;Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menuruthukum gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara.GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI TIDAK TELASNYA DASAR HUKUMDAI.TI.

GRANITO NUSA WARNA, kemudian dijual kepadaTergugat Konvensi.Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan apabilaGugatan Penggugat Konvensi tersebut DITOLAK oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara;20.

;Maka oleh karena itu Sudah sepatutnya dan cukup beralasan menuruthukum gugatan Penggugat gtersebut dinyatakan DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijk Verkllaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaUtara.B.

Olehkarena itu, dengan tidak adanya kerugian materil dan immaterialyang dialami Penggugat, maka tidak ada perbuatan melawan hukum,dan dengan demikian sudah sepatutnya pula tuntutan atau petitummengenai ganti kerugian pada butir 5 dinyatakan ditolak karena tidakada perbuatan melawan hukum (vide : Pasal 1365 KUH Perdata);Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan apabilaGugatan Penggugat tersebut DITOLAK oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat

Selanjutnya karena tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh TERGUGAT Ill sudah sepatutnya pula apa yangHalaman 56 dari 90 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Saksi AGUS SUYONO yang telahdiambil sumpahnya terlebin dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan,dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuanPasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam putusan perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena buktibukti surat dan 2 (dua) orang Saksiyang dihadirkan ke persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah danmenjadi bagian pertimbangan dalam putusan perkara ini, sehingga dengan demikianpetitum angka 2 sepatutnya

Pendaftaran Tanah, maka telah terjadi kKesepakatanjual beli antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan Objek Perkara, danPenggugat dianggap telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaranHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Piliuang tunai kepada Tergugat atas harga yang telah disepakati olen mereka, namun dilain pihak, Tergugat dapat dikatakan telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimanayang telah disepakati dalam perjanjian Jual Beli Tanah dengan Penggugat, sehinggasudah sepatutnya

oleh ParaPihak menyangkut balik nama atas Objek Perkara, maka peralihnan hak atas ObjekPerkara dari Tergugat ke Penggugat belumlah terjadi meskipun jual dan beli telahterjadi secara sah dan menurut hukum, juga belum dilakukannya balik nama padaSertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat tersebut turut memberikankeyakinan bahwa permintaan Penggugat yang pada pokoknya supaya ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik sah atas Objek Perkara tidaklah dapat dikabulkan, dengandemikian petitum angka 5 sepatutnya

itu, artinya untuk dapat memperoleh Akta terkait peralinanhak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat, maka keduanya sebagai Penjualdan Pembeli haruslah datang menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, sehingga dengan demikian oleh karenaPeraturan Pemerintan tersebut telan berlaku dan diundangkan serta ditempatkandalam Lembaran Negara Republik Indonesia sejak tanggal 8 Juli 1997 dan jual belliatas objek perkara dilaksanakan pada tahun 2004, sudah sepatutnya

Pengadilan Negeri Pelaihariuntuk memberikan jin kepada instansi pelaksana tersebut terkait pendaftaran tanahkhususnya untuk memproses balik nama atas tanah Objek Perkara, oleh karena ituseharusnya petitum angka 7 sepatutnya ditolak namun Majelis mempertimbangkanissue tersebut lebih lanjut sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 6 yangmenyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap ObjekHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PiliPerkara

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) UndangundangNomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang tata cara bagaimana caramendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayahkandung Pemohon meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap,untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya

keterangannyakarena tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon,berdasarkan keterangan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsipdalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafaahdalam asasasas pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohontersebut termasuk sikap enggan (adhal);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya

Hal. 11bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai PencatatNikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkanmempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna,Kota Baubau selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakimatas diri saudari Pemohon (Halmina, S,E binti La Aminu) dengan calon suamiPemohon (Anjas Mane bin Anai

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan atas sahnya perjanjianhutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat diatas, maka prestasi yangwajib dilaksanakan oleh Tergugat adalah melakukan pembayaran utang secaramencicil sampai lunas kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakankewajibannya yaitu memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat yangdibuktikan Penggugat dengan bukti P2, maka sepatutnya

diajukan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;Menimbang, bahwa mengenai petitum point 1 gugatan penggugatdipertimbangkan setelah terlebin dahulu mempertimbangkan petitum point 2 danseterusnya ;Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke2 penggugat yang memintauntuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatanWanprestasi kepada Penggugat, yaitu tidak membayar pinjaman dengan caramencicil setiap bulannya kepada Penggugat, sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, maka sepatutnya

Nur Ismailyang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugatkepada Penggugat ;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt GS/2017/PN BirMenimbang, bahwa terhadap besarnya nominal kerugian dalam petitumke3 Penggugat maka sepatutnya petitum penggugat mengenai kerugianpinjaman Tergugat sebesar Rp125.440.793.00,(seratus dua puluh lima jutaempat ratus empat

Nur Ismail yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilpenjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, sepatutnya dikabulkan ;Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke4 Penggugat yangmeminta untuk menyatakan sah dan memiliki hukum Surat PengakuanHutang Nomor B158/3921/11/2015 antara Penggugat dengan T ergugatpada hari Rabu tanggal 25 November 2015 di Kancapem/unit SamalangaBireuen

Penggugat yangmeminta untuk menyatakan sah dan memiliki kKekuatan hukum suratsuratperingatan : Surat peringatan pertama Nomor B135/MKR/BUD/07/2016 padatanggal 1 Juli 2016 ; Surat peringatan kedua Nomor B185/MKR/BUD/07/2016 pada tanggal1 Oktober 2016 ; Surat peringatan ketiga Nomor B245/MKR/BUD/07/2016 pada tanggal 1Desember 2016 ;Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke7 terhadap bukti P6, P7dan P8 yang diajukan oleh Penggugat dan sejalan dengan uraianuraianpertimbangan hukum tersebut diatas, maka sepatutnya

sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DEDI KUSNIADI alias ENEN Bin LILI (Alm) terbuktibersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarikkeuntungan =menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahuinya atau sepatutnya

MARYANAH Noka: MHKM5EA2JGK009579 Nosin:1NRF163860 tersebut seharga Rp 36.000,000 (tiga pulunh enam juta rupiah)yang mana harga tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya danjuga tidak lengkapnya suratsurat kendaraan tersebut maka sepatutnya harusdiduga bahwa 1 (satu) unit kKendaraan R4 Merk Toyota Avanza Nopol: B2226TKI tersebut diperoleh dari kejahatan.

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah siapayang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukansuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwaialah terdakwa: DEDI KUSNADI alias ENEN bin LILI (Alm) dengan

Pasir Ciawi, Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur,Kabupaten Lebak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatubenda telah terpenuhi:Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh

termuat pada surat angsuranpembayaran dengan yang termuat pada STNK mobil tersebut, sudahsepatutnya Terdakwa mencurigai bahwa mobil tersebut tidak jelas asal usulnyasehingga bisa saja merupakan hasil kejahatan dan ternyata memang mobilAvanza tersebut merupakan mobil hasil curian yang dilakukan oleh Saksi M.BERRY RIZKY Bin ENJAT JATNIKA bersama dengan Saksi FAJARPERDIYATNA Bin RUYATNA dan Saudara SUGENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas unsur Yang diketahui atau sepatutnya

Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahanperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AnmadIqbal Bin Abdul Muin (Berkas terpisah) datang kepada terdakwa menawarkantabung LPG isi 12 Kg (dua belas kilo gram) bersubsidi tanpa segel denganharga Rp. 110.000., (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas yangseharusnya tabung LPG 12 Kg (dua belas kilo

Mansyur dari seluruh dakwaan alternatif tersebut,berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;Judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian karena menyimpulkanbahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan, tidak

Putusan Nomor 658 K/Pid.Sus/2017Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidanamembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan.

Mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampubertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalamperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa,menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik kKeuntungan,menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan sebagai

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahanpenerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yangdilakukan oleh judex facti Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai hukumpembuktian tentang tidak terobuktinya unsur membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari

hukum danperaturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan ;Bahwa adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan Turut Tergugatdalam rangka penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1239 KUHPerdataadalah perbuatan hukum yang timbul karena perikatan yang lahir baik daripersetujuan ataupun baik dari undangundang ;Oleh karena Turut Tergugat telah mendukung baik langsung ataupun tidaklangsung terhadap tindakan Tergugat, yang sepatutnya

Namun TurutTergugat justru melakukan pembiaran hingga sekarang;Bahwa, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah menikmati buah tindakpidana kejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud ParaPenggugat uraikan diatas, maka sepatutnya Tergugat dihukum membayar hakhak Para Penggugat dan Turut Tergugat dihukum tunduk terhadap putusanperkara ini ;Bahwa Tergugat dan/ataupun Turut Tergugat telah melanggar kententuan pasal1239 KUHPerdata, maka sepatutnya dihukum memberikan biaya, kerugian

Tergugat ataupun Turut Tergugat merupakan badanhukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindungan hukumdan dihukum membayar hakhak Para Penggugat dan biaya perkara sengketa ini;Hal. 7 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.SusPHI/201424 Bahwa hakhak Para Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat denganperincian sebagai berikut :e Kekurangan upah tahun 2011 .... 20... eee Rp 9.180.000,00e Kekurangan upah tahun 2012 .... 0.0... cc eee ees Rp 21.696.000,00e Kekurangan upah tahun 2013.22.00

Bahwa oleh karena surat hasil pemeriksaan tanggal 8 Juli 2013 maupun anjurantanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya serta tidakmencerminkan nilainilai keadilan dan apalagi Tergugat DR telah terlebih dahulumelakukan mogok kerja tidak sah, maka sepatutnya meminta Pengadilan untukmenyatakan surat hasil pemeriksaan dan anjuran tersebut dinyatakan batal /tidakdapat dijalankan ;4 Bahwa Penggugat DR telah 2 (dua) kali

Danmenurut Para Penggugat/Termohon bekerja di SPBU pada bulan Maret 2011 halini jelasjelas ada perbedaan bulan sehingga sepatutnya penjelasan ParaPenggugat telah salah dan keliru sehingga sepantasnya perlu melibatkan pemiliklama untuk ditarik dalam gugatan ini;Bahwa Hakim tidak memperhatikan adanya bukti Turut Tergugat T.T 4 tentangpenangguhan pelaksanaan UMK 2013 yang diminta/yang diajukan olehperhimpunan Hiswana Migas yang didalamnya beranggotakan pemilik SPBUtermasuk Tergugat/Pemohon Kasasi oleh

No. 2881 K/Padt/2010kedua tidak juga hadir, namun Pemohon Kasasi tidak menandatanganinyakarena sakit dan juga Pemohon Kasasi sudah memberi keterangan kepadajuru sita Pengadilan Negeri Cianjur, bahwa Pemohon Kasasi semulaTergugat akan menjalankan operasi mata di Jakarta (vide bukti terlampir)dan untuk menghadap di persidangan tidak mewakilkan atau tidak memakaikuasa yang mewakili, maka sudah sepatutnya menuruthukum majelis hakimuntuk tetap memberi kesempatan kehadiran Pemohon Kasasi dipersidangan

yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka dengandemikian sepatutnya

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang isinya menyatakan:foto copy suatu surat yang diserahkan di persidangan peradilan perdatatanpa disertai bukti aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya, makafoto copy surat bukti tersebut menurut hukum pembuktian acara perdatatidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidanganpengadilan, dengan dasar tersebut di atas, sepatutnya menurut hukumperadilan tingkat banding untuk dapat dipertimbangkan

No. 2881 K/Pdt/2010dikabulkan untuk seluruhnya, hal ini adalah pertimbangan hukum yangsalah dalam menerapkan hukum, baik di tingkat pertama maupun di tingkatbanding, karena suatu gugatan tidak bisa dikabulkan dengan begitu sajayang disebabkan tidak adanya perlawanan, sepatutnya menurut hukummajelis hakim tingkat pertama untuk dapat menolak gugatan TermohonKasasi dalam perkara a quo yang tidak dapat dibuktikan kebenaran secaramaterilnya.Bahwa bukti P2 berupa Akta No. 308/CCKC/Cianjur/1983 dari Penggugatpada

Oey De Tjin alias Tan Wijaya pada tahun1984 tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum tentang sahnyaperalihan hak dari Yusuf Junaedi kepada Tan Wijaya, Majelis Hakim tingkatpertama lebih tendensi pada keterangan saksi Liana Embarsari, yangmenyatakan waktu itu ia tidak pernah ketemu dengan Penggugat, sehinggakarena tidak adanya Penggugat sewaktu dibuatkan akta hibah tersebutmenjadikan cacat hukum, tentang hal ini sepatutnya menurut hukum untuktidak dijadikan pertimbangan hukum atas suatu keterangan

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun bukti saksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah dindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanyaharusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan olehkarena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktudan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyataGugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggildengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulanyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai wakilnya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (f) P.P.

2010/PA.TATENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan permohonan pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, dantermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (f) P.P.

tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Halaman 3 dari5 : Putusan nomor: 0548/Pdt.G/2010/PA.TAMenimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan permohonan pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, dantermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (f) P.P.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, danternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggildengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;e Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelis berpendapatbahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasan Gugatan cerainya danalasanalasan Gugatan cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 fKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

ljazahdengan Kartu Keluarga, KTP, dan Akta kelahiran sekarangmembuat pemohon kesulitan dalam urusan sekolah.Bahwa terhadap perubahan nama pemohon sekiranya tidakbertentangan dengan hukum, dan perubahan tersebut sifatnyahanya pembetulan administrasi dalam Akta kelahiran, KTP, KartuKeluarga maka perubahan / pembetulan nama pemohon adalahsah menurut hukum.Bahwa oleh karena nama pemohon sudah tercatat di dalam Aktakelahiran, KTP, Kartu) Keluarga maka terhadap penetapanPengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya

dikirim kepadaKantor Catatan Sipil Karangasem sehingga nama GEDE JANEARYA SAPUTRA di rubah / dibetulkan menjadi nama pemohon GEDE JANA ARYA SAPUTRA sesuai dengan nama yang tercatatdi Ijazah.Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biayabiaya,maka terhadap biayabiaya perkara sudah sepatutnya dibebankankepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan.Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Bapak Hakim yang menjatuhkanpenetapan

pendidikannya kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta hukum tersebut diatas,memperhatikan alas an pemohon serta sepanjang pengamatan hakim dari buktibuktiyang ada, serta untuk kepentingan masa depan dan kepentingan pendidikan anaktersebut, dan pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada YurisdiksiVoluntair, sepanjang yang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan UndangUndang serta Peraturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakatmaka sudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka biayaperkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini:MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkansalinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal3 Memerintahkan

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 April 2010,Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Jambi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2010 dengan sepatutnya ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut ,Jaks Penuntut Umum

telah menyerahkan memori banding yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 06 Mei 2010dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 07 Mei 2010dengan sepatutnya ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuanuntuk mempelajari berkas tertanggal 06 Mei 2010 telah diberi waktu untukmempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal O07 Mei 2010 sampaidengan tanggal 17 Mei 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ; Menimbang, bahwa permintaan banding

suatu gugatan yaitu mengenai obyek hukumdalam posita dan petitum gugatan tidak disebutkan secara jelas danterperinci tentang akta jual beli atas tanah dan bangunan dan aktaaktaserta suratsurat lainnya yang menjadi dasar peralinan nama sertifikat hakmilik tanah dan bangunan obyek sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat , sehingga dengan gugatan Para Penggugatsedemikian maka jelas jika gugatan Para Penggugat yang diajukan adalahtidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan sudah sepatutnya

Tergugat II yaitu bukti T.4 berupaAkta Jual Beli Nomor 281/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan bukti T.5berupa berkas kelengkapan akta jual beli, olen karenanya terbukti jikaPengadilan Tinggi Yogyakarta telah tidak memberikan pertimbanganhukum secara cukup terhadap keberatankeberatan Pemohon Kasasisehingga sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan Tinggi Yogyakartasedemikian dibatalkan, vide Yurisprudensi MARI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang menyatakan bahwa:Putusan yang dijatunkan

Bahwa atas dasar halhal dan alasan di atas maka sudah sepatutnya jikasecara hukum Pemohon Kasasi diberikan kesempatan untukmembuktikan dalil dan alasan keberatan kasasinya dengan membukakembali persidangan dan mengadili sendiri perkara ini serta memeriksakembali buktibukti maupun keterangan saksi Pemohon Kasasi untukmencari kebenaran yang hakiki atas perkara ini, dan sepatutnya jikaputusan Judex Facti sedemikian dibatalkan untuk kemudian MajelisHakim tingkat kasasi membuka kembali persidangan, mengadili

ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak berdasarkanketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak ternyata dapat dilaksanakan,oleh karena dalam persidangan hanya dihadiri oleh pemohon, meskipuntermohon telah dipanggil dengan sepatutnya

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan,meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidakhadirantermohon tersebut tanpoa suatu halangan yang sah, maka berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dilajutkanpemeriksaannya tanpa kehadiran termohon;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus denganverstek, akan tetapi karena perkara ini berkenan dengan perceraian sertauntuk mengetahui sejauhmana aspekaspek ketidakharmonisan rumahtangga

sebelumnya tidak pernah terjadiperceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi HukumIslam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasanhukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehinggamajelis hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu rajiterhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasasetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya

permohonanPemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuanpermohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimanadalam amar penetapan ini;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 109/Padt.P/2019/PN BjbMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang