Ditemukan 12306 data
20 — 0
Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinanputusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
25 — 3
Petunjuk Ulama dalam Kitab lanatutThalibin Juz IV hal 253 :Sgr r9@409 c SIL als Lal! axed LJ!
12 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
115 — 19
No 1755/Pdt.G/2019/PA.BlaKantor Urusan Agama Kecamatan isWE, sebagaimana tertulis dalam kutipan akta nikah No. 409/41/VI/2015,yang diterbitkan di Blora pada tanggal 12 Juni 2015, dengan statussebelum menikah Jejaka dan Janda, mas kawin berupa uang Rp 100.000,tunai.2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampaldiajukannya gugatan ini Sudah berlangsung selama + 4 tahun 5 bulan.3.
58 — 10
orang saksi lakilaki yang bernamaJalius Effendi dan Almarjan serta mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) tunai;Menimbang, bahwa karena keterangan dua orang saksi tersebut di atassejalan dengan permohonan para Pemohon serta saling bersesuaian antarayang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebutHal 7 dari 11 hal Penetapan No. 40/Padt.P/2018/PA.Bsktelah bernilai pembuktian yang sah dan menguatkan dailildalil para Pemohon,sebagaimana maksud pasal 409
20 — 8
Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi Petikan SuratKeputusan Departemen Pertahanan RepublikIndonesiaNomor SKEP/409/V 1/2004 tentangPengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan GelarKehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesia yang dikeluarkan oleh an.
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
152 — 78
membelitanah tersebut sebagai miliknya;Bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak membuktikan uang yangdipergunakan membeli tanah tersebut sebagai miliknya, terpisah dari hartabersama padahal Tergugat/Pembanding hanya sebagai Ibu Rumah tangga, pulatidak mendapatkan hadiah atau warisan kepada dirinya kemudian dibelikanobjek perkara tersebut;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai tanahdan bangunan rumah diatasnya, Sertipikat Hak Miulik Nomor 3912 Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Pemisahan dari M 409
15 — 3
No. 0212/Pdt.G/2016/PA BtaBahwa, untuk membuktikan dalil gugatanya, Penggugat mengajukanalat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/48A/I/2009,tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah di nazzegel dandicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P);Bahwa, selain mengajukan bukti surat (P), Penggugat juga mengajukanSaksisaksi, sebagai berikut:1. Nama saksi I.
10 — 10
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :409/22/X1/1997, tanggal 22 Nopember 1997, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalonganalat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yangselanjutnya ditandai dengan P.2;3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 1208/222/V1I/2013 yang dikeluarkaoleh Kepala desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo Pekalongan,tanggal 14 Juni 2013 yang selanjutnya ditandai dengan P.3;B.
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 1029/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 112009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Terbanding/Terdakwa : MISNAWATI, SPdi
52 — 42
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPK-Disdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPK-Disdik/Meb/IX/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014.Pengadaan Kursi Setara Futura 64.300.000, 409/SPKPengadaan Sofa untuk UPTD DISDIK/SOA/IX/2014Tanggal 01 September2014 JUMLAH : 1.950.867.000 Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Sdr. Jafar Sidik untukmencairkan/mengurus dana kegiatan yang ada pada Dinas PendidikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, dimana Sdr.
Pengadaan Kursi Setara Futura 64.300.000, 409/SPkK CV. MEMEPengadaan Sofa untuk UPTD DISDIK/SOA/IX/2014Tanggal 01 September2014JUMLAH : 1.950.867.000Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Sdr. Jafar Sidik untukmencairkan/mengurus dana kegiatan yang ada pada Dinas PendidikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, dimana Sdr.
Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untukUPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setarafutura. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 01 November 2014.
MEME2014 Tanggal 01 September20142829 Pengadaan Sofa untuk UPTD Rp. 64.300.000, 409/SPKDISDIK/SOA/IX/2014 CV.
Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untukUPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setarafutura. Oleh : CV.Meme.Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014.
43 — 4
Fotocopysurat keterangan No. 409/146/623.2001/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan diberi tanda (Bukti P3) ;Bukt' surat P1, sampai denganP3 bermaterai cukup dan kuasa Penggugatmenunjukkan bukti surat aslinya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya temyatabenar sesuai aslinya ;Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Penggugat juga telan mengajukansaksi yang keterangannya sebagai berikut :1. Saksi Salim P.
Demikian pula terhadap bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan DesaSumber Centeng No. 409/1 46/623 .2001/2016 tentang pengukuran ulang atas alas hak AktaJual Beli 307/PPAT/2003, haruslah dikesampingkan karena telah melangkauikewenangannya dengan mengukur bagian tanah yang termasuk dalam Akta Hibah No.524/PPAT/2001 ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat membuktikandalildalil gugatan Penggugat karena
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
7 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
15 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 10
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
14 — 2
ISMIATI Nomor474.12/409/430.12.11.7/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Dabasah, KecamatanBondowoso, Kabupaten Bondowoso, 3 Maret 2017, yang telah diberi materalcukup dan telah dicocokkan sesuai Surat aslinya, bertanda P.6.Halaman 3 dari 10 Putusan. Nomor: 0171/Pdt.P/2017/PA.Bdw7.
15 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409