Ditemukan 12306 data
10 — 0
Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dantidak melawan hukum, sedangkan Penggugat menyatakan tidak rela dan telahmembayar iwad Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya gugatanPenggugat harus di kabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
19 — 15
Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohonpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akantetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasananak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPenolakan Nomor: 409/Kua.17.136/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 ,maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaHal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2020/PA.KtbKotabaru Cq.
Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 409/Kua.17.136/PW.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telahdinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan ParafHakim;10.
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +14.000 m2;3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +10.270 m2;Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/20154.
Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +14.000 m2;3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atastanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/BIVIV2011, tanggal 15Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan +10.270 m2;4.
43 — 4
Fotocopysurat keterangan No. 409/146/623.2001/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan diberi tanda (Bukti P3) ;Bukt' surat P1, sampai denganP3 bermaterai cukup dan kuasa Penggugatmenunjukkan bukti surat aslinya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya temyatabenar sesuai aslinya ;Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Penggugat juga telan mengajukansaksi yang keterangannya sebagai berikut :1. Saksi Salim P.
Demikian pula terhadap bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan DesaSumber Centeng No. 409/1 46/623 .2001/2016 tentang pengukuran ulang atas alas hak AktaJual Beli 307/PPAT/2003, haruslah dikesampingkan karena telah melangkauikewenangannya dengan mengukur bagian tanah yang termasuk dalam Akta Hibah No.524/PPAT/2001 ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat membuktikandalildalil gugatan Penggugat karena
10 — 2
Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/409/VII/2020tanggal 14072020 yang diketahui oleh Kepala Desa SrimulyoKecamatan Gondang Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, olehMajelis Hakim, diberi kode (bukti P3);B. Bukti saksisaksi :1.
14 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 4
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
18 — 14
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah Nomor 409/96/II/2012, telah diberi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tanggal 17Maret 2012, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alatbukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan
15 — 2
Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor474/409/421.617.0032015 tanggal 27 Pebruari 2015 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang,bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);j.
15 — 5
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Pemohon II Nomor7309102901051 409 tanggal 06 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros,oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2B.
13 — 9
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon isteri;3) Wali nikah;4)5)Dua orang saksi danIjab dan kabul;Hal. 8 dari 11Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409
8 — 0
Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Garut tertanggal 14 Juni 2019. bermeterai cukup yang olehKetua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, buktiP.2;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205020612070186 atas nama kepalakeluarga Asep Munir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 05 Desember 2018 bermeteraicukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai, bukti P.3;Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/409
59 — 5
2012 s/d tanggal 13 September 2012;e Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjanganPenahanan tanggal 03 September 2012 Nomor : B.142/0.5.24/Ep.1/09/2012 sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 23Oktober 2012 di Rutan Ponorogo;e Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22Oktober 2012 Nomor PRINT : 2351/0.5.24/Ep.2/10/2012 sejaktanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;e Hakim Ketua Majelis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01Nopember 2012 Nomor 385/409
8 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409