo Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 86/PMK.04/2016 jo Pasal 17 ayat (1) PeraturanTerbanding Nomor PER32/BC/2014.Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4120/B/PK/Pjk/2019b.

Putusan Nomor 2209/B/PK/Pjk/2020Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember2017, telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor PER32/BC/201 4;3.

Pasal 2A ayat (3)UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganNomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganNomor 145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganNomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan TerbandingNomor PER32/BC/2014:b.

Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK15/BC/2017 tanggal 21Desember 2017 telah melanggar ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat(2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: PER32/BC/201

dilakukansecara terukur dan merupakan pencerminan penyelenggaraanAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3)UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganNomor 86/PMK.04

/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganNomor 145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganNomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan TerbandingNomor PER32/BC/2014;b.

Putusan Nomor 230/B/PK/Pjk/2020sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan PenjelasanPasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 junctoPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 dan Pasal17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014;3.

quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan peyelenggaraan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UU Kepabeanan junctoPasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04

/2016 juncto Pasal 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014;b.

/067/16 tanggal 16 Maret 2016 seharusnya tidak diterbitkandan harus dibatalkan demi hukum;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masihharus dibayar/jumlah rugi menurut Penggugat adalah sebagai berikut: MenurutKeteranganPenggugatPajak yang harus dibayar /ditagin kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan penerbitan suratKeputusan Tergugat Nomor KEP07444/NKEB/WPJ.04

/2016 tanggal 20September 2016 yang menolak permohonan pengurangan atau pembatalanSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli 2015Nomor 00053/106/15/067/16 tanggal 16 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 Nopember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT85565/PP/M.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07444/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00053/106/15/067/16 tanggal 16 Maret 2016 MasaPajak Juli 2015 atas nama: PT Bima Gema Permata, NPWP'02.426.910.2063.000, alamat: Menara Prima Lt. 15 Unit B, JI.Lingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 2745/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP07444/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 20September 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00053/106/15/067/16 tanggal 16 Maret 2016 MasaPajak Juli 2015, atas

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah padatanggal 23 Nopember 2011, dan dicatat di hadapan Pegawai PencatatNikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WongsorejoKabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :757/122/X/2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.30.3/PW.01/04/2016 tanggal 22 Januari 2016;Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalahperawan , sedangkan Tergugat adalah jejaka ;Bahwa, setelah akad nikah Penggugat

Bukti tertulis: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/122/X1/2011 sesuai DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.30.3/PW.01/04/2016 tanggal 22Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanWongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);B.

maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugatuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo KabupatenBanyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 757/122/X1/2011 sesuaiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.30.3/PW.01/04

/2016 tanggal 22Januari 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, oleh karena itu) Penggugat memiliki legal standing untukmengajukan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkanyang pada pokoknya bahwa:1.