PUTUSANNomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama Lengkap > RIYANTONO Bin TUGIYO.Tempat Lahir : MojokertoUmur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07Februari 1978Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun Jombangan

et bono) Setelan mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas PembelaanTerdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara lisan hari Kamis tanggal 15 Juli2021 yang pada pokoknya : tetap pada tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Atas Tanggapan (Replik) Jaksa PenuntutUmum, yang disampaikan Terdakwa secara lisan pada hari yang sama yang padapokoknya : tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RIYANTONO Bin TUGIYO diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Pacitan, dan menghadiri sidang di Pengadilan Tipikordi Jalan Arjuno, Sby dan Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Bandara Juanda. Namununtuk detailnya yang bersangkutan lupa dan tidak mengarsipkannya.Bahwa benar, yang bersangkutan telah melakukan uji material dan pengukuranvolume bangunan fisik yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) Pemdes Sumberwuluh Kec.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa RIYANTONO BinTUGIYO sebagaimana yang termuat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbuktiataukah tidak .Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwamemenuhi Semua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya

di atas menurut penilaian MajelisHakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona,sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telahmemenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurutpendapat Majelis telah teroenuhi secara hukum ;Unsur ke2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain ataukorporasi.Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan dirisendiri, menurut R.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22April 2015;12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal : 23 April 2015 sampai dengantanggal : 21 Juni 2015;13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor: 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 23Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;3.

tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, haltersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umumselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana yang dijatuhkanoleh Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yaituselama 1 (satu) tahun, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim PengadilanTinggi Pontianak dalam putusannya yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tipikor

dan dengan demikian unsurperbuatan melawan hukum tidak terpenuhi (vide putusan pengadilan negeri, hal.105).Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dibenarkan menuruthukum oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3UndangUndang Tipikor oleh Terdakwa adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor,tanpa harus membedakan jabatan dan kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidairitas

Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Daniel alias Atengterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patutdijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terbuktinyadakwaan Primair maka, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

Delik penyertaan deelneming mededaderschapBahwa dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smgdan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal12 September 2013 terdapat sesuatu alasan yang menjadi dasarputusan tersebut saling bertentangan, hal tersebut dapat dikemukakansebagai berikut:(1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangTerdakwa Ir.

fee oleh pemenang lelang guna menutupi kas DaerahKendal yang deficit secara hukum merupakan suatu bentuk perbuatan suap;Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana yangdiajukan berdasarkan adanya Novum atau keadaan yang dinyatakan baru danadanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalammempertimbangkan perkara in Casu ternyata merupakan alasanalasan keberatanyang tidak dapat dibenarkan;Bahwa walaupun surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan putusanPengadilan Tipikor

Surachmin, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor padaMahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M., M.H.Panitera Pengganti ,ttd.

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;2 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Februari 2015;3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;Halaman dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Februari 2015sampai dengan tanggal 28 April 2015;5 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru,sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015 ;9.

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen danPenyidikan, selaku Penyidik tanggal 13 November 2015, Nomor : S17.SITATPPU/PJ.054/2015, kepada Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / HIJakarta Pusat, memohon ijin Khusus Penyitaan terhadap barang buktiberupa Kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01, dilakukan di LokasiThamrin City, Jin. Thamrin Boulevard (d/h.Kebon Kacang Raya, KebonMelati.) Tanah Abang.3.

Bahwa atas permohonan TERLAWAN I poin 1 diatas, Pengadilan Negeri/ Niaga / HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat melalui surat Nomor :1760/Pen. Pid/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 19 November 2015, memberianjin kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JendralPajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selaku Penyidik untuk melakukanpenyitaan terhadap barang bukti berupa Kios Thamrin City Lantalt2F Blok :E. 28/01, dilakukan di Lokasi Thamrin City, Jin.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri / Niaga /HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat Nomor : 1760/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015, tentang Pemberian jinkepada TERLAWAN sebagai Penyidik untuk melakukan Penyitaanterhadap unit kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01 ikutdiberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disita olehTERLAWAN c.

Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban /tanggapan sebagai berikut:1)2)3)Bahwa Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(UU KPK) secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkanhukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dan berdasarkanUU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK.

KetentuanPasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UUkhusus (lex Specialis) yang mengesampingkan pemberlakuanKUHAP dan UU Tipikor (lex generalis) manakala diaturketentuan yang sama;Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebutdi atas, terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususanhukum acara pidana yang diatur dalam UU KPK.

Jika diperoleh 2 atau 3 alatbukti petunjuk yang ditarik atau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf aUU TIPIKOR, maka ke2 atau ke3 alat bukti petunjuk tersebut telah mencapai batas minimal pembuktianyang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK maupun Pasal 183 KUHAP. Misalkan, Penyidik menemukan 2atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yang dikirimkan atau disimpan.

Putusan Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016atau Pasal 3 UU Tipikor adalah hal yang bersifat kontradiktifdengan pengertian kerugian negara dalam konteks Pasal 2 danPasal 3 UU Tipikor;9) Bahwa terkait lembaga yang berwenang untuk melakukanpenghitungan kerugian negara, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 31/PUUX/2012 tertanggal 23 Oktober 2012menyebutkan:Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalamrangkapembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat jugaberkoordinasi

Hal inimenegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lexspesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yangmengatur tentang proses penyidikan dan penuntutanserta pemeriksaan di sidang pengadilan dalamhukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAPdapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26UU Tipikor tersebut..Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuankhusus tentang penyelidik, penyidik dan penuntutumum dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2002,maka kententuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP,penyidik dalam Pasal 6 KUHAP

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapurasejak Tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015dengan Tahanan Rutan.Hal 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PT JAP6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Januari 2015sampai dengan Tanggal 14 Maret 2015 dengan Tahanan Rutan.7.

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister olehKepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura dengan Nomor. W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.Pada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jayapura, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIStanggal 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan di dampingioleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H. Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,ttdIDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Menetapkan agar Terdakwa SALEH dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu No. 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 18 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 07 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. yang dimintakan

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatanTerdakwa oleh karena dalam pertimbangan Judex facti Majelis HakimPengadilan Tipikor Makassar telah mempertimbangkan dengan tepatHal 36 dari 42 hal.

Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSdatadatanya tumpang tindih dan tidak benar, sehinggadengan demikian seluruh pertimbangan Judex Facti MajelisHakim Tipikor Makassar dalam hal ini telah tepat dan benar.d.

medepleger atau seorang mededader itu harus turutserta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukanbersamasama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGERAAD yang menyatakan bahwa Apabila kedua peserta itu secaralangsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dankerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidakpenting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatanmereka sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan Judex FactiMajelis Hakim Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Nopember 2014No. 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 16Desember 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8Desember 2014 No. 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanngal 17 Desember 2014 s/dtanggal 14 Pebruari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh KetuaPengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 5 Pebruari 2015 No.01/Pen.Pid

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medikpada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah) yangbersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampaidengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat diRumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utaraatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNP TahunAnggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atausetidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelodi Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor

PUTUSANNomor : 535 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap >: IENDANG LILI;Tempat Lahir : Garut;Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/2 April 1940;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Agama : slam;Tempat Tinggal : Kp.

Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :42Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Maret 2012 Nomor :91/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikansekedar mengenai jumlah uang pengganti yang dan lamanya pidana penjarapengganti pembayaran uang pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkankepada

TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan46kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum PadaKejaksaan Negeri Garut tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR

,Hakimhakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistyo,S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd / Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., Ttd /Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.M.H.Ttd / MS. Lumme, S.H. Panitera Pengganti,Ttd / Dr. H.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi denganjenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 22Januari 2014;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2014s/d 23 Maret 20149.

Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenispenahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014;10.Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenispenahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2014 s/d 22 Mei 2014;11.Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal10 Juni 2014;12.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d

tanggal 9Agustus 2014.perce Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19Juni 2014 Nomor : 9/PEN/PID/2014/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 44/Pis.Sus/TPK/2013/PN Jbi tanggal 6 Mei 2014 dalam perkara terdakwa tersebutmononns Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan

PUTUSANNomor 189/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : AKBAR RIDO FAREZA Alias MEMBOTTempat lahir : Sedinginan (Riau)Tanggal Lahir : 23 tahun / 09Mei1994.Jenis kelamin > LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kemboja Kep Ujung Tanjung, Kecematan TanahPutih, Kabupaten

. : Rp. 60.000,RedakSi ........ccccceeeeeeeeeeee : Rp. 10.000,PNBP uu... ..ceeecceeeeeeeeeeeeeees : Rp. 10.000,Meterai we : Rp. 6.000,JUMI AN Qe : Rp.166.000,(terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);Hal 10 dari 11 Pen No :355/Padt.P/2019/PN BglSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,RAMDHANI, SH.NIP. 19671207 198903 1 006 Hal 11 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 49/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM17//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :Him 2 dari 10 him.

,MM bin H.Raden Muhmamad Samin , umur 56 tahun,agama Islam, pekerjaan Jurnalis Tipikor , bertempat tinggal di Jalan TGH.

rscrsssessssseessssenrsee Rp. 30.000,Biaya ATK / Pemberkasan. ......csscuen Rp. 50.000,PANGGIAN 00... eeecesseccseeseseteteceesesesesnseeesees Rp. 80.000,BiGVG@ PN BP vsscviscsewiermannannenenacance Rp. 5.000,Redaksi Metta Rp. 5.000,Meter wieeecccceccceccesesceecessseceesssseseesssnerees Rp. 6.000,JUMIGN weet Rp.176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Lidya Kardyna (Pemohon).Banda Aceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

. : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

M.Hum sebagai Ketua Majelis, HakimTipikor, MASRUDDIN CANIAGO, SH.MH, Hakim Tipikor dan AHMAD PANANISH, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakimhakimanggota tersebut yang dibantu oleh SUNARYO Panitera Pengganti Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penutut Umum, Terdakwamaupun

Uang tunai sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus riburupiah);Dirampas untuk Negara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 17/TIPIKOR/2013/PN.MKW tanggal 4 Pebruari 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TONI FATIMA DJIU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama:Menjatuhkan

Bahwa, oleh karena itu Pemohon peninjauan kembali, dengan tegasmenolakdan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat,dalam Perkara Nomor :17/TIPIKOR/2013/ PN . MKW, yang telah berkekuatanhukum yang tetap dengan alasanalasan yang dikemukakan denganselengkapnya di bawah ini, sesuai dalam Pasal: 263 ayat (2) KUHAP,ditentukan dengan dasar atau alasanalasanmengajukan upaya hukum Permohonan peninjauan Kembali yang dikutip sebagai berikut :a.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, berpendapat bahwa dalamputusan perkara nomor : 17/TIPIKOR/2013/PN.MKW.Judex Facti, telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikanpertimbangan hukumnya sehingga dalam putusan tersebut tidaksempurna (onvoldoendegemotieveerd), akhirnyaputusan tersebutmenjadi terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusan tersebutsehingga merugikan Pemohon peninjauan Kembali 2.