Ditemukan 7010 data
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
XIIIB/16/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00141/207/10/057/12tanggal 26 April 2012, atas nama: PT Grobest Indomakmur, NPWP01.061.801.5057.000
Putusan Nomor 2214/B/PK/Pjk/2018a) Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);b) Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010Nomor 00141/207/10/057/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PTGrobest Indomakmur, NPWP 01.061.801.5057.000, adalah telahdibuat sesuai dengan ketentuan
alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00141/207/10/057
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89606/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00713/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2010 Nomor: 00021/507/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00713/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010Nomor: 00021/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atasnama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JI. P.
/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00713/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00021/507/10/057
180 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1084/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00024/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru, Penjaringan,Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang
Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009Nomor 00024/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2020perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon PK dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1084/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00024/207/ 09/057
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3515/B/PK/Pjk/2019KEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00254/207/06/057/08tanggal 23 Desember 2008. atas nama : PT Star Camtex.
telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor: 00254/207/06/057
kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP962/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 1 September2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00254/207/06/057
11 — 4
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Nph dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00086/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016Masa Pajak November 2013; dan3.
2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01435/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 10 Mei 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf Bkarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00086/207/13/057
20 — 5
2016/PN.Nga, telahmengemukakan hal hal sebagai berikut : Bahwapemohondilahirkan di DesaDelodbrawah, KecamatanMendoyo, Kab.Jembrana, padatanggal 20 Januari 1970 anakperempuandari KetutSegeldengan Ni NyomanSutriberdasarkanKutipanAktaK elahiranNo.297/DIS/1999/70 tertanggal 06 Agustus 1999 (fotocopyterlampir);Halaman 5dari6 Putusan Nomor :42/Pdt.P/2016/PN.Nga BahwaPemohonmenikahdengansuamipemohon yang bernamaNyfeller,Fritz padatanggal 9 September 1999, di HuttwilberdasarkanAktaNikah /ACTE DE MARIAGE 057
FotocopyTerjemahanAktaNikah No. 057/LEG/MENG/04.2014 tertanggal 22April 2014, yang dikeluarkanolenKedutaanBesarRepublik Indonesia di Bern,Swiss, (Bukti P2) ; 272222 no n=3. FotocopySuratKeteranganNikah No. 019/Kons/SKN/IV/2014 tertanggal 14April 2014, yang dikeluarkanolenKedutaanBesarRepublik Indonesia di Bern,Swiss (Bukti P3) ; 4.
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Nomor 144 Tahun2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai yang menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilaisebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan PajakHalaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi selurun penyerahan barang danjasa;Alasan FormalBahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057
/07 tanggal 28 Mei2007 tersebut cacat demi hukum karena sesuai Pasal 17B UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak diterbitkanpaling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima, sedangkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00103/207/05/057/07 tersebut diterbitkan melewati waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, yaitu. saat Surat pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai disampaikan, yaitu tanggal 15 Agustus 2005;Bahwa selain
/07 diterbitkan tanggal 28 Mei 2007, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor : 00103/207/05/057/07 tersebut telah diterbitkan lewat waktu dandengan demikian seharusnya menjadi batal demi hukum;Alasan MaterialBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 diterbitkan karena Pemeriksamenganggap bahwa Pemohon Banding seharusnya mengenakan PajakPertambahan Nilai dengan tarif
SKPKB Nomor 00103/207/05/057/07tanggal 28 Mei 2007 Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 0,002005 yang (lebih) dibayarCfm.
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:PUT.22395/PP/M.XIV/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang menyatakan : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 #Nomor:00103/207/05/057/07tanggal 28 Mei 2007 atas nama : PT.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66144/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1078/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00026/207/09/057
Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00026/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1078/WPJ.07/2013, tanggal 11 Juni 2013,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2009,Nomor 00026/207/09/057
65 — 17
Reni Eyato, umur 50 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di DusunSukadamai, Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanguhula, KabupatenGorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK/Is.M/X/2013 tanggal 3 Desember2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor103/SK/KP/GW/2013 tanggal 6 Desember 2013, memberikan kuasa kepada ISMAILMELU, SH, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Advokat dan PemberiBantuan Hukum ISMAIL MELU
Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Desember 2013yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2Januari 2014 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telahmengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasansebagaimana terurai secara lengkap dalam surat gugatan dimaksud yang termuatdalam Berita Acara Sidang perkara ini;Bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2014 para Penggugatmenyatakan mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 057
12 — 1
Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2015yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor : 0185/057/IV/2015 tanggal 27 April 2015, dalam status Jejaka danP@rAWAN 22 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn ne nee ne ne nen nee nee nen en nnn nn ene2.
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/057/IV/2015 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tanggal 27 April 2015,Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan denganaslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelenoleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tandaIl.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajak 77.547,70 77.547,70 06 PPh Kurang (Lebih) Bayar (77.547,20) 401.268,47 478.815,677 Sanksi Administrasi 0 144.456 65 144.456,658 JumlahPPh ymii (lebih) dibayar (77.547,20) 545.725,12 623.272,32 Ketentuan FormalBahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP1586/WPJ.07/2012 tertanggal 15Agustus 2012 (tanggal diterima oleh Pemohon Banding 20 Agustus 2012)tersebut diterbitkan sehubungan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:00019/206/09/057
Membatalkan Direktur1586/WPJ.07/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PPhNo.00019/206/09/057/11 tanggal 21 Juni 2011;3. Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar US $Keputusan Jenderal Pajak No.
Kep77.547,70 sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.59284/PP/M.VIA/15/2015 Tanggal 03 Februari 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMenolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur JenderalKEP1586/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor : 00019/206/09/057/11 tanggal 21 Juni 2011 TahunPajak
13 — 2
057/Pdt.P/2016/PA.Lbt
22 — 2
057/Pdt.P/2013/PA.Tjg
SALINAN PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2013/PA.Tjgparal yer oll alll pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ataspermohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :MATRAN bin IBRAM, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani padi, tempat kediaman di RT.01 Kecamatan Banua LawasTabalong Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama
tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta saksisaksidi muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohontertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung denganregister perkara Nomor 057/Pdt.P/2013/PA.Tjg yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1.
14 — 0
057/Pdt.G/2014/PA.Amb
22 — 11
057/Pdt.G/2013/PTA.Sby
48 — 8
057/Pdt.P/2016/MS.Lsm
11 — 5
Menikahpada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta NikahNomor : 0145/057/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami isteri dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumahHalaman 1 dari 9; Putusan nomor 1012/Pat.G/2019/PA.
dan patut untuk menghadap sidang, sedangkantidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yangisinya tetap dipertahankan Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0145/057
kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam,pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 0145/057
11 — 15
Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/34/11/2011 tanggal23 Februari 2011);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri nmamun belum dikaruniai keturunan;3.
Termohon, akan tetapi tidakberhasi sehingga persidangan dilanjutkan pada tahappemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untukumum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapatdidengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan pembuktian;Bahwa = untuk meneguhkan ~ dalil dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat alat bukti tertulis berupaFotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 057
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahsecara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2011 dandicatat dalam Akta Nikah No. 057/34/11/2011 tanggal 23Februari 2011;2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonissering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkankarena Termohon tidak mau tinggal satu) rumah denganPemohon;3. Dalam dua bulan terakhir antara Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal;4.
63 — 14
PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2012/PA.CbdBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukanoleh:ENCUM Binti ADNA, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IbuRumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Rancabungur RT 01RW 04 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu
,Kabupaten Sukabumi;Sebagai PemohonPengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi serta telahmemeriksa buktibukti lainnya di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak padatanggal tersebut dengan Nomor Register : 057/Pdt.P/2012/PA.Cbd mengajukanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 26
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Bahwa dengan adannya permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2012yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengannomor register 057/Pdt.P