Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor :025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal pencabutan keanggotaan partaidan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH (Penggugat) ;Bahwa terkait dengankeputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut, Penggugatsangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tertsebut tidak melaluiprosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai.

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(Onrehtmatige daad) ;3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ;4 Menyatakan SK DPP PPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentianPenggugat selaku Anggota PPP yang berdasarkan Surat DPC PPP KabupatenRejang Lebong Nomor : 025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihalPencabutan Keanggotaan Partai dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW

Selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan pihakPenggugat menerangkan bahwa tidak ada perubahan atas Surat Gugatannya ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugatmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2012, seperti terlampir dalam BeritaAcara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT :Bahwa, gugatan Penggugat menyatakan bahwa perihal pencabutan keanggotaanpartai dan pengajuan antar waktu (PAW) dari anggota Dwan Perwakilan

)yang diberikan dengan SK DPP PPP kepada Penggugat ;Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan dengan PAW, karenaPenggugat tidak memenuhi kewajibannya ke DPC PPP Kab.

darianggota DPC PPP Rejang Lebong ke DPP PPP Jakarta melalui DPW PPPBengkulu, kemudian paa tanggal Juni 2012, DPP PPP Jakarta mengeluarkan SKpemberhentian Penggugat dengan PAW sebagai anggota DPRD PPP RejangLebong ;Bahwa, apabila Penggugat keberatan terhadap SK pemberhentian tersebut, makaPenggugat dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai di Jakarta, akantetapi dari keterangan ketua (Tergugat), hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa, tentang pelaksanaan PAW tersebut adalah menjadi

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, artinya perbuatan para Tergugatsebagaimana pada posita 6 dan posita 7, jelas dan nyata pengangkangan terhadapUndangUndang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnyayang telah bermuara kepada perbuatan melawan hukum, karena telah melakukanpenggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (PenggantianAntar Waktu) dimaksud;Bahwa

secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasimaupun Hasil Rakernas "Pergantian Antar Waktu (PAW)" hanya dapat dilakukansebagaimana tersebut dalam Pasal 383 UU Nomor 20 Tahun 2009 jo. 102 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri; atauc Diberhentikan;Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf C, apabila:a Tidak dapat melaksanakan

kepada Penggugat,perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatanmelawan hukum yang berlanjut;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituterbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuandokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap.

Maka secara hukum berupa: Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III(DPP PAN); Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/I1/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanHal. 6 dari 16 hal Put.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TergugatIH (DPP PAN);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanRekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN Aceh);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PANAceh)

Bahe No. 114 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaiPemohon Il.Dalam hal ini telah memilih tempat kKediaman hukum di kantor kuasanya tersebutdi bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Andi BesseSitti Fatimah, S.H. adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: UjungPandang, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, NomorInduk Advokat PERADRI: 19.2019.00518, masa berlaku Kartu Tanda PengenalHal. 1 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgAdvokat s/d 31 Desember

Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe,Hal. 2 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;sesuai Surat Keterangan KematianNo.474.3/45/KT tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempeserta Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.823.0003050 tertanggal 30 April 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PemerintahKabupaten Wajo;Bahwa ketika almarhum Sumardi, S.Pd. wafat, kKedua orang tuanya yakniayahnya bernama Dahlan dan Ibunya bernama Nurung telah

para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, S.Pd. guna menerima tabungantersebut atau merubah nama almarhum di tabungan Bank Sulselbar tersebut.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agarditetapbkan sebagai ahli waris dari AlmarhumSumardi, S.Pd., olehnya itu paraPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:Hal. 3 dari 5 PAW

Pemohon tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.Hal. 4 dari 5 PAW

Nurmaall Panitera Pengganti,Haryadi, S.HPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 9.000,00Jumlah :Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg

1/Pdt.G/2011/PAW

Sebelumnya DPCPDI Perjuangan Kabupaten Rembang (Tergugat I) mengirimkan surat No.243/ IN/VII/ DPC/ 2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang Permohonan Pengantar/Rekomendasi atas Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atasdasar surat tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan Propinsi JawaTengah (Tergugat II) telah memanggil Penggugat untuk diminta klarifikasi dansekaligus Tergugat II juga melakukan klarifikasi terhadap Tergugat I.

(Pergantian Antar Waktu) kan pada tanggal27 DesemberBahwa setahu saksi dasar PAW adalahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun2010 yang menjadi prinsip PAW ada 3 (tiga)sebab, yaitu 1 Disebabkan karena meninggalBahwa setahu saksi Penggugat diberhentikankarena melanggar kode etik DewanKehormatan Partai dan dikehendaki PartaiPDIP dengan dasar PP Nomor 16 tahunBahwa setahu saksi pengusulan dari DPC keDPD lalu kepada DPP.

Rapat fraksi saat itudipimpin oleh Ridwan ;Bahwa setahu saksi setelah rapat fraksi adaklarifikasi oleh DPC hingga DPP terhadapPenggugat, saat itu Penggugat mengkui akankesalahannya yang tidak membacakansebagian naskahnya ;Bahwa setahu saksi Pengganti Penggugatsetelah di PAW berdasarkan Surat443 H. SARWOKO SE,berikut :Keputusan DPP adalah A.

nyaPenggugat ;Bahwa setahu saksi yang berwenang untukmelakukan PAW adalah DPP ;Bahwa setahu saksi mekanisme PergantianAntar Waktu (PAW) dimulai dengan adanyapermohonan mengenai PAW Penggugattertanggal 14 Juli 2011ke DPD Jateng yangtidak ditanggapi lalu diklarifikasi, tanggal26 Juli 2011 klarifikasi DPC ke DPDJateng yang menghadirkan PenggugatSekretaris.

Yanghadir adalah Penggugat dan TergugatSumadi sebagai ketua DPC dan Ridwansebagai Sekretaris DPC, Jasmani danSuprihadi sebagai Anggota ;Bahwa setahu saksi klarifikasi Penggugatmengenai laporan DPC dalampertanggungjawaban PAW, ada klosulklosul yang tidak dibaca oleh Penggugatkepada eksekutif ;Bahwa setahu saksi klausul klausul yangtidak dibacakan Penggugat adalah penting,karena membela hak orang kecil.

bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang (PBB) dengan mengambil langkahlangkah produktifdan mengeluarkan kebijakan yang pro partai guna memajukan danmengembangkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayahKabupaten Padang Pariaman;Bahwa dengan tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 04Desember 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW

berkenan untuk memanggil keduabelan pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, sertamemberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Terguat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu( PAW

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadipermasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1418/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai danPergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat Komi ChaniagoDPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Djunaidi Boer yangdikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan ini adalah masalah yang berawal atau menyangkut atauberhubungan dengan Partai yaitu Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal ; Pengantian Antar Waktu Anggota

Dalil Eksepsi yangdemikian tidak benar, mengadaada, dan tidak berdasar hukum, sebabPenggugat Komi Chaniago diberhentikan sebagai anggota partai dandilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD PropinsiSumatra barat sudah merugikan kepentingan hukumnya, maka penggantianAntar Waktu (PAW) yang demikian dikualifisir sebagai perobuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Kuasa HukumTergugat dan Tergugat II serta memperhatikan pula tanggapan Kuasa HukumPenggugat atas

Sebagai Penggugat VIIHal 1 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt8. PENGGUGAT VIII, umur 45 tahun, jenis kelamin laki laki, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamatKota Bukittinggi. Sebagai Penggugat VIII .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/BH/SK/VII/2013 tanggal 25Juli 2013 Penggugat sd Penggugat VIII, memberikan kuasa kepada :1. TELVI ROBBEL, SH Nomor Iduk Anggota PERADI 95.10706 .2. SUDARNO,SH. Nomor Induk Anggota PERADI 93.10263 .Selaku Advokat ,yang berkantor di JI.

Sebelah Timur dengan Hotel sumatera.Hal 3 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi. Sebelah selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi.Untuk selanjutnya disebut objek perkara.5. Bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama perkawinan7.8.antara Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT yangdiperdapat pada tahun 2002.

Nagari Basa( almarhum) dengan PENGGUGAT I, tertanggal 08 April 2013, diketahui olehHal 7 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA.

Nagari Basa dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Barat dengan Hotel Malindo;Sebelah Timur dengan Perumahan Milik Pemerintah PropinsiSumatera Barat.Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi;Sebelah Selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi;Hal 17 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. BktAdalah harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT denganPENGGUGAT (Penggugat );4. Menetapkan bahwa 2 dari harta tersebut diatas adalah hak PENGGUGAT dan % lagi merupakan harta warisan dari SUAMI PENGGUGAT I;5.

Biaya ATK : Rp. 50.000.Hal 19 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bktas SeBiaya Panggilan : Rp. 3.950.000.Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 650.000,Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Ro. 6.000,Jumlah : Rp.4.691.000,(empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Bukittinggi, 23 Juni 2014Salinan sesuai asiliPANITERAttdRiswan, SH

Maka olehnya itu ParaPenggugatmemohon...............memohon kiranya Tergugat melakukan penundaan pembuatan suratkeputusan pengangkatan PAW Anggota DRPD yang baru sebagaipengganti Para Penggugat;16 Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannyadirugikan sebagai wakil rakyat yang sampai sekarang tidak lagimelaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pareparesejak dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadapdiri Para Penggugat (SK.

No. 81/G/2013/P.TUN.Mks28Bahwa saksi tahu kalau ada proses PAW antara bulan Oktober danNopember 2013;Bahwa setahu saksi kalau terjadi proses PAW di Partai PPRN, prosedurnyaantara lain kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan yaitupelanggaran AD/ART Partai, kemudian kalau yang bersangkutanmeninggal dunia dan atas permintaan sendiri.

Tetapi prosesnya mengajukanrekomendasi ke DPP, kemudian DPP mengeluarkan SK yang oleh DPDmengajukan permohonan proses PAW ke Dewan;Bahwa terhadap PAW Yusuf Nonci, setahu saksi Yusuf Nonci tidak pernahmelakukan pelanggaran partai;Bahwa Partai PPRN Parepare tidak pernah mengajukan prosespemberhentian Yusuf Nonci ke DPP karena yang bersangkutan tidakpernah mengajukan pengunduran diri;Bahwa jabatan Yusuf Nonci di partai PPRN Parepare sebagai SekretarisDPD;Bahwa saksi tahu kalau Yusuf Nonci telah pindah

, kecuali di partaiHanura;Bahwa saksi tahu kalau PAW Yusuf Nonci sudah ada penggantinya padabulan Desember 2013 sewaktu pengganti Yusuf Nonci dilantik;Bahwa benar pengganti Yusuf Nonci dari partai PPRN;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan pengganti Yusuf Noncitersebut karena dalam kepengurusan saksi tidak ada rekomendasi untukmelakukan PAW;Bahwa sewaktu proses pengusulan PAW tidak ada persetujuan dari partai;Bahwa benar sekarang ini saksi sudah melepas jabatan Ketua PPRNParepare sejak sekitar

PersiAsmita;Bahwa saksi tidak tahu mengenai administrasi persuratan seharihari diDPD PPRN Parepare;Bahwa mengenai pembukuan keuangan di DPD PPRN Parepare saksitidak terlalu tahu karena saksi sebagai wakil bendahara hanya status sajadan secara organisatoris saksi jarang aktif nanti kalau ada rapat barukumpul lagi;Bahwa tidak pernah ada PAW sebelumnya selain PAW Yusuf Nonciselama saksi menjadi pengurus di partai PPRN Parepare;e Bahwa saksi diberitahu oleh Yusuf Nonci kalau beliau keberatan setelahmenandatangani

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPUProvinsi Papua Nomor 87/BA/ KPUPAPUA/P/2009, yang dibuat olehKPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antarwaktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat keMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melaluimekanisme

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.b.2ssendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat PenjabatGubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat KetuaDewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014;Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012dan Surat Ketua

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode20092014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPR

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.4.Surat dari Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012,tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papuadan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252,tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 20092014,dengan menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian oleh Penggugat dijadikanobjek gugatan;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan SuratNomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua;2.4.b.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMG Bahwa prosedur PAW menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010sebagai berikut :Pemberhentian anggota DPRD yang diajukan oleh pimpinan parpolkepada pimpinan Dewan dengan disampaikan nama anggota yangdiberhentikan dan meminta nama calon PAW kepada pimpinan Dewan dalamwaktu 5 hari sejak diterima surat pimpinan Dewan; Dalam waktu 7 hari surat pimpinan Dewan disampaikan kepada Gubernurmelalui Bupati;Dalam waktu 7 hari Bupati mengusulkan PAW kepada Gubernur;Dalam waktu

Sunarwi, SE, MM (vide bukti T.4 danBahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Nomor: 170/018635 tertanggal25 Nopember 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

diatas dan masih menunggupengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yangbersangkutan; (vide bukti P.2 dan keterangan Saksi Tri Haryumi serta Sutrisno, ST);Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 170/020291,perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan SuratNomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Hal ini sebagaimanatermuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PatiNomor: 171.1/1923, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Menghukum kepada Tergugat Ill untuk tidak memproses kelanjutanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi putusanini6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikanPenggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA kemudian perbuatan IIdan Ill yang memproses penggantian Antara Waktu (PAW) terhadapPenggugat adalah perbuatan melawan Hukum.7.

Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 100325/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tentang Pemberhentian KeanggotaanSdr. Azis Bustam;.

Hal ini terlihat dari permohonan Penggugat yang memintaagar menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDKota Palopo Atas nama Sdr.

Oleh karenasecara yuridis masih ada lembaga atau institusi yang sehartusnya digugatoleh penggugat yaitu, Walikota Palopo dan Gubernur Sulawesiselatansebagai lembaga yang memproses mekanisme PAW yang dilakukan diDPRD Kab/Kota3.

Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No.100325/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tentang PemberhentianKeanggotaan Sdr. Azis Bustam;.

Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

/PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

S.Ag) telahdilantik dan disumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( DPRD )selama 5 Tahun dari Partai KeadilanSejahtera; ( Bukti P.1);Bahwa setelah berjalan selama 3 (tiga) Tahun Penggugat ( Ahmad Paito.S.Ag)sebagai Anggota Dewan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Jayapura berjalandengan baik , Namun dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Penggugatmengajukan PAW ( Pergantian Antar Waktu ) dan Gubernur Provinsi Papuamengeluarkan surat Keputusan Nomor .9 Tahun 2013 tertanggal

dirinya sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu mundurdari Partai Pengusungnya jadi otomatis tidak bisa dilantik ataupun diangkatsumpah /janji maka dengan demikian Keputusan Gubernur Provinsi Papuatersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat lagi karena SdrSyamsu Haris tidak bersedia menggantikan Penggugat ( Ahmad Paito.

jelas Tergugat I dan Tergugat II menghentikan Hakhak (Gaji) Penggugat ( Ahmad Paito.S.Ag) sejak Bulan Agustus Tahun 2013sampai dengan Penggugat Purna tugas sebagai Anggota DPR kabupaten Jayapura22 Oktober 2014;5 Bahwa dengan gugurnya Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 14Januari 2013, maka dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang mengusungPenggugat Ahmad Paito .S.Ag tidak puas dengan Pengunduran diri Sdr SyamsulHaris , maka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali lagi mengusulkan PAW

( pergantian Antar Waktu ) yaitu atas nama Sdr TitikSumanti.Spd yang diusulkan melalui KPU Kabupaten Jayapura dan DPRDKabupaten jayapura sehingga dengan surat usulan dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 171/11/Tahun 2014 tertanggal 6 januari 2014 tentang peresmian Pemberhentian PengagkatanPenggantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yaitu dariPenggugat Ahmad PaitoS.Ag kepada Sdr Titik Sumanti.Spd =;won n ono nao nono anno

Dalampasal 7 ayat 3 juga berbunyi bahwa Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu(PAW) sebelum memangku jabatanyamengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapatparipurna demikian juga dijelaskan dalam pasal 99 ayat 6 berbunyi sebelummemangku jabatanya Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 mengucapkan sumpah/ janji yang pengucapanya dipanduoleh DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal6;12 Bahwa sampai berakhirnya

Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan olehTergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor :B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA),Tergugat Ill mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD PartaiGOLKAR Provinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKARkabupaten Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor :B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;6.

Foto copy Surat Tanggapan atau usulan PAW Anggota DPRD KabupatenKupang Nomor : B2077/GOLKAR/X1/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang diajukan tanpa aslinya, diberitanda P7;8.

Foto copy Surat Perihal Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap saudaraAgus Tanau, S.Sos, M.M., (Anggota DPRD Kabupaten Kupang) Nomor :171.3/16/DPRD/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh WakilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukandengan aslinya, diberi tanda P9;10.

Foto copy Surat Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang Nomor : B404/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/X1/2018 tertanggal23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai GOLKARDATI 1 NTT, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda T5;6.

DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 1 Juli 2021dengan alasan:> Usulan Pergantian PAW tidak pernah melakukanmusyawarah antar BPD serta tidak diketahui Kepala Desadan Camat Kusan Hilir;> Ketua RT. 04 dan warga RT. 04 tidak pernahmengusulkan pemberhentian saudara Penggugat(Syafrudin) sebagai BPD dan warga RT. 04 tidak pernahmengusulkan saudara Asserudin sebagai PAW;b) Bahwa selain itu. berita acara musyawarah usulanpemberhentian anggota BPD & pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW BPD

BuktiP.10 : Fotokopi sesuai denganfotokopi, Surat BDP Desa Gunsunge Kecamatan KusanHilir Nomor P/02/BPDDG/KKHTB/VI/2021, Tanggal 21Juni 2021, perihal Rekomendasi Usulan PemberhentianAnggota BPD Dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu (PAW) Desa Gusunge;11. BuktiP11 : Fotokopi sesuai denganfotokopi, Berita Acara Musyawarah UsulanPemberhentian Anggota BPD & PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW BPD) Desa Gusunge,Tanggal 21 Juni 2021;12.

Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan sli,Surat BPD Desa Gusungnge Kecamatan Kusan HilirPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu NomorP/01/DG/KKHTB/VI/2020, Tanggal 13 Juni 2021, perihalUsulan Pemberhentian Anggota BPD dan PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Desa Gusungnge;3. Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan sli,Berita Acara Musyawarah Usulan Pemberhentian AnggotaBPD & Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW BPD)Desa Gusungnge, Tanggal 13 Juni 2021, beserta lampiran;4.

Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan sli,Surat Kecamatan Kusan Hilir Pemerintah KabupatenTanah Bumbu Nomor B/141/13357/KKHPEM/VII/2021,tanggal 28 Juni 2021, perihal Pergantian Antar Waktu(PAW) BPD Gusunge, beserta lampiran;10.

Samsul Bahri pikirpikir dulu dan pada saat sore harinyaSaksi menerima tembusan surat rekomendasi usulan yang ditujukankepada Bupati Tanah Bumbu bahwa yang menandatangani suratusulan itu. adalah Ketua dan Anggota BPD yang isinya tetapmengusulkan PAW tertanggal 21 Juni 2021; Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Saksi menerima dua surat,pertama terkait dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan yangkedua adalah surat usulan rekomendasi PAW yang ditandatanganioleh Ketua dan Anggota BPD.

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

SMD, 5 September 2012, dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011 /PTUN BLtanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAWAnggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan mengadilinya; 5 Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan

67/Pdt,G/2012/PN.TPI sehingga Tergugat harusbersikap hatihati dan harus menunggu perkembangan prosesperkara tersebut; Pada tanggal 26 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjungpinang telah membacakan putusannya, dan amarnyamenyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untukseluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinangbelum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebutmaka demi kepastian hukum atas usulan PAW

Partai Amanat Nasional selaku partaipengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009, maka padatanggal O1 April 2013 barulah tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang; e Apabila dicermati dalam UU No. 27 Tahun 2009 ternyata tidak adasatu pasalpun yang menentukan konsekwensi atas terlampauinyatenggat waktu dalam menerbitkan surat keputusan PAW

terhadapanggota DPRD dan sebaliknya demi memberikan kepastian hukummaka penerbitan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat sangatberalasan dan berdasar untuk dikeluarkan, sehingga alas anPenggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang karenatelah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harusdikesampingkan.; 7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 8,9, 10 dan 11 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian

;Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h Undangundang No. 27Tahun 2009 adalah khusus mengatur tentang Pemberhentiansebagai Anggota Partai Politik sehingga tidak ada relevansinyadengan PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD KotaTanjungpinang yang telah diusulkan jauh hari sebelum Penggugatdiberhentikan sebagai Anggota PAN berdasarkan Surat KeputusanNomor : PAN/A/Kpts/KUSH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddinsebagai Anggota Partai AmanatNasional.

Cepi Suryana Als Aang Paw Bin (Aim) Endang Sarif dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB,bertempat diparkiran Alfamart Jalan Prof.

Dan setelah Saksi beres mengambil martabak lalu Saksimenyebrang jalan ke arah Gang warga kemudian Saksi bertemu denganTerdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang kemudianmenanyakan rumah Saksi Cepi Suryana Als Ang Paw;Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa dan ketiga orang temannyakerumah Saksi Cepi Suryana Als Ang Paw karena pada saat itu Saksisedang disuruh oleh Saksi Cepi Suryana Als Ang Paw untuk mengambilpesanan martabak.

Kemudian setelah sampai rumah Saksi Cepi Suryana AlsAng Paw, Saksi menjadi tahu Terdakwa beserta temannya tadi menanyakanmengenai masalah teman Saksi yaitu Saksi Feri Wahyudi;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Cjr.Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemukulan tersebut karena setelahmemberikan martabak Saksi langsung pulang.

Setelah mengetahui Saksi Feri Wahyudi beradadirumah Saksi Cepi Suryana Als Ang Paw maka Terdakwa bersama dengan4 (empat) kawannya menuju kerumahnya. Terdakwa bersama kawankawannya masuk kerumah Saksi Cepi Suryana Als Ang Paw, lalu Terdakwa mencari orang yang bernama Feri Wahyudi. Karena Saksi Feri Wah yudimenantang sapujagat maka Saksi Cepi Suryana Als Ang Paw menitipkansupaya Saksi Feri Wahyudi tidak diapaapakan.

Ramly Sitorus Fane Als Ucok ada yang menghubungi yang mengakuketua sapujagat dengan maksud untuk janjian dan bertemu dan Saksimenyetujuinya Feri Wahyudin;Menimbang, bahwa Saksi Feri Wahyudin langsung kerumah Saksi CepiSuryana Als Aang Paw di daerah Cikidang. Sekitar pukul 20.30 WIB denganmenggunakan handphone milik Saksi Moch.

Tl Int 4Surat pernyataan tidak sanggup PAW. Dapil II dari masingmasingcalon, ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) Surat Keterangan meninggal Dunia N Suparman, (fotokopi dari fotokopi);Surat DPC PPP Kabupaten Lahat Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD PPP Kab.

Hudson Arpan, MS.i (fotokopi dari potokopi);T.Il Int10 : Berita Acara KPUD lahat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Int11 : Surat KPU Kabupaten Lahat Nomor163/PY.04.1.SD/1604/KPUKab/III/2017 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Lahat (fotokopi dari fotokopi) ;T.ll Int12 : Surat Bupati Lahat Nomor : 100/62/I/2017 Perihal UsulPeresmian PAW dari Anggota DPRD Kab.

Agus Riansyah, Sag.berdasarkan surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera SelatanHalaman 48 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGNomor : 159/IN/DPW/V1I/2017, Perihal : Rekomendasi PAW Anggota DPRDKabupaten Lahat, tertanggal 19 Juni 2017 (vide bukti T5 = T Il Int 7);Bahwa DPC PPP Kabupaten Lahat merekomendasikan PAW anggota DPRDKab.

Lahat terhadap Penggugat dan digantikan dengan Tergugat II Intervensiberdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Lahat Nomor: 23/PEM/DPC/VI/2017,Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD PPP Kab.

Agus Riansyah,Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLG10.11.12.13.14.15.S.Ag dinyatakan telah memenuhi syarat calon PAW dan Penggugat sedangmenempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor10/Pdt.sus.parpol/2017PN.Iht. (vide bukti T.7 = T Il Int 11; T Il Int8; T Il Int 10);Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lahat mengajukan usulan PAW kepadaGubernur Sumatera Selatan cq.

Edi Sukamto;Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sadr. A Bastari Ibrahim kepadaSdr.

A Bastari Ibrahim;Menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.

Bahwa pada halaman 7 Dalam Provisi poin 4, Menunda ProsesPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas Utara atas namasdr. Edi Sukamto kepada sdr.

Menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.