Patra Jasa ada larangan bahwa penjualan aset dibawah NJOP ;32Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Dirut PT. Pertamina tidak pernah terjadi anakperusahaan menjual aset dibawah NJOP, dan ini baru terjadi sekalinya dilakukanoleh PT.

penilaian itu nilainya diatas NJOP ataupun dibawah NJOP, kalaudipinggiran kota biasanya penilaiannya diatas NJOP dan kalau ditengah kotabiasanya dibawah NJOP ;Bahwa yang mempengaruhi penilaian kalau obyeknya dipinggiran kota diatas NJOPsedangkan ditengah kota dibawah NJOP karena yang telah dipatok oleh Pemerintahharga tanahnya menjadi murah dan kalau banyak yang beli harganya mahal ;Bahwa selama saksi bekerja secara professional melakukan penilaian aset, saksipernah mendapat komplain, keluhan, tegoran

Sucofindo,mengapa nilai tanah itu dibawah NJOP, yang kemudian dijawab oleh PT.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara cq.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian begi keuangan Negara cq.

) per m* Jumlah Rupiah(Rp)Bumi 690.500.000 200 138.100.000.000Bangunan 1.198 280.000 335.440.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 138.435.440.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 138.423.440.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 55.369.376.000PBS terutang (NJKP x 0,5%) 276.846.880Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 0Jumlah pajak yang masih harus dibayar 276.846.880 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

NJOP per m7? Jumlah (Rp)(Rp)Bumi 690.500.000 670 462.635.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.000 464.192.400.00012.000.000464.180.400.000185.672.160.000928.360.800NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP)Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%)PBB terutang (NJKP x 0,5%) Halaman 2 dari 8 halaman.

serta penetapan nilai bangunan (nilai NJOP bangunan perm?) yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quoHalaman 5 dari 8 halaman.

NJOP per m?

Jumlah(Rp) (Rp)Bumi 690.500.000 670 462.635.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.0000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 464.192.400.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 464.180.400.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 185.672.160.000PBB terutang (NJKP x 0,5%) 928.360.800Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 232.090.200Jumlah pajak yang masih harus dibayar 1.160.451.000 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Murung Raya, Kalimantan Tengah, (alamatkorespondensi Gedung Bintara Lantai 4, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 43,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180), sehingga perhitungan jumlahpajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut: NJO NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) KLAS P/m2A. Bumi 1.118.010.000 192 430 480.744.300.000Total NJOP480.744.300.000Perhitungan Pajak yang terutang1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002.

NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.600 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3883/B/PK/Pjk/2019 7. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.600 8. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.150 9.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.201.860.750,00; dengan perincian sebagai berikut:Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP

/m2 NJOP (Rp)A.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5.NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.6007. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.6008. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.1509.

Sudirman Kav. 5253, Senayan Kebayoran Baru JakartaSelatan, dengan alamat objek pajak di Desa Muara Buyut, KecamatanMelak, Kabupaten Kutai Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Obyek Pajak Luas (M) KLAS NJOP per M*(Rp) NJOP (Rp)Bumi Bangunan Total NJOP PERHITUNGAN PBB TERUTANG1.

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Total NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 Angka 2)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4) PBB yang terutang (Tarif 0,5% x Angka 5) 3.028 .846.894Pengurangan (05 x Angka 6) PBB yang Telah Dibayar 2.210.876.1659.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Perhitungan NJOP atas ObyekPBB berupa Tubuh Bumi Tahun Pajak 2014 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.

per M*(Rp) NJOP (Rp)Bumi Bangunan Total NJOP Halaman 7 dari 9 halaman.

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Total NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 Angka 2)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4) PBB yang terutang (Tarif 0,5% x Angka 5) 3.028.846.894Pengurangan (05 x Angka 6) PBB yang Telah Dibayar 2.210.876.165PBB yang Masih Harus Dibayar (Angka 6 Angka 7 Angka 8) 817.970.729 $0) 190) SO) Gm) BS) Gey) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Bangunan 9.559m2 x 2 = Rp 4.827.295.000,003 NJOP (1+2) = Rp 103.767.295.000,004 NJOPTKP : = Rp 12.000.000,005 NJOP untuk penghitungan PBB : (34) = Rp 103.755.295.000,006 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x (5) = Rp 41.502.118.000,007 PBB yang Terutang 0,5% x NUKP = Rp 207.510.590,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88372/PP/M.XVIIIA/18/2017, tanggal 7 November 2017, yang

banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP137/WPJ.26/2015 tanggal26 Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak2014 Nomor 12.05.110.017.9000001.1 tanggal 8 Juli 2014, atas nama PTCitra Sawit Mandir, NPWP 02.097.321.0116.001, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 18 Lantai 7 Gedung Bank Sumut Madras Hulu Medan, denganperhitungan menjadi sebagai berikut: OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP

PER M2 TOTAL NJOP(Rp) (Rp)BUMI 14.550.000 145 11.000 160.050.000.000,00BANGUNAN 9.559 078 505.000 4.827.295.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 164.877.295.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB = 164.865.295.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 164.865.295.000,00 65.946.118.000,00PBB yang Terhutang =0,5% x 65.946.118.000,00 329.730.590,00 Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1853/B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp329.730.590,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40 % x 164.865.295.000,00NJOP PEROBJEK PAJAK LUAS (M2) a M2 TOTAL NJOP(Rp) (Rp)BUMI 14.550.000 145 11.000 160.050.000.000,BANGUNAN 9.559 078 505.000 4.827.295.000164.877.295.000,NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =NJOPT NJOPTKP

(NJOP Tidak Kena Pajak)= 12.000.000164.865.295.000,65.946.118.000, 329.730.590,PBB yang Terhutang =0,5 % x 65.946.118.000,00329.730.590,PBB yang harus dibayar =Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 14954 =Rp.957.056.000,1.1.8.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : KeduJaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas : 12170 M2 berdasarkan GirikNo.882 a/n H. RESANNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 12170 =Rp.1.947.200.000.,1.1.8.18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : KeduJaya, Kec.

Sarip / AsanNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 2370 =Rp.142.200.000,1.1.8.32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/DesaCukanggalih, Kec.

GalindoBarat : Kali CirarabNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 4736 =Rp.284.160.000,1.1.8.42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/DesaCukanggalih, Kec.

SaanBarat : Tanah Milik PurnataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m2 X 5012 =Rp.225.540.000,1.1.8.77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/DesaSerdangkulon, Kec.

SunataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 5240 =Rp.314.400.000,1.1.8.79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/DesaCukanggalih, Kec.

Bahwa Keberatan dengan ketetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)Bumi Produktif Rp.22.597.283.936.374,00 dengan alasan sebagaiberikut:a.Penetapan NJOP Bumi Produktif sebesar Rp.22.597.283.936.374,00tidak disertai penjelasan dan rincian biayabiaya apa saja yang tidakdiakui sebagai biaya untuk mendapatkan hasil bersih;Sesuai UndangUndang Nomor 11 Tahun 1976 Tentang KetentuanPokok Pertambangan Pasal 2 huruf e berbunyi Eksploitasi: usahapertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian danmemanfaatkannya

operasional)dalam satu periode setelah dikurangi taksiran pajak pendapatan;PTBA Dalam rangka mengeksploitasi bahan galian Batubarasehingga tersedia untuk dimanfaatkan oleh konsumen terdapat Biayaproduksi langsung, biaya administrasi yang merupakan biayapenunjang di unit produksi, biaya penjualan yang merupakan biayapenanganan pelabuhan berikut penaganan batubara di pelabuhansampai dengan mencurahkan batubara ke kapal laut maupuntongkang dan biaya pemasaran;Berdasarkan penjelasan butir b s/d d di atas NJOP

Batubara Bukit Asam, NPWP: 01.000.011.5313.001,beralamat di Jalan Jurang Parigi Dalam Nomor 5, Tanjung Enim, LawangKidul, Muara Enim, sehingga penghitungan besarnya Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 NJOP diluar bumi produktif 1.635.902.199.8902 NJOP atas bumi produktif 22.597 .283.956.3743 Jumlah NJOP (1 + 2) 24.233.186.156.2644 NJOPTKP 7.500.0005 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (34) 24.233.178.656.2646 NJKP (40% x 5) 9.693.271.462.5067

Putusan Nomor 2170/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi NJOP sebagai dasar pengenaan PBBsebesar Rp31.860.361.181.100,00; yang tidak dapat dipertahankanseluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta

Putusan Nomor 2170/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 yangmasin harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp48.466.357.313,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP diluar bumi produktif Rp 1.635.902.199.890NJOP atas bumi produktif Rp 22.597 .283.956.374Jumlah NJOP (1 + 2) Rp 24.233.186.156.264NJOPTKP Rp 7.500.000NJOP sebagai dasar pengenaan

Khusus untuk Objek Pajak perkebunan, Nilai Perolehan Objek Pajak(NPOP) yang dipergunakan adalah NJOP PBB pada tahun perolehanhak dimana penentuan NJOP PBB tanah atau NJOP tanah danbangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB mengacupada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK/04/1998 jo.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 jo.

Areal Kebun adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanahsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Kakanwil DJP atas namaMenteri Keuangan ditambah dengan jumlah investasi tanamanperkebunan sesuai dengan standar investasi menurut masingmasing jenis dan umur tanaman.Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 18/B/PK/PJK/2007b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunanadalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah sebagaimanaditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.c.

dimaksud pada huruf a,b, c dan d diatas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :523/KMK.04/1998 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE21/PJ.6/1999 danSurat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE72/PJ.6/1999, dengan Ketentuansebagai berikut :1) Besarnya NJOP PBB untuk objek pajak Perkebunan berupa :a) areal kebun adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanahsebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak

No. 13/B/PK/PJK/2007dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai denganStandar Investasi menurut masingmasing jenis dan unsur tanaman.b) areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan,adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah sebagaimanaditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak atas nama Menteri Keuanganc) bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP bangunanyang disusun berdasarkan Daftar Biaya Bangunan (DBKB)sebagaimana ditetapbkan

dalam KeputusanKeputusan KepadaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama MenteriKeuangan.Ketentuan penghitungan NJOP tersebut diatas masih berlaku secarasah sesuai tatacara peraturan dan belum pernah dibatalkan..

atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.313.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);16) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HGB / No. 28 yang terletak diKarang Towo Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak denganluas tanah 73 M? atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.519.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.313.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

atasnama Djumadi Pamin yang diperoleh pada tahun 2010 dengan taksiranharga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);56) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 133 yang terletak diJeruk Gulung Dempel Kabupaten Demak dengan luas tanah 7757 M2atas nama TERBANDING/PEMBANDING yang diperoleh pada tahun2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 38.785.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu rupiah

atas namaPEMBANDING / Wahyuni yang diperoleh pada tahun 2005 dengantaksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh riburupiah);58) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 1613 yang terletakGebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan luas tanah 140Me atas nama PEMBANDING/TERBANDING yang diperoleh padatahun 2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kuranglebih Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);59) Sebidang tanah

atas namaPEMBANDING/TERBANDING yang diperoleh pada tahun 2009 dengantaksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp 570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);60) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 02449 yang terletakCabean Kabupaten Demak dengan luas tanah 99 M?

Selanjutnya Tergugatsecara sepihak meminta kepada Penggugat untuk melunasi pembayaranBPHTB sebesar Rp. 66.964.500, (enam puluh enam juta sembilan ratusenam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan mengacu pada NJOP padaTahun 2014 bukan NJOP dengan Harga JualUnit Rumah Susun yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PPJB yaituRp. 568.804.500, (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat juta lima ratus Rupiah);Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Penggugat mengirimkan surat tanggapankepada Tergugat

mempertanyakan dan keberatan tentang kenaikan biayaBPHTB dan NJOP yang menimbulkan selisin sebesar Rp.9.509.500,(sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah)Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor53/Pat.G/2016.

Faktanya Penggugatsampai dengan saat ini belum melaksanakan syarat sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 17 ayat1 huruf (d) didalam PPUJB tersebut; Bahwa Tergugat menolak dalil poin 7 halaman 4 didalam surat Gugatan Penggugat dengan alasan bahwa nilai jual objekpajak (NJOP) yang dapat dijadikan dasar adalah NJOP tahun 2015, karena faktanya pada tahun 2008 unit apartemenhanya baru akan ada dikemudian hari sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) unit apartemen tersebut belumditerbitkan oleh Dinas

Tergugat melaluisuratnya tertanggal 20 Juni 2014 menyampaikan rincian biaya untuk prosespenandatanganan AJB yang tidak absurd (masuk akal) sehingga ditolak olehPenggugat karena pembebanan bea BPHTB mengacu pada NJOP Tahun 2014yang saat itu kenaikannya hampir mencapai 300% dan membebankan biayaselisihkenaikan NJOP yang nyatanyata tidak diatur dalam PPJB;Bahwa keterlambatan proses penandatanganan AJB adalah merupakankesalahan dan kelalaian dari Tergugat hingga dalam kurun waktui 6 (enam) Tahunsampai

Selanjutnya Tergugat secara sepihak memintakepada Penggugat untuk melunasi pembayaran BPHTB sebesar Rp. 66.964.500, (enam puluh enam juta sembilan ratusenam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan mengacu pada NJOP pada Tahun 2014 bukan NJOP dengan Harga JualUnit Rumah Susun yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PPJB yaitu Rp. 568.804.500, (lima ratus enam puluh delapanjuta delapan ratusempat juta lima ratus Rupiah);10.

Nomor 652 PK/Pdt/2019eoSPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 1995 sebesar Rp541.423,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp243.000,00 diberi tanda bukti P3;4. STTS (Surat Tanda Terima Setor) tahun 1995 sebesar Rp541.423,00lunas tanggal 23 Oktober 1995 diberi tanda bukti P4;5. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 1996 sebesar Rp644.385,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2011 sebesar Rp886.416,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp1.416.000,00 diberi tanda bukti P35;36. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2011 sebesar Rp886.416,00 lunas tanggal 19 Agustus 2011 diberitanda bukti P36;37. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 sebesar Rp984.698,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2013 sebesar Rp984.698,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp1.573.000,00 diberi tanda bukti P39;40. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2013 sebesar Rp984.698,00 lunas tanggal 19 Juli 2013 diberi tandabukti P40;41. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2014 sebesar Rp1.739.654,00, NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2015 sebesar Rp1.940.600,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp3.100.000,00 diberi tanda bukti P43;44. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2015 Rp1.940.600,00 lunas tanggal 25 Agustus 2015 diberi tandabukti P44;45. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2016 sebesar Rp4.225.500,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2017 sebesar Rp4.688.740,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp3.745.000,00 diberi tanda bukti P47;48. Tax payment receipt internet banking BCA tahun 2017 sebesarRp4.688.740,00 lunas tanggal 8 Mei 2017 diberi tanda bukti P48;49. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2018 sebesar Rp5.202.060,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00076/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014, sehingga perhitunganpajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagaiberikut: Keterangan Menurut eeNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 455.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 7NJOP untuk Perhitungan PBB 455.000.000.000Presentase

Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/201975665; Alamat Jakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar MegaKuningan Blok 6.2, Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadisebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%

Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2019melandaskan Klasifikasi Bumi menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)baik berdasarkan Bumi dan Bangunan termasuk Emplasemen yangberdasarkan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asasNe Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwasemua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturanperundangundangan dan hukum yang diputus oleh Majelis Hakimdengan benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.720.000.000,007 Pembayaran Nihil8 PBB yang masih harus dibayar 1.720.000.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 659.320.000.000,00PBB

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp518.000,00/m2, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakHalaman 4 dari 7 halaman.

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp3.296.600.000,00, dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Perm2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,0NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 0PBB yang Terutang =0,5% x 659.320.000.000,00 659.320.000.000,003.296.600.000,00PBB yang harus dibayar 3.296.600.000,00 Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2020Bahwa NJOP dan besarnya PBB yang terhutang untuk bumi dan bangunandalam SPPT/SKP PBB No. 73.24.180.013.0020002.0 tanggal 3 Januari2011 tersebut seharusnya adalah sebagai berikut: NJOPObyek Pajak Luas Kelas Per M? Jumlah(M?)

Vale Indonesia, Tbk, d/h PT.International Nickel Indonesia, Tok, NPWP: 01.000.541.1803.001, sesuaiKeputusan Terbanding tersebut beralamat di: Malili Camp, Balantang, Malili,dan alamat obyek pajak di: Malili Camp, Desa/Kelurahan: Balantang,Kecamatan: Malili, Kabupaten/Kota: Luwu Timur Sulawesi Selatan, sehinggaPajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00

5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00 NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB 23.369.600.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan atas NJOP Bumi untuk Tahun 2011 sebesarRp56.200.000.000,00 (Rp200.000,00 per m7?) yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

/2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00 5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 23.369.600.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% X Rp.23.369.600.000,00 9.347.840.000,00PBB yang terutang = 0.5% X Rp.9.347.840.000,00 46.739.200,00PBB yang harus dibayar 46.739.200,00 Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Parman Slipi, Palmerah,Jakarta Barat, sehingga seharusnya pengenaan SPPT PBB Tahun 2011 tidakdikenakan NJOP per M2 sebesar Rp 8.145.000,00, tetapi dikenakan sama denganNJOP pembanding pada lokasi yang sama di RT.010/RW.04 Slipi, Palmerah, JakartaBarat hanya dikenakan SPPT PBB Tahun 2011 dengan kelas 055 dan NJOP per M2sebesar Rp 2.508.000,00 atas nama XXX;: bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pembeitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak 2012 Nomor Objek Pajak31.74.031.002.0130004.0

tanggal 24 Januari 2012, dengan menetapkan Nilai JualObjek Pajak Pajak Bumi dengan Kelas 041 sebesar Rp8.145.000,00/m2, dan NilaiJual Objek Pajak Bangunan dengan kelas 018 sebesar Rp2.200.000,00/m2;bahwa Terbanding menetapkan NJOP bumi dengan kelas 041 sebesarRp8.145.000,00/m?

berdasarkan kode Zona Nilai Tanah AP;bahwa Pemohon Banding meminta agar NJOP bumi atas objek pajak dengan NOP31.74.031.002.0130004.0 dipersamakan dengan NOP 31.74.031.002.0130125.0dengan lokasi yang sama di RT.010 RW.04 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat yanghanya dikenakan NJOP Rp.2.508.000,00/m2 dengan Kelas 053, dengan alasanbahwa tanah Pemohon Banding secara faktual tidak menghadap secara langsung kejalan Letjen S Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan

Desember 1998 tentang PengenaanPajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan Nilai Indikasi Ratarata adalahnilai pasar wajar ratarata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona NilaiTanah;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap datadata yang disampaikan olehTerbanding dan Pemohon Banding diperoleh fakta sebagai berikut:bahwa terbukti dari data ZNT yang disampaikan Terbandig bahwa ada nilai tanahyang menempel dengan lokasi tanah Pemohon Banding dengan kode Zona NilaiTanah AL ditetapbkan NJOP

/2012 tanggal 07 Maret201 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP)31.74.031.002.0130004.0 tanggal 03 Januari 2011 Tahun Pajak 2011, atas nama :XXX, dan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak dengan Nomor Objek Pajak :31.74.031.002.0130004.0 dengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas Kelas NJOPJumlah Bumi 25.300 041 8.145.000Bangunan 3.344 018 2.200.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP

Objek Pajak Luas Kelas NJOP/M? Jumlah (Rp)(M2) (Rp)1 Bumi (Tanah) 4.585 B.36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Air) 16.940 B.36 131.250 2.223.375.0003 Bangunan 1.198 A.04 700.000 838.600.000NJOP sebagai dasar PBB 58.976.050.000 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan KeputusanNomor: Put.17326/PP/M.VII/18/2009 tanggal 27 Mei 2008, adalah untuk PBBTahun 2007, ditetapkan sebagai berikut : Objek Pajak /Luas (M2)Kelas NJOP(Rp)JUMLAHPer M?

Bumi(Tanah) 4.585 B36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Perairan) 16.940 B36 131.250 2.223.375.000Bangunan 1.198 A03 700.000 838.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 58.974.050.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Paiak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 358.962.050.000NJKP (Nilai Jual Kena Paiak) = 40% x NJOP untuk Perhitungan 23.584.820.000PBB yang terutang =0,5% x NJKP 117.924.100 2.

Kep16/PJ.6/1998Tanggal 30 Desember 1998.Perhitungan, sbb : No Objek Pajak ILuas (M2) Kelas NJOP/ M?

Kelas NJOP (Rp)PER M?

Kelas NJOP(Rp/m?)

Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505.400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017

Putusan Nomor 4607 B/PK/Pjk/2020Objek Pajak Luas (m* Kelas NJOP(Rp/m*) Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0.5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505 400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

31.71.000.000.044.5279.3 tanggal 30April 2014 karena tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;4. bahwa membatalkan SPPT PBB Tahun Pajak 2014 dengan NOP.31.71.000.000.044.5279.3 yang diterbitkan oleh Terbanding karenatidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;5. bahwa kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan PemohonBanding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini : Luas (M2) Objek Pajak BumiNJOP PER M2 RpTotal NJOP

sebagai Dasar RPengenaan PBB P NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp ;Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp ;PBB yang terhutang (0,5%) Rp Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096956.18/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhnadap

Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020Simatupang Kav. 2226, Jakarta Selatan 12430, dan menetapkan PBBterutang menjadi sebagai berikut : J . 2 NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m*) Kelas Perm TainanBumi 4.190.960.000 200 140 586.734.400.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 586.734.400.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 586.734.400.000a : = 40% xNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 586.734.400.000 234.688.960.000Pajak Bumi dan Bangunan yang =0,5% xterutang 234.688.960.000 Lal Tse 800Pajak

Kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan dihitung kembali sesuaidengan perhitungan di bawah ini;Luas (M2) Objek Pajak Bumi NJOP PER M2 Rp Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PI Rp aNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp rsNilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp PBB yang terhutang (0,5%) Rp ~~ Nihil5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.173.444.800,00; dengan perincian sebagai berikut: 2 NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m*) Kelas Per me JumlahBumi 4.190.960.000 200 140 586.734.400.000ree. sebagai dasar pengenaan 586.734.400.000NJOPTKP (NJOP Tidak KenaPajak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 586.734.400.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%x586.734.400.000 234.688.960.000Pajak

NJOP pada lokasitanah rumah dinas pada tahun 2007adalah sebesar Rp. 48.000,00 perM?

, NJOP Rp.64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp.27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.20.000, ;27)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2000 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp. 64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT.

Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 20.000. ;Hal. 65 dari 57 hal. Put.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yangbertanggungjawab di bidang bangunan ;c.

No. 377 K/Pid.Sus/2012A.44 sehingga dalam penentuan/penetapan harga ganti rugi Terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan dengan mendasarkan harga ganti rugi tanahpada Type tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sebenarnya danberakibat pada terjadinya mark up terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yangsebenarnya dengan perhitungan sebagai berikut :Nilai Ganti Rugi setelah di mark up :Nilai NJOP X Luas TanahRp. 10.000,00 X46.175M?

mengesampingkan Data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) No.483/WPUJ.16/KP.0206/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 yang menyatakanpada Lokasi tersebut Tahun 2007 untuk tanah yang tidak produktif(tidak ditanami kelapa) dengan NJOP sebesar Rp. 910,00 per meterpersegi ;Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Judex Facti terhadapTerdakwa Drs.

(Hal. 80 paragraf ke6) ;Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dalam Pasal 15 Ayat(1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa DasarPerhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaianLembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;Bahwa dari pasal tersebut telah jelas bahwa NJOP menjadi dasarperhitungan ganti rugi, sedangkan nilai nyata/sebenarnya tersebuthanya

Sedangkan, NJOP yang dituangkan para Terdakwadalam Berita Acara Kesepakatan Harga sebesar Rp. 20.000,00 dengantipe tanah A.35 hanyalah digunakan untuk menutupi perbuatannya agarterlinat seolaholah harga kesepakatan senilai Rp. 10.000,00 tersebutlebih rendah dari NJOP tanah yaitu Rp. 20.000,00 per meter persegi,padahal para Terdakwa jelas tidak mencari tahu NJOP sebenarnyatanah tersebut pada Instansi yang berwenang, sehingga para Terdakwatidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun