Ditemukan 12306 data
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 2
tertulis dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih RegisterNomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 9 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagaiberikut :L,Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2008,Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Seputih Agung, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor : 409
14 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
15 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Putusan nomor 0649/Pat.G/2016/PA.BKI 1, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 3
Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 409/72.5.04/2017, yangdikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur,Kota Tanjungpinang, bermeterai cukup, telah dinazegelen (P.3);Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi,sebagai berikut :1.
8 — 3
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukumtetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
19 — 10
Pada tanggal 09 Desember 2008, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi(Kutipan Akta Nikah Nomor 409/10/X1V/2008, tanggal 15 Desember 2008);2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggaldi rumah orangtua Termohon di Kelurahan KELURAHAN, KecamatanPutusan Nomor 249/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah.
12 — 4
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan Nomor 1299/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
13 — 7
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2345Calon isteri;Wali nikah;Dua orang saksi dan)))) lIjab dan kabul;Hal. 8 dari 11Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409
11 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
10 — 7
tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damaldan telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatifuntuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatanbatin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinanyang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itusendiri sebagaimana disebutkan dalam surat alRum ayat 21:PO in WIS ee a 4 es ee se ee SeGS) SSS Goer Vee SS Ge ee Sle 5ee + en a aAPA SLT INS B 5) 409
13 — 7
tidakberhasil dan Pemohon tetap pada pendirianya untuk menceraikan Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara didahuluidengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor 409
28 — 20
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun1991, rukun nikah terdiri dari :1 Calon suami;Calon isteri;Wali nikah;Dua orang saksi dana BR W DNjab dan kabul;Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur olen Pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFigh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pertimbangan majelis, yaitu :diy 409
Terbanding/Terdakwa : MISNAWATI, SPdi
52 — 42
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPK-Disdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPK-Disdik/Meb/IX/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014.Pengadaan Kursi Setara Futura 64.300.000, 409/SPKPengadaan Sofa untuk UPTD DISDIK/SOA/IX/2014Tanggal 01 September2014 JUMLAH : 1.950.867.000 Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Sdr. Jafar Sidik untukmencairkan/mengurus dana kegiatan yang ada pada Dinas PendidikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, dimana Sdr.
Pengadaan Kursi Setara Futura 64.300.000, 409/SPkK CV. MEMEPengadaan Sofa untuk UPTD DISDIK/SOA/IX/2014Tanggal 01 September2014JUMLAH : 1.950.867.000Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Sdr. Jafar Sidik untukmencairkan/mengurus dana kegiatan yang ada pada Dinas PendidikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, dimana Sdr.
Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untukUPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setarafutura. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 01 November 2014.
MEME2014 Tanggal 01 September20142829 Pengadaan Sofa untuk UPTD Rp. 64.300.000, 409/SPKDISDIK/SOA/IX/2014 CV.
Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untukUPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setarafutura. Oleh : CV.Meme.Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014.
43 — 4
Fotocopysurat keterangan No. 409/146/623.2001/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan diberi tanda (Bukti P3) ;Bukt' surat P1, sampai denganP3 bermaterai cukup dan kuasa Penggugatmenunjukkan bukti surat aslinya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya temyatabenar sesuai aslinya ;Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Penggugat juga telan mengajukansaksi yang keterangannya sebagai berikut :1. Saksi Salim P.
Demikian pula terhadap bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan DesaSumber Centeng No. 409/1 46/623 .2001/2016 tentang pengukuran ulang atas alas hak AktaJual Beli 307/PPAT/2003, haruslah dikesampingkan karena telah melangkauikewenangannya dengan mengukur bagian tanah yang termasuk dalam Akta Hibah No.524/PPAT/2001 ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat membuktikandalildalil gugatan Penggugat karena
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan sebagai ahli warisalmarhum Soegiarto Soedjasa;4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hakapapun atas:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor 15, RTO05/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Baratsesuai dengan Sertifikat HGB 1337/ Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 1 1/409/1983;2 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor
97/Kebon Pisang/2001;4 1/3 bagian atas tanah dan bangunan seluas 65 m2 yang terletak di JalanBaranangsiang Kavling D9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB ) Nomor 250/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 193/ Kebon Pisang/2002;5 Menyatakan demi hukum:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di JalanMalaka Nomor 15, RT 005/RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka, Surat Ukur Nomor11/409