MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIGI SETIAWAN Bin SULIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan Terdakwa FIG SETIAWAN Bin SULIANTO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanaHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN.Lmgdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RINo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum;2.

bertempat dihalaman Polsek Ngimbang yang terletak di Dusun Ketapas Desa SendangrejoKecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dan di rumah terdakwa yangterletak di Dusun Brumbun RT.002 RW.009 Desa Lamongrejo KecamatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN.LmgNgimbang Kabupaten Lamongan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara); Bahwa barang berupa 191 (seratus sembilan puluh satu) butir obat kerasjenis Pil Double L tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu;Perbuatan Terdakwa FIGI SETIAWAN Bin SULIANTO sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa FIGI SETIAWAN Bin SULIANTO pada hari Sabtutanggal

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);Bahwa barang berupa 191 (Seratus sembilan puluh satu) butir obat kerasjenis Pil Double L tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Perbuatan Terdakwa FIGI SETIAWAN Bin SULIANTO sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukankeberatan;Menimbang

Menyatakan Terdakwa FIG SETIAWAN Bin SULIANTO tersebut diatas,telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiikiizin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;2.

Kemudian sekitar awal tahun 2014 terdakwa memberitahu saksiMuntolia bahwa sekarang terdakwa sendiri yang menangani proyekdistribusi pengadaan obat farmasi tersebut. Pada pada tanggal 21Mel 2014 saksi Muntolia memberikan modal lagi kepada terdakwasebesarRp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan oleh terdakwa di janjikankeuntungan 10% sampai dengan 15%.

Selanjutnya dari sejumlah uangyang di setorkan ke terdakwa tersebut, saksi mendapatkan keuntungansebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Kemudian sekitar awal tahun 2015 terdakwa meyakinkan kemballkepada saksi Muntolia dengan mengatakan bahwa proyek pengadaanobat farmasi di PT.

Dengan jawaban terdakwa tersebut membuat saksi Muntoliasemakin curiga dan akhirnya mencari informasi tentang PT Tantular yangbergerak di bidang farmasi yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut diJalan Sulfat Nomor 2 Blimbing Kota Malang namun alamat tersebutmerupakan rumah makan SAMPAN dan Rent Car bukan PT Tantularseperti yang disebutkan oleh terdakwa.

Kemudian sekitar awal tahun 2014 terdakwa memberitahu saksiMuntolia bahwa sekarang terdakwa sendiri yang menangani proyekdistribusi pengadaan obat farmasi tersebut. Pada tanggal 21 Mel2014 saksi Muntolia memberikan modal lagi kepada terdakwasebesarRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh terdakwa di janjikankeuntungan 10% sampai dengan 15%.

- MENGADILI :1.Menyatakan Terdakwa Lux Saipung Bin Sri Wangi tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat ) bulan serta pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Menyatakan Terdakwa LUX SAIPUNG Bin SRI WANGI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;2.

2017/PN Mtw (Kesehatan)serta ada tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, dan untuknarkotika penandaannya adalah adanya lingkaran warna dasar putih danada penanda seperti salib warna merah;Bahwa obat Zenith Carnophen ini termasuk obat keras, obat inikhasiatnya adalah untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri;Berdasarkan surat Balai POM RI No : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27Oktober 2009 tentang Pembatalan ljin Edar dan penghentian kegiatanproduksi terhadap jenis dan merek obat produksi, diantaranyapersediaan farmasi

berupa obat Zenith Carnophen juga sudah ditarik ijinedarnya maka dengan demikian persediaan farmasi berupa obat ZenithCarnophen itu sudah tidak diperbolehkan lagi dijual atau diedarkan olehsiapapun;Bahwa perbuatan Terdakwa LUX SAIPUNG tidak dapat dibenarkankarena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian atau kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian dan persediaan farmasi tersebuttelah ditarik ijin edarnya oleh BPOM RI;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang

50.000, (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 5.000,/biji ;Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dalam 1 (satu) kepingnyaadalah Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa juga sering ikut mengkonsumsi obat tersebut dan pergike acara dangdutan ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin instansi pemerintah dalam halini dinas kesehatan untuk dapat membeli atau menjual kembali dengantidak ada menggunakan resep dokter;Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikandi bidang farmasi

Menyatakan Terdakwa LUX SAIPUNG Bin SRI WANGI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemilikiIzin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana dendasebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan;3.

JOKO SLAMET Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar .2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.l50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana 5 (lima) bulan kurungan.3.

JOKO SLAMET Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekirajam 20.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun2012 bertempat di Dusun gading Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, KabupatenMojokerto atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Mojokerto secara bersamasama dengan sengaja2memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, yang dilakukan para terdakwa dengan caracara

Distribusi dari bahan baku masuk pabrik khusus yaitu pabrik farmasi kemudianmasuk ke pedagang besar farmasi (PBP) terus masuk ke Apotik dari apotik kekonsumen dan pasien harus memakai resep dokter.Bahwa saksi menerangkan bahwa yang berhak mengeluarkan ijin edar sediaanfarmasi adalah Menteri Kesehatan RI berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor :72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan saksimenjelaskan bahwa tidak ada nama dagang lain pil doubel L hanya artani dansaksi mengetahui

pasien yang menderita gemeteranpada tubuhBahwa pelanggaran yang dilakukan para terdakwa, memiliki, membawa dan ataumengedarkan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat obattersebut adalah melanggar pasal 197 undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.

JOKO SLAMET Bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) kelKUHP dalam surat dakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. TRI ANGGA DAVIDMAHATA Bin SANTOSO dan 2.

JOKO SLAMET Bin SUPARDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasingmasing selama : (satu) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidakdibayar diganti pidana 5 (lima) bulan kurungan.3.

SABRItersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edarsebagaimana dakwaan alternatif pertamaPenuntut Umum;2.

obat Dextrometrophanuntuk 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (Ssepuluh) butir dengan harga sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntunganuntuk obat keras jenis Carnophen sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah)per boksnya atau 100 (seratus) butir sedangkan obat Dextrometrophann sebesarHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor276/Pid.Sus/2016/PN MtpRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 17 (tujuh belas) bungkus yang perbungkus berisi 10 (Sepuluh) butir; Bahwa sediaan farmasi

ARIEF RACHMAN,S.Si,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S1 pada fakultas Farmasi UniversitasIslam Indonesia lulus tahun 2003 kemudian profesi Apoteker lulus tahun 2004,kemudian Ahli diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2005 padaDinas Kesehatan Kabupaten Banjar selanjutnya menjadi Kepala SeksiKefarmasian dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sejaktahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2015

dan sekarang menjadiKepala UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Banjar sampai dengan sekarang; Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan ataupaduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhiatau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangkapenetapan diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatankesehatan dan kontrasepsi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam pasal iniditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatanHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor276/Pid.Sus/2016/PN Mtpdapat dimintakan pertanggungjawabannya

SABRItersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edarsebagaimanadakwaan alternatif pertamaPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sertamemperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor Reg.Perkara:PDM58/MDN/04/2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntutagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa EKO JOKO PRAMONO Bin Alm MARDJO UTOMObersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja amemproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

106 ayat(1) jo pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;KEDUA.Bahwa ia terdakwa EKO JOKO PRAMONO BIN ALM MARDJO UTOMO padahari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 09.30 wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Ds Sumbergandu Rt 21 Rw 03Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

SRIATIN, Apt. antara lain sebagai berikut :e Bahwa tugas saksi pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun adalahmengetahui tentang pengadaan produksi dan pelayanan sediaan farmasi padamasyarakat.e Bahwa setelah saksi amati dan teliti tentang obat yang dihadapkan dipersidanganobat tersebut tidak memiliki ijin edar Depkes atau BPOM atau tidak ada identitasproduk/ diberi nama, penandaan obat sehingga obat tersebut menjadi tidak jelas,sedangkan jamujamu yang ada dalam kemasan botol sudah ada ijin edarnya

Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Sriatin, Apt, bahwaobat yang dijual oleh terdakwa, adalah sediaan obat atau farmasi yang tidak memiliki ijinedar Depkes atau BPOM atau tidak ada identitas produk / diberi nama, penandaan obatsehingga obat tersebut menjadi tidak jelas, apalagi yang melakukan penjualanmengedarkan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilaibahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal ini yaitu dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa YATI Binti (Alm) BUSTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :257/Pid.Sus/2016/PN Plk tanggal 16 Mei 2016 tentang Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umumyang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YATI Binti (Alm) BUSTANI bersalah melakukantindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

Jekan Raya Kota PalangkaRaya setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.00 WIB saatitu saksi A. ERICK N.

JekanRaya, Kota Palangka Raya karena mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar; Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitarpukul 09.00 WIB saat itu saksi sedang berada di kantor kemudian rekansaksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkanidentitasnya, bahwa di salah satu rumah belakang Mushola Nurul MuslimJalan Rajawali VIIl Kota Palangka Raya, ada orang yang menjual obatkeras dan sudah meresahkan warga; Bahwa saksi bersama dengan rekanrekan

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa YATI Binti (Alm) BUSTANI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pili(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3)

Pasal 63 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasitertentu yang telah memiliki izin kKnusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwenangdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah

memiliki izin knusus untukmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinanberusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatanTerdakwa menjual sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan adalahdilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan sub elemen pertama

hasilhasil yang diperoleh dari tindak pidanaNarkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalambentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudserta barangbarang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagaibarang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atauseluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanatau untuk persediaan farmasi

KUTUL Bin SYAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

KUTUL Bin SYAHRIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atauAlat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana diatur dan diancamdalam dakwaan Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.

Dusun Tengah KabupatenBarito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 Skj 21.30 wib pada saatanggota Polsek Dusun Tengah sedang melaksanakan patroli telah mengamankansaksi INORI

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

KUTUL Bin SYAHRIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana dendasebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidanadenda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

obat pemutih tidak dapat diperjual belikan bagiorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi;Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat pemutih Cindella tidakmempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaankefarmasian.Perbuatan terdakwa SITTI RUGAIYA A Binti Hj RAHMATIA Dg.

SOGIterbukti secara sah Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1)Undangundang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti Hj.RAHMATIA Dg.

SOGIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAMEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

SOGI telah terbukti secaraHalaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PT Mks.sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatukami yakni melanggar Pasal 197 Jo.

SOGIterbukti secara sah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti HjRAHMATIA Dg.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Menyatakan terdakwa NUR ROHMAN Bin MARZUKI terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan

Lampung Timur atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSukadana yang berwenang mengadili, dengan sengaja menyimpan ataumengedarkan sediaan farmasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yangdi dalamnya terdapat pil warna kuning yang setiap plastiknya berisikan 116(serratus enam belas) dan 20 (dua puluh) butir pil jenis HEXYMER dan ataualat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang

tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, danmengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan peraturan pemerintah.

Narkoba Polres Lampung Timur adalah saudara Wawan;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin atau dokumen yang sah yangmenyatakan atau memperbolehkan Terdakwa untuk dapat mengedarkan,menyimpan, mengemas, mengolah, memperomosikan dan mengedarkansediaan farmasi dalam hal ini obat dan bahan berkhasiat obat yaitu pil warnakuning jenis Hexymer;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak adakeberatan;2.

Menyatakan Terdakwa Nur Rohman Bin Marzuki terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana DakwaanAlternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 100 juta rupiahdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;3.

1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Hari Prastiya als Klepon bin Hari Gunawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

KLEPON BinHARI GUNAWAN se terbukti bersalan melakukan tindak pidanaMENJUAL/MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDARsebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANTO HARI PRASTIYAAls.

Persetujuan pendaftaran tersebutdicantumkan pada kemasan sediaan farmasi berupa nomor registrasi dariproduk.

Jadi kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar artinya mengedarkan produk yang belum memiliki Surat persetujuanpendaftaran berupa nomor registrasi dari Instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana diatur Pasal 106 ayat 1UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap produksimaupun pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harus mendapatkanizin edar dalam hal ini dari Dinas Kesehatan.

Pihak yangmemproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan harusHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN KInmempunyai suatu keahlian dan untuk peredaran obat farmasi harus dilakukanoleh apotik dibawah pengawasan seorang apoteker;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari BPOMyang menyatakan bahwa barang bukti obat yang disita penyidik sudah tidakdalam kemasan sesuai aslinya sehingga tidak diketahui data apa yang terdapatpada kemasan obat tersebut, apa namanya

Menyatakan Terdakwa Alfianto Hari Prastiya als Klepon bin Hari Gunawantersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.