Ditemukan 9451 data
218 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini akansangat berpengaruh positif terhadap citra Indonesia sehinggadiharapkan dapat memantapkan kepercayaan masyarakatinternasional terhadap Indonesia;Sayangnya kesungguhkan upaya Indonesia tersebut,dimentahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yangdidalamnya sarat akan ketentuanketentuan yang sifatnya sangatHalaman 15 dari 68 halaman.
131 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Notaris/PPAT (Tergugat Il) tersebut nyatanyata merupakanproduk Akta Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacat hukum sehubunganAkta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal 16 November 2001 telahmemuat atau mengandung pelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang antara lain:6.1. Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal16 November 2001 yaitu Temmy (Tergugat !)
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
82 — 41
Oleh karena itu gugatanPenggugat sarat dengan unsur penipuan dan keterangan palsu.Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal tidak berdomisili dialamat surat gugatan yang dimaksud.
172 — 42
Bahwa perhitungan sebagaimana dikalkulasi dengan seenaknya olehPenggugat adalah tidak berdasar, dan merupakan indikasi jelas merupakantindakan mengeksploitasi pihak perusahaan/ Tergugat untuk mengakomodirtradisi kerja buruk Penggugat, berdasarkan curhatan imajiner gugatannyayang sarat akan fakta manipulatif.b.
69 — 23
.: membubuhkan tandatangan dalam setiap call memo, dan memberikan accpada memo interen, sebagai dasar persetujuan realisasii PAL;Bahwa tindakan Terdakwa menyetujui pencairan inipun sarat dengan pelanggaranSOP di antaranya :1.2.Tanggal 08 november 2006 terdakwa menyetujui pembelian Dump truk senilaiRp. 147,950,000.00, dimana pembelian Dump truk seharusnya merupakankategori kredit Infestasi/ modal, namun terdakwa menyetujuiu penyimpanganpenggunaan kredit dari KMK (kredit modal kerja) ke Kredit infestasi
57 — 7
Brebes dengan sarat menyediakan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi memberikan uang mukasebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan padatanggal 3 Januari 2016 saksi juga transfer ke rekening milik Sdr.
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
244 — 167
tidak profesional menangani LaporanPolisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakniadanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHONtentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimanapasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pinjam meminjamadalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihakyang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karenapemakaian, dengan sarat
68 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak perlu lagi membahas danmengulas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti PeradilanTingkat Banding dimaksud;Bahwa berdasarkan seluruh dalildalil dan alasan yang telah Pemohon Kasasikemukakan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Yang MuliaJudex Juris dapat menelaah dan mempelajarinya dengan cermat dan telitiserta saksama, sekaligus menjadikannya sebagai bahan pertimbangan tentangputusan Judex Facti Tingkat Banding yang sarat
146 — 51
Perhimpunan Penghuni Rumah10.12.Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Mediterania MarinaResidences Jakarta (fotokopi dari fotokopi); Surat Undangan Rapat Umum dengan Nomor 092/PM/MMR/VII/10 tanggal 21 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli); Surat Penggugat Nomor 148/YDA/Jkt/VII/2010 tertanggal 27Juli 2010 perihal : Permohonan untuk Menunda PemilihanPPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) di ApartemenMediterania Marina Residences karena sarat
Terbanding/Tergugat : WIRADI WIJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR KELURAHAN PASIR KALIKI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR KELURAHAN SUKARAJA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
41 — 34
Udara dihadapkan padakenyataan, banyaknya diajukan gugatan serta tuntutan terhadap tanahtanah yang dikuasai, baik oleh masyarakat yang mengaku sebagai Pemilikatau ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti atau Kuasa dari Ahli Warisataupun sebagai Pembeli, para pembeli/spekulan tanah ini membeli tanahdengan harga yang jauh dari harga pasar karena mereka memangsengaja membeli tanah berikut masalahnya (siap berperkara/kasus)dengan cara melibatkan beberapa pejabat pada instansi terkait.Munculnya gugatan sarat
146 — 98
Konstruksi hukum, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas,jeiasjelas membuktikan bahwa legalitas Penggugat sangat tidak jelasdisamping juga sarat dengan pelanggaran hukum karena disatu sisiPenggugat mendalilkan dirinya sebagai penyewa sedangkan disisi lain diamemposisikan dirinya sebagai pemilik tanahtanah yang disewanya yangsecara hukum tidak dapat dibenarkan karena Penggugat adalah orangasing;d.
315 — 182
Namun sampai saat iniHalaman 33 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2008/PN Jkt.Utrtongkang tersebut belum pernah mengalami penuh karena bila tongkang sudahkelihatan sarat akan dicarikan pihak ketiga atau perusahaan yang bersediamenampung uutnuk memindahkan limbah dimaksud.Bahwa proses pemindahan dilakukan dengan cara memompa limbah berupa olibekas dan minyak bekas menggunakan alkon yang kemudian dialirkan melaluiselang untuk dipindah ke mobil tangki darat.Bahwa pihak ketiga yang menampung limbah perusahaan
96 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi berdasarkan temuan di lapangan di mana kecepatankapal tidak mencapai kecepatan kapal yang direncanakan pada awalnya25 Knot maka ada beberapa masukan yang harus diperhatikan antaralain: Tipe dan jenis mesin tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaanawal:v Terjadi kesalahan pada proses pekerjaan pembangunan kapal yangtidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga mengakibatkanbertambahnya berat kapal yang mengakibatkan luas bidang basahserta tinggi sarat kapal semakin besar sehingga berdampak
Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/2017v Terjadi kesalahan pada proses pekerjaan pembangunan kapal yangtidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga mengakibatkanbertambahnya berat kapal yang mengakibatkan luas bidang basahserta tinggi sarat kapal semakin besar sehingga berdampak terhadappenurunan kecepatan kapal; Bentuk lambung yang kurang strim line sehingga menambahhambatan kapal yang berdampak pada menurunnya kecepatan kapal;v Perbandingan rasio putaran mesin utama RPM dengan gear boxyang tidak sesuai
127 — 44
PenasihatHukum juga berpendapat terhadap keterangan Saksi lainnya seperti Saksi Riko SahatSiahaan, Saksi Heryan Nurfalara dan Saksi Erizal Yunanda tidak bisa dianggap sebagaiketerangan yang penting dalam pembuktian persidangan ini, karena semua saksi iniadalah anak buah Saksi Kasat Narkoba Syamsuir sehingga menurut keyakinan umumadalah berada di bawah hegemoni atau kekuasaan dari Saksi Syamsuir, dengandemikian, jika keterangan Saksi Syamsuir tidak memiliki nilai pembuktian karena kasusini diduga sarat
58 — 30
Bahwa saksi menerangkan kalau hasil panenya sampai selesai kurang lebih sebesarRp, 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).e Bahwa saksi menerangkan sarat untuk mengambil tanah lalu dimasukkan kedalamtambak.e Bahwa saksi menerangkan untuk mengambil tanh tersebut dibutuhkan waktu selamakurang lebih 30 menit.e Bahwa saksi menerangkan alatalat tersebut memang berada ditambak.e Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilaporkan ke Polda Jatim dikasih garis PoliceLine, lalu kurang lebih 3 bulan panen dan ditjinkan
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari persidanganHal. 50 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/2017yang cukup melelahkan dan sarat dengan kepentingan oknum tertentu untukmendiskreditkan posisi Pemohon Kasasi, jelas terbukti jika Team PenasehatHukum Pemohon Kasasi mampu membantah dan/atau menangkis seluruhunsur yang dikenakan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi.
132 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT. Pertamina (Persero) yang secara nyata danteruSs menerusS menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatHal. 43 dari 174 hal. Put.
Perobuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT.
Pertaminadalam permohonan HGB alas tanah yang terletak di Jalan MarmoyoNo. 2 Surabaya, telah memberikan keterangan mengenai data yuridissecara tidak benar dan tidak dilandasi itikad baik serta sarat tipumuslihat yang bertujuaan mengaburkan keberadaan aset PT.Pertamina sebagai kekayaan negara adalah perbuatan melawanhukum.Bahwa Sertifikat HGB No. 738 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkandan ditandatangani saksi H.M.
85 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bina Jaya Langgam sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Surat Nomor 522.1/PR/XII/2002/1920tanggal 17 Desember 2002, bukan berarti secara serta merta Areal/ LahanKawasan dimaksud mutlak beralin menjadi milik Penggugat/Termohon Kasasiyang hanya mengantongi SKT/SKGR dari Kepala Desa yang sarat RekayasaHalaman 122 dari 135 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/201520.
Lagi pula Kelompok Tani itu sendirianggotanyapun sangat sarat muatan Fiktif (vide daftar anggota kelompok taniPenggugat). Hasil keterangan dari beberapa warga dan Batin Mudo tokohmasyarakat setempat yang mengatakan bahwa tidak satupun wargamasyarakat setempat memiliki kaplingan kebun sawit di lahan yang mengakuKelompok Tani Mandiri Jaya.
39 — 19
untuk pembayaran belanjapenggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, Nota108Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
untuk pembayaran belanjapenggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, Nota155Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
untuk pembayaran belanja212penggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, NotaJawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
timbul dalam perkara ini;SubsidairApabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa prinsipprinsip dari gugatan Perdata adalah harus ada dasarhukumnya, harus merupakan suatu sengketa, harus dibuat secara cermat danterang, apabila salah satu dari prinsipprinsip tersebut tidak terpenuhi makagugatan dinyatakan cacat formil dan tidak memenuhi sarat