PekalonganPendidikan Sarjana (S.1) Terdakwa didampingioleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal25 JuliTerdakwa tidak ditahan:2012 (surat kuasa terlampir)PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.75/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.75/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.75/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar:1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

;Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalambukunya "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsidalam Pengelolaan Keuangan Daerah" hal. 35 menyebutkanbahwa "Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satubentuk dari onrechtmatige daad, Penyalahgunaan Wewenangmerupakan "species" dari :"genus nya onrechtmatige daad dengandemikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadiliperkara ini, perbuatan penyalah gunaan wewenang merupakan salahsatu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan :"Secara

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan,berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : Penyidik sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 27September 2011 ; Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternatesejak tanggal 28 September 2011 s/d 06 Nopember 2011 ; Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal O05Oktober 2011, dengan alasan terdakwa menunaikan ibadah hajipada bulan Oktober 2011 ; Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012; Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal O07 April 2012 s/dtanggal 05 Juni 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juli

Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007sampai dengan Agustus 2008 atau setidaktidaknya pada waktuantara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di KantorBadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutBappeda Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCUInpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaktidaknya padawaktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat diKantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisebut Bappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan RevolusiNomor 1 Kota Ternate, Prov.Maluku Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Umum yangselanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 TahunAnggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan48bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknya pada waktu antaratahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor BadanPerencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutBappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1Kota Ternate, Prop.Maluku Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor

terdakwa :Nama lengkap : KARNO ROSO,S.SosI Bin EDI SUBROTO;Tempat lahir : Brebes;Umur/Tegl lahir : 29 tahun / 18 April 1982;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan/Ke : Indonesia;WarganegaraanTempat tinggal : Dukuh Sigempol Dessa Randusanga Kulon Rt.03Rw.03 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Pendidikan : SlyTerdakwa tersebut :Ditahan oleh :Oleh Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17102011 s/d tanggal 05112011 ;Diperpanjang olan PN TIPIKOR

Semarang sejak tanggal 06112011s/d tanggal 05 122011 ;Ketua Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 27 Desember 2011 dalam / Rutan 3...

Rutan ; Ketua Pengadilan TIPIKOR Semarang sejak tanggal 28 Desember2011 s/d 25 Pebruari 2012 dalam Rutan; Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012 dalam Rutan; Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012 dalam Rutan;Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaituABDUL BASIR HAEKAL, SH. Advokat yang berkantor di Jin.

WahidHasyim 1/20, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, dantelah menyatakan pengunduran diri sebagai penasihat hukum terdakwadengan surat tanggal 1 Maret 2012 ;Bahwa selanjutnya Hakim Ketua) menunjuk : TARWOHARI, SH.Advokat/Pengacara sebagai Penasihat Hukum secara cumacuma untukmendampingi Terdakwa , sebagaimana dalam penetapannya tertanggal 7Maret 2012 No. 05/Pen.Pid.Sus/BH/ 2012/Tipikor Smg ;Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeritersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwaserta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta NotaPembelaan dari Terdakwa

. ****/*** ***/**** tanggal 14Agustus 2017, Putusan Mahkamah Agung R.I No.2518 K/Pid.Sus/2015,tanggal 15 Desember 2015,Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SumateraBarat No. 16/Tipikor/2015/PT.Pdg, tanggal 6 Juli 2015, Juncto PutusanPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang No. **/******wrk eeKK PK KKK tanggal 25 Mei 2015;5.

Primertersebut; Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi bersamasama secaraberlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider; Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan PidanaPenjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan; Menetapkan dst..Bahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor

Yunus Bengkulu;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.637 Tahun 2016tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan kepentinganPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena untuk membayar uangdenda sebagaimana ditetapbkan dalam Putusan Pengadilan Tipikor yaknisebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Penggugat meminjamdari Bank Bengkulu, kalau Penggugat diberhentikan dengan tidak hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil sementara asuransi perbankan untukpemecatan PNS tidak ditanggung asuransi

Bahwa atas pendapat atau penilaian pembanding/penuntut umum padaputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kepadaterbanding/terdakwa, penasihat hukum terbanding/terdakwa tidak lagimenanggapi dengan khusus atau spesifik karena memori banding dankontra memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkansehingga terbanding/terdakwa memohon kepada majelis hakimPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh menolak penilaian tersebutHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT BNAuntuk seluruhnya

Menghukum terbanding/terdakwa dengan hukuman pidana penjaraseringanringannya.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) :Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami ajukan Kehadapan YangMulia semoga mendapat perhatian dan pertimbangan.

., tidaklah membuktikanbahwa Terdakwa melakukan tindakan yang seperti dituduhkan oleh pihakKejaksaan seperti apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cumadalam persidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepada Terdakwasehingga Majelis Hakim Tipikor Makassar menyatakan Terdakwa melakukantindakan Korupsi secara berlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwamerasa berat atas putusan tersebut;Atas pertimbangan diatas yang kami

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehHal. 21 dari 22 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2015Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohonkasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.

Nganjuk yaitu penyalahgunaan wewenang dan/ataupenerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjuk terkaitpelaksanaan proyekproyek di lingkungan Pemerintah KabupatenNganjuk pada tahun 2008 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf i atau Pasal 12 huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR

Penyidik selayaknya memulai penyidikan setelah mendapatkan dua alatbukti yang sah yang berkaitan dengan perbuatan untuk sangkaan atasPasal 12 B UU TIPIKOR yaitu adanya bukti berupa barang atau uangyang haknya didapat dari hadiah, dan adanya pemberi hadiah sebagaialat bukti dari Termohon untuk menetapkan Surat Perintah Penyidikansecara umum sebelum Pemohon diambil keterangan sebagai saksi padatingkat Penyidikan umum tersebut.2.

Pemohon mensommer kepada Termohon agar menunjukkan rekeningPemohon yang mana di dapat dari hadiah atau gratifikasi, serta siapapemberi hadiah atau gratifikasi tersebut dalam persidangan ini.Termohon berpendapat bahwa terhadap dalildalil Pemohon tersebut adalahtidak tepat dan harus ditolak, karena:1) Bahwa Pemohon tidak memahami konteks hukum acara pidana ketikamenyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah yang berkaitandengan perbuatan untuk sangkaan atas Pasal 12 B UU TIPIKOR adalahadanya bukti

Oleh karena itu, Pemohonkeliru dengan menyimpulkan bahwa sangkaan terhadap Pemohondengan Pasal 12 B UU TIPIKOR ditentukan oleh adanya bukti berupabarang atau uang karena terhadap sangkaan Pasal 12 B UU TIPIKORtidak ditentukan oleh adanya bukti berupa barang atau uang.Sebagaimana Termohon sampaikan bahwa esensi Pasal 44 ayat (1) danayat (2) UU KPK, tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwapidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untukmenemukan bukti permulaan yang sekurangkurangnya

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana(KUHAP) tidak secara spesifik mengatur mengenai pemblokiran rekeningbank, namun bukan berarti tidak ada pengaturan terkait dengan halHal 47 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.tersebut di peraturan perundangundangan yang bersifat khusus (lexspecialis) seperti UU TIPIKOR dan UU KPK dalam kontekspemberantasan korupsi.Pasal 29 ayat (4) UU TIPIKOR disebutkan bahwa:Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bankuntuk

PUTUSANNomor : 1409 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDDIN, ST Bin PATUNRENGI,Tempat lahir : Kabupaten Soppeng;Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 31 Desember 1952;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Toddopuli V Setapak 10 Nomor : 33Perumnas Makassar,Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.22HakimHakim Anggota ; Ketua;ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M..,ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ditahan oleh:Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April2012;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 sampaidengan tanggal 11 Mei 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22Mei 2012;Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengantanggal 07 juni 2012;Perpanjangan penahana oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012;Perpanjanga penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/tipikor

BandaAceh tahap I sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05September 2012;Perpanjanga penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/tipikor BandaAceh tahap II sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal05 Oktober 2012;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca1.

Hakim Tinggi Tipikor danANDI SURYA NUSA , S.H., MSi. Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingHakim Anggota yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiPontianak berdasarkan = Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor.6/PID.SUSTPK/2019/PT.PTK tanggal 22 April 2019, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dan didamping! para Hakim Anggota sertadibantu.

di Mahkamah Konstitusi tentang sifat melawanhukum materiil yang dianut oleh undangundang Tipikor yaitu UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

UndangUndang Tipikor diMahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas telah diputuskan, sertasetelah melalui proses konsultasi yang panjang, maka Penggugat/PemohonKasasi mulai awal tahun anggaran 2009 mencairkan tunjangan perumahan.Penangguhan tunjangan perumahan tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknyarekomendasi maupun pendapat BPK yang terlalu prematur (mendahuluiputusan pengadilan) dan kadangkadang pendapat dan rekomendasi BPKtersebut memiliki kekuatan eksekutorial melebihi putusan pengadilan

P UTUS ANNomor :108/Pid.B/2016/ PNBnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA/PHI/TIPIKOR Banda Aceh yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap :MUTTAGQIN Bin IBRAHIM;Tempat lahir :Desa Kandang Aceh Besar;Umur/tanggal lahir :23 tahun/ 23Maret 1993;Jenis kelamin :Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Kandang Kecamatan Darul ImarahKabupatenAceh

hitam dengannomor kartu 085277033560 dan nomor imei 353486041615232:e 1 (satu) unit Tab merk Advan TE3 warna putin nomor imei359868050025045/ 35968050325049;e 1 (satu) kotak Tab merk Advan TE3 warna putih nomor imei359868050025045/ 35968050325049;Dikembalikan kepada saksi Wanti Shelvi Maulizar Binti Di Hasyim.e Membebankankepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Klas IA/PHI/TIPIKOR

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataramsebagaimana ternyata dalam Akta Permintan Banding No 04/AktaBdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yangmana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal18 April 2016

;44Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa padatanggal 3 Mei 2016;;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat

Hukumnya untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalamsurat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masingmasinguntuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei2016 sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal12 Mei 2016;Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajariberkas perkara di atas, baik Penuntut Umum = maupunTerdakwa/Penasehat Hukum samasama tidak menggunakanhaknya

permohonan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan45dalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syaratsyaratyang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas memori banding dari PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tipikor

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.PTK, dilakukan Penahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;5. Perpanjangan . Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.Ptk, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15Nopember 2014 ; .

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk,sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Ptk, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ;.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/ 2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015145dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;5. Perpanjangan KeI Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;6.

Perpanjangan Kell Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYsejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengantanggal 5 Mei 2016 ;8.

Memori Banding tertanggal 8 Juni 2016 yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa, diterima di Bagian Umum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor :W14U/7609/HK.07/06/2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor :52/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadan

selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Terdakwa pada tangga 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya

permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 juni 2016 yang diterimadi Kepaniteran Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSurabaya pada tanggal 08 juni 2016.Halaman 56 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMenimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh terdakwa dan

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.