PANJAITAN, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku "Direktur" dari dan olehkarenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT.Surya Global Security Service, berdudukan di Jalan LetdaSujono, Kompleks Letda Sujono Indah Il Nomor 6 Medan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Sihombing, S.H.

ataspanggilan yang sah dan patut telah hadir dipersidangan diwakili oleh kuasakhususnya;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan diPengadilan Negeri Tanjungoandan dan dalam permohonantersebutdiketahui Perseroan Terbatas PT.BELTDC Berkedudukan di Desa KeciputTanjungkelayang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung oleh karenanyadengan merujuk pada pasal 138 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Perseroan Terbatas PT.BELITUNG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION(BELTDC)berdudukan

Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagi Tergugat dalam Rekonpensi ;Putusan No.08/Pdt.G/2015/PNLsmHal 9 dari 30 HalamanBahwa halhal yang telah Penggugat dalam Rekonpensi kemukakan diatas,mohon kiranya halhal tersebut secara keseluruhan diambil alin dan ataudijadikan dalil gugatan Rekonpensi dibawah ini dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan ;Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi merupakan lembaga perbankan yangsah dan berdudukan

yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat Konpensi(selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi) telah mengajukan gugatanRekonpensi terhadap Penggugat Konpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi) ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensipada pokoknya mengemukakan dalildalil gugatan Rekonpensi dengan alasansebagai berikut : e Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi merupakan lembaga perbankan yangsah dan berdudukan

PELITA TRANS JAYA, berdudukan di Komplek Wiramustika BlokF No.

No. 2410 K/PID.SUS/2014(RSSA) adalah Rumah Sakit Provinsi yang berdudukan di Malang danmerupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi setingkat dengan Badanyang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan Kesehatan;Bahwa dengan demikian Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang adalahRumah Sakit milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang berasal dari kekayaanDaerah Provinsi Jawa Timur sehingga pendapatan RSSA Malang adalahjuga merupakan bagian dari pendapatan/APBD Pemerintah Provinsi JawaTimur;Bahwa

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 23 Tahun 2002, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang(RSSA) adalah Rumah Sakit Provinsi yang berdudukan di Malang danmerupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi setingkat dengan Badanyang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan Kesehatan;Bahwa dengan demikian Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang adalahRumah Sakit milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang berasal dari kekayaanDaerah Provinsi Jawa Timur sehingga pendapatan RSSA Malang

Pasal 2 ayat (1) Peraturan DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2002, Rumah Sakit Saiful AnwarMalang (RSSA) adalah Rumah Sakit Provinsi yang berdudukan di Malangdan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi setingkat denganBadan yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayananKesehatan;Hal. 20 dari 53 hal. Put.

Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; LAWANKETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA,berdudukan di JL. Prapatan No.10, Jakarta 10410.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 01/PUPNC.10.DKI/ 2009 tertanggal 29 Juni 2009memberi kuasa kepada : Halaman 1 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUNJKT.1. Husbi, SH, MM : Kepala Bidang Hukum danInformasi Kanwil VII DJKNJakarta;2. Encep Sudarman, SE, MA: Kepala KPKNL Jakarta V ;3.

Ibrahim, S.H.Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ KonsultanHukum, beralamat di Jalan Rajawali, No.45, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Berdudukan di Jalan AP.Pettarani, Kota Makassar : Dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingbernama : 72292222 222221.

PELITA TRANS JAYA, berdudukan di Komplek Wiramustika BlokF No.

., M.H, Advokat, berkantor di Jalan WR.Supratman 20, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Maret 2014;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/T erbanding;danBUPATI LUMAJANG cq KEPALA KANTOR' URUSANPERUMAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT ilLUMAJANG, berdudukan di Jalan Alunalun Utara Lumajang,dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Taufik Hidayat,S.H., M.Hum., dan kawankawan, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 Maret 2014;Turut Termohon Kasasi dahulu

., yang berdudukan di Surabaya, telah dilepaskan 190 saham NV. BouwMaatschaapy de Bron, dari pemiliknya :a. Tang Tjing Wie pemegang saham 23 saham;b. Nyonya Kwee Tiauw Nio pemegang saham 152 saham;c. Tuan Goei Thwan Hien pemegang saham 15 saham 190 saham dari NV.Bouw Maatschaapy de Bron, dijual kepada Hong A Leng, sehingga dengandemikian sejak ditandatanganinya akta perjanjian jualbeli dan pemindahanhak, maka kepemilikan saham keseluruhan dari NV.

bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan BahwaKorban Anak saat ditikam oleh terdakwa berumur 9 (sembilan) tahun sesuai Surat Kutipan AktaKelahiran Akta Kelahiran Nomor: 21.645/CS/VII/2012, atas nama Korban Anak, yangdikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yangmenerangkan pada pokoknya, Korban Anak lahir di Bulukumba pada tanggal 3 September 2006;21Menimbang, bahwa dengan demikian pada Korban Anak pada saat ditikam oleh terdakwamasih berdudukan

fakta hukum yang terungkap dipersidangan BahwaMuhammad Rafly Amir saat ditikam oleh terdakwa berumur 3 tahun, sesuai dengan SuratKutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor: 21.644/CS/VII/2012, atas nama MuhammadRafly Amir, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBulukumba, yang menerangkan pada pokoknya, Muhammad Rafly Amir lahir di Bulukumbapada tanggal 29 Juli 2011;Menimbang, bahwa dengan demikian pada Muhammad Rafly Amir pada saat ditikamoleh terdakwa masih berdudukan

Bahwa perusahan Tergugatmerupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasa pengiriman barangdan atau dibidang Ekspedisi, yang berdudukan di Jalan Raya Gedongan 230,Sidoarjo;Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 telah terjadi kKesepakatan antara PT.Narindo dengan PT. Pusaka Transindo lewat surat pemesanan (PurchaseOrder (PO));Bahwa dalam PO sebagaimana posita nomor 3, telah terjadi serah terimapengiriman antara PT. Narindo Indonesia selaku pemohon pengiriman denganPT.

BahwaperusahanTERGUGAT merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasaHalaman 11 Putusan Nomor: 330/Pdt.G/2016/PN.Sby.pengiriman barang dan atau dibidang Ekspedisi, yang berdudukan di JalanRaya Gedongan 230, Sidoarjo;. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 telah terjadi kesepakatan antara PT.Narindo dengan PT. Pusaka Transindo lewat surat pemesanan (PurchaseOrder (PO));. Bahwa dalam PO sebagaimana posita nomor 3, telah terjadi serah terimapengiriman antara PT.

BANK RAKYAT INDONEDIA (Persero) Tbk,berdudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4446Jakarta, diwakili oleh Eko Wahyudi Pemimpin Wilayahdalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Danuta Putri, S.H., M,Kn., Jabatan Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia Wilayah Padang;2.

BANK MANDIRI (Persero) Tok, berdudukan di JalanKapten A Rivai Nomor 1008 Palembang, SumateraSelatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Soendjoto, S.H., Jabatan Team Leader Legal padaBusiness Regional Il Pelembang Direktorat DistribusiPT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;2. Susiyaningsih, S.H., Jabatan Legal Officer padaBusiness Support Regional Pelembang DirektoratDistributions PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;3. Hendry, Jabatan Assistant Recovery Manager padaPT.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGGERANG,berdudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5 KotaTangerang;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, Ill dan TurutTergugat/Terbanding dan Turut Terbanding;dan:1. Ny. LOA ME TER,2. Tn. JANTO alias ADAM,3. Tn. SUHENDRI,4. Tn. SUHENDRA,5. Tn. ATENG, kesemuanya bertempat tinggal di KampungCikahuripan RT 04/06 Kelurahan Mekarsari, KecamatanNeglasari Kota Tangerang;Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat , Ill, IV, V,Hal. 1 dari 16 hal. Put.

TIAR yang berdudukan di Kabupaten Takalar Prov.Sulawesi selatan ;Bahwa pemasangan nomor dan shio hanya untunganuntungan saja ;Bahwa Terdakwa II tahu nomor untuk memutar kupon putih/togel tersebutdari bos sendiri lewat lewat nomor hp ;Bahwa Terdakwa II sudah 6 (enam) bulan menjula kupon togel tersebut ;Bahwa Terdakwa II memiliki 1 (Satu) orang sudah umur 5 (lima) tahun ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Uang tunai sebesar Rp. 5.650.000 ( Lima juta enam ratus lima

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, berdudukan di Jalan Kawi No.10F, MALANG ;3. PEMERINTAH Cq. KEPALA DESA GONDANG LEGI WETAN ;4, PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Cq. CAMAT KEPALAWILAYAH KECAMATAN GONDANGLEGI di KECAMATANGONDANGLEGI KABUPATEN MALANG ;5. GUNAWAN HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan PanglimaSudirman No.2 C Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;6. H. MUNIF FAKIH, bertempat tinggal di Jalan Kauman No.10Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi KabupatenMalang ;7.

Berkat Airhidup Abadi yang berdudukan diPrisma Kedoya Plaza Blok A No. 12, Jl.

BUMI INDIRA WISESA, berdudukan di MenaraRajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Lot S.1, KawasanMega Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh HenkySoesanto, selaku Direktur Utama, yang dalam hal inimemberi kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H.

No. 87 K/Pdt/2010tetap diakui keberadaannya, Kantor BPN Aceh Utara yang meliputiKabupaten Bireuen sekarang dulu berdudukan di Lhokseumawe, beraparibu desa yang harus diawasi dan sekarang yang kantor BPNnya sudahada di Bireuenpun belum menjangkau 50% desa di Kabupaten Bireuen,permasalahan yang demikian jelas tidak mungkin untuk dianggap batalsetiap surat yang telah dikeluarkan dan bila ketentuan undangundangdianggap berlaku tentang hal ini maka masyarakat penggarap tanahakan berperang sesama mereka

tidak hanya karena keterlambatanpenyampaian surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja,dengan perkataan masih ada alasan lain yang seharusnya dapat diprosesberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b ;Bahwa dalam kasus yang Penggugat hadapi adalah permohonanuntuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan kuasa Pasal36 ayat (1) huruf b undangundang ketentuan umum dan tata cara perpajakandimana ketetapan pajak tersebut merupakan keputusan Pejabat DirekturJenderal Pajak, yang berdudukan