HADJON, SH., Para Advokat, beralamat diJIl.Taman Pondok Jati BA/16 GeluranSidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal(1S April 2014 5 nase necrat entities tan tannseentenninnsntnirannsenietPengadilan Negeri Tersebut ; "Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.798/Pid.B/201 4/PN.Sby, tanggal 24 Maret 2014 dan 11 Agustus 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan

Perawat Lepas diAdonara Barat; Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum didalam aktalahirPemohon adalah di Lewolere, sebenarnya Pemohon lahir di Waibalunsebagaimana dalam ljazah Keperawatan dan ljazah Ners milik Pemohon; Bahwa tuju~an Pemohon mengajukan perubahan tempat lahir adalah agarada kesamaan tempat lahir Pemohon yakni lahir di Waibalun didalamsuratsurat penting milik Pemohon, yang akan digunakan Pemohon untukmencari pekerjaan;Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;REINELDIS TIMU HADJON

Hadjon dkkdalam Hukum Administrasi Negara dan Good Governance (2012)berdasarkan pengertian tersebut, penyalahgunaan wewenangdilakukan bukan karena kealpaan, tetapi secara sadar mengalihkantujuan yang telah diberikan kepadanya. Pengalihan ini bisa karenainteres pribadi, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. f.

Hadjon,SH, (/ntroduction to the IndonesiaAdministrative Law, 316) ;Dengan demikian;Cukup beralasan menurut hukum apabila putusan Mahkamah AgungNomor: 293 K/TUN/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 28/BTUN/2011/PT.TUN.Mks. Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/GTUN/2010/P.TUN.Mks dibatalkan serta gugatan Termohon Peninjauan KembaliHalaman 12 dari 26 halaman.

Hadjon,SH, (Introduction to the IndonesiaAdministrative Law, 336);Dengan demikian;Cukup beralasan menurut hukum apabila putusan Mahkamah Agungtanggal 22 November 2011 Nomor: 293 K/TUN/2011 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Mei 2011Nomor:28/BTUN/2011/PT.TUN.Mks. Jo.

Hadjon,SH, (/ntroduction to the IndonesiaAdministrative Law, hal: 336);Dengan demikian;Cukup beralasan menurut hukum apabila putusan Mahkamah Agungtanggal 22 November 2011 Nomor: 293 K/TUN/2011 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Mei 2011Nomor:28/BTUN/2011/PT.TUN.Mks. Jo.

Pembanding/Penggugat : SURYADI TANDIO Diwakili Oleh : PIETER HADJON, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : H. Said Alwy Alydrus Diwakili Oleh : SYAMSUL BAHRI, SH., MHum.
Terbanding/Tergugat : Hj. Alijah Diwakili Oleh : SYAMSUL BAHRI, SH., MHum.
Terbanding/Tergugat : Hj. Salmy Fitriah Diwakili Oleh : SYAMSUL BAHRI, SH., MHum.
Terbanding/Tergugat : Hj. Suviah A. Ismail Diwakili Oleh : SYAMSUL BAHRI, SH., MHum.
Terbanding/Tergugat : Hj. Jum'ah Akbar Diwakili Oleh : SYAMSUL BAHRI, SH., MHum.

menyatakan bahwa hariSenin tanggal 20 Pebruari 2012 kuasa Penggugat telah mengajukan permohonanpemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15Pebruari 2012 Nomor : 72/Pdt.G/2011/PN.Smda, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan masingmasing kepada kuasa Tergugat I s/d X/Terbanding I s/d IXtanggal 01 Maret 2012, Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 05 Maret 2012,Tergugat XI/ Terbanding XI tanggal 05 Maret 2012; Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Pieter Hadjon

Valens Lamury Hadjon, S.H., M.H., PadaAdvokat dan Konsultan Hukum ANTONIUS YOUNGKY ADRIANTO, S.H., &REKAN yang berkantor di Wisata Bukit Mas II Blok F111 Kelurahan LidanWetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.

Hadjon dalam bukunya ;Hal 6 dari 18 hal Put.

Hadjon, SH, PengertianPengertianDasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985) ;Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum pernahdibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuaidengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yangselalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 11Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Pieter Hadjon,S.H.,M.H., 2. H.M. Da Lopez, S.H., 3. Thomas Lamury A.Hadjon, S.H., M.H.

Ketiganya pekerjaan advokat pada KantorKonsultan Hukum Pieter Hadjon, S.H., M.H., beralamat di Jl.Sumatera No. 79 Surabaya, Kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 17 Juni2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TermohonKasasi/ Terbanding/Penggugat;melawan:l KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNo. 10, Kompleks Citra Raya, Sambikerep, Surabaya,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. Baskoro Waluyo, S.H.

Hadjon, S.H. danKawan, para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Drs.Ben. D. Hadjon, S.H., Nanik Nurhayati, S.H. dan Rekan yang berkantor diLantai II PT. Industri Liftindo Nusantara (ILN) Jl.

kepastian hukum namun justrumemperlihatkan lahirnya Objek Sengketa yang dikeluarkan olehTergugat tanpa landasan peraturan peraturan perundangundangandan berdampak ketidakadilan terhadap hakhak Penggugat sebagaipemilik yang sah tanah/lahan yang di atasnya terdapat ObjekSengketa sehingga wajar jika Penggugat memohonkan kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima GugatanPenggugat secara keseluruhan dengan membatalkan ObjekSengketa; nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnnBahwa oleh Philipus M, Hadjon

Hadjon, Pengertianpengertian Dasartentang Tindak Pemerintahan, Copy Percetakan & stensil Djumali,Surabaya, 1985, h. 89:Bahwa karena keputusan Tata Usaha negara objek Sengketa tersebutternyata Cacat Prosedur karena melanggar ketentuan waktu yang diaturtegas dalam UndangUndang, maka keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa tersebut haruslah Dibatalkan8.

Hadjon, Pengertianpengertian Dasartentang Tindak Pemerintahan, CopyPercetakan & stensil Djumaii,Surabaya, 1985, h. 89);Bahwa selain tata cara pembuatan, keputusan Pejabat Tata Usaha Negarapun harus dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan, yang dalamhal ini "selambatlambatnya DALAM WAKTU 3 (TIGA) HARI. (vide: UU No.32 Tahun 2004, Pasal 109 ayat (3); jo PP No.6 Tahun 2005, Pasal 99 ayat(1);Bahwa Philipus M.

Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dansubstansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapatdikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah.

HADJON (yang diajukan olehTergugat) pada salah satu bagian pentingnya menerangkan bahwa;"keterlambatan penerbitan Surat Keputusan seperti dalil Penggugat bisadikatakan cacat prosedur. Dan kemudian bahwa Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan cacat prosedur makaDAPAT DIBATALKAN."b. Keterangan ahli PROF. DR. H.

Hadjon, Pengertianpengertian Dasartentang Tindak Pemerintahan, CopyPercetakan & stensil Djumali,Surabaya, 1985, h. 89;Bahwa karena keputusan Tata Usaha negara objek Sengketa tersebutternyata Cacat Prosedur karena melanggar ketentuan waktu yang diaturtegas dalam UndangUndang, maka keputusan Tata Usaha Negara objekSengketa tersebut haruslah DibatalkanBAHWA BERDASARKAN HALHAL DI ATAS OLEH KARENANYA, TELAHTERBUKTI BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH NYATANYATA LALA DALAM MEMUTUS PERKARA INI DENGAN

Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagihal.7 dari 22 hal. Put.

Hadjon, SH., PengertianPengertianDasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengujian secara exTuncdan mendasarkan pada penerapan hukum positif, maka diperlukan dalampengujian penerbitan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitanobjek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkandari segi kewenangan, prosedural dan substansial ;Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum

Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat diIndonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal angka 4 dandikaitkan dengan rumusan pasal angka 3 UndangUndang nomor 5 tahun 1986jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolutPeradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatupenetapan tertulis sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat bandingkarena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan olehTergugat

Hadjon, SH, PengertianPengertian DasarTentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara exTuncdan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalampengujian penerbitan objek gugatan a quo;Menimbang, bahwa dalam melakuan pengujian keabsahan penerbitanobjek gugatan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkandari segi kewenangan, prosedural serta substansial ;Menimbang, bahwa obyek gugatan Sertipikat Hak Milik

HADJON, SH. ; === n enone2.

Putusan Nomor 1092/B/PK/PJK/2014sebesar 48% setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakantersebut dijatunkan hukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yangtidak atau kurang dibayar, adalah sebagaimana pendapat ahli Prof.DR.PHILIPUS M HADJON, S.H., bertentangan dengan ratio legis (the spritof law) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan sebagaimana tersurat dalam konsideransMenimbang

Philipus M Hadjon, S.H. yang terhadap kasus inimenerapkan asas Ne bis in idem secara analogi (Karena asas ini lazimnyahanya digunakan di dalam hukum pidana), ahli berpendapat:Asas Ne bis in idem mengandung makna: suatu perkara yang telah diputusoleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama.Bagi Wajib Pajak in casu putusan tersebut merupakan exceptio rei judicataeyaitu penangkisan berdasarkan putusan yang telah

PIETER HADJON, S.H., M.H.;2. THOMAS LAMURY A. HADJON, S.H., M.H.;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum PIETER HADJON, S.H., M.H. &REKAN berkantor di Jalan Sumatra Nomor 79, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2012;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:l. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Jaksa AgungSuprapto Nomor 7, Sidoarjo;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Pertimbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar menyatakan : Menimbang,bahwa apabila keberatan ParaPembanding tentang gugatan telahlewat waktu = dibandingkan dengan2425pertimbangan Majelis HakimPengadilan tingkat pertama tentanggugatan telah lewat/tidak lewattenggang waktu pengajuan gugatan,maka menurut hemat Majelis Banding :Bahwa sesuai dengan pendapat Prof.Philipus Mandiri Hadjon, S.H., selakusaksi ahli, hal mengetahui secara lisandapat dijadikan dasar apakahpengajuan gugatan

Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesiahalaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan Pasal 1 angka 4 dan dikaitkandengan rumusan Pasal angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absoluthal.9 dari 24 hal. Put.

Hadjon, SH, PengertianPengertian DasarTentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling, 1985) ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara exTunc danmendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalam pengujianpenerbitan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa dalam melakuan pengujian keabsahan penerbitan objekSengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan darisegi kewenangan, prosedural serta substansial;Menimbang, bahwa sertipikat obyek sengketa belum pernah

HADJON, SH. dan NANIK NURHAYATI, SH..Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yangberkantor di Lantai Il PT.

V.VALENS LAMURY HADJON, SH.MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum PIETER HADJON, SH.MH.& REKAN GRAHA SA OFFICE BUILDING Lt. 3 R.309, JI. RayaGubeng 19 21 Surabaya, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawan:LUKE DANIEL NATANAEL ISTANTO, ST., Swasta, alamat JL.

Hadjon,dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, terbitan tahun 2002,Halaman 13 dari 20 halaman.

Hadjon, dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Negara, terbitan tahun 2002, hal, 274 :"Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dandiambil dengan cermat.Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2010Berdasarkan alasan tersebut, Putusan Mahkamah Agung harus dibatalkan.