Ditemukan 17793 data
SITI PURNAMA SARI
81 — 15
nama atauidentitas sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutansepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan atau prosedur yang telahditetapbkan dalam peraturan perundangundangan, dan perbaikan, perubahan ataupenambahan nama atau identitas yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebuttidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan;Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta bukti P.1 dan P.2,diketahui bahwa benar Pemohon saat ini berdomisili di UPT
WIRANI
73 — 23
dikabulkan;w Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
60 — 3
Purwokerto, Nomor:1922/Pdt.G/2012/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talakterhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagaiberikut :9 2222222 2 2222222 nnn nnn n=1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkanpernikahan pada hari Senin tanggal 25 Mei 1999, sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 24/VII/1999 dan belum pernahbercerai;2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumahmilik Pemohon yang beralamat di UPT
Ahmad
51 — 12
8 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 menyebutkan dokumen kependudukan adalah dokumenresmi yang diterbitkan oleh istansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukumsebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
1.ANJAR PURBO SASONGKO, SH. MH
2.ANDRI KRISTANTO , SH
3.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, S.H.
Terdakwa:
1.KRISTOFEL DAMI
2.ARNOLUS ADU
3.MELKIANUS NGGADAS
4.DANIEL DAMI
440 — 39
Kawasan HutanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rnodan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigapuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantailsesuai Peta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan HutanLindung Mangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadilampiran Surat Nomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember2019 yang dibuat oleh UPT
sesuaiSK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigapuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantaisesuai Peta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan HutanLindung Mangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadilampiran Surat Nomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember2019 yang dibuat oleh UPT
Kepala BPHPWilayah VII Denpasar, dengan Nomor surat : SK.970/PHPLBPHP.VII/03/11/2019 dan Nomor Register : 0408607/WASPKBR/XX1X/2019; Bahwa keahlian Saksi Ahli secara spesifikasi dalam bidangidentifikasi pemeriksaan pengawas penguji kayu bulat rimba yang dilindungi, karena Saksi Ahli di tugaskan untuk pemeriksaan atauverifikasi untuk rekomendasi pemeriksaan pengawas penguji kayubulat rimba; Bahwa Pekerjaan Saksi Ahli adalah PNS yang bertugas sebagaiStaf Di Seksi perencanaan dan pengelolaan hutan di UPT
SK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa TenggaraTimur yang mencakupi kawasan hutan dengan radius atau jarak sampaidengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasangterendah dari tepi pantai sesuai Peta Situasi Lokasi tebangan PohonMangrove di Kawasan Hutan Lindung Mangrove Oetefu Kecamatan RoteBarat Daya yang menjadi lampiran Surat Nomor:DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dibuatoleh UPT
Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigaHalaman 53 dari 70 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rnopuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai sesuaiPeta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan Hutan LindungMangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadi lampiran SuratNomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dibuatoleh UPT
26 — 6
Tabaci, Kalideres, JakartaBarat, dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dalamkepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yangberwenang dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.99 B/U/2013/UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2013 disimpulkanbahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat netto 1,8542 gram (sisa Labkrimdengan berat netto 1,7679 gram) adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan
11 — 6
Asli Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Fitri Anggriani yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae, Kota Bima,tanggal 11 Oktober 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
11 — 1
SALINAN PUTUSANNomor : 5153/Pdt.G/2013/PA.Clp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdatadalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Perangkat Desa UPT, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, memberi kuasa kepada AGUSCHANDRA,SH. dari Kantor Konsultan Hukum ,Mediasi dan Advokat berkantor
PEDELIS MAHADAN
31 — 11
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
LUVI NURDIATI
25 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
RUJUK ARIEF FANGGA
34 — 5
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Nurul Baeti
27 — 2
dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SAIFUL ANAM
27 — 17
Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undanghalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgbUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
1.ERYADI ZAIDUN IR.MM
2.IR JAHELA
3.FAISAL ULUL AZMI
4.IR. BORBOR ISMAPUTRA HARAHAP
5.ASWAD AMD
6.AMINUDDIN PULUNGAN
7.SELAMAT SP
8.H. IR. BOEDHY SHANDJAYA
9.SUNARTO SE
10.EVA MARIA
11.H.Ir.DIRJAM ANGKASAH,MSI
12.DEDY FRANS SITOHANG
13.HJ. ELLY DERLINA HARAHAP
14.KANDAYANI BR SIMANGUNSONG
15.SITI RAFIAH
16.HARTATY SP
17.MUHAMMAD YASSER SARAGIH
18.TIURMAIDA BR. PURBA
19.SUNARYATI NINGSIH
20.ROSNENNY SABARLIDE SARAGIH
21.M. RIDWAN ST. PANE
22.DUMAIDAH
Tergugat:
PROVINSI SUMATERA UTARA Cq DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
47 — 15
Nasution, Komplek UPT PPSDMP, Kompleks Unit Asam Kumbang dan Jalan Karya Pembangunan Medan Johor Kota Medan adalah sah menurut hukum sebagai aset milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi) untuk menyerahkan, mengembalikan serta mengosongkan dalam keadaan baik seluruh rumah Dinas Daerah yang masih para Tergugat Rekonvensi kuasai hingga saat ini kepada Pemerintah
24 — 0
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak HAFIS DWI ANANDA Bin SUGANDI dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan membayar denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di UPT
70 — 48
MENGADILI:
1. Menyatakan Anak Bagus Ari Prayogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Singosari Malang
Terbanding/Terdakwa : PERDANA GINTING Als APER
64 — 25
selanjutya melaporkan kejadiantersebut ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi ANGGIA CHRISTYSEMBIRING ALS KITI SEMBIRING sedang berada di rumah Saksi Korbanuntuk menawarkan atap rumbia, dan Saksi ANGGIA CHRISTY SEMBIRINGALS KITI SEMBIRING melihat kejadian tersebut dalam jarak 5 (lima) Meter dariKorban dan 8 (delapan) Meter dari Terdakwa.Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :81/PKL/TU/VR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari UPT
Paskalia Gabrielsa Dehoni
21 — 2
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SUCI PRATIWI AGUSTIN
18 — 6
yaitu P1 sampai dengan P7 dan dua orangHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 850/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.SUCI PRATIWI AGUSTIN.saksi yang masingmasing menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi TitinYulianti dan saksi Lina Marlina;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presidan Republik IndonesiaNomor 96 tahun 2018 , tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
26 — 12
Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/063/PKMRB/V/2018 atas namaRirin Andriani yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Paruga, KotaBima, tanggal 5 Mei 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan