bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan jo pasal 73Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanyadengan Undangundnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolutPengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada intinyadisebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tanggaterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinanadalah masih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak,apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hatikeduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antarasuami isteri tersebut;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

anakPemohon yaitu LAINA dan nama istri Pemohon (ibu) yaitu LAILASARI seharusnyatertulis nama anak Pemohon yaitu ZAHRATU LAINA dan nama istri Pemohon (ibu) yaituLAILA SARI, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklahbertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untukdinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikannama anak Pemohon dan istri Pemohon (ibu) tersebut pada register Akta PencatatanSipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehinggaHakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubahmaksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makadalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya danberalasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untukdinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah sepatutnya

;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehinggamelancarkan jalannya persidangan ;Halhal yang memberatkan :e Sifat dari perbuatan terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat dantidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanperjudian ;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya

dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan dan sudah sepatutnya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku 1001 TafsirMimpi, 3 (tiga) lembar sobekan kertas sket atau prediksi nomor keluar, 4 (empat) lembarsobekan kertas berisi nomor tombokan togel dipersidangan terbukti sebagai alat kejahaan,sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sudahsepatutnya

mengadili;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan sering bertenkar dan telah berpisah semenjak satu tahun yanglalu Sampai sekarang;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat , serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

bertentangandengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkanasas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon makaPengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujunh puluh satu ribu rupiah)sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang

bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

Page 7Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiyang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimanaditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus puladitentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebilah badik lengkap dengan sarungnya,dengan Panjang besinya 11,5 Cm dan lebar 1,5 Cm,, merupakan alat senjata tajam yangdibawa Terdakwa pada saat penangkapan, maka sudah sepatutnya

Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Sekumpul GangPribadi Rt.04/06 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksadan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, barang siapa untukmenarik keuntungan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:ad. 1. Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalahsubyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatanyang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa MUHAMMAD MUSTOFA Bin M.

yangdimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi; ns r Yang dike ahui atau Sekejahatan ;12Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwasudah menaruh curiga atas handphone tersebut karena pada keterangan terdakwamenyebutkan bahwa Pada saat itu terdakwa lihat ada HP banyak, setelah terdakwatanyakan, katanya HP tersebut dari Jawa, karena di Jawa banjir, kemudian untuk disebardi sini.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsurYang diketahui atau sepatutnya

bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan PadangBulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Rantauprapat, di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyevwakan,menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Menyatakan terdakwa Haris Khadafi Syahputra Siregar Alias Haris, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telahmembeli, menyewa, menukar, menrima gadai, menerima hadiah, ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejhatan penadahan", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;.

Umum telah mengajukan MemoriBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:522/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut :Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakanTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana felah membeli menyeva, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyevakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya

Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukumyang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Menimbang bahwa dalam persidangan para terdakwa telah mengetahui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum,sehingga oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwayaitu bernama KAHARUDDIN

RIZKYANDRIYANO BIN DEDI HERTY ANTO) 222222 eocccnseeneeeMenimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata terdakwa telahmelakukan perbuatan membeli barang yang merupakan salah satu perbuatan yang termasukdalam sub unsur diatas maka dengan demikian unsur ke2 dari pasal diatas telah terpenuhidalam perbuatanterdakwa; 222 nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnnAd.3 Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya diduga

yang belum mencapai umur 21 (dua puluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) telah mengaturtentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua ataukeluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dua kalidipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yangbersangkutan tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya

alasan tidak menyukaicalon suami Pemohon karena kurang mampu secara ekonomi;Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohonternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalahperbedaan aqidah atau masalah kafaah dalam asasasas pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebuttermasuksikap enggan (adhal) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya

Turmuzi);Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkanbahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai PencatatNikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkanmempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi,Kabupaten Konawe selaku Pegawai Pencatat

Bahwa oleh karena terbitnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor110 tanggal 31 Agustus 2006 merugikan kepentingan Pembantah, makasudah sepatutnya menurut hukum perbuatan Terbantah , Terbantah Il danTerbantah Ill dapat dikatagorikan sebagai perobuatan melawan hukum dantelah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;7.

Bahwa oleh karena para Terbantah telah menunjukkan sikap dan etikatyang tidak mentaati hukum, kiranya cukup berdasarkan hukum bagi paraTerbantah untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;Bahwa oleh karena para Terbantah berada pada posisi hukum yang salahdalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum para Terbantahsecara bersamasama (tanggung renteng) memikul biaya yang timbul dalamperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang supaya

Mengingat hubunganhukum jual beli yang dilakukan dalam lingkungan lalu lintas hukum positif diIndonesia bersumber pada UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3438 K/PDT/1986tanggal 9 Desember 1987);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum putusan perkara a quo Nomor22/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 19 Juni 2013 Yo.

Pidieatau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

(delapan jutarupiah) dan terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa (satu) unit Sepeda Motor Honda Beatdengan Nopol BL5635ZP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidakmengajukan eksepsi keberatan atau ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SAFRIADI BIN USMAN terbukti

(delapan juta rupiah) dan terdakwa sepatutnya harusmenduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan NopolBL5635ZP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana temuatdalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnyaharus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan

H.T.Bahrumsyah, SH.) tidak mempunyai status /ega/ persona standi in judiciomewakili DPP Aceh Sepakat dalam perkara a guo sehingga menyebabkangugatan Penggugat mengandung cacat error in persona;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona,maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkaraa quo memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) sesuai dengan PutusanMahkamah Agung RI No.639 K

Selaku Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugatmenjadikan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat dalamperkara a quo sebagaimana disebutkan dalam putusan MA No.1816 K/Pdt/1989tanggal 22 Oktober 1982 yang menjelaskan ternyata penggugat telah menarikMendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansiyang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat.

Selaku Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan denganmenyatakan qugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaara);EKSEPSI SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) baris ke 9(sembilan) menyebutkan ....7apak tanah tempat berdirinya masjid dan BalaiRaya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeliikeverklaara);Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau tidak tegas (duedelijk) dan tidak dapat dimengertinya gugatan Penggugat (obscuur libel) dancacat formil, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberi putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Tergugat IV) adalah sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara RepublikIndonesia, dan oleh karenanya maka dalil gugatan Penggugat pada halaman 6(enam) angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12(dua belas) dan halaman 7 (tujuh) angka 12 (dua belas) adalah tidak benar dantidak beralasan hukum, dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraa quo memberikanputusan dengan menyatakan menolak dalil

Dalam hal, PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalilnya, maka seluruh dalil yang disampaikan olehPENGGUGAT sudah sepatutnya untuk di tolak.

Dalam hal, PENGGUGAT tidak dapat membuktikandalilnya, maka seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sudahHalaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.G/2020/PN Pti27.sepatutnya untuk di tolak.

Sehingga,sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.G/2020/PN PtiExceptio Dilatoria4.Bahwa demikian pula Penggugat mendalilkan bahwa Penggugatadalah ahli waris dari Tergugat Ill sebagai pemilik SHM 0522tersebut.

Cetakan Ke12, Halaman 449);Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka Gugatan Penggugatsudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karenaHalaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.G/2020/PN Ptikabur (obscuur) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini.B.

Bahwa oleh karena itu, maka seluruh dalil yang disampaikan olehPenggugat dalam Gugatannya, sudah sepatutnya untuk ditolak olehYang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkaraini. Karena seluruh dalil tersebut, sekali lagi terobukti merupakankegagalan Penggugat untuk memahami posisi hukumnya dalamhubungan hukum yang terjadi di antara Para Tergugat;C.

Yang diketahul atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh darikejahatanMenimbang, bahwa unsur di atas memuat 2 (dua) kualifikasi sikap batinyang merupakan bentuk kesengajaan, dan bersifat alternatif sehingga apabilaHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Spgsalah satu kualifikasi tersebut terpenuhi, maka unsur di atas harus dinyatakantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus didugadiperoleh dari kejahatan adalah bahwa keadaan tertentu dari suatu bendatersebut menimbulkan

keharusan bagi Terdakwa untuk sepatutnya mendugabahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian seharusnya patutmenduga tidak didasarkan pada keterangan Terdakwa, namun didasarkan padakeadaan tertentu dari suatu benda dimana seseorang seharusnya patutmenduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkanbahwa la mengaku telah mengetahui adanya pencurian yang terjadi pada HariRabu tanggal 3 April

WITA, di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin atau setidaktidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mengigatkediaman sebagian besar saksisaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempatPengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP makaPengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telahmembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan,menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh darikejahatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disiniadalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusiasebagai pelaku tindak pidana.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwadiperoleh dari kejahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad AdityaNugraha menerangkan bahwa benar saksi Muhammad Aditya Nugraha telahkehilangan Handphone miliknya yaitu 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A71warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403, saksiMuhammad Aditya Nugraha tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit Handphonemerk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 :868498037334403

KANI BIN ADUN mengatakan kepada Terdakwa II bahwaHandphone tersebut tidak ada kelengkapannya ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Para Terdakwa secara sadartelah mengetahui bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk OPPOA71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO tersebutmerupakan barang hasil curian sehingga Para terdakwa yang telah membelinyaadalah tidak sah ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sepatutnya

M.YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480Ke 1 KUHP, tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY SETIAWAN JODDY Als.JULAK Bin.

dua puluh yang bertempat dijalan Slamet Riyadi Gang Sungai Palong/ Gang 2 Rt.33 Kelurahan Karang Asamllir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di rumah terdakwasendiri atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Unsur Membeli, menyewa, menukar, mMenerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan :Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dariketerangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di mukapersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta;Halaman 9 dari 13 Putusan

hukum yang terangkum darihasil pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsurunsur delik dari pasal yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke1KUHP dengan unsurunstur :1.2.Barang siapa;Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatanMenimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim inibersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut dapatdibuktikan, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

Apabila ada perbuatan terdakwa dalam poin diatas apakah perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan terlebih dahulu mengetahui atau sepatutnya harusmenduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan ?Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas maka telah menjadi faktahokum bahwa terdakwa saksi Kanda dan terdakwa menerangkan bahwa sekitarbulan Januari 2012 terdakwa telah menerima gadai atas 1 (satu) unit kendaraanR4 merk Toyota Kijang LGX, No. Pol.

Terdakwa tidakmengecek secara lebih teliti tentang keabsahan kendaraan tersebut baik berupakelengkapan dokumen kendaraan maupun mengenai asalusul kepemilikankendaraan selain hanya membicarakan harga gadai;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menerima gadai sesuatubenda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakantelah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah

telah menganggap bahwa, Penggugat dapat dikatakansebagai pemilik dari objek yang diperjualbelikan, yaitu 2 (dua) bidang tanahyang telah bersertifikat hak milik nomor 555 dan nomor 556, oleh karena itumuncul hak bagi Penggugat untuk menikmati tanah yang telah dibeli tersebut.Dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal5 September 2017 menunjukkan pada tanah yang telah bersertifikat hak miliknomor 555 dan nomor 556 tersebut ternyata ada orang lain yang menguasai,maka sudah sepatutnya

Dengandemikian sudah sepatutnya Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyumas memproses peralihan ataupemindahan hak atas bidang tanah hak milik/ Sertifikat Hak Milik Nomor 555dan 556 dari nama pemegang hak Marsiran/ Tergugat kepada Harsoko Soediro/Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitumini;Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6, sebagai akibat hukum darigugatan ini diputus oleh pengadilan, maka sudah sepatutnya menurut hukumpara

angka ke4, pihakPenggugat tidak memberikan alasan hukum yang sah, sehingga menurutMajelis Hakim belum ada kepentingan yang mendesak agar mengabulkanpermintaan tersebut, dengan demikian petitum angka ke8 ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak bagian lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya

kepada Tergugat dansesuai dengan faktanya, Tergugat sendirilah yang melakukan tindakanpengakhiran hubungan kerja dengan menyerahkan surat tertanggal 27Oktober 2008 dan selanjutnya tidak masuk kerja ;g Bahwa menurut ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003,dalam hal Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yangdiperoleh Pekerja adalah Uang Penggantian Hak yaitu sebanyak 3 bulangaji atau 3 x Rp 2.400.000, = Rp 7.200.000, (Tujuh juta dua ratus riburupiah) ;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya

kerja yang dilakukan Pemohon PK10.terhadap Termohon PK/Pekerja Julisiswanto dengan alasan Termohon PK telahmelakukan perbuatan yang dikualifikasikan mengundurkan diri, sudah benar dansesuai dengan hukum karena Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pekerjasecara berturutturut telah mangkir/tidak hadir bekerja di Kantor Pemohon PKkemudian juga Termohon PK tersebut telah menyerahkan Surat Tertanggal 29Oktober 2008 yang isinya antara lain menyatakan Keluar.Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi tidak sepatutnya

Majelis Hakim Kasasi sepatutnya menolakkasasi dari Pemohon Kasasi sekarang Termohon PK dan menguatkan Putusan JudexFacti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.202/PHI.G/2009/ PN. Jkt. Pst. tanggal 05 Nopember 2009. Oleh karena itu terhadapPutusan Kasasi yang menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PK harusdibatalkan.

Selanjutnya karena Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PKberdasarkan hukum maka sudah sepatutnya Permohonan PK dikabulkan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasan ke 1 s/d 11Bahwa alasanalasan dan keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembalitersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dari putusan Judex Juris dalamperkara a quo sudah tepat dan benar yaitu tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang