Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota.9. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniABDY YUHANA, SH.

MH &Associates yang berkantor di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011, sebagaimana terlampir dalamberkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Redquisitoirnya yangdibacakan di depan

Dasuki, Nastiyo dan Ruslanmakajika Terdakwa YUSI DWI HANOAYANI mengembalikan dana ke BPR SliyegIndramayu maka seharusnya terdakwa pun tidak ditetapkan sebagai tersangka dandituntut dan dihadapkan dimuka persidangan.Bahwa walaupun Pasal 4 UU TIPIKOR secara tegas dan jelas menyatakan"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYAPELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2DAN PASAL 3" akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku di Kejaksaan NegeriIndramayu.Menimbang

RAMLAN COMEL, SH dartISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimehakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal27 September 2011 Nomor : 69/Pid.Sus!

adalah benarbenar untuk proses balik nama keatas nama PemerintahDesa Troketon, sehingga kamipun tidak menanyakan lagi kepada Tergugat Idan membacanya.Bahwa kami baru mengetahui apabila Tanah Sengketa beralih keatas namaTergugat IV karena jual beli setelah kami dipanggil oleh pihak KejaksaanNegeri Klaten untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi atastanah sengketa dengan Terdakwa Tergugat I ( Kepala Desa Troketon saat itu ).Hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tipikor

Kepala Desa Troketon tentangpeminjaman/dibawanya Sertipikat Asli Nomor Bondo 85 Hak Milik no. 279, persil 30luas 1.900 meter persegi di Desa Sobayan, bahwa surat bukti tersebut oleh Majelis telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi tandabukti (P6) ;Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Sobyan Surat ukur No. 2265, Tahun1980,, bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup kemudiandiberi tanda bukti (P7)Foto copy Putusan perkara Tipikor

dijualhanya boleh ditukar guling.Bahwa BPD pernah mengadakan rapat satu kali tanggal 12 Juni 2012 dibuatdalam Berita Acara, yang menyepakati tanah kas desa boleh untuk ditukar gulingtetapi tidak untuk dijual.Bahwa pada saat itu ternyat Kepala Desa Ahmadi Tri Atmaja telah menjualtanah tersebut kepada Sony namun saksi tidak tahu berapa harganya dan saksitidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut.Bahwa Ahmadi Tri Atmaja, akibat menjual tanah kas desa tersebut, telah dijatuhipidana di Tipikor

Suparti) hal ini sesuaibukti T. 2. 3. 4 III surat pernyataan antara Tergugat II dengan Tergugat IV.Menimbang bahwa, dari faktafakta di persidangan yang melakukan penjualantanah SHM No. 279 adalah Tergugat I kepada Tergugat IV.Menimbang bahwa, hal ini juga terbukti, dimana Tergugat I telah diadili dandiatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan Tinggi Semarang,dimana Tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi

Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.C: Contoh 2 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 tetapi belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017.d. Contoh 3 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.16.

Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana telah secarategas ditentukan Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PBR.sebagai PNS yang melakukan tipikor

Tipikor/2012/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa olehPenuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaanNo. Reg. Perk: PDS04/BTG/11/2011, Tgl. 23 November 2011 denganbentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut : PRIMAIR: ........PRIMAIR Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP., selaku Anggota DPRDKota Bontang Periode 20002004 secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi H.M.

Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.24/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.SMDA,Tgl. 20 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi TindakPidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta103Pernyataan Banding

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 17 Juli 2012,yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa H.Muhammad Idrus HP,dengan perbaikan tentang kualifikasi dan penjatuhan pidana yangamarnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa H.

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi KalimantanTimur sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Tipikordan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim AdHoc.

Tipikor, masingmasingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 20 September 2012 Nomor: 24/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda putusan mana pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK,SH.

Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat JudexFacti dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Ayat(1) yuncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan JPU;2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwapertimbangan hukum Judex Facti salah dengan menyatakan perbuatanterdakwa KOMAR!

yangseharusnya tidak demikian (harga obyek jaminan sekarang senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)), hal tersebut Penggugat sangatberkeberatan dengan perbuatan Para Terlawan diatas;Bahwa harga limit lelang Para Terlawan yaitu Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) yang mana masih di bawah utang pokokPara Pelawan dengan Terlawan yang manainimelanggar UUHalaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Padt.Plw/2021/PN Sda16.17.18.19.20.2,Perbankan merugikan debitur (Para Pelawan) dan UU Tipikor

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tipikor, tempatkediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagalkakak ipar Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalahsuami isteri; Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugatdengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumahhalaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4871/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlgorangtua Penggugat Kabupaten

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN

AGUNG PARNATA, SH. sebagai HakimAnggota Il, yang menyidangkan perkara tersebut sampai dengan acarapersidangan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa,kemudian persidangan ditunda dengan acara tanggapan atas pledoi ;Bahwa ketika persidangan dengan acara tanggapan atas pledoi itulahHakim Anggota Harun Yulianto, SH. tidak lagi bersidang karena mengikutipelatinan Hakim TIPIKOR di Jakarta, sehingga Ketua Majelis atas inisiatifsendiri telah menunjuk SINGGIH WAHONO, SH. sebagai penggantinya ;Bahwa

melihat pada peraturanperundangundangan saja yang terkadang aturan tersebut tidak sempurnaadanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat setempat (DesaPautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Prov.Sulawesi Tengah, wilayahnya yang sangat terpencil dan hanya dapatdijangkau melalui beberapa kali penyeberangan laut, kemudian dilanjutkandengan perjalanan darat yang membutuhkan waktu berjamjam menujuPeradilan Umum di Poso, apakah lagi bila perkara tersebut dilimpah kePengadilan Tipikor

Nomor 279 K/Pid.Sus/2021Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal12 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2020 dari PenasihatHukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020sebagai

Anawai Kompleks Oheo No. 9A Kota Kendariberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor Reg: 579/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal25 September 2018;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDITelanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan

Tipikor/2019/PN Kdi. ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkankepada Terdakwa Il pada tanggal 1 April 2019 sesuai akta pemberitahunandan penyerahan memori banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus.

Tipikor/2019/PN Kdi.Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDIMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Kuasa HukumTerdakwa II maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara (inzage) sesuai Akta pemberitahuan memeriksa berkasperkara Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kdi masingmasing tanggal 5 Maret 2019dan tanggal 14 Maret 2019, sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding

CHARIS MARDIYANTO,S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim KetuaMajelis, SUGENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Plh.

Maratua Rambe, SH.MH.Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIAbdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129Halaman 9 dari 9 halaman putusanNomor:30/pid/2019/PT Bna

XXX K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (Anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : TERDAKWA;Tempat lahir > Garut;Umur/tanggal lahir : 13 tahun/1 Mei 1997;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Garut;Agama : Islam;Pekerjaan :Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa

PUTUSANNomor 92/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau). Nama lengkap : SAIFUL BAHRI Alias IPUL de23. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 November 1998 QD4. Jenis kelamin : Lakilaki ~5. Kebangsaan : Indonesia Le6.

Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidanapada pokoknya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam putusan judex facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri:Bahwa salah satu unsur pokok (bestande/) yang harus dipenuhi dandibuktikan untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnyadisebut UndangUndang Tipikor

No. 1 PK/Pid.Sus/2019yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperansebagai perantara, tidak relevan untuk menyatakan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana telan melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, karena Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan memutusperkara, sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor adalah pejabat yang mempunyai kewenangan(otoritas) dan karena

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April2014;9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengantanggal 25 Juni 2014;10.Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Amron Sodik, S.H. dan Suyadi, S.H. masingmasingHakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 47/Pen.Pdt/2017/PT.BNAtanggal 6 Juli 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukaHalaman 28 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNAuntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H.

Rp. 5.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Biaya proses ......... Rp.139.000, Panitera.Jumlah ................. Rp.150.000,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Halaman 29 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor pada PN Mamuju hanya mendasarkan padaasumsi belaka dengan dengan pertimbangan putusan tidakmendasari keterangan saksi dan Hasil Investigsi BPkP.Bahwa tidak ada putusan yang berangkat dari suatu Asumsisemata, tetapi berdasarkan Alat Bukti dan minimal 2 AlatBukti seperti yang digariskan dalam KHAP dan keyakinanhakim sesSuai dengan teori Pembuktian, seluruh unsuretelah diuraikan secara detail dan tersurat didalam AlatBukti sehingga

tidak ada argument lagi yang dapatmembatahkan putusan majelis hakim tipikor atas perkaraini.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa danmengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28Desember 2021 tentang Hari Sidang;3.

Negeri Ambon Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 30November 2021 yang dimohonkan banding tersebut perlu dibatalkan, danHalaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PT.AMBkemudian membebaskan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. daridakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada TingkatBanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Ambon telah mempertimbangkan pembuktian unsurunsur pasal yangdidakwakan dalam dakwaan primair secara tepat dan benar, sehingga olehkarenanya Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, dan menolak keberatanyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Pengadilan

perkara ini;Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalampenangkapan dan penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akanmelarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan diRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Il A Ambon, maka Terdakwa perlu tetapditahan.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor