Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN.Sda
Tanggal 5 September 2016 — SANTOSO ALIAS PAIMO
385
  • Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS PAIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
    PAIMO, terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam suratdakwaan kami;2.
    BalongbendoSidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar berupa:obatkeras merek Double L(LL)warna putih sebanyak 1000 ( seribu ) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir),Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid.
    BalongbendoSidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu berupa : obat keras merek Double L(LL)warna putih sebanyak 30 ( tiga puluh butir ), perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa sebelum menangkap
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Ad.1. Unsur Setiap oranMenimbang, bahwa kata setiap orang menurut doktrin hukum pidanabukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi pentingdibuktikaan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona)dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah subyekHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid.
    Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS PAIMO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesarRp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;3.
Register : 09-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
REZA PRASETYA NITISASMITO
Terdakwa:
SIGIT TRI SANTOSO Bin RADIYANTO
646
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Sigit Tri Santoso Bin Radiyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Tri Santoso Bin Radiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan
    Ngawi atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat,atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan(3) dengan cara sebagai berikut:Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam10.00 WIB Terdakwa saat berada
    Ngawi atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1,dengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam10.00 WIB Terdakwa saat berada dirumahnya memesan obat pil koplo warnaputin dengan logo double L kepada Gilang (DPO) dengan menggunakan HPmerk Samsung
    Ngawidengan jabatan seharihari adalah Kepala Gudang Farmasi Kab. Ngawi,Kasi Seksi Farmasi meliputi obat, obat tradisional dan kosmetik sertapengadaan obat di Dinas Kesehatan Kab. Ngawi ; Bahwa Ahli memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaanterhadap sediaan kefarmasian, obat, obat tradisional dan kosmetik dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.
    Ngawi ; Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi obat / pil koplo jenis Double Lkepada masyaraat yang membutuhan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan,Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaanfarmasi berupa obat / pil kKoplo jenis Double L tersebut dengan cara membelidari Apotek dengan menggunakan resep Dokter ; Bahwa saksi mengetahui bahwa obat / pil koplo jenis Double L tersebutadalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaanfarmasi obat / pil koplo
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediakan Farmasi DanAtau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau PersyaratanKeamanan, Khasiat Atau Kemanfatan Dan Mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
Register : 23-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Mjk
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
YUSHAR
Terdakwa:
MOHAMMAD KHOIRI bin M DAIM
426
  • Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRI Bin M.DAIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;

    2.

    berikut:Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD KHOIRI bin M DAIM pada hari Rabu tanggal24 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Mei tahun 2017 atau pada waktuwaktu lain dalam tahun 2017,bertempat di sebuah rumah masuk Dsn Ketemas Ds Ketemas dungus KecPuri kab Mojokerto atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN MjkBahwa terkait barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil penjualan obattersebut, akan tetapi dalam pemilikan, penguasaan, menyimpan dan mengedarobat jenis Pil Double L tersebut terdakwa tidak mempunyail izin edar dari pihakyang berwenang.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SITI INDRI ASTUTI, S.SI, Apt yangberhak mengeluarkan ijin edar sedian farmasi adalah Menteri Kesehatan RI ,berdasarkan peraturan Pemerintah
    Nomor : 72 tahun 1998 tentangpengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Ahli menjelaskan bahwatidak ada nama dagang sedian farmasi berupa obat pil double L selain artane,Ahli mengetahui bahwa yang terkandung dalam pil double L tersebut adalahzat Trihexyphenidhyl hydrochloride dan ahli mengetahui bahwa pil double L(Artane) tersebut termasuk golongan obat keras.Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya Nomor Lab : 5187/NOF/2017 tanggal O06 Juni 2017 yangditandatangani
    berdasarkanPasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Dusun KetamasDesa Ketamas Dungus Keamatan Puri Kabupaten Mojokerto, terdakwa menjualpil double L kepada Hendro Sugeng Pramono sebanyak
    Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Mjkpromosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalammengedarkan obatobatan berupa pil double L yang mengandung bahan aktifTriheksifenidil HCI, oleh karena terdakwa
Register : 06-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Kln
Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
CECEP MULYANA, SH.
Terdakwa:
ANDRI SUSANTO als KAMPEK Bin JAMARI
497
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Andri Susanto Alias Kampek Bin Jamari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Susanto Alias Kampek Bin Jamari dengan pidana penjara
    Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi samasekali dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkanatau menjual obat atau pil TRIHEX tersebut Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPOM yang menyatakanbahwa barang bukti obat yang disita penyidik sudah tidak dalam kemasansesuai aslinya sehingga tidak diketahui data apa yang terdapat padakemasan obat tersebut, apa namanya, berapa no registrasinya, siapaindustri farmasi yang membuat dan data lainnya, sehingga tidak
    dan bahan yang berkhasiat obat, dan Ayat (3) (mengenalpengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi).
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UndangUndang Nomor. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
    Dalam Pasal 106 disebutkansediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Rhl
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
1.YONGKI ARVIUS, S.H.MH
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
HOK KIE
12839
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Hok Kietersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PercobaanDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edarsebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) haridan pidana
    Kemudianterdakwa menghubungi saksi Muhammad Adri Nawawi yang merupakannahkoda kapal KM Mitra Bahari Jaya GT 89 untuk menerima pesanan obatobatdari kurir Lee farmasi di dermaga/pelabuhan Port Klang Malaysia.
    Pemerintahan Nomor 72 tahun 1998 merupakankegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,mengemas atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan:mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalamrangka perdangangan, bukan perdangangan, atau pemindahantanganan:Bahwa tidak memiliki jjin edar adalah tidak mempunyai bentukpersetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh KepalaBadan
    Selanjutnya Pihak Lee Farmasi yang mengirimkan lewatKapten Kapal Adri Nawami saat berada di pelabuhan Port KlangMalaysia; Bahwa pembayarannya dengan cara mentransfer uangnya; Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Orang Pihak Lee Farmasi di PortKlang Malaysia; Bahwa Terdakwa memesan obatobatan dan kosmetik tersebut untukTerdakwa konsumsi dan membelikan pesanan dari keluarga dan jugatemanteman yang pernah berobat di Malaysia yang mengingikan obatsama persis dengan obat yang dulu pernah didapat;Bahwa obatobatan
    Percobaan Dengan Sengaja Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN RhlAd.1.
    Menyatakan Terdakwa Hok Kie tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PercobaanDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak MemilikiIzin Edar sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
Register : 11-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Wat
Tanggal 20 Desember 2016 — DETA PURNOMO alias DITO bin GEMPUR PRIYONO
18112
  • Menyatakan Terdakwa Deta Purnomo Alias Dito Bin Gempur Priyono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, kemanfaatan dan mutu;2.
    Bahwa saksi bersama dengan rekanrekannya menanyakan tentangkepemilikan ijin dalam membawa atau mengedarkan sediaan farmasi,namun terdakwa menjawab tidak memilikinya.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ill tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan.4.
    Bahwa saksi bersama dengan rekanrekannya menanyakan tentangkepemilikan ijin dalam membawa atau mengedarkan sediaan farmasi,namun terdakwa menjawab tidak memilikinya.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi WV tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan.5:Saksi BAYU KRISMIYANTO; Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan Terdakwa.
    Dengan sengajamemproduksiataumengedarkan sediaanfarmasidan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang Undang Kesehatanmendefinisikan sediaan farmasi sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.
    kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembuat Undang Undangmerumuskan unsur ini dalam delik pasal 196 Undang Undang kesehatan a quodifokuskan pada kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum untuk melakukanperbuatan hukum dalam rangka melakukan aktivitas produksi dan mengedarkansediaan farmasi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2sebelumnya.
    Menyatakan Terdakwa Deta Purnomo Alias Dito Bin Gempur Priyonotersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar, kemanfaatan dan mutu;2.
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 26 Oktober 2015 — YUDA PERMATA NEGARA Bin SUYONO
304
  • Sus/2015/PN.Kadr.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa YUDA PERMATA NEGARA Bin SUYONO bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu
    dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa terdakwa YUDA PERMATA NEGARA Bin SUYONO, pada hari Jumattanggal 31 Juli 2015 sekitar jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Banjaran Gang IIno 46 B Rt/Rw 03/02, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kodya Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Kediri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi jenis pil dobel L tidak memilikikeahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L.Perbuatan terdakwa YUDA PERMATA NEGARA Bin SUYONO sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentangKesehatan.KEDUABahwa terdakwa YUDA PERMATA NEGARA Bin SUYONO pada waktu dantempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak
    dua ratus ribu rupiah);e Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berdasarkan hasilpemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, Nomor Lab:5605/NOF/2015 tanggal 11Agustus 2015 bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifinedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk daftar obat keras);e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidangkefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmengedarkan sediaan farmasi
    Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatandan mutu ;Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikapbathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakimmenyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikanadanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatutindak pidana, atau ringkasnya adalah
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Ktb
Tanggal 15 Agustus 2017 — MUH. RUSLI Alias RUSLI Bin (Alm) AMAN
883
  • RUSLI Alias RUSLI Bin (Alm) AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    RUSLI Bin (Alm) AMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 UndangUndang RI Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dalam Dakwaan Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RUSLI Als.
    AMAN pada waktu dantempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 datang saksi SAMSUL BinSAHIB ke Penyeberangan Kapal Fery Nusantara Tanjung Mangkok Rt. 03Desa ujung
    Unsurdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.KtbAd. 1.
    P0.02.01.131.3997 perinal Pembatalan Persetujuan IzinEdar dan Penghentian Kegiatan Produksi, ternyata obat jenis carnophen/zenith telahdibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyatabahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Ktbdengan demikian unsur kedua, dengan sengaja memproduksi atau meng edarkansedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi
    RUSLI Alias RUSLI Bin (Alm) AMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 28-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 413/Pid.Sus/2016/Pn.Trg
Tanggal 31 Agustus 2016 — SAIFUL EFENDI ALS. IPUL BIN ABDUL WAHID
738
  • Menyatakan terdakwa SAIFUL EFENDI Als IPUL Bin ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.3.
    Kutai Kartanegara, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini, dengan carasebagai berikut : Berawal terdakwa SAIFUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016sekira jam 09.00
    obat keras LL yang berisi sebanyak 5000 (lima ribu) butir yangdiakui sebagai milik terdakwa SAIFUL EFENDI Bahwa terdakwa SAIFUL EFENDI rencanaya 5 (lima) jumbo obat kerasLL yang berisi sebanyak 5000 (lima ribu) butir akan dijual kepadasdr.SURYA dengan keuntungan Rp 50.000, per jumbonya Bahwa terdakwa SAIFUL EFENDI tidak memiliki kKewenagan dankeahlian untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat serta tidakmenemuhi standar mutu pelayanan farmasi
    Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.v Pasal 1 angka 4 : menyatakan Sediaan Farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika.v Pasal 1 angka 5: Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesindan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,merawat orang sakit, memulihnkan kesehatan pada manusia dan ataumembentuk struktur dan perbaikan fungsi tubuh.v Pasal 106 ayat (1) menyatakan
    sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.Berdasarkan fakta persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagaiberikut : Bahwa terdakwa SAIFUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 sekira jam 09.00 wita menelpon saksi HAMDANI untukdicarikan obat keras LL. pada sekitar pukul 11.00 wita saksiHAMDANI memberitahukan obat LL sudah ada kemudian terdakwaSAIFUL EFENDI pergi ke Samarinda dengan mengendarai sepedamotor Honda Vario KT 2145 OZ, sesampainya di JI.
    yangditetapkan dalam Peraturan PemerintahMenimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dibuktikanbahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar,sehingga keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi.Menimbang bahwa keseluruhan unsur dakwaan primair pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasitanpa
Register : 30-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 14 April 2015 — Pidana: - Terdakwa: YUDI Bin JOHANSYAH (Alm) - JPU: Hj. DEWI KURNIATI, SH.MH
224
  • Menyatakan terdakwa YUDI Bin JOHANSYAH (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan terdakwa YUDI Bin JOHANSYAH (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, melanggar pasal 197UU RI No. 36 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
    Geriliya Gg.Peradapan RT.38 Kel.Kelayan TimurKec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanjarmasin, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan jikaterdakwa sering mengedarkan obat merk Charnopen / Zenith dengan caradijual selanjutnya berdasarkan informasi
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan ;3.
    Geriliya Gg.PeradapanRT.38 Kel.Kelayan Timur Kec.Banjarmasin Selatan KotaBanjarmasin atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1); Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan jikaterdakwa sering mengedarkan obat merk Charnopen / Zenithdengan cara dijual selanjutnya berdasarkan informasi
    Menyatakan terdakwa YUDI Bin JOHANSYAH (alm) tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izin edar,sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 02-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gpr
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
TOMY MARWANTO, SH
Terdakwa:
KAL AMIR ALS CEMENG Bin KAMDARI
305
  • MENGADILI

    1. Menyatakan TerdakwaKAL AMIR Als CEMENG Bin KAMDARItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaKAL AMIR Als CEMENG Bin KAMDARItersebut di atas oleh karena
    Kediri atau setidaktidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidakmempunyai keahlian dalam kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN GprAtauKedua :Bahwa terdakwa KAL AMIR als.
    Fitryana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan TitinErnawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor :Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gpr21045/2020/NOF berupa tablet warna putin logo LL dengan berat 1,660gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HClmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak temasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki
    Dengan dengan sengajamemproduksi ataumengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November2020 sekitar pukul 06.30 wib dirumah terdakwa Dusun Bukaan Rt.024Rw.005 Desa Keling Kec.
    Menyatakan Terdakwa KAL AMIR Als CEMENG Bin KAMDARI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yangtidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;2.
Register : 15-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
LUH PUTU DENNY WITARI,SH.
Terdakwa:
SOLEH HUDDIN bin SANUR
358
  • Menyatakan Terdakwa Soleh Huddin Bin Sanur telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard kesehatan dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan kedua PenuntutUmum;2.
    PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Bahwa la Terdakwa Soleh Huddin Bin Sanur pada hari Kamis tanggal06 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu pada bulan September 2018 bertempat di di depan pentasdangdut di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo,Kabupaten Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    olehTerdakwa dan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadikekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke1telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 6September 2018, pukul 00.30 WIB didepan pentas dangdut di Dusun CurahrejoDesa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember saat saat menjualobat keras jenis Trex dan
    Menyatakan Terdakwa Soleh Huddin Bin Sanur, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi;2.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN Jbg
Tanggal 29 September 2015 — -ARIK KRISDIANTO Alias CAKIL Bin SLAMET
357
  • Menyatakan Terdakwa ARIK KRISDIANTO Alias CAKIL Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2.
    Nomor Reg.Perk : PDM302/JOMBA/08/2015 adalahsebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ARIK KRISDIANTO Alias CAKIL Bin SLAMET pada hari Selasa Tanggal09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2015bertempat di Jalan Abdurrahman Wachid Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombangyang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    BOMBER (DPO).Bahwa saya menjual pil double LL kepada saksi EKO SETIAWAN Alias KODOK denganharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) mendapatkan pil double L sebanyak 50 (limapuluh) butir.Bahwa saya juga menjualnya kepada saksi WAHIB PRIANTO Alias SAGI denga harga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir.Bahwa saya dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak memilikisurat ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut atau
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmidengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dandihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat tersebut di persidangan, diperoleh faktafakta sebagai berikut :o Bahwa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 09
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakAd.1.memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu;Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk padasubyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya;Ad.2.Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwabernama ARIK KRISDIANTO Alias CAKIL Bin SLAMET telah sesuai
    Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalahsubyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian,subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan PenuntutUmum adalah benar Terdakwa ARIK KRISDIANTO Alias CAKIL Bin SLAMET, dengandemikian unsur setiap orang telah terpenuhi:Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan
Register : 31-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Rkb
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
1.MASDALIANTO, SH
2.RISKI HARUNA, SH.,M.Kn
Terdakwa:
RENDI RESTU PRATAMA Alias KANJU Bin HERMAN
262
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Rendi Restu Pratama alias Kanju bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan;3. Yang tidak memiliki izin edar;4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa selanjutnya unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Halaman 17 dari 25. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN RkbAd.1.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatanMenimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satuelemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika.
    Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Rkbbutir obat Tramadol dibeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat)butir obat Heximer dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya perbuatanmengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat Heximer dan danobat Tramadol dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dengantujuan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual sediaan farmasi dimanakeuntungan tersebut
    Yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa sediaan farmasi obat jenis Tramadol dan obat JjenisHexymer memiliki izin edar di wilayah hokum Republik Indonesia dan untukmendapatkan sediaan farmasi obatobat tersebut harus menggunakan resep daridokter karena merupakan golongan obat keras
    ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkanketerangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwaTerdakwa bukanlah seorang apoteker dan dirumah Terdakwa bukanlah apotek danTerdakwa tidak ada ijin dari instansi terkait dalam menjual sediaan farmasi tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ketigatelah terpenuhi menurut hukum.Ad.4.
Putus : 13-09-2012 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 151/Pid. Sus/2012/PN. JMB
Tanggal 13 September 2012 — JA’FARUS SIDIK BIN MUTOLIBIN
313
  • Menyatakan terdakwa JAFARUS SIDIK BIN MUTOLIBIN terbuktiksecara sah dan menyakiknkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi stadart persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sesuai dakwaan jaksa penuntut umum ;2.
    Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antaralain sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 18.30 WIBterdakwa Ja'farus
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya,Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasiyang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal196 UU R.I.
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya,Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkanmasyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotekberdasarkan resep dokter.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan / atau persyaratan
    Menyatakan terdakwa JAFARUS SIDIK BIN MUTOUBIN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan mutu;2. .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFARUS' SIDIK BINMUTOLIBIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan denda Rp. 100 000, (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila terdakwa tidak bisa membayar denda diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 29-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID/2016/PT BJM
Tanggal 28 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NISA SRI HANDAYANI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUNTIARA Binti IDRUS (Alm)
6342
  • permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 215/Pid.Sus/2015/PN.Kgn, tanggal 16 Desember 2015, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
      Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM2.
      Hulu sungai Selatan tepatnya di rumahterdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar berupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (limaratus) Butir atau 5 (lima) box.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb: Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasimasyarakat yang mengatakan bahwa di JI.
      Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.2.
      dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Sediaan farmasi sesualdengan pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.
      Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 3/PID.SUS/2016/PT.BJM2.
Register : 08-10-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 221/Pid.Sus/2013/PN.Kdi
Tanggal 31 Oktober 2013 — IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO
275
  • Menyatakan Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO, bersalahmelakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan mengajamenyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANGSUSENO, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selamaTerdakwa ditahan; = Fx3.
    KESATQU : 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nnn cnn cnn cnc Bahwa ia Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO, padahari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat dirumah Terdakwa Perum Canda BhirawaAsri C3 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Endro (DPO) sebanyak 100butir harga Rp. 100.000,, alamat di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri; = IBahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan pil jenis LL tersebut tidak memilikikeahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang ; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan ; Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum untukmembuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa : Sediaan farmasi Pil jenis LL sebanyak 22
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danad. 1 Unsur barang siapa; Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orangsebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atasperbuatannya artinya orang tersebut tidak mengalami gangguan jiwa atau mental dantidak ada tekanan di luar kemampuan dirinya ; ~ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para
    Menyatakan Terdakwa IMELVIE SOESENO Bin BAMBANG SUSENO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hakmemiliki sediaan farmasi yang tidak memenuhi kemanfaatan standar dan mutu ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama : 7 (tujuh) Bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama: 3 (tiga) Bulan ; 3.
Register : 20-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 222/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Agustus 2018 — Budi Purnomo
322192
  • Menyatakan Terdakwa BUDI PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar DAN Dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;2.
    PDM040/JKT.TIM/01/2018, tanggal 15Januari 2018, didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September
    No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September 2013 atau setidaktidaknya sekira waktuwaktu
    Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganperaturan pemerintah, perobuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Berawal dari penangkapan saksi M.
    No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.DANKEDUA :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September 2013 atau setidaktidaknya sekira waktuwaktu tersebut
    Kemudian dari hasilpengembangan penyidikan terhadap peredaran Obat /Sediaan Farmasi yang tidakada Izin Edarnya tersebut merupakan Obat/sediaan farmasi yang diproduksi danatau diedarkan oleh Terdakwa BUDI PURNOMO dengan ditemukannya bahanbahan baku obat di wilayah Cimahi Bandung lalu di olah atau diproses di wilayahPurwokerto yang mana telah ditemukan alat atau mesin pembuatan obat/sediaanfarmasi yang selanjutnya dikumpulkan di suatu gudang di wilayah Sidoarjo yangsudah siap edar.Bahwa dari hasil
Register : 01-03-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 29 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.BANGUN DWI S, SH
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
JURKANI Alias AMANG KANI Bin H.KUTERI
457
  • Adapun rencananya shabushabu tersebut akan dijual, namun belum adayang sempat terjual karena Terdakwa terlebin dahulu diamankan oleh anggotapolisi;Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang dan kapasitasTerdakwa untuk menggunakan shabushabu tersebut bukan sebagai pedagangbesar farmasi tertentu atau lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan bukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan
    Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelan mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,dan wajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1)dan (2) UU No. 35 Tahun 2009).
    Tetapi untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmuHalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Amt.pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009).
    Tetapi untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009).
Register : 17-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Klk
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MA'RUF MUZAKIR,SH
Terdakwa:
PITRI JANI Als IPIT BIN RAMLAN
14631
  • adalah tenagakefarmasian yang dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasianmenerapkan standar profesi yang dibuktikan dengan zurat izin praktik;Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalahterdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dariSarjana Farmasi , Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga besarfarmasi/Asisten Apoteker;halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN KlkBahwa menurut Ahli obat yang diedarkan oleh Terdakwa yakniCharnophen/Zenith tersebut
    Utuh (DPO) yangsebelumnya dititipkan sementara kepada Terdakwa, dimana dari perbuatanTerdakwa yang meletakkan obat farmasi jenis charnophen/zenith milik Sdr.
    , pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukankegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkandengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yangberwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikahanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar
    farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkanizin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangandengan UndangUndang atau Peraturan yang disebut juga sebagai melawanhukum;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada saatpenangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan telah memilikiobat jenis Charnophen/Zenith sekitar 3.400 (tiga ribu empat ratus) butir yangsaat itu ditemukan di samping kasur yang terbungkus dengan
    kantong kertasmerk Kuevit warna putin serta obat Seledryl sekitar 12.240 (dua belas ribu duaratus empat puluh) butir yang saat itu ditemukan di dalam kamar Terdakwatepatnya dalam lemari yang terobungkus dengan plastik hitam, dan atasditemukannya obat farmasi yang salah satunya yakni Charnophen/ZenithTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorangpasien yang berhak atas kepemilikan/ditemukannya obat farmasi yangmengandung kandungan Narkotika Golongan , selain itu Terdakwa