Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/PID/2013/PT.DKI, tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa II tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNomor. 244/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 22 Mei 2013 yangdimintakan banding tersebut ;Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;Hal. 11 dari

No. 195/Pid/2013/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 September 2013 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara pada tanggal 02 September 2013 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Adapun alasan kami mengajukan kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor : 195

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/X1I1/2010tanggal 20 Desember 2010.3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/05 K/PM04/AD/1/2011 tanggal 18 Januari 2011.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/05 K/PM04/AD/1/2011 tanggal 19 Januari 2011.5. Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangankepada Terdakwa dan para Saksi.6.

Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Mendengar1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010, di depan sidang yangdijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari BeritaAcara Pemeriksaan di depan penyidik.Memperhatikan1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan2kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa :a.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010 didakwa melakukantindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militertelah terpenuhi.Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin .Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salahsatu.

lagi perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimanatermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulangdan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dibacakandaftar barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukurtan 3Kg, dan 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau, olen karena barangbukti tersebut telah ditentukan dalam perkara Nomor 195

tahanan diRumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwatetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Mempawah di Mempawah;Menimbang, bahwa daftar barang bukti yang diajukan kedepan persidangantelah pulah menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap barang berupa: 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau;oleh karena barang bukti tersebut setatusnya sudah ditentukan dalam perkaraNomor 195

Menetapkan barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau;Setatusnya telah ditentukan dalam perkara Nomor 195/Pid.B/2015/PN Mpw atasNama SUHADA Als HADA Bin RUSWANDI;6.

Diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) R.Bg juncto pasal 206HIR karena alasan kepemilikan(Hak Milik, Hak Guna Bangunan,Hak GunaUsaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah ) ;c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undangundang ;d.

Bahwa didalam Ketentuan pasal 195 ayat (6) R.Bg mensyaratkan bahwagugatan perlawanan/bantahan pihak ketiga (derden verzet) hanya dapatdiajukan oleh Pihak Ketiga berdasar pada kepemilikan atas tanah sengketasebagai syarat materil yang harus dipenuhi dalam gugatan bantahan (derdenverzet), dan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018kepemilikan dimaknai sebagai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak GunaUsaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah ;Mencermati Surat gugatan Pelawan tertanggal 19 November

tersebut kemudian telah dirobah olehPelawan dengan surat tertanggal 9 Januari 2019, bahwa menurut hemat ParaTerlawan dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami bahwagugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syaratformil maupun materil dari suatu gugatan perlawanan karena gugatan perlawananpelawan tidak didasarkan pada adanya Hak Kepemilikan (Hak Milik), Hak GunaBangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Gadai Tanah sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 195

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) R.Bg maupun SEMA No.3Tahun 2018 mengatur tentang syarat pengajuan gugatan perlawanan/bantahan(derden verzet) atas sengketa tanah bahwa perlawanan/bantahan hanya dapatdiajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan kepemilikan (Hak Milik) ;Bahwa Pihak Ketiga menurut pasal 195 ayat (6) R.Bg harus dimaknai sebagaipihak diluar pihakpihak yang bersengketa dalam perkara asal (bandingkan SEMANomor 3 Tahun 2018) ;6.

Bahwa mencermati syarat dan ketentuan hukum acara mengenai pengajuangugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagaimana diatur dalampasal 195 ayat (6) R.Bg maupun dalam SEMA No.3 Tahun 2018 dihubungkandengan sejarah perolehan hak dari Pelawan atas tanah obyek eksekusisebagaimana disebutkan dalam posita gugatan huruf B angka 2 dan 3,memunculkan pertanyaan apakah Pelawan berada dalam kedudukan sebagaiPelawan yang Benar dan apakah Gugatan Perlawanan Pelawan dapatdikabulkan ?

kepemilikan tanah dan dokumen pendukunglainnya sebagai berikut :a.b.Girik/Letter C Desa Krukut Nama Wajib Ipeda Mursalim bin Diih No.210;Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan Krukut Kecamatan LimoNomor : 594/193/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 untuk Girik C No.210Persil 519;Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan Krukut Kecamatan LimoNomor : 594/194/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 untuk Girik C No.210Persil 519;Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan Krukut Kecamatan LimoNomor : 594/195

oleh Lurah Krukut;Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diketahui dan ditandatangani olehLurah Krukut, dicatat di Kelurahan Krukut tanggal 3 Agustus 2017 denganNomor : 594/193/VIII/2017;Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diketahui dan ditandatangani olehLurah Krukut, dicatat di Kelurahan Krukut tanggal 3 Agustus 2017 denganNomor : 594/194/VIII/2017;Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diketahui dan ditandatangani olehLurah Krukut, dicatat di Kelurahan Krukut tanggal 3 Agustus 2017 denganNomor : Nomor : 594/195

tidak dalam sita jaminan oleh instansi penegak hukumdan sebagainya, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Krukut serta dicatat dalam registrasi Kelurahan Krukut Nomor : 594/194/VIII/2017;Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa tanahmilik PENGGUGAT tidak dalam sita jaminan oleh instansi penegak hukumHalaman3 dari 38 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN.Dpk.dan sebagainya, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Krukut serta dicatat dalam registrasi Kelurahan Krukut Nomor : 594/195

,S.IP), yang diberi tanda bukti P4e;Foto Copy sesuai dengan Asli;13.Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No.594/195/VIII/2017 tanggal 3Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Krukut Kecamatan Limo KotaDepok , yang diberi tanda bukti P5a;Foto Copy sesuai dengan Asli;14.Foto Copy Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 3 Agustus 2017 dariPenggugat, dicatat di Kelurahan Krukut No.594/195/VIII/2017 tanggal 3Halaman25 dari 38 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN.Dpk.Agustus 2017, ditandatangani oleh

Tanggal 3 Agustus 2017 yang diregistrasi di Kelurahan KrukutNo.594/195/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 ditandatangani oleh LurahKrukut Eddy M.,S.IP, yang diberi tanda bukti P5d;Foto Copy sesuai Asli;17.Foto Copy Surat Keterangan Nomor 594/659/X1I/2017 tanggal 30 Nopember2017, dikeluarkan Kelurahan Krukut dan ditandatangani oleh Lurah Krukut(Eddy M.,S.IP, yang diberi tanda bukti P5e;Foto Copy sesuai dengan Asili;18.Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pembayaran PHH tahun2017 a.n.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan pernikahan, dan telah dicatat oleh petugas KUAKecamatan Kertek, hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUAKecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, No.195/79/III/2008 tanggal 28 Maret. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugattinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Kertek, KabupatenWonosobo selama 5 tahun. Kemudian suami pulang ke rumah orang tuanyasampai sekarang;.

+&*l Su"# * ($ 9 &9 1% 1 1s$,5S *195"9@ "(8 ! , sp 4, "(S$ $)$" $)IN#ESG)S" *1*ES & S4S+E" SM" M +14 S4S"$,5$ &" &) ! +! * "#)S & SS" FI"! SESS " ERNE) *LESSS,$% ),5$% *!17S#$ S$"S 1! 35" & $$ 1! $ 38 $+! 1 )HSS +!im o7sv#i's,5$ $)*e $$" ges" 1 , "sm fo, $"1, 49 $+ ) "(S$ 5 S95, *1'S#S SS ! 1 a $ $*two S"#1'S,5$ +! , "sn ," $s" 1, * 13S,& & )S" +$ S$ +$4+S" +!1"#E & S" I"#S SS" #S $ & " SUESB! /!

Print: 423/R.4.27/Ep.1/07/2012sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 6 Agustus 2012; Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 14 Agustus 2012 Nomor:189/Pen.Pid/2012/PN.Pangkajene sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampaidengan 12 September 201 2; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 4 September2012 NO:195/PenPid./2012/PN Pangkajene, sejak tanggal 13 September2012 sampai dengan 11 Nopember 201 2; Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan

karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer padaOditurat Militer IV19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 05 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta NikahNomor : 195/08/V1I/2012 tertanggal 05 Juni 2012);him. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0102/Pdt.G/2018/PA.SIw. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'liktalak;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx Nomor: 195/08/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012, alatbukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yangselanjutnya ditandai dengan P.2;3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 045.2/01/01/2018 tanggal 02Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx KabupatenTegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;B. Saksisaksi :1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistri yang sah, yang telahmelangsungkan permikahan di Surabaya pada tanggal 26 Juli 2011berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/13/VII/2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya,tertanggal 26 Juli 2011;2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugathidup bersama sebagai suamiistri dengan mengambil tempat kediamanbersama di rumah Penggugat/ , Kabupaten Gresik;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/13/VII/2011tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang telah dicocokkan denganaslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu :1. saksi Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi adalah Bibi Penggugat;Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 4647/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli1998, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/49/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998 ; 2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkanTergugat adalah jejaka; 3.

Foto cofy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/49/VII/1998 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Juli3. Surat Keterangan nomor: 416312.13/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaWonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tanggal 30 April 2013 (P.3)b. SAKSISAKST:Selain bukti suratsurat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi, yaitu :.

., mengajukan halhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat telan melangsungkan akad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadugede KabupatenKuningan tanggal 19 Juni 2001, tercatat dalam dalam Kutipan Akta NikahNomor : 195/29/V1/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKadugede Kabupaten Kuningan Nomor : 195/29/VI/2002 Tanggal 19 Juni2002, telah dileges, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya(diberi kode P.2) ;Asli Surat Keterangan Gahaib Nomor: 474.14/188/KESRA tangal, 10September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babatan KecamatanKadugede Kabupaten Kuningan, telah dileges dan bermaterai cukup (diberikode P.3);Bahwa, selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksisaksi bernama:1

No. 091 PK/Pdt.Sus/201015 K/PHI/2006 tanggal 18 September 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiAWALUDDIN, tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan P4D/PHI Riau tanggal14 Desember 2005 No. 248/195/147 2/IV/PHK/12.05 ;MENGADIL! SENDIRII. Menyatakan memberikan izin kepada PengusahaPT. RAPP di Pangkalan Kerinci untuk memutuskanhubungan kerja dengan pekerja an. Sdr.AWALUDIN terhitung mulai tanggal 31 Juli2005 ;Il.

No. 091 PK/Pdt.Sus/2010tanggal 14 Desember 2005 No. 248/195/1472/IV/PHK/12.05, Pemohon PK Sdr. Awaluddin putushubungan kerja terhitung tanggal 31 Juli 2005 tanpapesangon ;2. Bahwa Majelis Hakim Agung PHI dalam putusannyatersebut diatas' telah melakukan kekhilafan dankekeliruan yang nyata karena hal tersebut diatas tidakbenar dengan dalil bantahan sebagai berikutBahwa Pemohon PK Sdr. Awaluddin telah bekerjadi PT.

perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihakpihak:XXXXXXXXXXX, UMur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx,Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasakepada Drs Azwar,SH,MM & Zulkifli Ar,SH,MHum,Advokat pada KANTOR ADVOKAT AZWAR AR ZULKIFLI AR & ASSOCIATES, beralamat Jalan EkaRasmi Komplek Springville Residence No.46 Medan danJalan HOS Cokroaminoto No.195

Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2021/PA.kKisbernama Drs Azwar,SH,MM & Zulkifli Ar.SH,MHum, Advokat pada KANTORADVOKAT AZWAR AR ZULKIFLI AR & ASSOCIATES, beralamat Jalan EkaRasmi Komplek Springville Residence No.46 Medan dan Jalan HOSCokroaminoto No.195 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.1224/KS/2021/PAKIS tanggal 15 November 2021, terhadap kuasa tersebutMajelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah padatanggal 20 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanTebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta NikahNomor: 195/06/VI/2011, tertanggal 23 Mei 2011;2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugatberstatus Jejaka .3.

pandangankepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dati II Badung pada tanggal 16April 2007, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat danTergugat sah menurut Hukum ;Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) oranganak, yang masingmsing bernama ;e ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Lakilaki, lahirtanggal. 23 Maret 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001121/K1/1997, tanggal 17 Meie ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Lakilaki, lahirtanggal. 20 JUNI 2001, Kutipan Akta Kelahiran No. 195

Menyatakan Tergugat selaku Bapaknya adalah sebagai pengasuhdari anak bernamae ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Lakilaki, lahirtanggal. 23 Maret 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001121/K1/1997, tanggal 17 Meie ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Lakilaki, lahirtanggal. 20 JUNI 2001, Kutipan Akta Kelahiran No. 195/Ist.JB/2002, tanggal 7 Mei 2002:;sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat menentukan sikapnyasendiri ;7.

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, berdasarkan Putusan PengadilanNomor 195/Pdt.G/2010/PN.Smg. Juncto Nomor 142/Pdt/2011/PT.Smg.Juncto Nomor 22 K/Pdt./2012, Tergugat melalui Pengadilan NegeriSemarang kembali melakukan eksekusi pengosongan untuk kedua kalinyanamun hanya seluas setengah (1/2) bagian obyek sengketa.

Selain itu Tergugat juga telah membuatpagar tembok permanen di atas sebagian obyek sengketa dengan luas danbatasbatas yang tidak jelas atau bertentangan dengan Putusan PengadilanNomor 195/Pdt.G/2010/PN.Smg. Juncto Nomor 142/Pdt/2011/PT.Smg.Juncto Nomor 22 K/Pdt./2012. Seharusnya secara yuridis Tergugat dapatmenempuh jalur hukum melalui gugatan perdata pada Pengadilan NegeriSemarang dan bukannya malah melakukan eksekusi pengosongan sendirisecara liar dan paksa.

Tergugat Il dalammelakukan pengukuran telah bertindak sewenangwenang dan melawanhukum, yaitu tanoa landasan yuridis yang jelas serta atas dasar seleraTergugat dan Tergugat II telan menentukan sendiri luas dan batasbatasatas obyek sengketa sehingga berakibat salah ukur dan batasbatasnyasangat bertentangan/ tidak sesuai dengan batasbatas yang telah diputuskandalam Putusan Pengadilan Nomor 195/Pdt.G/2010/PN.Smg. Juncto Nomor142/Pdt/2011/PT.Smg. Juncto Nomor 22 K/Padt./2012.

Berdasarkan amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapNomor 195 / Pdt.G / 2010 / PN.Smg Juncto Nomor 142 / Pat / 2011 / PT.SmgJuncto Nomor 22K / Pdt / 2012 Juncto Berita Acara Pelaksanaan EksekusiNomor 29 / Pdt.Eks / 2013 / PN.Smg antara lain dinyatakan bahwa : 1/2 bagian tanah dan rumah di JI. Piere Tendean Nomor 23A Semarangyang sebelah Barat adalah milik Tergugat I. Penggugat, Anita Kusumawati dan Dra.

Korina Widiasari di semua perkara, baik perdatamaupun pidana (Nomor 184 / Pdt.G / 2004 / PN.Smg Juncto Nomor 189 / Pat/ 2005 / PT.Smg Juncto Nomor 2347K / Pdt / 2006 Juncto Nomor 804PK / Pat/ 2009, Nomor 124 / Pdt.G / 2009 / PN.Smg, Nomor 195 / Pdt.G / 2010 /PN.Smg Juncto Nomor 142 / Pdt / 2011 / PT.Smg Juncto Nomor 22K / Pat /2012, Nomor 180 / Pid.B / 2013 / PN.Smg Juncto Nomor 287 / Pid / 2013 /PT.Smg Juncto Nomor 389K / Pid / 2014), menyatakan bahwa tanah danrumah di JI.

195/Pid.C/2018/PN Pwd

Pengadilan Negeri dalam daftar catatanperkara.( Pasal 209 ayat (2) KUHAP )Nomor: 195/Pid.C/2018/PN PwdCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa danmengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SARMINI Binti SIDIK;Tempat lahir : BLORA;Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 07 Oktober 1965;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dsn. Teges Rt.06 Rw.08 Desa Tegalrejo Kec. Tawangharjo Kab.