Ditemukan 12308 data
17 — 3
Fotokopi Kutipan Akta Nikah 409/24/X/2010 telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tandaP;2.
13 — 3
serta Pasal 149 (huruf) aKompilasi Hukum slam tidak dapat diterapkan;Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang harmonissebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasandan tidak melawan hukum serta telah sesuai Pasal 39 ayat (2) UndangUndangHal 409
10 — 1
tuntutanTermohon terhadap nafkah anaknya tersebut , maka Pemohon harusdihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK umur 5 tahunHalaman 7 dari 9 : Putusan nomor: 688/Pdt.G/2015/PA.Bjnkepada Termohon setiap bulannya Rp 600.000, (enamratus ribu rupiah)sampai anak tersebut dewasa;222 ===Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 Thun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 ,Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 409
17 — 3
Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON, Nomor ; 474.4/442/409 046at dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ponggok Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tanggalui cukup, (bukti P. 13 ) ;14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON, yang dibuat danla Kepolisian Sektor Ponggok, Blitar, Nomor : XXXX, tanggal 08 Juni 2010, bermeterai cukup, ( bukti15.
14 — 9
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.KagBahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaanSurat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan, NomorKua.06.01.06/PW.01/409/2019, tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OganKomering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, diberitanda
17 — 1
Foto Copy Akta Nikah atas nama Pemohon nomor ; 409/24/XV1991 tanggal 11Nopemeber 991 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan locceretKab Nganjuk , diberi tanda (P.4);5. Foto Copy akta Kelahiran atas nama Heri kriswanto nomor: 4159/U/1998 tanggal 19Oktober 1998 , yang dikelaurkan oleh Dinas kependudukan kab Nganjuk , diberitanda (P.5);6.
48 — 14
409/Pid.B/2009/PN. Smp
No.409/Pid.B/2009/PN. SmpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Pidana dengan acara Biasa padaPeradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :Nama lengkap : AHMAD NAWAWITempat lahir : Temanggung, Jawa TengahUmur/tanggallahir : 21 tahunJenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Sendang, Kec. Pragaan, Kab.
9 — 6
Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ke Kepengadilan AgamaSengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untukmembayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:409/01/MPDL yang ditanda tangani Lurah Mappadaelo Tertanggal 6 Januari2016.13.
9 — 0
tetapdengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 409
5 — 4
Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa ALAMAT, KecamatanSinggahan, Kabupaten Tuban, Nomor:145/409/414.204.12/2018, tanggal23 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
11 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
13 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
21 — 7
Rutan Polsek Kebayoran Baru berdasarkansurat Nomor : B136/0.1.14.3/Euh.1/02/2014 tanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat Nomor :B182/0.1.14.3/Euh.2/3/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014sampai dengan tanggal 06 April 2014;Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.334/Pid.Sus/2014/PN Jkt Sel4 Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan suratNomor : 409
Sel., ditahan di Rutan Cipinang Jakartaberdasarkan surat Nomor : 409/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2014,sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;6 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, ditahan di Rutan CipinangJakarta berdasarkan surat Nomor : 1201/Pen.Pid/2014/PT.
21 — 6
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Mustafa, M.H) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
20 — 7
.; Fotokopi Laporan Transaksi atas nama XXX(bermaterai cukup dan telah dilegalisir), No.Rekening : 8380100003 409, yang dikelurkan oleh1617Cimb Niaga tanggal 30 September 2010, kemudiandicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama laludiberi kode PBop rr eee14. Fotokopi Polis AIG LIPPO atas nama XXX(bermaterai cukup dan telah dilegalisir), NomorPolis : 13880510, yang dikelurkan di LippoKarawaci oleh PT.
Rekening : 838010003 409 yang0490/Pdt.G/2010/PA.Tnk20dikelurkan oleh Cimb Niaga tanggal 26 Januari2010, kemudian dicocokkan dengan aslinya danternyata sama lalu diberi kode P 12.; 25. Fotokopi Tanda Kepesertaan Tabungan Pendidikanatas nama XXX (bermaterai cukup dan telahdilegalisir), No. Rekening : 838 010002 403 yangdikelurkan oleh Cimb Niaga tanggal 26 Januari2010, kemudian dicocokkan dengan aslinya danternyata sama lalu diberi kode P 13. ; .
53 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
sama dengan Pegawai Tergugat sehingga tidakada perbedaan antara Pegawai Tetap dengan Pegawai Kontrak sehinggaPenggugat berkeyakinan kontrakkontrak yang telah ditandatangani sebelumnyahanya sebagai kamulflase agar karyawan yang menandatangani SuratPerjanjian Kerja Kontrak tidak menuntut dana pensiun kelak dan untukmemudahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga sudahselayaknya dinyatakan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh General ManagerPerum Pegadaian No. 409
/BD.100411/2009 tanggal 1 Desember 2009Penggugat dipanggil untuk mengikuti Diklat Penaksir Muda di Jakarta mulaitanggal 9 Desember 2009 s/d 15 Januari 2010 dan untuk dapat mengikutidiklat tersebut Penggugat diwajibkan membuat surat pengunduran diri padaTergugat II; Bahwa oleh karena itu Penggugat menandatangani surat pengundurandiri tanggal 4 Desember 2009 untuk dapat mengikuti diklat sebagaimana suratTergugat No. 409/BD.100411/2009 tanggal 1 Desember 2009 di Jakarta; Bahwa surat pengunduran diri
126 — 79
utang atau yang bolehdipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat ituasli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatukerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal darigugatan perdata mengenai kepemilikan tanah SHM ( sertifikat hak milik ) no 407,408, 409
Kerta selaku petugas Sedahan maka di dapatkan keterangan bahwa tanahan I Rayu di dalam letter C pipil 138 telah dicoret dan pada kolom sebab dantanggalnya terdapat tulisan dijual ke No. 311 yang atinya bahwa tanah tersebuttelah berpindah kepemilikan ke No. 311 dan hasil pengecekan tersebut oleh IGusti Ngurah Kerta disampaikan kepada terdakwa;KUHP;Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 mengajukan gugatanperdata mengenai kepemilikan atas tanah kepada saksi Ida Made Alit SHM No.407, 408, 409
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
WELLI LUMAHU, SE Alias WELLI
140 — 305
tertanggal Selasa tanggal 18 Juni2019 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalahdan oleh karenanya Menuntut agar:1.Menyatakan terdakwa WELLI LUMAHU, SE Als WELLI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SetiapKepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat KeputusanDan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau MerugikanSalah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 409
Menyatakan terdakwa WELLI LUMAHU, SE Als WELLI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SetiapKepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat KeputusanDan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau MerugikanSalah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 409 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017tentang Pemilihan Umum;2.
117 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk rklaard) :Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat VImohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :Dalam Eksepsie Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;e Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 409
Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan No. 611/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 13 Agustus 2010 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat VI/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2010 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat Vl/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secaratertulis pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 84/Srt.Pdt.Kas/2010/PN.JKT.PST. jo Nomor 409
Bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat VI sangat keberatanatas pertimbangan hukum judex facti tingkat banding dalamputusannya No. 611/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 13 Mei 2010 yangmembenarkan dan mempertahankan serta menguatkan alasan,pertimbangan dan putusan judex facti tingkat pertama No. 409/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 Mei 2009, padahal Fakta hukummembuktikan :b.
6 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409