Ditemukan 2491 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-12-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0215/Pdt.P/2015/PA.Pwt. Tanggal 4 Januari 2016 — PEMOHON
37 — 2
37 — 2
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Poa tuk menikah dengancalon istrinya bernana as . 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhnkan pada hari Senin tanggal 04 Januari2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1437 H., oleh HakimPengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. NURRUDIN, SH.MSI.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. NAFIK, SH. dan Drs.
Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — PT TRUBAINDO COAL MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
299 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, diwakili olehPadungsak Thanakij selaku Direktur Utama, dan AHBramantya Putra, selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, para Kuasa Hukum Pajak, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3538/POA
Register : 18-04-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 50/Pdt.P/2019/PN LSK Tanggal 26 April 2019 — Pemohon:
SALMAWATI
23 — 8
SALMAWATI
23 — 8
KAMARUDDIN dan SALMAWATItelah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberiTANGA ooo cece ccc ccc cee cee cee cee cee cee cee eee cee see sae eee saeeee terete tereteeetteerteeteses POA!. Foto copy STTB SD Nomor : E.IV/a/MI132/5136/1995 tanggal 26051995atas nama SALMAWATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermateraicukup, Selanjutnya diberi tanda ......... ccc cece ce cee cee eeteeee eee eteeeeeeeeeens PHB.
Register : 22-09-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA SELAYAR Nomor 107/Pdt.G/2014/PA.Sly Tanggal 16 Oktober 2014 — Penggugat vs Tergugat
15 — 3
15 — 3
ceraigugat terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yangdiamanatkan oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.Bahwa dengan alasanalasan yang tersebut di atas, maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq.Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:Primer:e Mengabulkan gugatan Penggugat.e Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat Poa
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 01-09-2017
Putusan PA BLORA Nomor 0786/Pdt.G/2013/PA.Bla Tanggal 11 Maret 2014 — Penggugat dan Tergugat
9 — 3
9 — 3
Pendidikan terakhir , tempat tinggal di 7yang dalam bal inidikuasakan kepada is59251), selarjutnya disebut"PENGGUGAT";MELAWANtahun, agama slam, PekerjaanPendidikan terakhir , tempat tinggal di Poa selaniutnya disebut"TERGUGAT";Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca surat gugatan.Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi.Telah mempelajari dengan seksama semua buktibukti yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat
Register : 21-04-2010 — Putus : 03-06-2010 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA BANGKO Nomor 080/Pdt.G/2010/PA.Bko. Tanggal 3 Juni 2010 — PENGGUGAT X TERGUGAT
21 — 5
21 — 5
tersebut tidak disebabkan oleh suatualasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat baik positamaupun petitumnya tidak melawan hak dan berlandaskan hukumserta telah memenuhi' syarat formil suatu gugatan, makaberdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405sebagai berikutWn pts cp10 J sot ~plSx Wo oS lx os ered poa
Register : 08-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.SWL Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 7
96 — 7
Se Sx Ss o 3 Joe ee 2 2 0 4 o %* BE oS ss & SS & is = @ 3 : o 8 A %agek* zs os = if 3~@ 2 = EG 2 28 # SP @ 8 Poa.
Register : 30-06-2009 — Putus : 07-10-2009 — Upload : 02-03-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 2570/Pdt.G/2009/PA.Jr Tanggal 7 Oktober 2009 — PEMOHON DAN TERMOHON
4 — 0
4 — 0
Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohontersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi darikeluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak,karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PPNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006; Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz IIhal. 405 yang berbunyi:WAR pls pepo Laot pS> wo oS l> ast un (poa
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
146 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kKewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/Ext/TMMIN/POA/IX/2016, tanggal 6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan
Register : 19-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1956/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 27
98 — 27
TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12520, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugatberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.115/POA/HNRLAW/VI /2020 tertanggal30 Juni 2020 (terlampir), yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang Nomor 369/KUASA/IX/2020 tanggal 19 Agustus 2020selanjutnya disebut Para Tergugat;melawanIndah Budi Wulandari, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di Griya Pipit 6 Blok B.4/45, RT 005/RW023, Pondok
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494 B/PK/PJK/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
177 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 046/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal10 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan
Register : 30-05-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 11-01-2016
Putusan PA WATAMPONE Nomor 542/Pdt.P/2014/Pa WtÏ Tanggal 23 Juni 2014 — Pemohon
14 — 6
14 — 6
sampai sekarang belum mendapatkan bukukutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempatMenimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat laranganlarangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinanyang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, DesaHal 6 dari 9 hal Pen No 342 Pa POA
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 B/PK/PJK/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — PT. TRUBAINDO COAL MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kwan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3536/POA
Register : 16-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1108/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tanggal 21 Juni 2016 — PENGGUGAT
TERGUGAT
12 — 2
12 — 2
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.02.10/Pw.01/258/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan poa tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :1 Po dibawah sumpahnya telah memberikan keterangansebagai berikut :e Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat,mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI;
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 003/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali
Register : 02-02-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-04-2016
Putusan PA BLORA Nomor 1133/Pdt.G/2015/PA.Bla Tanggal 8 Maret 2016 — Pemohon dan Termohon
10 — 1
10 — 1
Memberi ijin kepada Pemohon MY untukmenjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Poa di depan sidang Pengadilan Agama Blora ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara inisebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 H., oleh Majelis HakimPengadilan Agama di Blora yang terdiri dari Drs. H.
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4053/POA
Register : 12-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 B/PK/PJK/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4056/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016pengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS
Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2011 sebesar Rp2.125.750.000,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.