Ditemukan 34481 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-06-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2018 Tanggal 27 September 2018 — TGK. H. MUHARUDDIN, S.SOS.I VS 1. PEMERINTAH RI, CQ. GUBERNUR ACEH., 2. PRESIDEN RI , CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI;
185 — 2447 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 2447 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 P/HUM/2018
No. 39P/HUM/20181.Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2004Tanggal 23 Maret 2004, Jo.
No. 39P/HUM/20181.
No. 39P/HUM/2018Mahkamah Agung.
(vide Putusan No. 54 P/HUM/2013, Putusan No. 62Hal. 25 dari 28 hal.
No. 39P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,S.HNIP. 195409241984031001 Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (âÃÂÃÂAPHIâÃÂÃÂ) vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dk
375 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 P/HUM/2015
Putusan Nomor 12 P/HUM/2015c.
pengenaankewajiban PNT kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamPerkara Register Nomor 41 P/HUM/2011.
Putusan Nomor 12 P/HUM/201523.
Putusan Nomor 12 P/HUM/2015a.
Putusan Nomor 12 P/HUM/20155.
Putus : 20-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2011 Tanggal 20 Juli 2011 — TALAM, SAKIRAH, dkk.; BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU,
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 P/HUM/2011
Nomor 25 P/HUM/2006 (bukti P3) ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/Th.2002 (bukti P4);Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2008 (bukti P5) ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 P/HUM/2010 (bukti P6) ;Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Mei 2011 ;Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Para Pemohontersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI
No. 24 P/HUM/201 1a.
Bahwa dalil permohonan pada halaman 6 angka 13 dan 14 adalah terlaluberlebihan dan terkesan seolah benar adanya bahwa permohonankeberatan yang diajukan Para Pemohon merasa percaya diri akandikabulkan karena didasarkan pada contoh kasus/permohonan keberatanHak Uji Materiil seperti dalam putusan perkara permohonan Hak Uji MateriilNomor 25 P/HUM/2006, putusan Nomor 20 P/HUM/Th. 2002, putusanNomor 25 P/HUM/2008 dan putusan Nomor 09 P/HUM/2010 ;Padahal jika dicermati secara teliti dan seksama bahwa tidaklah
No. 24 P/HUM/201 1cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;8.
No. 24 P/HUM/201 1Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 24 P/HUM/201 1
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/ 2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — I WAYAN PUJA VS GUBENUR BALI, DK
101 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 P/HUM/ 2010
No. 32 P/HUM/2010terhadap Perda No. 16/2009;IM. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON;1.
No. 32 P/HUM/2010g. Kemudahan procedure perizinan, dan/atau;h.
No. 32 P/HUM/2010Perda 16/2009 pasti akan terjadi kKeguncangan dalam masyarakat karenamasyarakat Bali membutuhkan perlindungan dan pengaturan sebagaiterurai dalam normanorma Perda 16/2009.
No. 32 P/HUM/2010masyarakat Bali;Nomor 4: Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ejo. Pasal 44 ayat (9) dan 15 jo. Pasal 50 ayat (2) dan (6) jo. Pasal 106 ayat(3) huruf b dan e jo.
No. 32 P/HUM/2010
Register : 06-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 — ROBERTUS LILIK SUTRISNA, ST., DK VS BUPATI BANTUL;
129 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 P/HUM/2018
Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.3.
Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris DesaMenjadi Pegawai Negeri Sipil.
Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;.
Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;dan g.
Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.
Putus : 28-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/ 2010 Tanggal 28 Juli 2010 — MARDONAN YUPITERSON NYOLA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 P/HUM/ 2010
No. 18 P/HUM/2010penetapan perolehan kursi Partai politik yang mengakibatkanberkurangnya perolehan kursi Partai Golkar dari 6 kursi menjadi 4 kursi;.
No. 18 P/HUM/20101. Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadapPeraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;2.
No. 18 P/HUM/2010"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi AnggotaDPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,ditentukan :a.
No. 18 P/HUM/2010perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilin didasarkan atasperolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009.
No. 18 P/HUM/2010
Putus : 20-06-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2011 Tanggal 20 Juni 2011 — IRZAL YANUARDI, vs MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
128 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 P/HUM/2011
Nomor 19 P/HUM/201112melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional, dan bahkanmematikan hasil produksi dalam negeri.
Nomor 19 P/HUM/2011berdasarkan hal tersebut Permendag Nomor 39 Tahun 2010sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 ;24.Bahwa kegiatan produsen yang mengimpor barang jadi jelas sangatmerugikan pembangunan ketenagakerjaan khususnya pekerja diIndonesia.
Nomor 19 P/HUM/201116Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Pasal 4UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;29.Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskanPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barangjadi untuk mendorong pengembangan usahanya.
Nomor 19 P/HUM/201122"Pembangunan industri bertujuan untuk :1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golonganekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktifdalam pembangunan industri ;2. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatanberusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri ;3.
Nomor 19 P/HUM/201124Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ttd./Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Biayabiaya : Panitera Pengganti :. Meteratl............ Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.. RedaksSl............ Rp. 5.000,. Administrasi HUM .... Rp. 989.000,Jumlah ...................Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012 Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
952 — 743 — Berkekuatan Hukum Tetap
952 — 743 — Berkekuatan Hukum Tetap
09 P/HUM/2012
No. 09 P/HUM/2012SH.
No. 09 P/HUM/201232(1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 dan PeraturanPerundangundangan lainnya.l.a.
No. 09 P/HUM/2012442.b.2.C.Bahwa dengan rumusan dan muatan materi sebagaimana yang dibuatdan disusun oleh Termohon pada Pasal 8 ayat (4) a quo, yang redaksirumusannya adalah sebagai berikut :IUP.
No. 09 P/HUM/20125.b.
No. 09 P/HUM/2012Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48,c Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral R.I.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 P/HUM/2015
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 f. Kejelasan rumusan; dang. KeterbukaanPasal 6 ayat (1) (g):Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan harusmencerminkan asas keadilan.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);E.1.4.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015E.4.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015lain menegaskan bahwa Qanun adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuanbersama Gubemur.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2015
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — TAâÂÂIN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
344 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
344 — 752 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 P/HUM/2019
Putusan Nomor 82 P/HUM/20196.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019a.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019b.
Putusan Nomor 82 P/HUM/2019d.
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2010
No.30 P/HUM/2010. Materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo.
No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.
No.30 P/HUM/2010jo.
No.30 P/HUM/201016/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional ;.
No.30 P/HUM/2010Biayabiaya :1.Meterai...... Rp. 6.000,2.Redaksi..... Rp. 5.000,3. Administrasi .... Rp. 989.000,Jumlah =: Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754 Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/2010
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2018
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
166 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 P/HUM/2018
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018muatan (Uji materiil) Peraturan Perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.
Putusan Nomor 73 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan. Termasuk jenisperaturanperundangundangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2013 Tanggal 27 Maret 2014 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 P/HUM/2013
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013harga jual/harga impor yang belumpernah direvisi sejak tahun 2000,yakni harga jual/harga impor Rp2.000.000.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013PPnBM tahun 2008 dan seterusnyayang dilakukan oleh KementerianKeuangan cq.
Putusan Nomor 25 P/HUM/201341 Fotokopi Surat No.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produkproduk serupa yangdihasilkan oleh negaranegara lain.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013
Putus : 09-02-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — Letjend. (Purn.) SUGIONO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 P/HUM/2011
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015 Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
179 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 P/HUM/2015
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (ObjekPermohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUANDARI PARA PIHAK / PIHAK PIHAK TERKAIT15.
Putusan Nomor 71 P/HUM/20153. Bahwa terhadap suratsurat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapalembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepadaTermohon, sebagai berikut :a.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Selatan.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
167 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 P/HUM/2018
Putusan Nomor 61 P/HUM/20183.8.3.9.3.10.3.11.3.7.5 PT.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo;IV.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota:.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018c.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018
Register : 01-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 — I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)., II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
158 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 P/HUM/2014
Putusan Nomor 21 P/HUM/20142.
Putusan Nomor 21 P/HUM/20142)3)4)=)6)t)8)(2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:1.
Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa akan dijadikan dasardalam proses penyidikan dimaksud (Vide Bukti P29a);PT.
Putusan Nomor 21 P/HUM/201440. Fotokopi Sertifikat PHPL Nomor 09.rlSIC04.01 PT.
Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Ashadi, S.H.NIP 220000754 Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2014
Register : 22-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA), TINGKAT PROV. DKI JAKARTA diwakili oleh IR. Y. TOMAN L. TOBING., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 P/HUM/2013
Putusan Nomor 71 P/HUM/20132. SETYA BUDI ARIJANTA, Direktur Pengembangan Strategidan Kebijakan Pengadaan Umum;3. R.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013dengan cara Kontrak Payung (Framework Contract).
Putusan Nomor 71 P/HUM/20131.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2013
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
195 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 P/HUM/2015
Putusan Nomor 28 P/HUM/20153. H. M.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim denganPegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;V.
Putusan Nomor 28 P/HUM/2015