Ditemukan 8361 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas raswan rawang raman radan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
FLORENSIA NEONBENI
67 — 43
  • puluh ribu rupiah);
    77. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bendel Berita Acara berisi Daftar Nama Penerima Bantuan Logistik/Peralatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Tahun 2022;
    78. 1 (satu) jilid fotokopi dokumen Rincian Daftar Nama-Nama Penerma Bantuan Darurat Air Bersih Tahun Anggaran 2022;
    79. 1 (satu) map warna jingga bertuliskan SPJ Air Bersih TA 2022 BPBD TTU berisikan Estimasi Perkiraan Harga Penerima Bantuan Air Bersih Rawan
    TTU Tahun 2021
    368. 1 (satu) Lembar Fotocopy Estimasi Perkiraan Harga Penerima Bantuan Air Bersih Rawan Kekeringan di Kab. TTU tanggal 14 November 2022
    369. 1 (satu) Jepit dalam Stofmap Polio Warna Hijau Laporan Mingguan Pelaksanaan Bencana Alam Periode Januari s/d Februari 2022
    370. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Nomor: BPBD/360/135/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
182 — 50
  • Sedangkan arti kata pejabat menurut KBBI; jabat,pejabat pejabat Kata Nomina (kata benda) yaitu pegawai pemerintah yangmemegang jabatan penting (unsur pimpinan);Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
193 — 38
  • Natuna.Bahwa dalam pelaksanaannya; Pelaksana kegiatan / Penyediasebelum melakukan suatu item pekerjaan yang sifatnya rawan sepertiPengecoran harus meminta izin terlebin dahulu melalui surat keKonsultan Pengawas, dimana selanjutnya Konsultan pengawasmelakukan koordinasi dengan Pengawas Lapangan denganmenunjukkan gambar item pekerjaan pengeceran dimana denganmelihat gambar tersebut saksi mengethui tentang spesifikasi dari itempekerjaan.Bahwa Item pekerjaan kegiatan pembangunan pasar modern 1 (satu)
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
56 — 43
  • puluh ribu rupiah);
    77. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bendel Berita Acara berisi Daftar Nama Penerima Bantuan Logistik/Peralatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Tahun 2022;
    78. 1 (satu) jilid fotokopi dokumen Rincian Daftar Nama-Nama Penerma Bantuan Darurat Air Bersih Tahun Anggaran 2022;
    79. 1 (satu) map warna jingga bertuliskan SPJ Air Bersih TA 2022 BPBD TTU berisikan Estimasi Perkiraan Harga Penerima Bantuan Air Bersih Rawan
    TTU Tahun 2021
    368. 1 (satu) Lembar Fotocopy Estimasi Perkiraan Harga Penerima Bantuan Air Bersih Rawan Kekeringan di Kab. TTU tanggal 14 November 2022
    369. 1 (satu) Jepit dalam Stofmap Polio Warna Hijau Laporan Mingguan Pelaksanaan Bencana Alam Periode Januari s/d Februari 2022
    370. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Nomor: BPBD/360/135/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
213 — 66
  • Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha MilikNegara dan badan Usaha Milik Daerah;2.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama
Register : 24-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Ktbm
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
  • /penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak ParaPemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawahumur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi,atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksianak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yangsemua itu akan rawan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
301 — 119
  • Sedangkan arti kata pejabat menurut KBBI; jabat,pejabat pejabat Kata Nomina (kata benda) yaitu pegawai pemerintah yangmemegang jabatan penting (unsur pimpinan);Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
339 — 106
  • Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturanperudangundangan yang berlaku.Halaman 453 dari 529 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgPenjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999menyatakan Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,yang meliputi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
736 — 1711
  • Saham blue chip akan kena dampak lagi apabila marketdown lagi.Tanggal 4 September 2015Saksi mendapatkan Memo dari MI No. 364/S03200/2015SOyang ditujukan kepada Predir dan DKI Perihal PersetujuanRencana Transaksi Investasi saham Periode 711 Sept 2015.Rencana trading saham dilakukan untuk short term bukanuntuk long term sehubungan dengan kondisi market yangmasih rawan fluktuatif dan likuiditas DP Pertamina yang ketatsaat ini.1. Saham LQ45 atau saham yan sudah dimiliki DPP saat ini.2.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
184 — 64
  • adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atauHalaman 454 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smrpejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1748 — 1577 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiAnggota.Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 mengirim SMS kepadaCHAIRUN NISA yang berisi : Besok sidang, itu pemohon sudah ketemusaksi langsung si Bupatinya, saksi minta lewat bu Anisa aja, kKemudianTerdakwa meminta CHAIRUN NISA agar menyampaikan kepada HAMBITBINTIH untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah) .Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 pukul 19:47 WIBmengirimkan SMS kepada CHAIRUN NISA yang berisi : Cepat donk,bisa beres gk dia tuh, soal gunung mas agak rawan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
316 — 124
  • menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
116 — 34
  • Wahyu TarunaBakti adalah terdakwa sendiri.Bahwa masuknya pembayaran kewajiban ke rekening istri terdakwa pastiakan ada konflik kepentingan dengan bercampurnya uang pend apatannegara dengan uang pribadi yang ada dalam rekening pribadi istnterdakwa, sehingga lebih rawan dengan penyelewengan uang yang adadalam rekening pribadi ist terdakwa seperti digunakan untukkepentingan prnibadi terdakwa.Bahwa Slip Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16Februari 2009 dari pengirim FAHRURAZIE, alamat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
405 — 220
  • Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi, = Kolusi danNepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;2.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1886 — 3764
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 angka 7 yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi,kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
276 — 240
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 angka 7 yang dimaksud denganPejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
792 — 2399
  • Saksiminta BPK.Bahwa saksi bersama staf saksi meninjau dilapangan, menurut kasatmata saksi tidak layak, contoh seperti MOI sudah bocor dikolakansemuanya, maka untuk antisipasi disana saksi standbye kan pompamobile karena disana yang termasuk rawan banjir, di Kali item juga samakita standobyekan pompa mobile, karena kami memang prioritaspenanganan banjir, sampai sekarang tidak bisa dipergunakan;Bahwa untuk menngatasi hal seperti ini saksi sudah membuat usulankepada Pak Gubernur dan BPKAD karena memang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
280 — 111
  • dari Terdakwa maupun Terdakwa II mengenai usulan program, saat itu berjalan sesuai denganprogram dalam RPJM yang berisi targettarget Ratio Elektifikasi yang akandicapai; Bahwa atas dasar targettarget yang akan dicapai dalam RPJM tersebut,saksi memberikan petunjuk secara umum kepada bawahan saksi dalammenyusun program agar diperhatikan Ratio Elektrifikasi masingmasing provinsimisal apakah provinsi tersebut termasuk daerah tertinggal agar diprioritaskan atauapakah termasuk daerah perbatasan yang rawan