• selanjutnya dianggap termuat danmenjadi bagian dari penetapan ini;Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2017/PA.KIk,Hal. 2 dari 4.eyPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonan PenetapanWali tertanggal 18 April 2017 dan tetap mempertahankan permohonannyatersebut tanpa perubahan;Menimbang, bahwa permohonan perwalian Pemohon tidak meenjelaskandasar hukum (rechisgrond) dan kejadian yang mendasari

• 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluargadekat masingmasing bernama PARDI bin NARTO, paman Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ROFI SUDISTIRA bin PARDI dan PARDI bin NARTO, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

• Tentang : Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

• dalamwaktu selambatlambatnya (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.Pasal 3Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinlebih dahulu dari Pejabat.Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukansecara tertulis.Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasari

  memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat daribukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secaratertulis.Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harusdicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

• Bahwa mendasari atas faktafakta yang demikian itu, maka telahmemperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telahmelalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) padaputrinya (WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA);.

  Bahwa mendasari atas halhal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasitersebut, maka mengenal pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan yangpada inti pokoknya: "bahwa menarik MUNTIYAH sebagai pihak TurutTergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karenaMUNTIYAH adalah orang yang menguasai obyek sengketa yalfu mengasuhanak yang bemama WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA

• dari gugatan Penggugatperkara aquo, nampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) padadasar, kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidakjelas atau gugatan mengandung cacat obscuur libel, dengan adanya haldemikian berakibat fatal yakni gugatan Penggugat menjadi tidak sah / cacatformil;Kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat, pada dalidalilgugatan Penggugat tidak menjelaskan kejadian dan dasar hukum yangjelas, dalil demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas

  PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsiTergugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya eksepsi yang padapokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat perkara aquo kabur, nampakkekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) pada dasar, kejadian atau peristiwayang mendasari

  Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan jikamencermati posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat perkara a quonampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel), pada dasar kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas atau gugatanmengandung cacat (obscuur libel), dengan adanya

• Dan penghentianpenyelidikan sudah mendasari pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP dan SuratEdaran nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang PenghentianPenyelidikan.Bahwa disisi lain banyak pernyataanpernyatan anggota Penyidik siapapunmereka kepada Pemohon baik langsung maupun melalui telepon mengenalperkembangan penyelidikan, kami akan memberikan jawaban bahwapemberitahuan perkembangan penyelidikan yang sah untuk dilaksanakanPutusan Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Gpr Halaman 8 dari 15dan

  Karenakasus tersebut masih tahap penyelidikan dan sudah dihentikan, menurutTermohon mendasari pasal 77 KUHAP apa yang diajukan Pemohon tidakmasuk dalam ranah Praperadilan.Berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, mohon dapatnya KetuaPengadilan Kabupaten Kediri melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkaraPraperadilan ini, untuk memutus permohonan Praperadilan ini, dengan amarputusan sebagai berikut :1.

  praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan PenghentianPenyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan MemerintahkanTermohon untuk membuka lagi dan melanjutkan penyidikan.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak daililpermohonan Pemohon dan menyatakan bahwa penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon adalah sah karena telah mendasari

• Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janjiyang menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sementara dalam hal tertulisyang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janji yangmenyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara dalam haltertulis yang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa eksepsi di atas menurut pendapat Hakim bukanmenyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitasgugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatanPenggugat obscuur libel karena uraian dalil Gugatan Penggugat menyatakanPenggugat tidak mendasari

• Pada halaman1 surat permohonan cerai talak Pemohon jelas tertera perihal: permohonancerai talak, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanyaPemohon hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumahtangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasarhukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan.Sedangkan petitumnya tibatiba meminta kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon.Jadi

  Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;c) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2018/PAJTNyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak

  Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;f) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak tersebut diajukan.Kedua, mengenai identitas Termohon dalam

  Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang hal initidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi tentang formulasi permohonan positapermohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegasdasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak, sebagaimana telahdipertimbangkan di atas bahwa posita tidak harus mengemukakan alasanalasan hukum yang mendasari permohonan yang terpenting telahmengemukakan dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana tersebut di atas,maka permohonan

• Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :hal als ale p ra. x2w Leoll>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

• Mendasari penjelasan diatas bahwa Keputusan Bupati Pulau TaliabuNomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan TaliabuTimur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggang waktusebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun2018 Tentang

  Bahwa mendasari penjelasan diatas terhadap Keputusan Bupati PulauTaliabu Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa SamuyaKecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui olehPenggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggangwakiu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun 2018Tentang

• I AURELIA SUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ,yamg masih dibawah umur ; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal8 September 2013 karena sakit ; Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohondengan almarhum suami Pemohon ( ROHMAD SUBEKTI) adamemiliki Sebuah bangunan permanen terletak di KomplekPerumahan Permata Rhabayu Blok B No.33, atas namaPemohon FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIA SUBEKTI danRAHMATUL ALFA ZIO ; Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biayauntuk guna

  Menyatakan bahwa Pemohon , FITRI MENDASARI, adalah orangtua( ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anakanak yang belumdewasa bernama : SHOFI AURELIA SUBEKTI, perempuan , lahir diBatam, tanggal 8 November 2010 ( tanggal delapan November duaribusepuluh ) dan RAHMATUL ALFA ZIO , lakilaki, lahir di Batam, tanggal 4November 2013 ( tanggal empat November duaribu tigabelas ) ;3.

  Menyatakan memberi jin kepada Pemohon FITRI MENDASARI sebagaiorangtua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakillperbuatan hukum anakanak yang bernama SHOFI AURELIA SUBELTIdan RAHMATUL ALFA ZIO, anakanak sah dari perkawinan Pemohondengan ROHMAD SUBEKTI ( almarhum ) Khusus untuk membuat dan /atau menanda tangani suratsurat yang diperlukan dalam rangka menjualtanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikanh Hak Guna Bangunan No.819, Desa/ Kel.

  Sungai Pelungut, NIB 32.02.13.06.03748, letak tanah diKomplek Perumahan Permata Rhabayu Blok B No. 33 ; Surat Ukurtanggal 12/10/2011, No.00177/2011, Luasa 66m2 ( Enampuluh enammeter persegi ) atas nama FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIASUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 241.000.

• adalah Rp350.000.000,(tigaratus limapuluh juta rupiah).Bahwa, Penggugat dan Tergugat II telah saling berjanji dan mempercayalsatu sama lain bahwa uang hasil penjualan tanah berikut bangunan tokoyang dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.350.000.000,(tigaratus limapuluhjutarupiah) tersebut, akan dibagi dua bagian yaitu Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan separuhnya lagiRp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat II.Bahwa Tergugat dengan mendasari

  harga toko dimaksud, maka secara hukum Tergugat nyatanyata telah melakukan ingkar janji atas perikatan berupa Akta Jual BelliNomor : 250/2013 yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan II berupa :e Hilangnya Hak Penggugat dan II untuk menyewakan toko tersebutkepada pihak lain yang ditaksir harga sewa pertahun Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) akibat toko itu telah dikuasali, dimiliki, sertadialinkan status kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat II ke atasnama Tergugat dengan mendasari

  perjanjian jual beli itu cacat yuridis materiil substansial,halaman 11 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA30.31.32.33.karenanya sangatlan beralasan hukum Pengadilan menyatakan Akta JualBeli No. 250/2013 tanggal 17 Juli 2013 batal, tidak sah, tidak berharga dantidak berkekuatan hukum.Bahwa tindakan Tergugat V yang telahmelakukanpencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama hak kepemilikan Penggugat dan Tergugat II padaSertifikat Hak Milik Nomor 22353 tanggal 27 Juni 2011 ke atas namaTergugat dengan mendasari

  juta rupiah) perharinyahalaman 12 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA34.kepada Penggugat I, jika sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusanperkara ini terhitung sejak putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai dengan hari Tergugat melaksanakan putusan.Bahwa mengingat sengketa Ini timbul sematamata karena tindakanwanprestasi Tergugat dan II yang telah merugikan Penggugat dan II akibatdokumen alas hak Penggugat telah dilakukan perubahan pencatatankepemilikan oleh Tergugat V dengan mendasari

  Menyatakan tindakanTergugat V melakukan pencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No. 22353tanggal 27 Juni 2011 dari kepemilikan Penggugat dan Tergugat II menjadimilik Tergugat dengan mendasari pada Akta Jual Beli No. 250/2013 tanggal17 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat IV adalah cacat yuridis, tidak sah, tidakberharga dan tidak berkekuatan hukum;.

• Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Hal 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021//PN TrkBahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat

  Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yangtidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas(Obscuur libel). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalgugatan.

  Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

  Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas);1. 2 Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijike ground) Peristiwahukum yang mendasari gugatan tidak jelas.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah menguraikan secarajelas dan detail mengenai peristiwa yang terjadi (kronologisnya) sertaadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan TurutTergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam point 16 tentangketerlipbatan dan perbuatan Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknyadalildalil yang diuraikan

• Pada halaman ke 33, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalammenanggapi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer TingkatPertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan daridinas militer kepada Pemohon Kasasi.Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yang buruk, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diPengadilan Militer (Tingkat Pertama) mempunyai

  Yang kedua Pemohon Kasasi akan menelaah secara yuridis bahwa benar JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalampertimbangannya Judex Facti mendasari Pasal 26 KUHPM.

  Mendasari pertimbangan JudexFacti yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dapatdijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yangburuk. Mengikuti dasar yang digunakan Judex Facti di atas berarti sesuai denganPasal 53 huruf b tersebut, yang mana seharusnya pemecatan dari dinas militerdilakukan oleh pejabat yang berwenang secara administrasi, sebagaimana dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3.

  Menurut pendapat Pemohon Kasasi, dari sudut kriteria individualtersebut Judex Facti lagilagi mendasari tolak ukur yang ditentukan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 ayat (2) huruf c jo huruf hdalam penjelasannya. Kriteria yang bersifat individual yang digunakan JudexFacti sebagai dasar pertimbangannya telah salah, karena itu dalam lingkupadministrasi.

  Jadi Judex Factiselain telah salah mendasari lingkup administrasi yang dianggap sebagaikompetensi dalam hal pertimbangan untuk memutus perkara ini, juga telah tidaktaat dan patut pada aturan administrasi itu sendiri.Selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Facti dari sudut kriteria normatifyaitu perkara susila yang melibatkan keluarga besar TNI (KBT). Mengapa padaperkara yang sama yaitu susila dan subyeknya sama yaitu anggota TNI, JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

• Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antaraPenggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untukberpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;9.

• dan layakuntuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara a quo, makaHal 5 dari 19 Hal Putusan No. 247/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selsudah sewajarnya Pengadilan ini tidak memeriksa Point d , intered, pointd'action maka yang ada hanyalah iktikad/niat jahat Penggugat, terbukti :Gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (obscuur libel) ;Bahwa gugatan Penggugat tidak terang/isinya gelap, terbukti positagugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari

  segala sesuatu yangtelah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan ini ;16TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat telah mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :e Gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap, terbukti posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum,( recht grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

  juga tidak disebutkan apakahPenggugat sudah pernah menagih dan Tergugat tidak membayar hutang tersebut, yangada hanyalah uraian bahwa patut diduga Tergugat tidak mampu membayar seluruhpinjaman / hutang, serta uraian bahwa Tergugat mengakui seluruh pinjaman yangdiberikan Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan dugaan tidak dapat membayar danpengakuan hutang bukanlah merupakan wanprestasi ;Menimbang, bahwa karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu
• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

• Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN;

Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 19831 (Satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas namapemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter Cnomor 1031 Persil 80 d.lll luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu 1 (Satu) unit Excavator warna ungu 1 (Satu) buah anak kunci ExcavatorDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN4.

SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 PersilHalaman 13 dari 112 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Mig80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena Terdakwa baru melakukan pengajuan penerbitan SPPT PBBatas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkan olehpihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• ;Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barattersebut diatas berdasarkan pada pertimbangan PutusanMajelis Komisioner Komisi Informasi Publik Nomor : 01/VII/KISB/PSA/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut :(4.36) Menimbang bahwa keterangan Pemohon dalampersidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara,alasan permintaan informasi publik adalah memohondiberikan warkah yang mendasari terbitnya sertipikatatas nama Aco Mea, karena Pemohon berada padaHalaman 4 dari 44 Halaman.

  gugatannyahanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidakmerugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harusdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.;(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannyahanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup sertatidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harusdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

  Adapun terhadap kesalahan penulisan redaksi namapengadilan tata usaha negara bukan termasuk dalam perubahan atas alasanyang mendasari permohonan sehingga dapat dilakukan perbaikan selamapemeriksaan masih berlangsung.

  ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Perkara Komisi InformasiProvinsi Sulawesi Barat Nomor: 01/VII/KISB/PSA/2019 dan Bukti yangdiajukan oleh Para Pihak didapatkan fakta hukum bahwa alasan Pemohon tidakmenyerahkan informasi berupa warkah yang mendasari terbitnya Sertipikat HakMilik atas nama Aco Mea didasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf cUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013Tentang Pelayanan

  hak untukmemperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum di dalaminformasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis darinama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yangmemerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum dan pertimbangan hukumsebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon merupakan pihak lainyang harus mendapat persetujuan tertulis atas informasi publik yangdikecualikan berupa warkah yang mendasari

• material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

• Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan

  Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa

  perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari