Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 31-10-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — H. ANAS SUHARYONO VS 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari daerah pemilihan (dapil) V(lima) meliputi Kecamatan Padangan, Purwosari, ngasem, Kalitidu, Malo,Kasiman, Kedewan yang mewakili 3772 suara (pemilih/rakyat bojonegoro);Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Tergugat mengeluarkan suratkeputusan Nomor 037/DPC03/A.1/X/2010 tentang pencabutan statuskeanggotaan Penggugat dari PKB dan Nomor 038/DPC03/B.02/X/2010,Tertanggal 04 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentangadanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW
    Anas Suharyono darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Nomor 038/DPC03/ B.02/X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010 yang di layangkan oleh Tergugattentang adanya usulan Penggantian antar waktu(PAW) kepada DPRDKabupaten Bojonegoro adalah adalah cacat hukum;Memerintahkan Tergugat mencabut surat keputusan Nomor 037/DPC03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pemberhentian saudaraH.Anas Suharyono dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan suratNomor 038/DPC03/B.02/X/2010, Tertanggal 04 Oktober
    2010 yangdilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro;Memerintahkan Tergugat memulihkan nama baik atau harkat dan martabatPenggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;Menyatakan tindakan Tergugat mengusulkan pergantian antar waktu(PAW) bertentangan dengan angagaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng membayarseluruh biaya perkara yang timbul
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 21-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — 1. NAZARUDDIN ISMAIL, DK VS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN PIDIE JAYA
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 88 K/Pdt.SusParpol/2019Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanNegeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat Nomor005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 3 April 2018 tentang Pemberhentiansementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dandapat
    Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW
    berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telahsalah menerapkan hukum yaitu) melanggar tertio hukum, dimanasengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masihmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, sehingga sejakditerbitkan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018tentang PAW
Pengadilan PN Namlea Pidana Umum
Register : 23-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN Namlea Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
BOBBY SEPTA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
1.ABIDIN LOILATU Alias IJO
2.UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI
3.FAHMI SOUWAKIL Alias GALANG
4.ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA
92 — 43
  • terhentikemudian Saudara JALIL ELY Alias JILO, Terdakwa ABIDIN LOILATU Alias JOdan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA yang semula sedang dudukdi deker pun langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban FADLI SOLISSAAlias FADLI dari depan, melihat kondisi demikian Saksi Korban FADLI SOLISSAAlias FADLI pun mematikan kontak sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa IlUMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI bertanya kepada Saksi Korban FADLISOLISSA Alias FADLI dengan mengatakan isu berkembang di masyarakattentang PAW
    kenapa mau pecat Hamdanidan PAW dia?, kemudian Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI menjawabsiapa yang bilang?
    Ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Kesekretariatan PartaiPAN (Partai Amanat Nasional) dengan mengendarai sepeda motor danhendak masuk ke lorong setapak atau deker samping rumah SaudaraGani Rahawarin, tibatiba Terdakwa II dan Terdakwa Ill berdiri danmencegat dan Saksi menghentikan sepeda motornya, kemudianTerdakwa I, Terdakwa IV dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo mendekati Saksidan Para Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Itu kenapa mau pecatHamadan Loilatu dari Partai Amanat Nasional dan mau PAW
    terhadap keluarga Terdakwa yaitu SaudaraHamadan Loilatu yang merupakan anggota DPRD terpilin Kabupaten BuruSelatan dari fraksi Partai Amanat Nasional namun ternyata sampai sekarangSaudara Hamadan Loilatu belum juga di PAW; Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut setelah melakukanpemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadi; Bahwa Terdakwa merasa tidak melihat Saksi Nurlaila Waelissa AliasLela saat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan; Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Nurlaila
    kenapa mau pecat Hamdani dan PAW dia?, kemudian Saksi Fadli SolissaAlias Fadli menjawab siapa yang bilang?
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-06-2012 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2012/PTUN-SMD
Tanggal 17 Oktober 2012 — UMAR H. IBRAHIM melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
114 — 30
  • BintangKabupaten Malinau ; bahwa Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor :95/KPUMal/021.436110/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal PenggantianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinaudari Partai Bulan Bintang, ditujukkan kepada Pimpinan DPRD KabupatenMalinau ; === 23 en nnn nnn nn nnn nnn nn een nnn nnn ne bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau melalui SuratNomor : 170/12/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW
    ) ditujukan kepada Bupati Malinau ; bahwa Bupati Malinau melalui melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012tanggal 30 Mei 2012 Perihal Pergantian Calon Pangganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur KalimantanTimur ; === == #22 = 22+ 22222 = 2222 == bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Malinau tersebut dan memperhatikan faktafakta hukum diatas,maka pada tanggal 13 Jum 2012 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor
    ) ditujukan kepada Bupati Malinau ; bahwa Bupati Malinau melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012 tanggal 30Mei 2012 Perihal Penggantian Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ; bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Malinau tersebut, dan memperhatikan fakta hukum diatas maka padatanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 171.3.2.444784 Tahun 2012 tentang Peresmian
    ), yang ditujukan kepada BupatiMalinau ; #29 9 2 2 = no nnn ne nn nnn enn nnn == T13: Foto copy sesuai dengan asli surat Bupati Malinau, Nomor130/208/Tapem/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, Perihal : Pergantian CalonPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.
    HasilPemilihan Anggota DPRD in casu Pengganti Antar Waktu (PAW) pada hakekatnya jugamerupakan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau, oleh karena itu prosesPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD KabupatenMalinau, sampai dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa juga masih terkait /ataubersumber dari ranah politik ; Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar fakta adanya kesepakatan dalam internalPartai Politik (Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau), dan sekalipun
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Partai Politik
Register : 06-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 17/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 11 Maret 2014 — Penggugat :
- PUTU SUARJANA
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
130 — 85
  • Hal ini dapat dilhat dariFundamentum Petendi di mana Penggugat lebih menitikberatkan mengenaiproses pengajuan Peresmian Pemberhentian PAW oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Hanura Provinsi Bali dan oleh Dewan Pimpinan Cabang PartaiHanura Kabupaten Buleleng atas nama Penggugat, yang menurutnya tidak sahdan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 383 ayat (2) huruf e,jo.
    Tanggal 30 Agustus 2013, DPC Partai Hati Nurani Rakyat mengusulkanperesmian Pemberhentian PAW Putu Suarjana (Penggugat), dengan SuratNomor 17/DPC/BLLHANURA/VIII/2013 kepada Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Buleleng, dengan melampirkan Putusan Mahkamah AgungNomor: 119K/Pdt.SusPar.Po/2013 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Tanggal 2 September 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBuleleng mengusulkan Pemberhentian Anggota DPRD atas nama PutuSuarjana ...Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan
    Bahwa dalildalil Gugatan Penggugat angka 5 s/d 15, tidak Tergugat tanggapilagi karena merupakan persoalan internal partai, yang hanya menjelaskankeberadaan Penggugat serta menguraikan mengenai proses pengajuanPeresmian Pemberhentian PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai HanuraProvinsi Bali dan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura KabupatenBuleleng atas nama Penggugat, tidak ada kaitannya dengan Objek Gugatandalam perkara a quo ; === === === .
    Di samping itudidalikan pula oleh Penggugat bahwa seharusnya Tergugat mengembalikanusulan PAW Penggugat oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriSingaraja dan Putusan Mahkamah Agung, permasalahan antara Penggugat danDewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Bali danDewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buleleng Partai Hati Nurani Rakyatseharusnya diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik melaluimahkamah partai politik (vide Posita nomor 15).
    T 10) ;bahwa ...Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS. bahwa pada tanggal 2 September 2013, Ketua DPRD Kabupaten Bulelengtelah mengirimkan surat usulan PAW Penggugat kepada Gubernur Balimelalui Bupati Buleleng, dan oleh Wakil Bupati Buleleng atas nama Bupatipada tanggal 3 September 2013 telah pula disampaikan usulan PAW tersebutkepada Gubernur Bali (vide Bukti T 11 dan Bukti T 12) ; bahwa pada tanggal 19 September 2013 kelengkapan berkas PAW Penggugatdinyatakan telah lengkap dan
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Baron Sidik S.SH
2.Imelda Panjaitan, SH
Terdakwa:
1.Sahat Pernando Zebua
2.Agus Steven Leonardo Manurung
19 — 15

    • 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 6560 PAW merah.

    Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA melalui JPU;

    1. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
    AGUS STEVEN LEONARDOMANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumah TerdakwaSAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepeda motor masingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik Terdakwa SAHAT PERNANDOZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW. Kemudian sekira pukul 22.00 wibTerdakwa 1. SAHAT PERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.
    AGUS STEVEN LEONARDOMANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumahTerdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepedamotor masingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik TerdakwaSAHAT PERNANDO ZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW; Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1. SAHATPERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.
    AGUS STEVENLEONARDO MANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumahTerdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepeda motormasingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik Terdakwa SAHATPERNANDO ZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW;Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1.SAHAT PERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.
    Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) goni plastik warna putin yang didalamnya berisikan buahbrondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 80 Kg.Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun SAL yang terletak di Desa BanjaranJaya Kecamatan padang Tualang Kabupaten Langkat. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 6560 PAW merah.Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA melalui JPU;6.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
MASHARI RAIS, SH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.MUHAMMAD YUNAN KADIR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
201 — 60
  • Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);123.
    Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dankarena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.
    MashariRais, SH telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD KotaSamarinda 4 Nomor Urut 5 dari PARTAI GERINDRA maka denganterdaftarnya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarindadari Partai Gerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr.
    Memerintahkan PARATURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda prosesPemberhentian dan Pergantian Antar waktu (PAW) PARATERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA49TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewl/Sde);2.
    Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor : B2063/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais, SH.
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 23-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan MS BIREUEN Nomor 107/Pdt.P/2021/MS.BIR
Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
31 — 6
  • PAW. III ).Bahwa dalam masa perkawinan antara Safrel Zein dengan Pemohon 6 SusyDewi, telah dikaruniai 1 ( Satu ) Orang anak kandung yang bernama:1 ee )Hal. 3 dari 11 hal. Pent.
    PAW.
    PAW. V.6 ).memenuhi syarat untuk memperoleh KartuTanda Penduduk ( KTP ).Hal. 4 dari 11 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2021/MSBir.Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Alm mempunyai anak lakilakidan Perempuan Antara lain :"=Bahwa Ayah kandung dari tersebutdiatas telah meninggal dunia pada tanggal 20121976 di Desa GeudongGeudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 11-11-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 25-11-2024
Putusan PA DENPASAR Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps
Tanggal 25 Nopember 2024 — Pemohon melawan Termohon
6 — 3
  • Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi harta peninggalan Pewaris sesuai hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);