PutusanPengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatanperdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor

Oleh karena itu kami mohon kepada MajelisHalaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGHakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebutditolak atau dikesampingkan;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli2017, penyidik Subdit Il/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telahmemulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsipembangunan

PN.Sby jo Nomor 60/Pid..SusTPK/2020/PN Sby yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapHalaman 58 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 60/Pi.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dimohon setelahpemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segeradikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama mengingatTerdakwa dalam tahanan;Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 04 Februari 2021 Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yangmenerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtanggal 04 Februari 2021;Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Tipikor

Nomor60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitar yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal Februari 2021 NomorW.14.U.1/ /Hk.07/2/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwabahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 04Februari 2021, selanjutnya dimohon setelan penyerahan tersebutdijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan

kembali dalamwaktu yang tidak terlampau lama mengingat Terdakwa dalam tahanan;Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara TipikorNomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Blitaryang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya , tanggal 2 Maret 2021 NomorW.14.U.1/3467/HK.07/3/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Sehingga Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menganggap bahwaterdakwa Imam Hanafi merupakan subyek hukum sebgai pelaku tindak pidanakorupsi yang bersifat khusus, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa posisi terdakwaImam Hanafi sebagai koordinator dari ke 5 (lima) kelompok bersamasamasaksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerimabantuan hibah dari dinas Pertenakan Provinsi Jawa Timur

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 210/Pat.P/2019/PN Bgl

padaPegadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampaidengan tanggal 20 April 2015 ;Majelis Hakim :e Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendari, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengantanggal 16 Mei 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri :e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampaidengan tanggal 15 Juli 2015;Ketua Pengadilan Tinggi :e Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiKendari

ZULFAN PELANGO, SH., Advokat pada M.YUSUF & Associates, berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kendari 24 April2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari, pada tanggal 24 April 2015, Di bahwah Leg. Nomor : 120/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi.

Nomor : 178/Tipikor/V/2015/PN.Kdi.;Halaman ke 3 dari 307 halaman Putusan Perkara No. :25/Pid.Tipikor/2015/PN. KdiPengadilan Tipikor tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN. KDITertanggal 17 April Tahun 2015 Tentang Penunjukan danSusunan Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili Perkaraini;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, No.256/Pen.Pid.

Tipikor/2015/PN.Kdi., tentang PenunjukanPanitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi,No.25/Pid. Tipikor/2015/PN.Kdi., tertanggal 17 April 2015;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim PengadilanTipikor Kendari Nomor : 15/ Pen. Pid. Tipikor /2015/PN.KDITentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hariJumat, tanggal 24 April 2015;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN.

Dalamperjalanan ternyata ada lagi dilapangan yang menahan ada demoyang menyatakan bahwa lahan ini yang punya yang itu setelahberdemo di masyarakat ternyata ada yang mengaku pemilik lahan iniada orang yang saksi ketemu diluar yang seolaholah punya lahandilokasi itu jadi kurang lebih 2 bulan dari Tipikor yaitu Pak Daruhasankarena saksi serba awasi jangan sampai terjadi halhal yang tidakdiinginkan ternyata dia juga ke BPN mengambil dokumen kemudianmengkroscek kepada masyarakat;Bahwa Setelah Tipikor

Penahanan Hakim Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;8.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;9.Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 11 Juli2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016;10.Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Wan Darmayana

Achmayu, SH,dan Khoirul Akbar, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WanDarmayana Achmayu, SH & Associates beralamat di Komplek Ruko MegaLegenda Blok A1 No. 32 Batam Center, Batam berdasarkan Surat Kuasa Nomor014/SKKWDA&R/Pid/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganNomor: 1284/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 16 Desember 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru tanggal 24 Juni 2016 Nomor 26/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh PaniteraPengadilan Tinggi Pekanbaru.Membaca Surat Dakwaan No.

.::::::00eseeeeees .Rp. 50.000,NS) ee Rp. 10.000,RECAKSI 0... ccc cccceceeecceeccseeeeuueeeueeeeeeueeaueeeneeenes Rp. 10.000,M@tCll ......ccccccecccececeeeeeueeeuuececeeeeeaeeeaueeeneeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaaeesenees Rp110.000,(seratus sepuluh ribu rupiaQmor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHalaman 8 dari 9 Halaman,

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor6/PDT/2018/PT BNA. tanggal 15 Februari 2018;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan objek sengketa tanah sawah yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : Jalan Desa/Dayah Gamp. Geulumbuk (40,5 m);Timur : Jalan Negara dan Tanah Saibur Watan (64,m dan 10 m);Selatan : Tanah Saibur Watan dan Tgk.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 29 November 2012 Nomor : 107/Pid.B/2012/PNTTN, serta suratsuratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan NegeriTapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2012, NO.Reg.Perk

PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 9 dari 8, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bna

., M.H.Perincian Biaya:Materai PenetapanBiaya PanggilanBiaya ProsesPendaftaranRedaksi PenetapanJumlah> Rp. 6.000,: Rp. 100.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,: Rp. 5.000,: Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannyapada tanggal27 Nopember 2017.Pada Tanggal 27 Nopember 2017PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal27 Mei 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/PN.Mks dan memori banding dariJaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor

PADMA D.LIMAN, SH.MH~ Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manaHal 27 dari 28 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasatanggal 13 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengandihadiri oleh Hakimhakim Anggota serta dihadiri oleh Ny.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa CHEN TIEN SUI Alias AHIANG dan Terdakwa IIRUMIDI Bin TUKIMIN, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul17.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2015 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor, d.Melakukan tindakantindakan pencegahan tipikor, e.

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara,berita acara persidangan, alatalat bukti yang sah di persidangan dan salinan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 45/ Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.

;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal9 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUOUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi danANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi;16.Bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari menjatuhkan Putusan kepada Penggugat sebagai terdakwa makapenggugat mejalani Hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il A Kendari,setelah Penggugat Menjalani Masa Hukuman terdakwa Kembali Aktif SebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi hinggaDiajukannya Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaPenggugattertanggal 29 Januari 2018.17.Bahwa pada tanggal 29 Januari

TIPIKOR/2015/PN.Kdi. atas nama IR. MUHAMMAD SALIM tanggal 11 Juni 2015, dan telah berkekuatan hukumtetap (Vide Bukti T1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagai berikut : KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor11/Pid.

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 11 Juni 2015 tidak terdapat perintah yangmenyatakan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai AparaturSipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikianobjek sengketa aquo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara

Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45

kembali atau tidak pernah diperiksa olehInspektorat ataupun BKPSDMD;Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP Bahwa seingat saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diserahkanlangsung kepada Penggugat; Bahwa saksi menerangkan tembusan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ini tidak disampaikan kepada BKN dan BKN Regional VII; Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan tembusan SKtersebut, karena apabila kita melaporkan SK Pemberhentian SementaraPenggugat dan Penggugat terkena kasus Tipikor

otomatisakan diblok oleh sistem BKN sehingga nanti kita tidak dapat mengaktifkankembali yang bersangkutan; Bahwa setahu saksi, BKN tidak tahu ada SK tersebut karena tidakkami sampaikan ke BKN; Bahwa saksi menerangkan BKN Pusat dan BKN Regional VII pernahbeberapa kali datang ke BKPSDMD Pemprov Kepulauan Babel, biasanyaBKN Regional VII melakukan Monev dan BKN Pusat melakukanPengawasan dan Pengendalian ke kantor BKPSDMD Pemprov KepulauanBangka Belitung, tetapi kita tetap tidak melaporkan untuk kasus Tipikor

; Bahwa saksi membuat SK Pemberhentian Sementara formatnyatidak secara menyeluruh dibuat Sama persis dengan format BKN tetapi kamisesuaikan, jadi tidak sama 100% (Seratus persen); Bahwa saksi menyampaikan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ke DPPKAD karena itu terkait dengan gaji yang bersangkutansebesar 75% (tujuh puluh lima persen); Bahwa saksi mengetahui putusan Tipikor dari Penggugat ini sudahinkracht dari laporan dari Dinas yang bersangkutan; Bahwa saksi yang memproses SK Pengaktifan Kembali

,yaitu Surat yang pertama berisi nama 6 (enam) orang, dan surat kedua padaBulan November berisi 19 (Sembilan belas) nama termasuk namaPenggugat; Bahwa saksi diminta untuk menginventarisir namanama datadatanama PNS yang terkena Tipikor sejak saksi masuk di BKPSDMD dariTahun 2017; Bahwa saksi menerangkan kalau surat permintaan permintaan dataatau putusan ke Pengadilan Negeri itu baru pada Tahun 2018, sebelumnyaHalaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGPdata itu saksi dapat dari staf

dan atasan saksi yang memang sudah lamabertugas di sana; Bahwa saksi tidak tahu apakah semua nama yang tercantum di surattersebut sudah masuk semua nama PNS Provinsi Kepulauan BangkaBelitung yang terkena kasus Tipikor atau tidak; Bahwa saksi tidak tahu apabila ada nama PNS yang terkena kasustipikor tetapi belum dibuka namanama tersebut karena terkadangkepegawaian tidak pro aktif melaporkan kepada saksi; Bahwa saksi menerangkan, draft SK PTDH saksi serahkan langsungke Biro Hukum untuk dikoreksi,

Ifani Dewi) ;Pendidikan : S2; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember0 Ce2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal18 Januari 2015.3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 20154 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal

18 Februari 2015 s/d 19 maret 2015; 5 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06April 2015.6 Diperpanjang Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.7 Penahanan Mejalis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei2015; 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ene cnnne8 Diperpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak

tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 09 Juli 2015 No.157/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 23 Juli2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 13 Agustus 2015 No.178/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 22Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015; 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tinggi Jakartatanggal 15 September 2015 No.226/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015; 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Oktober 2015 No.237/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;13 Perpohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 18 Nopember 2015 No.W10.U0/53353 /HK.O7.XI.2015 untukmemperpanjang masa

Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......

Panitera Pengadilan Negeri BengkuluPanitera Muda Tipikor,TUTY HUTABARAT, SHHalaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor :70/Pdt.P/2020/PN Bgl