Ditemukan 39592 data
15 — 1
195/Pdt.G/2017/PA.SKH
10 — 1
195/Pdt.G/2020/PA.PBun
18 — 4
195/Pdt.G/2022/PA.Tng
12 — 2
195/Pdt.G/2019/PA.Bla
14 — 3
195/Pdt.G/2014/PA.JB
22 — 2
195/Pdt.G/2022/PA.Dps
14 — 1
195/Pdt.P/2021/PA.Slp
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.
Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.
Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195
/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011
PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195
78 — 43
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan
Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,
44 — 33
M.SOFYAN NAINGGOLAN yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis shabuseesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) unit Handphone merk Noika N70 warna hitam dan kartu perdana XLNo. 083894094334, dan pada penguasaan saksi JEFFRY BAASTANTHASURBAKTI BIN CUKUP SURBAKTI (dalam penuntutan secara terpisah)yaitu uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasilpenjualan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah dompet warna hitam, 1 (Satu)unit Handphone Samsung GTE 195
Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.unit Handphone Samsung GTE 195 warna merah dengan No.081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkotikajenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotikajenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan denganberat brutto 0,7 gram lalu dimasukan kembali ke dalam plastic tissue yangbertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO(dalam penuntutan secara terpisah);Bahwa cara terdakwa mendapatkan
Putusan No.98/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.unit Handphone Samsung GTE 195 warna merah dengan No.081291034439 yang merupakan alat komunikasi untuk menjual narkotikajenis shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotikajenis shabu kemudian dibungkus kembali dengan plastic transparan denganberat brutto 0,7 gram lalu dimasukan kembali ke dalarn plastic tissue yangbertuliskan paseo yang berada pada penguasaan saksi SONI HARSONO(dalam penuntutan secara terpisah);e Bahwa terdakwa penyalah
29 — 17
195/PID.B/2012/PN.GS
red0;PU TUS ANNO : 195/PID.B/2012/PN.GSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : BAYU SAMUDRABin KUSNAEDITempat lahir ; BojonegoroUmur/tgl.lahir : 30 Tahun / 29juli 1982Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal : Lingkungan V Rt.023B/002Kelurahan YukumJaya KecamatanTerbanggi BesarKabupatenLampung
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10Juli 2012 No. 195/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugihtanggal 10 Juli 2012 No. 195/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentangpenetapan hari sidang ;3.
3 — 0
195/Pdt.G/2008/PA.Jr
12 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Cmi
12 — 6
195/Pdt.G/2021/PA.Bgl
1.
2.
5 — 0
195/Pdt.P/2017/PA.Pwk
9 — 2
195/Pdt.P/2022/PA.Jnp
6 — 0
195/Pdt.G/2014/PA.Spg.
PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2014/PA.Spg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :PEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD,bertempat tinggal di Kecamatan Sampang, KabupatenSampang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawanTERMOHON ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu
9 — 3
195/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg
7 — 5
195/Pdt.G/2018/PA.Pbr