Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 15-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 68/PDT/2018/PT MND
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : Hi. Aid Mus Alamri
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
120 — 73
  • Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan Ekonomi Syariah;7.
    Pasal 49 UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, sadhaqa, dan ekonomi syariah.Pasal 49 (b) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat tegasdisebutkan : Bahwa yang dimaksud
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 118/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Mei 2017 — KANAPI, melawan ASIKIN dkk
48 — 38
  • Wakaf;Hal 5 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMGf. Zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. Ekonomi Syariah.2.
    Buku Il Mahkamah Agung RI Tahun 2013tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilanagama pada angka Il tentang Teknis Peradilan, antara lain pada :Huruf A tentang Kedudukan dan kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah : Angka 3 kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah: Hurufa :Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahbertugas Dan berwenang memeriksa, memutus' danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 K/Pid/2009
Tanggal 28 September 2009 —
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan denganSurat bukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985,di mana Bahar selaku Anggota Kaum Pemohon Kasasi/Terdakwa, ikutmembubuhkan cap jempol di atas surat dimaksud, makaterbukti,benar Bahar adalah sekaum dan setali darah dengan PemohonKasasi/Terdakwa, dan juga terbukti benar isi Ranji Asli dimaksudyang mencantumkan nama Bahar di dalamnya ;5.
    Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan dengan SuratBukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985, dimana Bahar selaku anggota kaum Terdakwa, ikut membubuhkan capjempol di atas surat dimaksud terbukti benar Bahar adalah sekaum dansetali darah dengan Terdakwa Hafni, tetapi Bahar diangkat oleh kaumlain, Lingkuang Papan Dt.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
61 — 4
  • Wakaf f. Zakat g.
    Buramin (ayah Tergugat Ill) dimana tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut telahdisertifikatkan nomor 35 tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinan;b) Waris;c) Wasiat;d) Hibah;e) Wakaf
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-09-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 248 / Pid.B / 2013 / PN-BJ
Tanggal 17 September 2013 — MUHAMMAD RAHMADANI ALS. DANI
78 — 6
  • Wakaf No.28 A Kel. BinjaiKec. Binjai Kota, Kota BinjaiAgama : IslamPekerjaan : Jaga Parkir di Pajak BawahPendidikan : SMPTerdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.POL:SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejaktanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013.
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama Waris Islam
Register : 05-05-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 14 Oktober 2014 — PENGGUGAT I PENGGUGAT II PENGGUGAT III PENGGUGAT IV TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III
41 — 24
  • menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelangeksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminanhutang Tergugatl dan TergugatII kepada TergugatllI;Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
    Oleh karenaPerkara imi adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan makaberdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syariah.
    dan terhadap hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa31Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Sidomulyo
Terbanding/Penggugat I : H. ABDULLAH, SE., MM
Terbanding/Penggugat II : Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H.,S.Sos, M.Hum
49 — 28
  • ANDUT pada saat itu.Bahwa terhadap proses pembelian maupun Pemberian (Wakaf) tersebuttelah dilakukan antara Pihak Pemerintah Kota Samarinda dengan Aim. H.MUHAMMAD LISI Bin H.
    ANDUT yang mana proses jualbeli dan pemberian (wakaf) dilakukan oleh almarhum H. Muhammad Lisibin H. Andut kepada Pemerintah Kota Samarinda sebelum tahun 1986 yaitusebelum bangunan PUSKESMAS SIDOMULYO didirika diatas lahantersebut.7. Bahwa Proses pembelian tanah sengketa oleh Tergugat telahdiakui sendiri oleh Penggugat melalui suratnya yang ditujukan kepada WaliKota Samarinda tertanggal 22 Juni 2015 (Sebelum gugatan ini diajukan).8.
    ANDUT dan sebagian lagi mendapatpemberian (wakaf) dari Almarhum H. MUHAMMAD LISI yang mana prosesperaliahan hak atas tanah PUSKESMAS SIDOMULYO tersebut diketahuioleh Para Terbanding (Terbanding I) semula Para Penggugat (Penggugat 1!)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Maret 2012 — IKHSAN HAKIM;
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Darat Pertanian : Rp2.800.000,/bata (Rp200.000,/m2);Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan denganpembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas namaKepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomorbidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yangdiajukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya sebagai aset Desa Cihanjuangdengan total uang sebesar Rp. 771.451.340, (tujuh ratus tujuh puluh satu jutaempat ratus lima puluh satu ribu
    Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang(tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa CihanjuangIday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3. Pembayaran nomor bidang 27 atas nama Kepala Desa Cihanjuang IdayHudaya (aset Desa), sebesar Rp.555.963.750,;Hal. 9 dari 64 hal. Put.
    Darat Pertanian : Rp.2.800.000,/bata (Rp.200.000,/m2);Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan denganpembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas namaKepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomorbidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yangHal. 23 dari 64 hal. Put.
    Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang(tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa CihanjuangIday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Haryanto, S.E.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
362 — 177
  • Dalam pasal 17 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 disebutkan bahwa Pihak yang berhaksebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pemegang hak atas hak;Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.5.b. pemegang hak atas pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milikadat; e. masyarakat hukum adat;f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; danh. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang
    Penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yangberhak atas Ganti Kerugian Yang berhak antara lain :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hakpengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milik adat;e. masyarakat hukumadat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau;h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitandengan tanah; Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.
    Kepentingan Umum : Pasal 1 angka 3:Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memilikiObjek Pengadaan Tanah; Pasal17:(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki ataumenguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) cq PEMIMPIN CABANG PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG MAKASSAR cq MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT TODDOPULI, DK. VS NURALAM DAN 1. MUH A. GOFUR, DKK.
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan bangunan yang terletak ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00675 telah sah menjadi milik Tergugat ;Berikut akan Tergugat IV kutip bunyi dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
    melanggar tata tertibhukum acara perdata karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidakmemiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
    Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip Pasal1 butir 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 426/Pid.Sus/2016/PN Tjb
Tanggal 26 Oktober 2016 — - ASNAN SITORUS ALIAS ANAN
38 — 10
  • Yamaha Vixion miliktamu yang sedang minum di kedai Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Desa SeiJawijawi untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan SaudaraBakrun menunggu di warung Terdakwa, setibanya di Sei Jawijawi, Terdakwakembali menelephone nomor Saudara Sangkot dan lakilaki yang tidakTerdakwa kenal yang menerima telephone tersebut, kemudian Terdakwabertanya dimana akan mendatanginya danlakilaki tersebut menyuruhTerdakwa agar menunggu di Samping Musollah yang berdampingan dengankuburan/wakaf
    Yamaha Vixion miliktamu yang sedang minum di kedai Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Desa SeiJawijawi untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan SaudaraBakrun menunggu di warung Terdakwa, setibanya di Sei Jawijawi, Terdakwakembali menelephone nomor Saudara Sangkot dan lakilaki yang tidakTerdakwa kenal yang menerima telephone tersebut, kemudian Terdakwabertanya dimana akan mendatanginya danlakilaki tersebut menyuruhTerdakwa agar menunggu di Samping Musollah yang berdampingan dengankuburan/wakaf
    lalu Terdakwa pergi ke Desa SeiJawijawi untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan SaudaraBakrun menunggu di warung Terdakwa, setibanya di Sei Jawijawi, TerdakwaHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2016/PN Tjbkembali menelephone nomor Saudara Sangkot dan lakilaki yang tidakTerdakwa kenal yang menerima telephone tersebut, kemudian Terdakwabertanya dimana akan mendatanginya danlakilaki tersebut menyuruhTerdakwa agar menunggu di Samping Musollah yang berdampingan dengankuburan/wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2832 K/Pdt/2014
Tanggal 8 Juli 2015 — ANDRIANA ACHMAD VS SUGIHARTHO Alias AKEANG, DKK
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kaveling Tanah Pengganti Tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,atau;.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-03-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2015 — INDRA BUDI HARDIAN,dkk LAWAN TJANDRA MINARDI,dkk
73 — 12
  • berwenang untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah PengadilanAgama ; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan UndangundangNomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang, 1.Perkawinan, 2.Waris, 3.Wasiat, 4.Hibah, 5.Wakaf
    selanjutnya Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalamPenjelasan Umum ditegaskan Para Pihak sebelum berperkara dapatmempertimbangkan untuk memilinh hukum apa uang di pergunakan dalampembagian waris dinyatakan dihapus, artinya bagi para pihak yang beragamaIslam tidak lagi memiliki pilinan hukum, melainkan harus diselesaikan denganhukum kewarisan Islam yaitu di Pengadilan Agama, sama halnya denganmasalah sengketa wasiat, hibah wakaf
    setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat prinsipil dan substansi yang harusmenjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu :Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama di antara orangorang yangberagama Islam ;Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permasalahandimana bidang atau pokok perkara yangdipersengketakan (objek perkara) adalah mengenai bidang : 1.Perkawinan, 2waris, 3.Wasiat. 4.Hibah,5.Wakaf
    bahwasertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 memberikanpengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c undangundang Pokok Agraria untuk hakatastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 363/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
Terbanding/Penggugat : H. Arjuman Esri Efendi Harahap
94 — 191
  • Penyerahan Tanah tempat bagunan SDN No. 5Gunung Tua Julu tersebut berdiri kepada Pemerintah Kabupaten TapanuliHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT MDNSelatan karena bangunan sekolah akan di rehabilitasi menjadi bangunanpermanen;Bahwa atas permintaan tersebut Penggugat membuat Surat Penyerahan Tanah,tertanggal 03 Oktober 2002, dimana ukuran tanah 40 m x 25 m, seluas 1.000m2 dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara: Indra Siregar.Sebelah Barat : Jalan Raya;Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
    timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupunberupa rechts gronden yang memuat dasar hukum alas hak Penggugatuntuk mengajukan gugatan;Bahwa Penggugat dalam posita nya halaman 1 (Satu) point 3, Penggugatmenyatakan sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tertanggal 03 Oktober 2002dimana ukuran tanah 40 m x 25 m, seluas 1.000 m2 dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Indra Siregar ; Sebelah Selatan dengan tanah wakaf
    Sebelah Selatan : Tanah Wakaf (Kuburan)3. Sebelah Barat : Jalan Raya4. Sebelah Timur : Arjuman E.
    tanah terperkaradan juga luas tanah terperkara dan dikuatkan berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap pada saat sidang lapangan/ sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yangdilakukan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dimana pada saat dilakukan sidangPemeriksaan Setempat Kuasa Hukum Terbanding menunjukkan batasbatas tanahobjek perkara secara global yaitu :Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT MDNSebelah Timur berbatas dengan tanah keluarga Terbanding;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf
Pengadilan PT PALU Perdata Tanah
Putus : 24-02-2012 — Upload : 14-08-2012
Putusan PT PALU Nomor 52/PDT/2011/PT.PALU
Tanggal 24 Februari 2012 — Ny. MUSRAN IBRAHIM, dkk melawan Tuan FERRY TANSIL
36 — 13
  • . ~= 7172; 4 Bahwa demikian pula dengan berlakunya UndangUndang Nomor : 3 tahun2006 tentang Peradilan agama, maka khusus sengketa hak milik dikatakan padahalaman 74 huruf c bahwa : jika hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat,wakaf dan transaksitransaksi syariah, Pengadilan Agama berwenang untukmenilai sah tidaknya alat bukti hak milik tersebut serta membatalkan alas hakmilik tersebut, jika bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum; 5 Bahwa sekiranya Majelis Hakim tingkat pertama sungguhsungguhmemberikan
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-02-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PA BADUNG Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg
Tanggal 16 Februari 2017 — Abdul Malik A.W bin Rabali Dg Tiro alias H. Abdul Malik Siti Purwaningsih, S.E. binti Achmad Aryoto Ni Wayan Sarti binti I Made Gradug
151 — 49
  • Status: BelumTerjual (Tanah Wakaf).Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat HakMilik Nomor 3868 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m2(seratus meter persegi); terletak di Perumahan DBaluk Blok BHalaman 3 dari 9Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.BdgNo. 7 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.Status: Terjual, belum proses balik nama.Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat HakMilik Nomor 3869 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m2(seratus meter persegi); terletak di
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama Perceraian
Register : 15-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA.Ppg.
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pemohon dan Termohon
19 — 1
  • No. 0407/Pdt.G/2015/PA.Ppg.berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Permohonan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon kecuali
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 45/Pdt.P/2014/PA.Kdl
Tanggal 20 Maret 2014 — Pemohon 1 dan pemohon 2
20 — 1
  • dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 205/Pdt.P/2011/PA-Lbs
Tanggal 4 Agustus 2011 —
21 — 2
  • perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............teseeeeeeeee ) danSaksi ID (.....eseeeeeeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 06-12-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.ML
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
33 — 6
  • dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf