Ditemukan 2059 data
16 — 11
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dansegalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini
14 — 11
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Putusan Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini
18 — 5
No. 291/Pdt.G/2021/PA MrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.
No. 3019).Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI:1.
10 — 7
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dansegalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini
14 — 6
Mrs Hal 5 dari 8masa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat Pemohonmengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.
No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.
14 — 7
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;Putusan No.126/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8
Harjo Sumantri Priyo Jatmiko bin Trimono
Termohon:
Fania binti Hasany, S
14 — 9
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.
12 — 5
Tahun 1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.MrsMengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dansegala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan
13 — 12
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
12 — 12
berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatPutusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Mks Hal. 5 dari 7didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
15 — 10
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN.3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan perkara ini;Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 04 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atasPasal 21 ayat (1), Pasal 43, Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun2016 Nomor 114, TLN Nomor 5887) terhadap Pasal 2, Pasal 29 ayat (1) huruf b,Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153, TLN Nomor
5072), serta Pasal 2huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494), pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.dr.
Nomor 5072), serta Pasal 2 huruf a dan bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRITahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494), dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:I.
Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohonkemukakan dalam uraianuraian dalam angka IV.1 dan IV.2 di atas,Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 21 ayat (1), Pasal 43, Pasal94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor114, TLN Nomor 5887) bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 29 ayat(1) huruf b, 34 ayat (1) dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153,TLN Nomor 5072),
dan Pasal 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014Nomor 6, TLN Nomor 5494).
11 — 7
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dansegalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
23 — 9
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
13 — 8
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
14 — 6
Tahun 1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G
12 — 7
Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA MrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dansegalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
10 — 6
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
14 — 5
berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
11 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.