Ditemukan 20436 data
17 — 2
Penggugat dan Tergugat Nomor 267/30/IX/2016 tanggal 20 09 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATENKEPULAUAN MERANTI yang telah dinazegellen dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugattelah mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.
46 — 19
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
SUGIANTO
41 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 267/D/ Tahun 1991, atas namaSUGIANTO tertanggal 18 Juli 1991, diberi tanda bukti P4;5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUGIANTO, tanggal 26September 2018, diberi tanda bukti P5;6.
melawan
SUNCOKO,Dkk
83 — 6
AKTA HIBAH No: 267/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;Yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004 ParaTergugat menghibahkan kepada Suncoko (Tergugat I) sebidang tanahmilik Para Penggugat yaitu sebidang Tanah Hak milik Nomor:6/DesaRinginrejo seluas 1063 M2 (seribu enam puluh tiga meter persegi) yangdiuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1511974 nomor 48, sepertiHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Gpr.tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran TanahKabupaten
Menyatakan menurut hukum 5 (lima) Akta Hibah yang dibuat Para Tergugatdihadapan Turut Tergugat Il yaitu :AKTA HIBAH No: 267/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;AKTA HIBAH No: 268/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;AKTA HIBAH No: 269/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;AKTA HIBAH No: 298/HIBAH/RINGINREJO/IX/2004 ;AKTA HIBAH No: 372/HIBAH/RINGINREJO/X1I/2004 ;mengandung cacat hukum dan mohon dinyatakan tidak mempunyaia PF PS Pekekuatan hukum ;.
AKTA HIBAH No. 267/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;Yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004 ParaTergugat Menghibahkan kepada Suncoko ( Tergugat ) sebidangtanah milik Para Penggugat yaitu sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 6Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Gpr./ Desa Ringinrejo seluas 1063 M?
Foto copy Akta Hibah, Nomor : 267/HIBAH/RINGINREJO/VIIV2004, tanggal ;19 Agustus 2004 diberi tanda P.3 ;. Foto copy Akta Hibah, Nomor : 268/HIBAH/RINGINREJO/VIIV2004, tanggal :19 Agustus 2004 diberi tanda P.4 ;. Foto copy Akta Hibah, Nomor : 269/HIBAH/RINGINREJO/VIIV2004, tanggal :19 Agustus 2004 diberi tanda P.5 ;. Foto copy Akta Hibah, Nomor : 372/HIBAH/RINGINREJO/XII/2004, tanggal : 01Desember 2004 diberi tanda P.6 ;.
Nomor : 267/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;Nomor : 268/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;Nomor : 269/HIBAH/RINGINREJO/VIII/2004 ;Nomor : 298/HIBAH/RINGINREJO/IX/2004 ;Nomor : 372/HIBAH/RINGINREJO/X1I/2004 ;mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum tidakoa fF cukup alasan danharus ditolak, oleh karena menurut Majelis Hakim berdasarkanputusan ini aktaakta tersebut cukup untuk diperbaiki dan disesuaikan dengansurat kuasa Nomor : 19 tertanggal 06 Juli 2001, sebagaimana dikehendaki olehPara
146 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Hi Samson, SHM Nomor 267(Pekon) bahway seluas 14.995 M?atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268 (Pekon) bahway seluas 12.670 M?,atas nama Hi Samson, SHM Nomor 269 (Pekon) bahway seluas 19.710 M?atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas19.710 M? atas nama Hi Samson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan(Pekon ) bahway, Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas20,000 M?
atas nama Hi.Samson, SHM Nomor 267 (Pekon) bahway seluas14.995 M? atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268/(Pekon) bahwayseluas 12.670 M?, atas nama Hi Samson, SHM Nomor 269)/ Pekon)bahway seluas 19.710 M? atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor270 (Pekon) bahway seluas 19.710 M? atas nama Hi Samson, semuanyaterletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway, Kecamatan Balok Bukit,Kabupaten Lampung Barat;3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas20.000 M?
Samson, SHM Nomor 267 (ekon) bahwayseluas 14.995 M? atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268 (Pekon)bahway seluas 12.670 M?, atas nama Hi. Samson, SHM Nomor 269(Pekon) bahway seluas 19.710 M? atas nama Hj. Karan Misawati, SHMNomor 270(Pekon) bahway seluas 19.710 M? atas nama Hi Samson,semuanya terletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway. KecamatanBalok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;17) 3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas20.000 M?
telah menandatanganiPerjanjian Kredit secara di bawah tangan, di manaperjanjian tersebut telan memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaiman diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan olehkarenanya berlaku mengikat dan sebagai undangundangbagi Pemohon PK dan PT Samson Jaya Bahwa Termohon PK selaku Direktur Utama PTSamson Jaya tidak mempermasalahkan atas tidakdisetujuinya permohonan penambahan ffasilitas kredithedging transaksi valas oleh Pemohon PK PPK16 Surat Pemohon PK kepada PT Samson Jaya NomorPLM/2/267
Hi.Samson; PPK40 SHT Nomor 26/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor245/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 267 tanggal 22092006 an. Hi.Samson; PPK41 SHT Nomor 1/2008 tgl. 01022008 dan SHT Il Nomor246/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 268 tanggal 22092006 an. Hi.Samson; PPK42 SHT Nomor 20/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor224/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 269 tanggal 22092006 an. Ny.
223 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Husodo Darussalam, penghuni rumah di Jalan TamanBukit Duri Raya Nomor 267, RT 2, RW 12, Kelurahan Manggarai,Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakanbahwa penghunian rumah tersebut adalah ilegal/tidak sah, (untukselanjutnya akan disebut juga sebagai objek sengketa 5);Surat Senior Manager Pengusahaan Aset an EVP DAOP 1 Jakarta, PTKereta Api Indonesia (Persero) Nomor 028/PNAD.1/911/X1/2014 tertanggal7 November 2014, perihal Surat Peringatan Ill, yang ditujukan kepada Yth.Halaman
Husodo Darussalam, penghunirumah di Jalan Taman Bukit Duri Raya, Nomor 267, RT 2, RW 12,Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;Surat Senior Manager Pengusahaan Aset an EVP DAOP 1 Jakarta,PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 028/PNAD.1I/911/X1/2014tertanggal 7 November 2014, perihal Surat Peringatan Ill, yangditujukan kepada Bpk/Ibu/Sdr/i Joko Mukti, penghuni rumah di JalanBukit Duri Raya, Nomor 23, RT 2, RW 12, Kelurahan Manggarai,Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;Surat Senior Manager
Husodo Darussalam, penghunirumah di Jalan Taman Bukit Duri Raya, Nomor 267, RT 2, RW 12,Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;Surat Senior Manager Pengusahaan Aset an EVP DAOP 1 Jakarta,PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 028/PNAD.1/91 1/X1/2014tertanggal 7 November 2014, perihal Surat Peringatan Ill, yangditujukan kepada Yth.
Husodo Darussalam,penghuni rumah di Jalan Taman Bukit Duri Raya Nomor 267, RT 2,RW 12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;Surat Senior Manager Pengusahaan Aset an EVP DAOP 1 Jakarta,PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 028/PNAD.1I/91 1/X1/2014tertanggal 7 November 2014, perihal Surat Peringatan Ill, yangditujukan kepada Yth.
Husodo Darussalam,penghuni rumah di Jalan Taman Bukit Duri Raya, Nomor 267, RT 2,RW 12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;Surat Senior Manager Pengusahaan Aset an EVP DAOP 1 Jakarta,PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 028/PNAD.1I/91 1/X1/2014tertanggal 7 November 2014, perihal Surat Peringatan Ill, yangHalaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/20174.3./ditujukan kepada Yth.
52 — 0
Menetapkan barang bukti berupa :- 267 (dua ratus enam puluh tujuh)butir telur penyu yang sudah rusak, dirampas untuk dimusnahkan ;- 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam Nomor Polisi KB 1645 PZ beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil An. BONG BUN SIH, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.ASPAHANI Binti SALIM (Alm) ;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
1.JAJANG JUANSYAH
2.SUSANTI MUSTIKASARI
45 — 11
Menetapkan bahwa nama anak para Pemohon Muhamad Daffa Putra Pratama, lahir di Garut tanggal 30 Desember 2005 dirubah menjadi M Daffa Putra P;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencacatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 267
A. RIDLWAN
35 — 17
permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan nama Pemohon dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201022311730003, Kartu Keluarga Nomor 6201022311070056, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-30112012-0015 tangggal 25 Juli 2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19847/TLB/XI/2003 tanggal 5 November 2003 atas nama YENI NIMATUS SAADAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLU0809200801163 tanggal 13 Januari 2014 atas nama INNEKE IZZAH ASSAADAH, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 267
13 — 5
Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Wsppertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267 yangdiambil alin majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang
15 — 0
persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar KabupatenBanyuwangi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.30.14/PW.01/267
13 — 2
perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor4244/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Jum 2002, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 267
11 — 0
Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KantorUrusan Agama Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratya nomor :267/Kua.11.18.08/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019, karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya samasama beragamaIslam, tidak ada hubungan nasab, suSuan maupun semenda yangmenghalang! untuk menikah;7.
10 — 0
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3312084104650001, tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya ( buktiFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/VI/1986, tanggal 16 Juni 1986,bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (buktiSurat Keterangan dari Kepala Desa Baleharjo, Wonogiri, Nomor: 474.2/267,tanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup, bukti (P3).Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksisaksi, setelahbersumpah
46 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor 267/52/V1/2001 Tanggal 28Juni 2001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (P.1);B. SaksiSaksi:1.
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
35 — 21
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
151 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
27 — 15
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara it 1, sepanjang denganrnuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan mempernlikan nflai nilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,balk alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karenaitu tanpa mengurangi keniuliaan dart tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019sebagai Kepala Daerah untuk mengukuhkan atau tidak mengukuhkanTermohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Badan Pajak danRetribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bahwa bahasa hukum kata dapat tercantum dalam lampiran Il,halaman 86, BAB Ill, angka 267 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Perundangundangan, yang menyebutkan: Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yangdiberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat